tentang sudan selatan
Pada hari Ahad, 5 Agustus 2018, faksi-faksi oposisi di Sudan Selatan telah bergabung dengan perjanjian pembagian kekuasaan dan tingkat pemerintahan, pada saat-saat terakhir. Perjanjian ini ditandatangani oleh Salva Kiir dari pihak Pemerintah Sudan Selatan, Riek Machar dari pihak oposisi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), sementara Deng Alor mewakili kelompok tahanan politik, Gabriel Johnson mewakili Aliansi (SAWA), Joseph Okello mewakili sejumlah partai dan kekuatan politik lainnya, Francis Deng mewakili tokoh-tokoh nasional, Muhammad Marjan mewakili tokoh-tokoh agama, dan beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil di Sudan Selatan.
Mengapa perjanjian ini terjadi setelah lama penundaan, dan pengunduran tanggal penandatanganan meski telah ada pengumuman beberapa kali?
Dan apa hakikat pembicaraan tentang sejumlah ancaman dan tekanan pada pihak-pihak Sudan Selatan untuk menerima penandatanganan?
Apakah perjanjian Selatan ini terjadi dengan kehendak para negosiator, atau ada pihak-pihak dengan tangan-tangan tersembunyi yang berpartisipasi dalam mendorong terjadinya perjanjian yang berdampak pada berlangsungnya penandatanganan ini? Siapa pemilik kepentingan sebenarnya dalam dalam hal ini? Akankah perjanjian ini akan menghentikan perang saudara, yang sejak pecahnya pada tahun 2013 telah menyebabkan puluhan ribu meninggal dan jutaan orang terlantar?
Akankah perjanjian ini segaja diambil dengan mempertimbangkan kenyataan di lapangan? Atau apakah itu perjanjian kualitatif yang tidak akan seperti perjanjian sebelumnya?
Apa solusi fundamental dan radikal untuk isu Sudan Selatan, serta isu-isu serupa di negeri-negeri Muslim?
Tampaknya perjanjian ini dibuat setelah tekanan kuat yang diberikan kepada para negosiator. Perjanjian itu berulang kali ditunda setelah pengumuman tanggal penandatanganan beberapa kali. Saat berbicara kepada para wartawan di Juba, selama kunjungan singkat oleh Menteri Luar Negeri Sudan, Aldirdiri Mohamed Ahmed ke Sudan Selatan yang membawa pesan lisan Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Salva Kiir berkata: “Seperti yang Anda ketahui, bahwa masyarakat internasional selalu berusaha untuk memaksakan dirinya dan syarat-yaratanya, serta menekan kami. Namun kami akan menandatangani perjanjian, dan ini bukan merupakan hasil dari tekanan, tetapi kami akan menandatanganinya karena kami yakin bahwa kami melakukan hal yang benar” (Al-Arabiya Net, 5/8/2018).
Surat kabar Sudan Tribune, pada hari Selasa 7/8/2018, melaporkan bahwa Front Keselamatan Nasional, yang merupakan bagian dari aliansi oposisi di Sudan Selatan, menuduh mediasi Sudan mengintimidasi aga pihak oposisi menandatangani perjanjian. Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Senin, ada keterangan tambahan terkait penandatanganan pemimpin gerakan, Thomas Cirillo Swaka “bahwa pimpinan Front Keselamatan Nasional mengakui bahwa beberapa anggotanya telah diancam dan mendapat tekanan untuk menandatangani perjanjian terkait isu-isu yang luar biasa tentang pemerintahan”.
Pada hari Jum’at (03/08/2018), Sudan Tribune mempublikasikan dengan mengutip dari Reuters bahwa Salva Kiir mengatakan: “Perjanjian 2015 dipaksakan pada kami, dan kami tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan keinginan kami. Jadi, ketika saya pergi untuk menandatangani, saya menunjukkan kemarahan saya … yang membuat saya tidak sungguh serius, hingga saya percaya bahwa perjanjian tersebut runtuh di depan mereka”. Perlu dicatat bahwa para negosiator melakukan di Akademi Keamanan Tinggi di pinggiran Soba wilayah timur Khartoum. Ini menegaskan bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang ikut campur dalam menekan para negosiator, bahkan hingga dalam mengamandemen pasal-pasal perjanjian.
Menteri Penerangan Sudan Selatan Michael Makue Loweth mengatakan pada hari Senin (09/08/2018) bahwa mediasi Sudan telah mengamandemen apa yang telah disepakati dan membuat proposal baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Pada hari Kamis (19/07), dia mengulangi kritik tajamnya terhadap Menteri Luar Negeri Sudan Aldirdiri, dengan mengatatakan “Sebagai orang yang tidak memiliki kepercayaan diri”. Dia menambahkan “Kemarin lusa, ia membawa proposal lain, dan mengumumkan semua pihak telah sepakat. Padahal sudah jelas bahwa semua pihak belum sepakat. Jadi, dia adalah orang yang menyesatkan komunitas internasional, kawasan, bahkan kepala negara dan pemerintah IGAD (Otoritas Pembangunan Antarpemerintah)”. Semua tahu bahwa buka Aldirdiri dan bukan pula Bashir yang memegang kendali urusan ini, sebab perjanjian tersebut didukung dan disponsori oleh kekuatan kolonial (Amerika dan Inggris) yang menyambut baik perjanjian ini melalui DuTa Besar Amerika di Khartoum Steven Koutsis, serta Duta Besar Inggris di Khartoum Irfan Siddique (Surat kabar Al-Akhbar, 28/06/2018).
Sungguh, perjanjian ini digerakkan oleh kekuatan kolonial melalui tangan-tangan tersembunyi, yang menggunakan para anteknya. Jadi ini bukan perjanjian baik seperti yang digambarkan oleh beberapa, melainkan keburukan dan kesialan. Mantan Menteri Luar Negeri, Ibrahim Ghandour dalam menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan (13/4/2017) bahwa “Pemisahan Selatan pada dasarnya konspirasi yang kami menerimanya. Sementara apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari konspirasi tersebut.” Presiden al-Bashir telah mengakui dalam dialognya dengan kantor berita Rusia “Sputnik” pada 25/11/2017, di mana ia mengatakan “tekanan Amerika, dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar … Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan dipisahkan … Kami memiliki informasi sekarang bahwa usaha Amerika adalah membagi Sudan menjadi lima negara.”
Hal ini telah menjadi jelas bahwa perjanjian Selatan berlangsung dalam suasana tekanan dan ancaman yang berat, yang diberikan pada semua pihak penandatangan. Semua ini menegaskan bahwa perjanjian itu tidak lahir dari kemauan politik rakyat selatan, dan bukan bentukan dari rezim yang berkuasa di Khartoum, melainkan perintah dari instruksi dari negara-negara kapitalis kolonial.
Perjanjian ini telah lupa, atau disengaja yaitu tidak adanya diskusi dan perdebatan tentang isu pembuatan konstitusi dan sistem yang memecahkan masalah-masalah berakar di Selatan, mengidentifikasi hak dan kewajiban bagi semua anggota masyarakat, dan menentukan tugas negara dan tanggung jawabnya, serta hak-hak individu, dan kemudian memecahkan isu berkaitan dengan rasisme serta masalah suku yang berkuasa selatan Sudan dengan buruk, sehingga perjanjian itu tidak memuat hak-hak masyarakat atas tanah, dan solusi masalahnya, isinya hanya kuota politik, dan pembagian kekuasaan antara pihak-pihak yang saling bertentangan, di mana mereka itu sebenarnya hanya mewakili negara-negara asing yang bekerja untuk melindungi kepentingannya di negeri ini, yaitu Amerika dan Inggris. “Sesungguhnya ada dua pihak utama yang memiliki kekuatan di lapangan, akan menandatangani perjanjian itu,” kata Menteri Luar Negeri Aldirdiri saat konferensi pers pada Sabtu (4/08/2018), sebagaimana dikutip kantor berita Sudan “SUNA”.
Dengan demikian, perjanjian itu bukan solusi untuk masalah rakyat di lapangan. Situasi di Selatan akan tetap buruk, dan perjanjian ini akan tetap rapuh seperti perjanjian sebelumnya, juga rezim akan terus gagal mencapai keamanan dan stabilitas bagi rakyat.
Dengan perjanjian ini Sudan Selatan tidak akan pernah stabil, bahkan tidak pula dengan negara Sudan Utara, kecuali solusi itu dibuat sesuai dengan landasan ideologi, bukan perintan dan intruksi kaum kafir Barat kolonial. Sungguh telah terbukti secara nyata bahwa tidak ada pemikiran dasar (ideologi) yang dapat merealisasikan keamanan dan stabilitas, dan membuat kehidupan yang mulia bagi masyarakat seperti ideologi Islam, dengan kemampuannya untuk menutup pintu kerakusan para penjajah, dan memberikan keamanan dan keadilan. Sungguh akidah (ideologi) Islam ini dan hukum-hukum yang lahir darinya akan terlaksana dalam negara khilafah, yang mengumpulkan umat manusia dari berbagai latar belakangnya, dan menyatukan di antara mereka agar menjadi saudara di bawah naungan Islam, yang kemudian mereka akan diurusi dan dilayani dengan sebaik-baiknya.
Jadi, inilah jalan keluar fundamental dan radikal bagi masalah Selatan, dan masalah serupa di negeri-negeri Muslim, yaitu tegaknya Khilafah ‘ala minhājin nubuwah. Ya Allah segerakan tegaknya Khilafah untuk kami, wahai Tuhan semesta alam. [Al-Ustadz Muhammad Jami’]
Sumber: alraiah.net, 22/08/2018.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.