Hasil gambar untuk vonis pembakar bendera
[Catatan Hukum Putusan Pembakar Bendera Tauhid]
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Majelis hakim PN Garut pada Senin (05/11/2018) membacakan putusan bagi dua terdakwa (F dan M) pelaku pembakar bendera tauhid. Keduanya divonis bersalah telah melakukan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan menjatuhkan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 2 ribu. F dan M dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan kekuatan barang bukti terbukti melanggar ketentuan pasal 174 KUHP dengan membuat gaduh.
Majelis hakim tentu tidak dapat membuat vonis melebihi tuntutan jaksa, dimana bertindak selaku jaksa adalah penyidik karena terkategori tindak pidana ringan. Majelis hakim tidak mungkin mengadili dengan dakwaan selain yang diajukan penyidik, majelis hakim juga tidak mungkin memberi vonis melampaui tuntutan sebagaimana telah diajukan penyidik.
Jika membaca keseluruhan perkara, sesungguhnya vonis ini adalah vonis yang telah disiapkan penyidik karena sejak awal penyidik tidak melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Penyidik bersikukuh menyidik berdasarkan kekuatan pasal 174 KUHP tentang pasal membuat gaduh, dengan berargumen pada dua alasan utama.
Pertama, ketiadaan niat jahat pada pelaku terhadap pembakaran bendera tauhid. Menurut pelaku, bendera yang dibakar adalah bendera ormas, bukan bendera tauhid. Ketiadaan niat jahat ini, awalnya dijadikan dalih penyidik untuk melepaskan pelaku. Namun seiring derasnya kritikan publik, tiba-tiba penyidik menetapkan pelaku pembakar bendera tauhid dengan pasal 174 KUHP dengan dalih telah membuat onar dan mengganggu rapat umum yang tidak dilarang.
Kedua, tafsir penyidik terhadap bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Karenanya, penodaan terhadap bendera tidak terkategori penodaan agama, namun dianggap sebagai penodaan bendera ormas. Langkah ini, dijadikan dasar bagi penyidik untuk tidak menyidik perkara dengan pasal 156a KUHP dan kemudian menggunakan kacamata kuda, menyidik perkara dengan ketentuan pasal 174 KUHP.
Padahal, terlepas bendera dimaksud masih diperdebatkan apakah bendera ormas atau bendera tauhid, fakta hukum menerangkan dengan gamblang bahwa telah terjadi pembakaran secarik kain berwarna hitam dengan tulisan Lafadz tauhid berwarna putih. Dengan fakta hukum ini, penyidik sebenarnya telah dapat menyidik perkara dengan dasar pasal 156a KUHP.
Sebab, membakar kalimat tauhid baik diatas kain maupun diatas kertas, atau media lainnya, dilakukan secara terbuka penuh sorak sorai, dengan nyanyian penuh kebanggaan, jelas telah memenuhi kriteria menistakan kalimat tauhid. Padahal, kalimat tauhid dalam pandangan agama Islam adalah kalimat mulia dan dimuliakan, tidak boleh seorangpun dan dengan dalih apapun menghinakan kalimat tauhid, apalagi dengan cara membakarnya didepan umum.
Lagipula pernyataan penyidik yang menyebut bendera yang dibakar sebagai bendera HTI secara hukum jelas cacat, mengingat :
Pertama, tidak ada bukti dokumen hukum yang membuktikan bendera dengan Lafadz tauhid adalah milik HTI. Juru bicara HTI, Ismail yusanto berulang kali menegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera.
Kedua, dalam anggaran dasar HTI khususnya pasal 26 mengatur tentang lambang HTI, bukan bendera. Disana disebutkan bahwa lambang HTI adalah bendera berwarna hitam atau putih dengan tulisan kalimat tauhid :
"لا اله الا الله محمد رسول الله"
dibawahnya tertulis HIZBUT TAHRIR INDONESIA (dikutip dari release resmi Prof. Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum HTI). Jadi jika bendera tersebut masih ngotot dianggap bendera HTI, faktanya tidak ada redaksi HIZBUT TAHRIR INDONESIA dibawah Lafadz tauhid.
Ketiga, Ditjen HAKI Kemenkumham tidak pernah mencatat atau menerima permohonan pencatatan dan/atau pendaftaran parten atas bendera dimaksud, sehingga tidak ada satupun institusi atau ormas yang memiliki hak eksklusif terhadap bendera tauhid, apalagi mengklaim bendera tauhid sebagai miliknya.
Dalih penyidik yang menyebut bendera yang dibakar adalah bendera HTI dengan alasan sering digunakan dalam kegiatan dakwah HTI tentu sangat sumir. Sebab, kepemilikan dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti hukum bukan realitas penggunaan. Ditengah masyarakat, lazim seseorang memakai atau menggunakan property yang bukan miliknya. (Contoh: penyewa rumah bukanlah pemilik rumah, meskipun secara de facto menempati/menggunakan rumah).
Karena itu, vonis menyakitkan hati umat Islam berupa pidana 10 hari dan denda 2000 rupiah ini sejatinya dimulai dari proses penyidikan yang tidak profesional, tidak transparan dan terkesan memihak. Bagi umat Islam sendiri, kalimat tauhid adalah kalimat mulia yang menandakan seseorang berakidah Islam.
Apalagi, banyak laporan yang dibuat oleh elemen umat Islam terhadap pembakar bendera tauhid ini dan belum diambil keterangannya melalui pemeriksaan. Padahal, sesuai ketentuan Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam pasal 15 menyebutkan :
Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
a. penyelidikan;b. pengiriman SPDP;c. upaya paksa;d. pemeriksaan;e. gelar perkara;f. penyelesaian berkas perkara;g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dani. penghentian Penyidikan.
Dalam kasus a Quo, penyidik tidak melibatkan pihak pelapor untuk melakukan gelar perkara dengan membuat tafsiran perkara ringan. Padahal, pelapor juga memiliki hak untuk mengetahui pasal apa yang akan diterapkan penyidik terhadap laporan yang diajukan, termasuk memberikan bukti dan argumentasi tentang potensi pelanggaran pidana dan pasal-pasal yang diterapkan.
Pada perkara yang menjerat Ahok, penyidik melibatkan pelapor dan membuat gelar perkara terbuka dan terbatas. Al hasil, Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan pasal 156a KUHP.
Sebenarnya, penyidik masih bisa membuat penyidikan ulang berdasarkan laporan yang masuk dan menerapkan ketentuan pasal 156a KUHP terhadap pelaku pembakar bendera tauhid. Tindakan ini tentu akan sangat melegakan hati umat Islam, yang selama ini merasa kesulitan mendapatkan keadilan di negeri ini.
Namun, semua berpulang kepada penyidik Polri apakah akan menyidik ulang kasus atau mencukupkan dengan vonis ringan ini dan bahkan menjadikannya sebagai dalih bahwa proses hukum terhadap pembakar bendera tauhid telah dilaksanakan. Selanjutnya, atas dalih putusan ini pemerintah meminta masyarakat menerima dan berhenti mempersoalkan kasus pembakaran bendera tauhid. [].

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.