Hasil gambar untuk utang luar negeri

Oleh: Izudin Ismail - Dir. LARAS

Utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I-2018 tercatat US$ 358,7 miliar atau setara dengan Rp 5.021 triliun (kurs Rp 14.000). Mengutip data dari statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) periode Mei 2018 utang luar negeri pemerintah kuartal I tercatat US$ 181,13 miliar atau sekitar Rp 2.535,8 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Februari 2018 sebesar US$ 177,85 miliar. Jumlah ULN Pemerintah pada akhir kuartal I 2018 meningkat US$ 3,8 miliar dari kuartal sebelumnya.

Pembayaran kewajiban/utang luar negeri yang telah jatuh tempo akan mengurangi cadangan devisa negara. Besarnya perbandingan antara pemasukan devisa dan pembayaran utang dalam valuta asing disebut Debt Service Ratio (DSR). Jika mata uang rupiah mengalaini depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang asing tersebut, maka secara otomatis jumlah utang akan membengkak.

Pembayaran utang luar negeri pemerintah ternyata menyita porsi yang besar dan APBN. Pemerintah harus rnenyisihkan perierimaannya untuk membayar utang. Untuk itu, pemerintah terpaksa mengurangi alokasi belanja negara pada berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Dalam jangka panjang, hal ini tentu akan mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

Utang luar negeri yang terlalu besar menyebabkan rendahnya kemampuan tabungan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pembangunan. Akibatnya, pemerintah terus melakukan utang luar negeri untuk menutupi ketidakmampuan tabungan pemerintah. Kondisi ini menandakan bahwa APBN telah terjebak dalam perangkap utang (debt trap) dengan sistem gali lubang tutup lubang.

Pemberian hutang dari lembaga-lembaga Internasional adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu. Telah terbukti, bahwa program IMF telah sukses menambah jumlah kaum miskin dan melarat. Bagi negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan seperti Indonesia karena harus tunduk dan patuh kepada IMF, IMF tampak seperti pencekik berdarah dingin, yang menghisap darah orang miskin. Program-program yang biasanya diajukan IMF di bidang politik dan ekonomi adalah :

(1) Gaji (juga upah buruh) mesti dibekukan (tidak dinaikkan), atau kalau perlu kenaikannya dibatasi dengan undang-undang. Bila ini diterapkan, sedang harga terus membubung, daya beli masyarakat akan hancur berantakan.

(2) Bantuan Sosial yang dikeluarkan pemerintah harus dikurangi. Yang menderita adalah rumah sakit, sekolah, lembaga sosial, dan tunjangan sosial. 

(3) Subsidi bahan makanan pokok (sembako) dan BBM harus dihilangkan. Tentu saja tanpa subsidi harga pangan dan BBM akan melangit dan akan menghantam habis kaum dhuafa.

(4) Merosotnya nilai mata uang akan menyebabkan ekspor besar-besaran dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Pasar dalam negeri akan mengalami kelangkaan barang akibat ekspor berlebihan. Langkanya barang, jelas akan melambungkan harga. Yang paling menonjol adalah jenaikan harga barang-barang impor (minyak tanah, bensin, bahan pangan, dan lain-lain). 

(5) Liberalisasi ekonomi terhadap pihak luar negeri akan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk keuntungan tanpa batas. Tentu saja hal ini akan dapat memancing kerusuhan sosial yang ujung-ujungnya akan membikin rakyat menderita. Apalagi dalam penerapan kebijakan pemerintah ini, tak jarang dibarengi dengan politik represif atau kekuatan militer yang kejam. (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 99).

Selain itu, utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu juga sangat memberatkan negara peminjam dan membuatnya semakin tergantung kepada negara-negara donor atau lembaga keuangan internasional yang meminjamkan uangnya. 

Berdasarkan kenyataan ini, jelas sekali bahaya-bahaya besar yang ada dibalik ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. Asing dalam hal ini, yang mengendalikan lembaga-lembaga keuangan Intemasional seperti Bank Dunia, IMF, CGI, AIIB, dll. dengan mudah dapat menghancurkan perekonomian negeri-negeri miskin. Selanjutnya mereka memaksakan kepentingan politik dan ekonominya terhadap penguasa-penguasa yang ada di negeri-negeri tersebut. Atau bila perlu menggantikan penguasa secara paksa melalui krisis ekonomi yang mereka rancang, seperti yang terjadi dalam kasus lengsernya Soeharto sesaat setelah IMF dan Bank Dunia membangkrutkan Indonesia lewat krisis moneter dan memaksa Soeharto mundur.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.