Oleh: Aji Salam - Forum Ekonomi Indonesia

Rakyat harus meninggalkan pembangunan berbasis liberalisme-kapitalisme. Dalam model pembangunan ini, pusat perhatian negara adalah pasar dan investor bukan umat. Keberpihakan tersebut merupakan konsekwensi dari ketergantungan pembangunan pada hutang dan investasi asing, serta pandangan pasar dan investor sebagai lokomotif pertumbuhan.

Model pembangunan yang menjadikan pasar dan investor sebagai pusat perhatian negara akan mendorong pemerintah melahirkan kebijakan dan undang-undang yang bersahabat dengan pasar. Melalui pembangunan yang pro-pasar pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi dan liberalisasi sumber daya alam. Dengan kata lain, pemerintah menerapkan ekonomi neoliberal.

Mengenai hal ini, Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia menyebutkan ada lima kerangka kebijakan ekonomi neoliberal, yaitu pasar bebas, pembatasan anggaran belanja publik, deregulasi, privatisasi, dan penghapusan konsep barang publik.

1. Pasar bebas

Pemerintah melakukan kebijakan yang membuka perekonomian nasional dan meminimalisir rintangan yang menghalangi masuk dan keluarnya suatu produk ke Indonesia. Dampak kebijakan pasar bebas adalah hilangnya proteksi terhadap usaha-usaha ekonomi lokal dari serbuan produk impor. Meski dampak pasar bebas akan merusak usaha-usaha ekonomi lokal, pemerintah memandang pasar bebas sebagai jalan terbaik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

2. Pembatasan anggaran belanja publik

Pemerintah melakukan pembatasan pengeluaran dan subsidi untuk pendidikan, kesehatan, listrik dan energi, transportasi dan telekomunikasi, air bersih, infrastruktur dan layanan publik. Tujuan sebenarnya pembatasan belanja publik adalah untuk menjamin kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan menyerahkan sektor publik tersebut ke swasta dan asing sebagai realisasi pasar bebas. Akibatnya harga barang publik dan tarif layanan publik menjadi mahal.

3. Deregulasi Melalui kebijakan deregulasi pemerintah menghapus peraturan-peraturan yang menghambat pasar bebas dan investasi asing. Kemudian pemerintah akan menerbitkan payung hukum baru yang akomodatif terhadap pasar dan investasi asing.

4. Privatisasi

Sebagai realisasi penerapan ekonomi pasar, pemerintah melakukan privatisasi baik terhadap BUMN, aset-aset milik negara, maupun terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Melalui privatisasi pemerintah akan menyerahkan kepemilikan harta milik negara dan milik umum ke tangan swasta dana asing.

5. Menghilangkan konsep barang publik

Pemerintah akan membangun persepsi pentingnya partisipasi publik dalam kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Padahal yang dimaksud pemerintah dengan partisipasi publik adalah pemindahan tanggung jawab pengadaan barang dan layanan publik dari negara menjadi tanggung jawab individu. Dengan kata lain, umat harus menemukan sendiri solusi dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan barang-barang publik

Model pembangunan yang liberal ini semakin mempercepat tingkat penghisapan ekonomi dan memperlebar ketimpangan. Peran ekonomi yang sebelumnya masih berada di tangan negara berpindah ke tangan swasta dan asing. Di sisi lain, umat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan primernya karena semakin tinggi harga yang harus mereka bayar kemiskinan riil pun semakin bertambah. Pada kondisi seperti ini, kriminalitas dan keresahan sosial mewarnai kehidupan sehari-hari umat. Sedangkan pejabat negara semakin tidak peduli pada umat, korupsi merajalela, dan terjadinya “perselingkuhan” elit politik dengan pemilik modal. [IJM]

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.