Dakwah Jateng-, Semarang, Ahad (28/10/18) Lebih dari 30 Organisasi Masyarakat (Ormas) Semarang  berkumpul dalam acara Tabligh Akbar  dengan tema " Merajut Ukhuwah Islamiyyah Menuju Persatuan Ummat" di masjid Nurul Ilmi Semarang.

Mereka berkumpul dalam  rangka mengeratkan tali silaturahmi antar Ormas dan gerakan islam di semarang .

Acara begitu meriah dan antusiasme peserta begitu terasa hingga ruangan di masjid penuh dan membludak hingga keluar masjid.



Diantara Ormas yang hadir FUIS (Forum Ummat Islam Semarang),FSUI (Forum Silaturrahmi Umat Islam),Jama’ah Ansharusy Syari’ah, MADINA (Majelis Dakwah Islam Indonesia), DDII (Dewan, Da'wah Islamiyah Indonesia) Jawa Tengah, FPI (Front Pembela Islam) Jawa Tengah, Hidayatullah, MCI (Mualaf Center Indonesia) Kota Semarang, Laskar FPI Jawa Tengah, Laskar Hisbah  Ansharusy Syariah, FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid), SAR FKAM, ACT (Aksi Cepat Tanggap), BKLDK (Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus) Semarang, Cah Hijrah, DMDI (Dewan Digital Masjid Indonesia), FOSTAM (Forum Silaturrahim Ta’mir Masjid dan Mushalla), Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Halal Network International, KNAP (Komunitas Nasional Anti Pemurtadan), KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia), LBH Pelita Umat, Kantor Advokat Aditya & Partners, Majelis Cinta Rasul, Me-DAN (Forum Medis Dan Aksi Kemanusiaan), MIMBAR SYARIAH JAWA TENGAH, MTR (Masyarakat Tanpa Riba), Pemuda Hijrah Semarang, PERISAI (Pemuda Rindu Syari’ah), RRM (Resik Resik Masjid), Sahabat Syam Indonesia, SALIMAH Peduli Umat, Syabab Hidayatullah Jawa Tengah , Sahabat Ngaji Semarang, BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Jawa Tengah, Lembaga Tahfidz Madani Semarang, dan lainnya.

Selain itu dalam acara ini juga disampaikan orasi dan tausiyah. Diantara yang hadir sebagai pembicara adalah Prof DR Suteki, SH. M.Hum, Ust. DR. Mu’inuddinillah Basri, MA, Ust. Irwan Syaifullah.



Dengan adanya acara ini diharapkan para Ormas islam di semarang menjadi lebih solid dan kompak dalam menegakkan Amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga senantiasa terjalin hubungan yang baik antar ormas sehingga dapat tercipta kesatuan umat dalam ukhuwah islamiyah.[]AA





Hari Jumat 26 Oktober 2018 ba'da sholat jumat, umat islam Banyumas Raya serentak mengadakan aksi besar Umat Bela Kalimah Tauhid untuk mengecam pembakaran bendera Tauhid oleh anggota Banser di Garut beberapa waktu lalu.

Aksi besar dipusatkan di dua tempat, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga. Berbagai elemen umat islam mulai dari tokoh masyarakat, ulama, Ormas Islam,  Komunitas islam, Majlis Taklim, Ponpes dll hadir dalam aksi tersebut.
Di Kabupaten Cilacap Aksi Umat Bela Kalimat Tauhid dipusatkan di Alun-alun Cilacap. Sementra di Kab. Purbalingga di pusatkan di Alun-alun kemudian berjalan kaki menuju kantor Polres Purbalingga.

Ribuan liwa ( bendera putih) dan royah (berwarna hitam) keduanya bertuliskan kalimat tauhid berkibar mewarnai aksi tersebut, bahkan Aksi Umat Bela Kalimat Tauhid di Purbalingga dengan gagahnya ar royah besar ukuran 8x4 meter terlihat dibawa oleh peserta dengan gembira dan gegap gempita.



Media nasional TV One bahkan sempat meliput kegiatan aksi Bela Kalimat Tauhid yang di Cilacap. Tidak ketinggalan juga media lokal Banyumas TV juga ikut meliput dua aksi tersebut. 

Orasi dari berbagai tokoh dan ulama semuanya mengecam  tindakan anggota Banser yang membakar bendera tauhid, menolak keras pernyataan petinggi di NU dan GP Ansor yang mengatakan bahwa yang dibakar adalah bendera HTI dan menuntut pihak aparat agar segera memproses hukum pelaku pembakaran bendera tauhid serta mewanti- wanti untuk tidak tebang pilih atau malah melindunginya.

Karena bila itu dilakukan maka umat islam akan semakin marah dan akan ada aksi bela kalimah tauhid yang lebih besar lagi untuk menuntut keadilan.

Hasil gambar untuk bendera tauhid

MAKNA BENDERA & PANJI RASULULLAH SAW

Oleh : KH.Muhammad Shiddiq Al-Jawi

Bendera Rasulullah saw., baik al-Liwa‘ (bendera putih) maupun ar-Rayah (bendera hitam) bukanlah sembarang bendera yang berhenti sebagai simbol. Keduanya mengekspresikan makna-makna mendalam yang lahir dari ajaran Islam. Di antara makna-makna di balik bendera Rasulullah saw. tersebut adalah:

PERTAMA,

yaitu sebagai lambang ‘Aqidah Islam. Pada al-Liwa‘ dan ar-Rayah tertulis kalimat syahadat: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh. Kalimat inilah yang membedakan Islam dan kekufuran; kalimat yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Thabrani dari Buraidah ra.  diterangkan, “Rayah Nabi saw. berwarna hitam dan Liwa‘-nya berwarna putih.”

Ibnu Abbas ra. menambahkan, “Tertulis pada Liwa` Nabi saw. kalimat: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh (Abdul Hayyi Al-Kattani, ibid., I/266).

Maka dari itu, sebagai simbol syahadat, bendera tersebut akan dikibarkan oleh Rasulullah saw. kelak pada Hari Kiamat. Bendera ini disebut oleh Rasulullah saw. sebagai Liwa‘ al-Hamdi (Bendera Pujian kepada Allah). Rasulullah saw. bersabda, “Aku adalah pemimpin anak Adam pada Hari Kiamat dan aku tidak sombong. Di tanganku ada Liwa‘ al-Hamdi dan aku tidak sombong.” (HR at-Tirmidzi).

KEDUA,

yaitu sebagai pemersatu umat Islam. Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh adalah kalimat yang mempersatukan umat Islam sebagai satu kesatuan tanpa melihat lagi keanekaragaman bahasa, warna kulit, kebangsaan ataupun mazhab dan paham yang ada di tengah umat Islam.

Imam Abdul Hayyi Al-Kattani menjelaskan rahasia tertentu yang ada di balik suatu bendera, yaitu jika suatu kaum berhimpun di bawah satu bendera, artinya bendera itu menjadi tanda persamaan pendapat kaum tersebut (ijtimâ’i kalimatihim) dan juga tanda persatuan hati mereka (ittihâdi qulûbihim). Dengan demikian kaum itu akan menjadi  bagaikan satu tubuh  (ka al-jasad al-wâhid) dan  akan terikat satu sama lain dalam satu ikatan yang bahkan jauh lebih kuat daripada ikatan antar saudara yang masih satu kerabat (dzawil arhâm) (Abdul Hayyi al-Kattani, ibid., I/266).

KETIGA,

yaitu sebagai simbol kepemimpinan. Faktanya, al-Liwa‘ dan ar-Rayah itu selalu dibawa oleh komandan perang pada zaman Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Misalnya pada saat Perang Khaibar, Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh aku akan memberikan ar-Rayah ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kemenangan kepada dirinya.”

Umar bin al-Khaththab berkata, “Tidaklah aku menyukai kepemimpinan kecuali hari itu.” (HR Muslim).

KEEMPAT,

yaitu sebagai pembangkit keberanian dan pengorbanan dalam perang. Makna ini khususnya akan dirasakan dalam jiwa pasukan dalam kondisi perang. Pasalnya, dalam perang, pasukan akan terbangkitkan keberaniannya dan pengorbanannya selama mereka melihat benderanya masih berkibar-kibar. Pasukan akan berusaha mati-matian agar bendera tetap berkibar dan menjaga jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah sebagai simbol kekalahan (Abdul Hayyi al-Kattani, ibid., I/267).

Bendera sebagai pembangkit semangat dan keberanian itu tampak jelas dalam Perang Mu’tah. Saat itu komandan perang yang memegang bendera berusaha untuk tetap memegang dan mengibarkan bendera walaupun nyawa taruhannya. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa yang memegang ar-Rayah dalam Perang Mu’tah awalnya adalah Zaid bin Haritsah, tetapi ia kemudian gugur. Ar-Rayah lalu dipegang oleh Ja’far, tetapi ia pun gugur. Ar-Rayah lalu berpindah tangan dan dipegang oleh Abdullah bin Rawwahah, tetapi ia akhirnya gugur juga di jalan Allah SWT (HR al-Bukhari, Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, IV/281).

KELIMA,

yaitu sebagai sarana untuk menggentarkan musuh dalam perang. Bagi diri sendiri bendera berfungsi untuk membangkitkan semangat dan keberanian. Sebaliknya, bagi musuh bendera itu menjadi sarana untuk memasukkan rasa gentar dan putus asa kepada mereka. Imam Ibnu Khaldun dalam kaitan ini menyatakan, “Banyaknya bendera-bendera itu, dengan berbagai warna dan ukurannya, maksudnya satu, yaitu untuk menggentarkan musuh…” (Ibnu Khaldun, Muqaddimah, II/805-806).

Hasil gambar untuk bendera tauhid

Saat ini, tiba-tiba banyak Muslim geram. Dadanya bergolak. Darahnya mendidih. Amarahnya membuncah. Bagaimana umat tidak marah. Di tengah-tengah acara Peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober lalu, sekelompok oknum berseragam Banser dengan sengaja dan bahkan dengan bangga membakar bendera kebanggaan seluruh kaum Muslim. Itulah Bendera Tauhid. Bendera Ar-Rayah. Bendera bertuliskan kalimat: Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasulûlLâh.

Peristiwa pembakaran Bendera Tauhid itu terjadi di Garut, Jawa Barat. Ketika dikonfirmasi, Ketua Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau yang sering disapa Gus Yaqut membenarkan peristiwa itu. Bahkan, menurut Gus Yaqut, itu dilakukan untuk menghormati dan menjaga kalimat tauhid (DetikNews, 23/10/2018).


Seputar al-Liwa dan ar-Rayah

Tindakan di atas tentu sulit diterima akal sehat. Pasalnya, banyak hadis shahih atau minimal hasan yang menjelaskan seputar al-Liwa dan ar-Rayah ini. Di antaranya Rasulullah saw. bersabda:

لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
Sungguh aku akan memberikan ar-Rayah ini kepada seseorang yang melalui kedua tangannya diraih kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya pun mencintai dirinya (HR al-Bukhari dan Muslim).


Dalam hadis lain dinyatakan:

كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ
Rayah Rasulullah saw. berwarna hitam dan Liwa-nya berwarna putih (HR at-Tirmidzi, al-Baihaqi, ath-Thabarani dan Abu Yala).


Di dalam riwayat lain juga dinyatakan:

أَنَّ رَايَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاء مُرَبَّعَة مِنْ نَمِرَة
Rayah Rasulullah saw. berwarna hitam, persegi empat, terbuat dari kain wol Namirah (HR at-Tirmidzi dan an-Nasai).


Lebih tegas dinyatakan dalam hadis lain:

كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ
Rayah Rasulullah saw. berwarna hitam dan Liwa-nya berwarna putih. Tertulis di situ Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh (HR Abu Syaikh al-Ashbahani dalam Akhlâq an-Nabiy saw.).


Semua hadis di atas shahih. Hadis-hadis tersebut dinyatakan di dalam banyak kitab hadis. Para ulama sudah membahas hal ini saat mereka menjelaskan hadis-hadis di atas dalam kitab syarh dan takhrîj-nya. Sebut saja seperti Kanz al-Ummal, Majma al-Zawâid, Fath al-Bâri, Tuhfah al-Ahwadzi, Umdah al-Qâri, Faydh al-Qâdir, dll. Belum lagi dalam kitab sirah dan maghâzi yang di antaranya memiliki sanad kuat.

Terkait tulisan dan khat serta ukuran, itu hanyalah perkara teknis saja. Dalam sejarahnya hal tersebut tidak diatur secara rinci. Tentu tidak bijak kalau persoalan teknis ini dijadikan argumetasi untuk menolak ar-Rayah dan al-Liwa. Itu juga yang terjadi pada khat penulisan al-Quran. Ketidakpastian khat al-Quran tidak boleh menjadi dasar penolakan terhadap al-Quran.


Keagungan Kalimat Tauhid

Kalimat Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh merupakan alamah atau ciri keagungan Islam. Misi Islam dalam dakwah dan jihad adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT ini. Kalimat ini pula yang tertulis dalam ar-Rayah dan al-Liwa. Artinya, ar-Rayah dan al-Liwa adalah simbol tauhid. Keduanya merupakan syiar pemersatu. Ini berbeda dengan bendera-bendera lain yang acap memecah-belah.

Kalimat tauhid adalah harga bagi surga. Suatu saat Nabi saw. mendengar muadzin mengucapkan: Asyhadu an Lâ ilâha illalLâh. Lalu beliau berkata kepada muadzin tersebut:

خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ
Engkau terbebas dari neraka (HR Muslim).


Beliau juga pernah bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ
Siapa saja yang akhir ucapannya (sebelum wafat) adalah Lâ ilâha illalLâh maka dia pasti masuk surga (HR Abu Dawud).


Kalimat tersebut juga merupakan kalimat zikir yang paling utama. Sabda Nabi saw.:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
Zikir yang paling utama adalah bacaan Lâ ilâha illalLâh (HR at-Tirmidzi).


Memuliakan Panji Rasulullah saw.

Pada awalnya, Ar-Rayah adalah panji-panji perang, dan al-Liwa adalah simbol kepemimpinan umum. Namun demikian, ar-Rayah dan al-Liwa berfungsi sebagai pemersatu umat Islam. Imam Abdul Hayy Al-Kattani menjelaskan rahasia (sirr) tertentu yang ada di balik suatu bendera. Menurut al-Kattani, jika suatu kaum berhimpun di bawah satu bendera, artinya bendera itu menjadi tanda persamaan pendapat kaum tersebut (ijtimâi kalimatihim) sekaligus tanda persatuan hati mereka (ittihâdi qulûbihim) (Al-Kattani, Nizhâm al-Hukûmah an-Nabawiyyah [At-Tarâtib al-Idâriyyah], I/266).

Jelas, makna Rayah dan Liwa Rasul saw. itu bukan terbatas dalam peperangan saja. Apalagi berhenti sekadar simbol. Keduanya mengekspresikan makna-makna mendalam yang lahir dari ajaran Islam. Liwa dan Rayah Rasulullah saw. merupakan lambang akidah Islam karena di dalamnya tertulis kalimat tauhid: Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh. Kalimat inilah yang membedakan Islam dan kekufuran. Kalimat ini pula yang bakal menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.

Maka dari itu, sebagai simbol syahadat, panji tersebut akan dikibarkan oleh Rasulullah saw. kelak pada Hari Kiamat. Panji ini disebut sebagai Liwa`al-Hamdi. Rasulullah saw. bersabda:

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِى…»
Aku adalah pemimpin anak Adam pada Hari Kiamat dan tidak ada kesombongan. Di tanganku ada Liwa` al-Hamdi dan tidak ada kesombongan. Tidak ada nabi pada hari itu, Adam dan yang lainnya, kecuali di bawah Liwa-ku (HR at-Tirmidzi).

Karena itu tentu aneh sekali jika ada sekelompok orang menghinakan Rayah dan Liwa Rasulullah saw. ini. Padahal mereka Muslim. Bagaimana mungkin seorang Muslim melecehkan Panji Tauhid, padahal kalimat tauhid itulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak dari siksa neraka?

Jelas, pembakaran ar-Rayah yang bertuliskan kalimat tauhid merupakan tindakan pelecehan yang tidak dapat dibenarkan. Keliru juga jika diqiyaskan dengan pembakaran al-Quran pada masa Utsman. Pasalnya, pembakaran mushaf pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ra. itu: (1) Tujuannya adalah untuk standarisasi mushaf sehingga yang dipakai hanya mushaf yang diproduksi Pemerintah saat itu; (2) Standarisasi mushaf dilakukan oleh pemegang otoritas syariah, yakni Khalifah, yang wajib ditaati. Apa yang diputuskan Khalifah masuk dalam bagian hukum syariah. Karena itu kalau diqiyaskan dengan pembakaran bendera tauhid oleh salah satu oknum ormas tertentu adalah salah kaprah (qiyâs maa al-farîq).

Terlalu dipaksakan juga jika diqiyaskan dengan hukum pembakaran al-Quran agar tidak tercecer dan terhinakan. Jika mushaf atau lembaran bertuliskan al-Quran itu sudah tidak terpakai, dan dikhawatirkan terhinakan jika masih dalam bentuknya, maka dianjurkan dibakar. Ini sebagai penghormatan terhadap al-Quran dan menjauhkan al-Quran dari penghinaan. Sebaliknya, jika mushaf atau lembaran al-Qur'an itu masih terpakai, kemudian dibakar karena kebencian terhadap al-Quran atau kebencian terhadap Muslim yang menggunakan al-Quran, ini jelas haram. Hal ini berlaku juga dengan kalimat tauhid. Bahkan dalam pandangan Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary, seorang ulama besar abad ke-17, dalam kitab Fasad al-Iman atau Penyebab Rusaknya Iman dalam bahasa Arab Melayu, tindakan demikian bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam (murtad).

Karena itu Liwa dan Rayah Rasul saw. itu harus diagungkan dan dijunjung tinggi. Sebab keduanya merupakan syiar Islam yang malah harus menggantikan syiar-syiar jahiliah yang menceraiberaikan kaum Muslim dalam sekat-sekat ashabiyah. Allah SWT berfirman:

ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu (TQS al-Hajj [22]: 32).


Syaikh an-Nawawi al-Bantani (w. 1316 H), menjelaskan ayat tersebut, bahwa di antara sifat terpuji yang melekat pada orang yang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni syiar-syiar Dîn-Nya (An-Nawawi al-Bantani, Syarh Sullam at-Tawfiq, hlm. 103).

Alhasil, seperti dinyatakan oleh Imam Muhammad asy-Syaibani dalam As-Siyar al-Kabîr dan oleh Imam as-Sarakhsi dalam Syarh as-Siyar al-Kabîr, Liwa kaum Muslim selayaknya berwarna putih dan Rayah mereka berwarna hitam sebagai bentuk peneladanan kepada Rasul saw. Umat Islam juga seharusnya selalu menjunjung tinggi dan menghormati Liwa dan Rayah Rasul saw. itu. Lebih dari itu, mereka seharusnya berjuang bersama untuk mengembalikan kemuliaan keduanya sebagai panji tauhid, identitas Islam dan kaum Muslim, sekaligus pemersatu mereka.

WalLâhu alam bi ash-shawâb. []



Hikmah:


Rasul saw. bersabda:
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى بِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي
Siapa saja yang keluar dari ketaatan dan memecah-belah jamaah (umat Islam), lalu mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliah. Siapa yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah untuk kelompok dan berperang untuk kelompok, dia bukan bagian dari umatku. Siapa saja yang keluar dari umatku untuk memerangi umatku, memerangi orang baik dan jahatnya, serta tidak takut akibat perbuatannya atas orang Mukminnya dan tidak memenuhi perjanjiannya, maka dia bukanlah bagian dari golonganku (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan an-Nasai).

Sumber : Buletin Kaffah, No. 062_17 Safar 1440 H/26 Oktober 2018 M



Dakwah jateng,- Tidak kurang dari seratus Ulama Kedu Selatan berkumpul di Pondok Pesantren Darut Tauhid Ketawangrejo, Purworejo pada 24 Oktober 2018. Acara tersebut menyikapi tindakan arogan yang mencerminkan kebodohan dengan membakar bendera tauhid. Terlebih hal tersebut terjadi pada peringatan Hari Santri Nasional di Garut.

Atas perbuatan tersebut ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat beramai ramai melakukan kecaman. Bagaimana tidak bendera tauhid adalah lambang keimanan dan pemersatu ummat Islam di seluruh dunia. Bukan milik satu ormas tertentu seperti yang diklaim oleh kelompok pelaku pembakaran.

Hadir pada acara tersebut  K.H. Saifuddin Daldiri (Mursyid Front Toriqul Jihad Kebumen), K.H. Rochani (Pengasuh Majelis Ta'lim Al Barokah Purworejo, Gus Lutfi (Pengasuh PP Al Anshori Grabag Purworejo), dan Gus Nur Hidayat dari Pejagoan, Kebumen. Sedangkan pemaparan materi disampaikan oleh K.H. Nashiruddin Syukur, Pengasuh Majlis Ta'lim Bayt Qur'any, Magelang.



Dalam pemaparannya K.H. Nashiruddin Syukur mengingatkan hadirin betapa kalimat Tauhid dalam bendera hitam itu adalah simbol perjuangan hidup dan mati, sebagaimana kisah yang diabadikan dalam hadis tentang tiga jenderal syuhada perang mu’tah. Aneh jika ada ormas yang mengaku islam merendahkan dengan begitu hina kalimat suci tersebut. Semua tokoh yang juga turut memberikan kalimah minal ulama menyatakan hal senada bahkan ditambah ungkapan kekecewaan dan kemarahan.

Acara yang dimulai 20:45 wib berlangsung penuh semangat dan menggelora berakhir pada 22:30 wib. Pada akhir acara dibacakan pernyataan sikap & kecaman atas tindakan biadab itu oleh K.H. Ainur  Rofiq Nur Hidayat, Pengasuh PP Darut Tauhid yang sekaligus tuan rumah penyelenggara. “Kami mengutuk dan mengecam tindakan biadab tersebut, yaitu pembakaran bendera tauhid yang menjadi kalimat lambang keimanan ummat islam sedunia. Serta menyerukan kepada aparat untuk menindak pelakunya, jangan sampai ummat Islam bertindak sendiri.” []

Reporter : Jimho



Dakwah Jateng,- Selasa 23 Oktober 2018 ba'da sholat Isya puluhan Ulama, Tokoh dan aktivis islam Purbalingga yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Ulama, Tokoh dan Aktivis Islam Purbalingga berkumpul di Masjid Nur Rohmah untuk mengadakan mudzakaroh yang diisi dg tadzkiroh, doa, dan pembacaan pernyataan sikap atas tragedi pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser di Garut kemarin.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya KH. Kasyoto AN, Ust. H. Ali Abdul Aziz, Bapak Guruh Nur Marhaban, Ust. Amin RH, Ust. Sumiarso, Bapak H. Burhan, perwakilan FPI dan sebagainya...

Dalam pertemuan itu para Ulama, tokoh dan aktivis islam bersama - sama mengecam  dengan keras tindakan anggota Banser yang membakar bendera tauhid.

"Tindakan mereka Itu bukan ingin memuliakan kalimat tauhid (menurut klaim mereka) tapi malah justru dosa besar dan mengundang murkanya Allah SWT", tegas KH. Kasyoto AN.



Sebagai wujud cinta kami kepada Islam dan Rasulullah, termasuk cinta kami kepada simbol-simbol Islam, dan sebagai wujud keprihatinan kami atas sikap anggota Banser tersebut, maka
Forum Ukhuwah Ulama, Tokoh dan Aktivis Islam Purbalingga menyatakan sikap diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa bendera yang dibakar anggota Banser Garut dengan warna dasar hitam bertuliskan Lafadz tauhid berwarna putih, adalah bendera Rasulullah, simbol kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Bukan bendera HTI karena tidak tulisan HTI didalamnya.
Bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasululloh sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, antara lain :

Riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa “Rayah [panji] Rasulullah saw. berwarna hitam, dan Liwa’ [bendera]-nya berwarna putih.” Dalam riwayat lain, “Bertuliskan La ilaha Illa-Llah Muhammad Rasulullah”.

Hadits di atas selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa’i dari Jabir, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Thabarani, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Ya’la. Hadits ini shahih. Secara jelas dikatakan bahwa warna rayah adalah hitam dan liwa adalah putih.
Semuanya ini menjadi dalil, bahwa ini adalah bendera Rasulullah. Bukan bendera organisasi tertentu, tetapi bendera Islam dan umat Islam.

Kedua, mengecam pernyataan bahwa pembakaran yang dilakukan adalah untuk menjaga kalimat tauhid. Bagaimana mungkin menjaga bendera tauhid dengan dibakar, sambil bernyanyi-nyanyi.

Ketiga : aparat keamanan harus segera bertindak tegas. Tangkap para pelakunya, jangan sampai umat Islam marah dan bertindak sendiri2.

Dari hasil mudzakaroh   ini pula disepakati oleh para peserta yang hadir akan dilanjutkan dengan mengadakan aksi bersama umat bela kalimat tauhid se Purbalingga yang insyallah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Allahu Akbar !!

Reporter : Amin RH

Tidak ada teks alternatif otomatis yang tersedia.

Dakwah Jateng-, Viral video terkait pembakaran Bendera Rasulullah bertuliskan kalimat Tauhid, hal ini direspon oleh banyak kalangan diantaranya Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Pelita Umat

PERNYATAAN HUKUM
LBH PELITA UMAT
NOMOR: 14 /LBH-PU/X/2018
TENTANG
KECAMAN KERAS ATAS TINDAKAN BIADAB BERUPA PEMBAKARAN BENDERA RASULULLAH BERTULISKAN LAFADZ TAUHID YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA BANSER DI GARUT
Tepat pada saat pelaksanaan peringatan hari Santri Nasional, Senin 22 Oktober 2018, kaum muslimin dikejutkan oleh adanya kabar belasan anggota Banser NU Garut yang membakar bendera Rasulullah berwarna hitam bertuliskan Lafadz tauhid. Tindakan biadab ini dilakukan secara terbuka ditempat umum, menggunakan seragam dan atribut resmi Banser, dengan penuh kebanggaan membakar ditengah kerumunan massa, memperlakukan bendera Rasul secara keji dan penuh kebencian.
Pimpinan Banser yang mengetahui hal ini, sama sekali tidak mengecam tindakan keji anak buahnya. Tidak menyampaikan permintaan maaf, bahkan secara terbuka mengunggah berbagai dalih untuk membenarkan tindakan keji anak buahnya.
Tindakan pembakaran bendera Rasulullah ini, telah memenuhi unsur delik penistaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156a KUHP. Tindakan Pembiaran, bahkan persetujuan dari pimpinan Banser atas pembakaran bendera tauhid dapat dijerat dengan delik 'penyertaan tindak pidana' sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berkaitan dengan hal itu, LBH PELITA UMAT menyatakan :
Pertama, bahwa bendera yang dibakar anggota Banser Garut dengan warna dasar hitam bertuliskan Lafadz tauhid berwarna putih, adalah bendera Rasulullah, simbol kemuliaan Islam dan kaum muslimin.
Kedua, bahwa bendera Rasulullah adalah milik kaum muslimin. Bukan milik Ormas tertentu, bukan milik organisasi tertentu, tidak pernah diklaim sebagai simbol atau atribut organisasi tertentu baik secara terbuka atau melalui AD ART organisasinya, tidak pernah didaftarkan dan/atau telah terdaftar pada Ditjen HAKI Kemenkumham atas nama institusi atau organisasi tertentu. Bendera Rasulullah adalah bendera yang terkategori domain publik, milik seluruh kaum muslimin, sehingga tidak dapat diklaim sebagai miliki institusi atau organisasi tertentu.
Ketiga, bahwa tindakan membakar bendera Rasulullah adalah tindakan haram, merupakan pelanggaran syara' yang berat dimana pelakunya dalam syariat Islam dijatuhi sanksi hukuman mati.
Keempat, bahwa LBH PELITA UMAT mengutuk dan mengecam keras tindakan biadab anggota Banser Garut yang membakar bendera Rasulullah, serta menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membela bendera Rasulullah yang berlafadz tauhid dari tindakan biadab para penista agama.
Kelima, LBH PELITA UMAT menuntut aparat dan negara untuk hadir membela akidah umat, segera menyeret pelaku penista agama dan yang turut serta atau menyuruh dan memberi persetujuan melakukannya, untuk diminta pertanggungjawaban dimuka hukum, dan tidak boleh lagi berdalih dengan berbagai alasan sebagaimana terjadi pada kasus penistaan agama oleh Ahok di Jakarta.
Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashier
Jakarta, 23 Oktober 2018
LBH PELITA UMAT
Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua Umum
Chandra Purna Irawan, S.H. M.H.
Sekretaris Jenderal

sumber : https://www.facebook.com/ahmad.khozinudin/posts/2223597054579452



Dakwah Jateng -, Viralnya video pembakaran bendera oleh oknum banser di garut menjadi perhatian berbagai kalangan. termasuk salah satunya adalah juru bicara Hizbuttahrir Indonesia Ust Ismail Yusanto.

Dalam sebuah video singkat Ust Ismail menerangkan bahwa Hizbuttahrir Indonesia tidak punya bendera.

Ada banyak pernyataan yang mengatakan bahwa bendera yang dibakar hari ini adalah bendera HTI, saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera. Yang dibakar dalam video yang beredar luas hari ini adalah Ar Roya (Panji Rasulullah), bendera berwarna hitam yang bertuliskan kalimat Tauhid" terangnya.

Bisa dilihat pernyataannya berikut


Dalam beberapa tahun terakhir, HTI memang menjadi salah satu bagian yang mengenalkan kepada umat tentang Ar Roya dan Al Liwa' ini. Hal ini menjadi kewajiban kita untuk mendakwahkan Khazanah Islam

Semoga kita makin bangga dengan Panji Rasulullah, makin rindu dengan persatuan umat, makin mantap dalam keimanan

Tauhid adalah dasar dan visi kita dalam menjalani kehidupan dan kalimat yang kita inginkan mengiringi saat kematian menjelang.



Viral video beberapa oknum banser membakar bendera tauhid. Video dengan durasi 2 menit 5 detik menjadi perbincangan nasional.


Setelah ditelusuri kejadian itu berada di daerah garut saat perayaan hari santri


Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas membenarkan hal tersebut. Kejadian terjadi saat perayaan Hari Santri di Garut pada Minggu (22/10).


"Betul. Itu di Garut. Menurut laporannya, kejadian di hari peringatan hari santri kemarin di Garut," tutur Yaqut Senin (22/10). seperti dikutip dari CNNIndonesia.


Dari video yang beredar, banyak tanggapan yang terlontar dari pengurus pondok dan kyai di garut


Diantaranya dari PP nurul hikmah garut








Selain itu video ini juga mendapat tanggapan dari Juru bicara DPP Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengecam keras tindakan belasan anggota Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) 

"Kami sangat mengecam dengan tindakan mereka, apa mereka tidak tahu di situ ada kalimat tauhid? Setan apa yang masuk ke mereka?" kata Slamet saat dihubungi  Senin (22/10). seperti dikutip dari CNNIndonesia.



Pemukulan, pencekikan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi menolak kenaikan BBM dan dollar oleh aparat kepolisian di Kendari mendapatkan kecaman berbagai pihak salah satunya dari Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto.
“Jelas tindakan zalim! Apa salah mahasiswa?” ungkapnya seperti dipublikasikan akun Youtube Fokus Dakwah,  Jumat (19/10/2018).
Menurut Ismail, mahasiswa protes dengan jalan damai. Mengeritik kebijakan pemerintah, mengeritik keadaan dolar naik, mengeritik harga-harga naik, BBM naik. Jadi itu semestinya ditanggapi  dengan bijaksana. Semestinya pemerintah dan aparat menanggapi mahasiswa itu dengan gembira dengan syukur. Alhamdulillah masih ada anak-anak muda yang masih peduli dengan keadaan negerinya.
“Tapi respon apa yang mereka dapatkan? Luar biasa, ini sebuah kezaliman! Mereka digebuki, mereka dicekik, ditarik bajunya, dikatakan itu ada simbol kalimat tauhid. Apa salahnya dengan kalimat tauhid itu? Dalam aksi juga ada kata-kata khilafah, apa salahnya dengan khilafah!? Itu semua ajaran Islam!” tegasnya.
Ismail juga meyakini  bahwa polisi atau aparat yang bekerja di sana juga sebagiannya adalah Muslim. Jadi, bagaimana bisa ini orang Islam kok memusuhi lafadz-lafadz tauhid dan memusuhi khilafah ajaran Islam, istilah-istilah Islam? Ini tanda sangat nyata betapa represifnya rezim.
“Kita semakin melihat bahwa rezim ini zalim, represif anti Islam. Rezim semacam ini tidak selayaknya dibiarkan terus memimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini semestinya harus berjalan di atas kalimat yang benar, kalimat tauhid dan berjalan di atas ajaran Islam yang agung itu karena dengan itu kita akan mendapatkan rahmat bagi seluruh alam,” pungkasnya.
sumber : mediaumat.news

Gambar terkait
Perhelatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia telah usai digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Acara tahunan IMF-Bank Dunia terbesar sejak 1946 itu tetap digelar. Padahal negeri ini sedang ditimpa ragam bencana, khususnya di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Biaya pelaksanaan acara itu bersumber dari APBN yang telah dibahas intensif oleh Pemerintah bersama DPR. Total anggaran yang dialokasikan Rp 855,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah mengaku tidak menghabiskan semua angaran itu. Pemerintah berhasil menekan anggaran menjadi Rp 566,9 miliar (Radarbogor.id, 16/10/2018).

Pertemuan itu membahas delapan topik utama yakni: ekonomi digital, urbanisasi, sumberdaya manusia, pembiayaan dan asuransi untuk risiko bencana, perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan moneter internasional serta ekonomi syariah.


Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki beberapa isu utama yang disuarakan atau diperjuangkan. Pertama: Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk secara bersama-sama memulihkan ekonomi global dan mengatasi ketidakpastian global. Kedua: Penguatan pembiayaan infrastruktur Indonesia. Di sini Indonesia akan memperjuangkan agar pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga melibatkan pihak swasta. Ketiga: Pemanfaatan ekonomi dan keuangan digital untuk kemajuan ekonomi. Indonesia berupaya agar ekonomi digital bisa membantu bangkitnya UMKM serta pelaku usaha lain yang berbasis teknologi. Keempat: Ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan bidang tersebut (Kompas.com, 12/10/2018).

Tampak isu penguatan pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu isu paling utama.

Berdasarkan Perpres 56/2018, total nilai dari 223 proyek strategis nasional mencapai Rp 4.150 triliun. Sebesar 59% anggaran atau Rp 2.449 berasal dari swasta. Sisanya, sebesar 31% atau Rp1.273 triliun dana proyek ditanggung BUMN atau perusahaan daerah (BUMD). Adapun Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan 10% anggaran dari APBN (lihat: bbc.com/indonesia/indonesia-45860135).

Selama Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia itu, Pemerintah menawarkan 80 proyek dari 21 BUMN senilai USD 42 miliar atau sekitar Rp 630 triliun kepada investor. Sebanyak 19 proyek senilai USD 13,5 miliar atau Rp 202,5 triliun (kurs Rp 15.000 per Dolar AS) disepakati (Radarbogor.id, 16/10/2018).

Bank Dunia berkomitmen memberikan utang kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgieva, menyebutkan pembiayaan tersebut sebesar US$ 1 miliar, atau setara Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000) (Detik.com, 14/10/2018).

Utang Luar Negeri Terus Menumpuk

Pada prinsipnya, investasi yang dijanjikan untuk Indonesia selama ajang IMF-Bank Dunia dapat dikategorikan sebagai utang, yakni utang luar negeri.

Perlu diketahui bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia angkanya sudah sangat besar. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Oktober 2018 (SULNI-OKT-18) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menyatakan, pada akhir Agustus 2018 total utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 360,724 miliar atau Rp 5.410,86 triliun (US$ 1 = Rp 15.000). Utang tersebut terdiri dari utang Pemerintah dan Bank Sentral (BI) sebesar US$ 181,304 miliar atau Rp 2.719,56 triliun (Pemerintah sebesar US$ 178,123 dan BI sebesar US$ 3,181 miliar) dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 179,421 miliar atau Rp 2.691,315 triliun. ULN Pemerintah itu terdiri dari pinjaman luar negeri, Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang asing dan SBN dalam Rupiah yang dimiliki oleh bukan warga negara. Total ULN Indonesia pada akhir Agustus 2018 itu memiliki rasio 34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika dibandingkan dengan jumlah ULN pada akhir 2014 (awal Pemerintahan Jokowi-JK), ULN Indonesia pada akhir 2014 sebesar US$ 293,328. Artinya, dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan ULN Indonesia naik US$ 67,396 miliar. Dalam jangka waktu yang sama ULN Pemerintah naik dari US$ 123,806 miliar menjadi US$ 178,123 atau naik US$ 54,317 miliar. ULN swasta termasuk BUMN naik dari US$ 163,592 menjadi US$ 179,421 miliar atau naik US$ 15,829 miliar. Itu artinya, kenaikan ULN Pemerintah hampir tiga setengah kali lipat kenaikan ULN swasta termasuk BUMN. Dengan kata lain, Pemerintahan Jokowi lebih gemar ngutang dalam bentuk ULN daripada swasta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa total utang Pemerintah Pusat hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp 4.363,19 triliun, termasuk di dalamnya ULN. Pada periode yang sama tahun lalu, posisi utang Pemerintah sebesar Rp 3.825,79 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengungkapkan, rasio utang Pemerintah per akhir Agustus 2018 adalah 30,31% terhadap PDB. Prosentase tersebut jauh di bawah batas 60% terhadap PDB yang ditentukan dalam UU Keuangan Negara (Sindonews.com, 21/9/2018).

Bahaya Penumpukan Utang

Terus membengkaknya utang baik UDN maupun ULN akan membebani pembayaran cicilan pokok dan bunga yang juga makin tinggi. Utang Pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp 398 triliun. Tahun depan Rp 409 triliun. Totalnya mencapai Rp 807 triliun (iNews.id, 20/8/2018).

Jumlah pembayaran utang itu mendekati 20 persen dari APBN. Hampir setara dengan alokasi APBN yang diamanatkan oleh UU untuk pendidikan. Dengan angka sebesar itu, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang menjadi salah satu alokasi terbesar dalam APBN. Kas negara tersedot untuk bayar utang tiap tahun. Makin besar jumlah utang, jumlah kas negara yang tersedot untuk bayar cicilan utang juga makin besar. Akibatnya, kapasitas APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat makin terbatas.

Ada yang beranggapan, tidak masalah utang makin besar selama masih bisa bayar. Ada juga anggapan bahwa utang masih aman karena rasionya terhadap PDB masih kecil. Kisaran 30-an persen. Mereka beralasan, toh banyak negara yang rasionya di atas 100% masih aman-aman saja.

Padahal menurut ekonom Indef, Bhima Yudhistira, risiko utang tidak bisa dilihat hanya dari rasio utang terhadap PDB. “Metode ini banyak diragukan, terutama pascakrisis utang di Eropa tahun 2011 lalu,” jelas dia. Negara seperti Spanyol dan Irlandia akhirnya harus ditalangi oleh IMF. Padahal rasio utangnya terbilang masih dalam batas aman dibandingkan dengan Yunani (Koran-jakarta.com, 27/5/2017).

Risiko lainnya, dengan makin besarnya ULN maka pembayaran utang, baik pokok dan bunganya, juga akan makin tinggi. Pasalnya, mayoritas ULN dalam Dolar. Berdasarkan SULNI-OKT-18, per akhir Agustus 2018 jumlah ULN dalam Dolar AS sebesar US$ 248,395 miliar, dalam Rupiah sebesar US$ 66,352 miliar, Yen Jepang US$ 23,234 miliar, EURO US$ 14,425 miliar dan Yuan Cina US$ 1,048 miliar. Itu secara pasti membuat kebutuhan akan mata uang asing khususnya Dolar makin besar. Akibatnya, kurs Rupiah akan terdepresiasi (menurun). Melemahnya Rupiah dan makin tingginya Dolar tentu akan membawa berbagai dampak terhadap perekonomian dan kehidupan rakyat secara umum.

Risiko terbesarnya adalah gagal bayar utang. Zimbabwe menjadi contoh cerita yang mengenaskan. Gagal membayar utang sebesar US$40 juta kepeda Cina. Sejak 1 Januari 2016, mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Berikutnya Nigeria. Model pembiayaan infrastruktur melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang. Cina mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal negara mereka untuk pembangunan infrastruktur. Begitu juga Sri Lanka. Setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun. Tak ketinggalan Pakistan. Pembangunan Gwadar Port bersama Cina dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus rela dilepas. Risiko seperti itu tidak mustahil. Bila melihat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan secara massif, polanya mirip dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang gagal membayar utang (Rmol.co, 12/09/2018).

Mengundang Azab Allah SWT

Selain bisa membangkrutkan negeri ini, tentu seluruh utang itu disertai bunga alias riba yang diharamkan oleh Islam. Justru di situlah masalahnya. Pasalnya, utang disertai riba itu pasti akan memunculkan risiko terbesar: datangnya azab Allah SWT. Rasul saw. bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Jika zina dan riba telah tersebar luas di satu negeri, sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka sendiri (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Selain itu, perekonomian yang dibangun di atas pondasi riba tidak akan pernah stabil. Akan terus goyah bahkan terjatuh dalam krisis secara berulang. Akibatnya, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk rakyat serta kehidupan yang tenteram akan terus jauh dari capaian.

Alhasil, utang dalam negeri maupun luar negeri itu harus segera diakhiri. Perekonomian juga harus segera dijauhkan dari riba. Perekonomian harus segera diatur sesuai syariah Islam. Hanya dengan kembali pada syariah Islamlah keberkahan akan segera dilimpahkan kepada bangsa ini.

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Hikmah:

Allah SWT berfirman:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila (TQS al-Baqarah [2]: 275). []
Sumber:
Buletin Kaffah No. 061 (10 Safar 1440 H - 19 Oktober 2018 M)

china vs AS
Menurut CNN:
Ada kesadaran dan ketakutan yang berkembang di antara para pejabat Cina di Beijing bahwa Presiden AS Donald Trump bisa serius dengan janjinya untuk mengubah hubungan bilateral yang telah mereka alami dalam beberapa dekade terakhir.
Ini adalah suatu kejutan bagi Beijing untuk menyadari bahwa laporan tentang inisiatif kebijakan pemerintah yang luas yang menentang Cina lebih dari sekadar kabar angin Washington.
Sejak bulan Juni, hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Cina telah memburuk dengan cepat pada berbagai bidang, tidak hanya perdagangan tetapi juga militer dan politik.
Ini mungkin bukan awal dari Perang Dingin berikutnya, setidaknya belum, tetapi hubungan antara kedua belah pihak telah menjadi sangat dingin pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sekarang Presiden Cina Xi Jinping mungkin bertemu dengan Trump di KTT tahunan para pemimpin G20 di Buenos Aires pada bulan November dalam upaya untuk mendapatkan solusinya. Para pakar kebijakan kedua belah pihak khawatir mungkin sudah terlambat untuk menemukan jalan untuk kembali seperti sedia kala.
“Ada pergeseran pasang surut di Amerika dalam proporsi yang tidak pernah saya lihat dalam hidup saya jauh dari hanya sekedar gagasan lama keterlibatan,” kata Orville Schell, direktur Pusat Masyarakat Asia yang berbasis di New York pada hubungan AS-Cina, kepada CNN.
“Saya kira kita berada pada tindakan terakhir di mana beberapa gagasan tentang hubungan yang lebih kooperatif dapat diselamatkan.”
Komentar :
Kesalahan dari negara-negara seperti Cina dan Rusia adalah bahwa mereka berpikir Barat bersikap tulus saat berbicara tentang pentingnya sistem internasional dan kerja sama yang damai di antara negara bangsa. Bahkan, Amerika, seperti negara-negara Eropa sebelumnya, hanya berusaha menggunakan pembicaraan atas nilai-nilai liberal dan diskusi tentang kebebasan dan demokrasi untuk kepentingan nasionalnya. Amerika akan mengikuti sistem internasional selama sistem itu bermanfaat baginya, dan Amerika akan meninggalkan sistem itu segera setelah kepentingannya menunjukkan sebaliknya.
Adalah Inggris yang pertama kali memperjuangkan ide Adam Smith tentang pasar bebas, yang menulis ‘Wealth of Nations (Kekayaan Bangsa-Bangsa)’ pada tahun 1776, tahun yang sama saat Amerika Serikat menyatakan kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris. Minat Inggris untuk melakukannya adalah untuk menekan koloni-koloni Amerika sebelumnya agar dapat terus melakukan perdagangan dengan Inggris. Selama sebagian besar abad kedua puluh, Amerikalah yang mempromosikan perdagangan bebas di seluruh dunia. Namun sekarang Amerika menghadapi ancaman pesaing baru yakni Cina, mantan juara perdagangan bebas yang menjadi pendukung proteksionisme.
Negara-negara kafir tidak pernah mempraktekkan apa yang mereka kampanyekan. Prinsip-prinsip mereka dirancang hanya untuk orang lain agar diadopsi, sementara mereka didorong oleh kepentingan materialis duniawi saja. Allah (swt) berfirman dalam Al-Qur’an:
“Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”[TQS Al-Isra: 81]
sumber ; Mediaumat.news

Hasil gambar untuk kriminalisasi ulama

Soal:

Benarkah pada era Khilafah Islam terjadi kriminalisasi terhadap ulama? Jika tidak benar, bagaimana konteksnya?

Jawab:

Sebelum menjelaskan realitas sejarah hubungan para ulama dengan kekuasaan, maka harus dipahami bahwa Khilafah adalah:

ﺭِﺋَﺎﺳَﺔٌ ﻋَﺎﻣَﺔ ﻟِﺠَﻤِﻴْﻊِ ﺍﻟﻤﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﻟِﺘَﻄْﺒِﻴْﻖِ ﺍﻷَﺣْﻜَﺎﻡِ ﺍﻟﺸَّﺮْﻋِﻴَّﺔِ، ﻭَﺣَﻤْﻞِ ﺍﻟﺪَّﻋَّﻮْﺓِ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼَﻣِﻴَّﺔِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ

Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

1. Karena Khilafah merupakan kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslim di seluruh dunia, maka Khilafah bukan hanya milik seorang khalifah, tetapi milik para ulama dan seluruh kaum Muslim. Tujuan Khilafah, sebagai zhillulLâh [bayangan Allah] di muka bumi, adalah untuk menerapkan seluruh hukum Allah, dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya itu, Khilafah juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dalam rangka menerapkan hukum Allah ke luar negeri. Itulah misi Khilafah, sebagai negara yang diwariskan oleh Rasulullah saw.

Dalam mewujudkan misi dan tujuannya itu, Khilafah tidak bisa sendiri. Ia ditopang oleh masyarakat dan individu. Semuanya ini bagian dari politik Islam, sebagai satu kesatuan. Itu tampak dari fakta politik:

ﺍﻟﺴِّﻴَﺎﺳَﺔ ﻫِﻲَ ﺭِﻋَﺎﻳﺔُ ﺷُﺆُﻭْﻥِ ﺍْﻷُﻣَّﺔِ ﺩَﺍﺧِﻠِﻴّﺎً ﻭَﺧَﺎﺭِﺟِﻴّﺎً، ﻭَﺗَﻜُﻮْﻥُ ﻣِﻦْ ﻗِﺒَﻞِ ﺍﻟﺪَّﻭْﻟَﺔِ ﻭَﺍﻷُﻣَّﺔِ ﻓَﺎﻟﺪَّﻭْﻟَﺔُ ﻫِﻲَ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﺗُﺒَﺎﺷِﺮُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮِّﻋَﺎﻳَﺔَ ﻋَﻤَﻠِﻴّﺎً، ﻭَﺍﻷُﻣَّﺔ ﻫِﻲَ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﺗُﺤَﺎﺳِﺐُ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟﺪَّﻭْﻟَﺔَ

Politik adalah mengurusi urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan oleh negara dan umat. Negara adalah pihak yang mengurus langsung secara praktis pengurusan [urusan umat] ini, sedangkan umat adalah pihak yang mengoreksi negara dalam pengurusannya.

2. Karena itu Islam tidak mengenal dikotomi “agamawan” dan “negarawan”. Pasalnya, baik ulama maupun penguasa kaum Muslim sama-sama menjalankan aktivitas politiknya masing-masing. Penguasa, dengan kekuasaannya, melaksanakan tugas mengurus urusan umat secara langsung, dengan menerapkan hukum Islam, dan mengemban dakwah ke luar negeri. Adapun rakyat, baik ulama maupun bukan, melaksanakan tugas mengoreksi negara dalam melaksanakan tugas mengurus urusan mereka. Semuanya itu merupakan satu-kesatuan system. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi saw.:

ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟْﻘَﺎﺋِﻢِ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺪُﻭﺩِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻊِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﻗَﻮْﻡٍ ﺍﺳْﺘَﻬَﻤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻔِﻴﻨَﺔٍ ﻓَﺄَﺻَﺎﺏَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺃَﻋْﻠَﺎﻫَﺎ ﻭَﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺃَﺳْﻔَﻠَﻬَﺎ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﺃَﺳْﻔَﻠِﻬَﺎ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺳْﺘَﻘَﻮْﺍ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﻣَﺮُّﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ ﻟَﻮْ ﺃَﻧَّﺎ ﺧَﺮَﻗْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻧَﺼِﻴﺒِﻨَﺎ ﺧَﺮْﻗًﺎ ﻭَﻟَﻢْ ﻧُﺆْﺫِ ﻣَﻦْ ﻓَﻮْﻗَﻨَﺎ ﻓَﺈِﻥْ ﻳَﺘْﺮُﻛُﻮﻫُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭَﺍﺩُﻭﺍ ﻫَﻠَﻜُﻮﺍ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺧَﺬُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻧَﺠَﻮْﺍ ﻭَﻧَﺠَﻮْﺍ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ

Perumpamaan orang yang terikat dengan hukum Allah adalah seperti orang yang mengundi tempat duduknya di atas kapal. Sebagian mendapatkan tempat di atas. Sebagian yang lain di bawah. Orang yang mendapat bagian di bawah, jika membutuhkan air, pasti akan melewati orang yang ada di atasnya. Lalu mereka berkata, “Kalau saja kita lubangi tempat kita sendiri, maka kita tidak akan menyusahkan orang yang di atas kita.” Jika yang lain membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, maka dia akan celaka, dan semua juga akan celaka. Namun, jika mereka mencegah tangan orang itu melakukannya, maka dia akan selamat, dan mereka semuanya juga akan selamat (HR al-Bukhari).

Inilah gambaran sistem Islam. Karena itu, baik yang memegang kekuasaan maupun rakyat dan ulama yang di luar kekuasaan, dalam pandangan Islam, merupakan satu kesatuan. Maka dari itu di dalam Islam pun tidak ada kelompok oposisi. Meski demikian, tidak berarti dengan begitu tidak ada lagi check and balance. Tentu tidak. Pasalnya, menerapkan Islam secara praktis dan sempurna adalah kewajiban penguasa, sementara rakyat mengoreksi pelaksanaannya. Dua-duanya hukumnya wajib.
Selain itu, di dalam sistem Khilafah, ada mekanisme check and balance yang dilakukan oleh kekuasaan, baik melalui Majlis Umat, Mahkamah Mazalim sampai partai politik.

Di luar itu, rakyat—baik ulama maupun non-ulama’—mempunyai peranan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan negara. Karena para ulama adalah orang yang paling mengerti hukum syariah tentang pengurusan urusan umat, maka mereka berada di garda terdepan dalam mengoreksi kebijakan negara, yang dianggap menyalahi hukum syariah, zalim atau merugikan kepentingan publik.
Namun demikian, yang harus diingat, Khilafah bukanlah negara teokrasi [ dawlah uluhiyyah], tetapi negara manusia [dawlah basyariyyah].

Para Khalifah dan pembantunya bukanlah malaikat. Mereka manusia biasa. Karena itu mereka bisa bersalah. Negara Khilafah juga tidak ma’shûm [bebas dari kesalahan]. Namun, karena mekanisme amar makruf nahi munkar ditegakkan, begitu juga dakwah Islam dilaksanakan, maka kesalahan-kesalahan manusiawi itu bisa diselesaikan, diatasi dan ditutupi.

Itulah mengapa, sejarah Khilafah dipenuhi dengan berbagai sikap ulama yang selalu kritis terhadap kekuasaan, bukan karena oposan, tetapi karena keinginan kuat agar sistem Khilafah ini tetap on the track. Tidak keluar dari jalurnya. Muawiyah, sahabat Nabi saw. yang juga mujtahid, saat menjadi Khalifah, kebijakannya dikoreksi oleh Abu Muslim al-Khaulani di depan publik, karena dianggap salah dalam pembagian ghanîmah .

Kritik Abu Muslim yang keras itu dibalas dengan kemarahan. Muawiyah pun menghilang. Ia masuk ke rumah, mandi, lalu keluar menemui khalayak, dan mengatakan, “Abu Muslim benar.” (HR Abu Nu’aim).

3. Sufyan at-Tsauri juga mengkritik Khalifah al-Mahdi karena penggunaan dana Baitul Mal yang digunakan untuk haji, yang dia tidak tahu jumlahnya. Kata Sufyan, “Apa alasanmu kelak ketika di hadapan Allah tentang itu?” Saat pembantu Khalifah hendak membela dia, Sufyan mengingatkan, “Diam kamu! Fir’aun itu benar-benar binasa karena Haman dan Haman binasa karena Fir’aun.”

4. Karena kritik keras yang dilakukan oleh Syaikh ‘Abdul Qadir al-Kailani kepada Khalifah al-Muqtafi bi AmrilLah, karena telah mengangkat Yahya bin Sa’id, yang terkenal dengan nama Ibn al-Muzahim, dan dikenal zalim, sebagai hakim [ qâdhi], “Kalaulah ada kezaliman orang yang paling zalim ditimpakan kepada kaum Muslim, lalu apa yang kelak akan kamu katakan kepada Rabb semesta alam, yang Mahakasih?” Dia langsung bangkit dan memecat Ibn al-Muzahim.

5. Para ulama pada masa Khilafah juga menjadi tempat rujukan para penguasa. Jawaban mereka pun tegas dan jelas. Hathith bin az-Ziyat, pernah ditanya oleh al-Hajjaj bin Yusuf, tentang dirinya. Dengan tegas Hathith menjawab, “Kamu adalah musuh Allah di muka bumi.” Bahkan ketika ditanya tentang Khalifah ‘Abdul Malik, “Dia lebih durjana daripada kamu. Kamu adalah salah satu kesalahannya.” Jawaban-jawaban pedas Hathith itu akhirnya mengantarkan beliau menjadi syahid.6
Hal yang sama juga dialami oleh Imam Ahmad. Beliau syahid di tangan al-Ma’mun. Hanya perlu dicatat, kasus-kasus seperti ini hanyalah human error , yang dilakukan manusia, karena tidak maksum.

Dari segi hukum, tindakan para penguasa itu jelas salah karena menyalahi hukum syariah. Betapapun kerasnya kritik yang dilakukan terhadap dirinya. Pasalnya, kritik tersebut merupakan bentuk aktivitas politik yang wajib dilakukan oleh para ulama sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar.
Karena itu, faktor ketakwaan masing-masing, baik penguasa maupun ulama, termasuk rakyat, ikut menentukan lurus dan tidaknya sistem pemerintahan ini. Sebagai contoh, al-Mahdi pernah disarankan oleh ar-Rabi’ untuk membunuh Sufyan ats-Tsauri karena dianggap lancang kepada sang Khalifah. Jawaban sang Khalifah, “Celaka kamu. Apakah orang seperti ini dan selevel dengan beliau kita bunuh, yang justru akan membuat kita merana untuk kebahagiannya. Tulis untuk dia sebagai Qâdhi Kufah.”

7. Tindakan al-Mahdi ini lahir dari ketakwaannya. Dia yakin, dengan membunuh ulama, justru membuat dirinya merana seumur hidup. Adapun ulama yang dibunuh justru mendapatkan kebahagiaan karena syahid bersama keyakinannya.

Namun, ketika faktor ketakwaan itu tidak ada, maka para penguasa itu akan melakukan penyimpangan demi penyimpangan. Menutup mata, telinga bahkan hati dari nasihat sekalipun nasihat itu tulus diberikan. Inilah yang terjadi pada al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga ulama yang tidak mempunyai ketakwaan. Alih-alih melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa, justru sebaliknya, menjadi penjilat. Sebagaimana kisah pengkhianatan Wazir al-Qumi dan at-Tusi, di era Khilafah ‘Abbasiyyah.

Selain faktor ketakwaan, ada faktor lain: perbedaan paham dan fanatisme mazhab. Faktor perbedaan paham dan fanatisme mazhab ini berbahaya ketika menimpa penguasa. Bisa menyeret negara menjadi negara mazhab dan mazhab lain yang berbeda dengannya akan diberangus. Inilah yang terjadi pada Khalifah al-Ma’mun dan al-Mu’tashim. Keduanya menganut paham Muktazilah. Keduanya memenjarakan ulama sekelas Imam Ahmad.

Karena itu, ketika Khilafah Rasyidah yang kedua kelak berdiri dalam waktu tidak lama lagi, dengan izin dan pertolongan Allah, pondasi ketakwaan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik pada individu, masyarakat maupun negara. Khilafah juga bukan negara kelompok, suku, bangsa atau mazhab tertentu. Khilafah akan mengayomi dan menyatukan semua kelompok, suku, bangsa, mazhab, bahkan agama dalam naungannya. Dengan begitu, perbedaan kelompok, suku, bangsa, mazhab dan agama tidak bisa memicu terjadinya konflik vertikal maupun horizontal.

Selain itu, ada peranan yang berbeda, baik di dalam maupun di luar kekuasaan, tetapi misi dan tujuannya sama, yaitu mengurusi urusan umat, dengan menerapkan hukum syariah secara murni dan konsekuen. Mereka yang di luar kekuasaan tidak memposisikan dirinya sebagai oposisi, tetapi pengontrol jalannya pemerintahan. Karena itu keduanya justru saling menguatkan. Dengan begitu, betapapun kerasnya kritik, tidak akan dikriminalisasi karena itu merupakan kewajiban yang harus ditegakkan. Adapun apa yang terjadi dalam sejarah, itu tak lebih dari kesalahan manusia [ human error ].

WalLâhu a’lam . [KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1 Dr. Mahmud Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm , hlm. 226; al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam,
hlm. 34.
2 Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, Afkar Siyasiyyah li Hizb at-Tahrir , hlm…
3 Al-Hafidz Abu Nu’aim, Hilyatu al-Auliya’ ; al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, V/70.
4 Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz al-Badri, al-Ulama’ Baina al-Hukkam , hlm. 73.
5 Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz al-Badri, Ibid, hlm. 76.
6 Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz al-Badri, Ibid, hlm. 86.
7 Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz al-Badri, Ibid, hlm. 85.

HTI Hizbut Tahrir Indonesia
Meski berulang dijelaskan, masih saja ada yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dan Khilafah dianggap sebagai ajaran terlarang.
“Penulis telah mengurai argumentasi hukum secara gamblang bahwa HTI tidak dibubarkan, bukan ormas terlarang dan tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang,” ujar Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin  Senin (15/10/2018).
Ahmad menjelaskan konstruksi kesimpulan hukum ini dibangun berdasarkan beberapa argumen. Pertama, tidak ada satu pun amar putusan pengadilan baik di tingkat pertama (PTUN Jakarta) atau di tingkat Banding (PTTUN) yang memuat redaksi HTI dibubarkan, HTI ormas terlarang, atau bahkan ajaran khilafah disebut sebagai paham terlarang.
Kedua, putusan hukum yang diberlakukan terhadap HTI adalah putusan administrasi berdasarkan beshicking yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Selayaknya putusan administasi, putusan TUN dibatasi pada substansi perintah ataupun pernyataan yang sifatnya administrasi.
“Penegasan tentang dibubarkannya suatu ormas atau menyatakannya sebagai organisasi terlarang, adalah serangkaian tindakan mencabut hak konstitusional warga negara yang telah dijamin konstitusi. Tindakan ini, bukan dan tidak termasuk kewenangan peradilan administrasi, tetapi menjadi substansi perkara yang menjadi wewenang peradilan umum.” Jelasnya.
Ketiga, dalam UU ormas asli maupun pasca perubahan melalui Perppu Ormas No. 2 tahun 2017, pengaturan jenis dan klasifikasi ormas diberi kebebasan memilih untuk menjadi ormas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Ormas yang berbadan hukum baik berbentuk perkumpulan atau yayasan berada di bawah naungan Kemenkumham. Sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum, baik terdaftar maupun tidak terdaftar berada di bawah naungan Kemendagri.
Karena itu, pencabutan SK Badan Hukum Perkumpulan (BHP)  HTI tidak otomatis mencabut hak konstitusi HTI untuk tetap eksis dan melaksanakan aktivitas berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, sebagai sebuah ormas yang tidak berbadan hukum (karena BHP telah dicabut). Hanya saja, HTI memang kehilangan hak administrasi berupa keseluruhan hak dan wewenang terkait status ormas berbadan hukum perkumpulan.
Keempat, khilafah adalah ajaran Islam. Ketika negara melarang ajaran Islam, sama saja negara telah melanggar konstitusi berupa kebebasan beragama serta beribadat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam khilafah, adalah bagian dari ibadat penting umat Islam sebagai, termasuk dakwah amar makruf nahi munkar.
“Lagipula, hingga saat ini tidak ada satu pun amar putusan juga produk hukum lain di luar putusan pengadilan administrasi yang menyebut khilafah sebagai paham atau ajaran terlarang. Khilafah adalah bagian dari Islam, sah dan legal untuk terus didiskusikan sebagai bagian dari penunaian kewajiban dakwah Islam,” pungkasnya.[]
Sumber : Mediaumat.news

IMF WB annual meeting 2018

Oleh: Ichsanuddin Noorsy
Dari pemberitaan media massa dan referensi yang ada, saya menikmati situasi rapat tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober 2018 dalam tema ketidakpastian dan pemulihan ekonomi global sebagai tamparan dan sanjungan bagi mereka penganut ajaran ekonomi pasar bebas atau ekonomi terbuka.
Sejumlah ekonom Barat, misalnya Robert J Shiller pemenang nobel ekonomi 2013, atau Jeffrey D Sachs menyebut situasi ekonomi global kekinian sebagai wujud putus asanya Barat menghadapi krisis ekonomi yang sudah berjalan 10 tahun (The West Decade of Despair, 28 Sept 2018).
Untuk Indonesia sesungguhnya hal itu merupakan tamparan. Karena sejak OECD pada 2015 menyatakan luar biasanya perekonomian Indonesia hingga sanjungan Presiden Bank Dunia dan Direktur IMF atas situasi dan kondisi kekinian pembangunan ekonomi Indonesia, namun fakta yang dihadapi adalah jatuhnya nilai tukar yang dalam setahun ini telah menembus 11,9-13,4% (asumsi makro APBN 2018, USD1 = Rp13.400, asumsi makro APBN 2019, 1USD = Rp14.400) di tengah pertumbuhan ekonomi stagnan 4,9%-5,2% sesuai dengan kajian saya di hadapan Komisi XI DPR pada 2015.
Saat tulisan ini dibuat, USD1 = Rp15.200. Kondisi nilai tukar yang terus menciut itu direspon oleh otoritas fiskal bahwa rupiah sedang menuju keseimbangan baru. Respon ini membuktikan bahwa sanjungan yang diraih penguasa ekonomi Indonesia (otoritas fiskal dan otoritas moneter) adalah memperdaya, jika tidak mau dibilang menyesatkan. Keseimbangan baru itu adalah bahasa lain dari kegagalan memperkuat struktur domestik ekonomi nasional. Dalam beberapa artikel saya sebelumnya, hal itu saya lukiskan sebagai mengalirnya surplus ekonomi nasional ke luar. Berbagai kalangan menggugat tesa ini dan mereka meminta penjelasan lebih rinci.
Secara struktural sejak Indonesai tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan perekonomian global, secara bertahap sumberdaya ekonomi, produksi dan jejaring distribusi perekonomian beralih ke tangan swasta domestik dan asing. Nixon Shock pada Juli-Agustus 1971 bermula dari kebijakan Saudi Arabia yang menggunakan pasokan minyak ke pasar dunia sebagai senjata sehingga harga minyak naik. Akibatnya perekonomian AS menyusut 27% dari 35% terhadap volume ekonomi global dan dolar AS terdepresiasi.
Namun hal ini tidak membuat orang-orang kepercayaan Washington di Jakarta yang menampuk kekuasaan ekonomi dan moneter, mengambilnya sebagai pelajaran bahwa model ekonomi Barat adalah rapuh (fragile). Dalam bahasa yang lain, kebijakan Bretton Woods yang lahir di AS pada 1944 telah gagal. Artinya integritas sistem ekonomi terbuka yang dibangun Bank Dunia, IMF dan General Agreement Trade and Traiff (GATT) –sekarang WTO— tidak utuh dan tidak tangguh. Penyebabnya, antara lain, perilaku rakusnya pemodal, tidak jujurnya pasar, dan bangunan persepsi manusia merupakan basis rujukan transaksi pada sektor riil dan sektor keuangan.
Sejumlah negara di Eropa meninggalkan dolar AS. Tapi teknokrat Indonesia mempercayai situasi dan kondisi itu sebagai wujud siklus ekonomi atau siklus bisnis belaka. Maka sejak 1983 Indonesia menerapkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Bahkan pada November 1987 kaum teknokrat yang disebut sebagai Mafia Berkeley itu malah menerbitkan kebijakan Paket November (PakNov) yang intinya makin meliberalkan perekonomian. Tindakan itu dilakukan setelah UU No. 1/1967 dituding ekonom Barat sebagai liberalisasi setengah hati dan yang dibutuhkan adalah liberalisasi semua sektor.
Devaluasi rupiah pun terjadi pada 1968, 1971, 1976, 1983, dan 1986. Terbit pula paket kebijakan Oktober 1988 tentang liberalisasi perbankan yang menjadi cikal bakal perampokan ekonomi Indonesia melalui kebijakan reformasi ekonomi. Kebijakan ini mengikuti Konsensus Washington, dikenal sebagai kebijakan neo liberal, yang diproduksi oleh Presiden AS ke-40 (1981-1989) Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher (1979-1990).
Namun rupiah terus didevaluasi hingga akhirnya pada 1991 kebijakan uang ketat diterbitkan. Situasi domestik dan kondisi ekonomi yang fluktuatif saat itu direspon sebagai  iklim perekonomian masih digelayuti ketidak pastian. Uni Soviet pun di bawah Gorbachev menerapkannya dengan istilah glasnost and perestroika.
Istilah ini dikunyah oleh teknokrat politik dan ekonomi Indonesia dengan jargon demokratisasi dan keterbukaan, mengikuti mengikuti anjuran Paul Wolfowitz, mantan Dubes AS untuk Indonesia (1986-1989) dan Wakil Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld (2001-2006) serta Presiden Bank Dunia (1 Juni 2005- Mei 2007).
Memang, iklim perekonomian dunia selalu dirundung iklim ketidakpastian sesuai dengan analisis Paul Krugman. Dengan tegaknya sistem nilai tukar mengambang bebas, pemilik modal akan mendayagunakan uangnya untuk pertumbuhan bagi kepentingan dirinya, tidak perduli siapa yang menjadi kurbannya. Di dekade awal abad 21, AS sendiri yang menjadi kurban karena kekalahan perang dagang dengan RRC sejak Juli 2008.
Kekalahan ini berlanjut menjadi krisis keuangan yang ditandai dengan bangkrutnya Lehman Brothers. Padahal lembaga keuangan ini telah berdiri sejak 168 tahun lalu dan saat bangkrut pada 2008 itu, jumlah pegawainya mencapai 26.200 orang. Lalu kebijakan talangan sebesar USD700 miliar diberikan, kebijakan suku bunga mendekati nol persen diberlakukan, kebijakan uang murah (quantitative easing) diterapkan hingga akhirnya dihentikan (tappering off) menjelang bergantinya posisi pimpinan bank sentral AS (Federal Reserve) dari Janet Yellen ke Jerome Powell pada 5 Februari 2018. Triliunan dolar AS digelontorkan namun krisis belum juga sepenuhnya pulih.
Saat Presiden AS ke-45 Donald Trump menabuh genderang perang dagang dan perang ekonomi, situasi perekonomian global pun berada dalam posisi VUCA (volatile, uncertainties, complex, ambigue). Tak satu pun manusia di dunia –dengan kemampuan analisis kecenderungan, analisis perilaku dan analisis hibrida antara kecenderungan dan perilaku– mampu memprediksi bagaimana situasi kondisi masa depan.
Mempelajari situasi yang demikian, pidato Presiden Joko Widodo di hadapan peserta sidang tahun IMF-World Bank menyatakan, jangan hanya mengedepankan kompetisi dan rivalitas, tapi juga kerjasama global. Suatu pidato yang mengundang sanjungan karena mengandung kritik terhadap sistem perekonomian pasar bebas menganut prinsip with us or against us, beat me or joint me, hanya yang unggul yang mampu bertahan (survival of the fittest). Penulis pidato seakan hendak mengatakan bahwa sistem ekonomi global adalah wajah lain dari pertarungan ekonomi berkepanjangan.
Tapi, bagaimana mungkin kita “menampar” sistem yang berjalan di saat kita sendiri menerapkan sistem itu di dalam negeri. Kalaupun kita menganjurkan kolaborasi (kerjasama), kenapa kita tidak menoleh ke dalam diri kita dulu guna menihilkan tegaknya sistem yang rapuh dan ekploitatif itu. Dan yang jelas anjuran kerjasama itu akan melahirkan dua kemungkinan.
Pertama, Blok Timur dan Barat baru akan kembali muncul karena negara-negara akan bergabung sesuai dengan kecenderungan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya.
Kedua, menyatunya semua negara secara global jika orientasi ekonomi global menganut sistem penegakkan harkat martabat manusia sebagai hal utama, bukan menerapkan sistem winner take all the loser get nothing.
Saat yang sama anjuran itu berhadapan dengan situasi proteksionis yang mengindikasikan bahwa sistem multilateral terancam tidak efektif, terutama karena pemimpin ekonomi dunia mengutamakan kepentingan nasionalnya ketimbang sistem regional atau global. Kalau pun diterapkan sistem terbuka, hal itu lebih merupakan bilateralism daripada regionalism sebagaimana Trump menerapkannya pada kesepakatan baru NAFTA antara AS, Mexico dan Kanada.
Hal ini tidak disukai IMF dan WB. Tapi daya paksa dan penekanan IMF, WB, dan WTO kepada AS juga tidak ampuh sebagaimana terlihat pada sikap para pemimpin keuangan dan perbankan di rapat tahunan 2018 itu yang meminta agar perang dagang segera dihentikan dan dicarikan solusinya.
Merujuk hal itu,  maka pada sistem nilai tukar mengambang bebas, rupiah tentu akan selalu mencari keseimbangan baru yang melemah. Ini terbukti sebagaimana artikel saya bertajuk “Jalur Krisis” yang beredar luas pada 5 September 2018.
Lalu bagaimana sanjungan diberikan kepada Indonesia sementara keseimbangan baru (new equilibrium) bermakna sebagai menciutnya ekonomi Indonesia? Setuju atau tidak, suka atau tidak, fakta defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, defisit APBN dan defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan banyak dolar AS. Karena dolar AS pergi keluar, maka dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membelinya. Padahal kemampuan membelinya terbatas disebabkan secara struktural perekonomian domestik Indonesia tidak didominasi oleh domestik. Ini bedanya dengan Jepang, yang walaupun pertumbuhan ekonomi kecil, tapi kokoh (slow but steady).
Permintaan dolar AS yang lebih tinggi dibanding pasokannya itu yang akhirnya melahirkan keseimbangan baru : rupiah bergerak di atas Rp15.000 per USD1. Dalam posisi demikian, jika pada 2017 kita punya uang Rp1,5 juta sama dengan USD112 (pembulatan USD111,9), maka kini uang menjadi USD98,7. Artinya terjadi selisih kurang sebesar USD 13,3 (USD112 dikurangi USD98,7). Jika ada selisih kurang, maka pasti ada selisih lebih, yakni sebesar USD13,3.
Siapa yang menikmati selisih lebih itu sementara kita adalah pihak yang menderita selisih kurang? Jika mundur sejak 1968 dengan USD1 = Rp250, maka uang Rp1,5 juta sama dengan USD6000, saat ini menjadi USD112. Jadi selama 50 tahun ini  kekayaan menciut sebesar 6.000 dibagi 112 sama dengan 5.357,14 persen.
Apakah penciutan nilai tukar ini merupakan hasil tamparan atau sanjungan atas kebijakan perekonomian yang dipilih dan diterapkan? Lagi-lagi responnya positif karena akan ada investasi sebesar Rp202 triliun dan pinjaman untuk pembangunan kembali di Lombok dan Sulteng karena bencana Rp15,2T (USD1 miliar) ditambah hibah –yang akan kembali ke mereka— USD5 juta.
Maka penciutan rupiah terhenti sejenak di tengah tegaknya sistem tidak ada makan siang gratis. Lalu dengan tetap melanggengnya sistem itu pada bangsa dan negara ini, dan layunya kritik The Game of Thrones karena rancu pemahaman, bagaimana rakyat harus menerima sanjungan “keberhasilan” kebijakan ekonomi Indonesia ? Pembaca yang memutuskannya.[]
Jakarta, 15 Oktober 2018
loading...
Powered by Blogger.