[Catatan Syafari Dakwah Politik di Kota Purbalingga, Sebuah Resonansi Semangat Persatuan yang Membuncah Ditengah Umat]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Pada Ahad (23/12), penulis memenuhi undangan dari Forum Ukhuwah Islamiyah Ulama dan Tokoh Islam Banyumas Raya (Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjar Negara) dalam agenda Reuni 212 Banyumas Raya dengan mengambil tema 'Kokohkan Persatuan, Lanjutkan Perjuangan, Bela Saudara Muslim Uighur. Agenda dilaksanakan di Gedung Aula Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Purbalingga.
Ada yang menarik dalam agenda reuni yang dikemas dalam forum diskusi dan pembacaan pernyataan bersama terkait musibah yang dialami saudara Muslim di Uighur. Aura perubahan semakin terasa, aromanya semakin menyengat. Nampak, semua peserta Ijma' (Konsensus) atas rusaknya tata kelola di negeri ini. Yang lebih menggetarkan dada, aura perubahan itu dipenuhi Ruh Islam.
Bagi penulis, realitas yang demikian bukanlah hal yang baru. Kegiatan diskusi keumatan yang penulis lakukan di beberapa kota seperti di Pekan Baru, Batam, Semarang, Cilacap, Jogja, Surabaya, Malang, Nganjuk, Tuban, Makassar, Kendari, Balik Papan, Palu, hingga pulau Madura seperti di Bangkalan dan Sampang, semuanya mengkonfirmasi hal yang sama. Terasa sekali kejengahan umat pada proses penyelenggaraan kekuasaan yang tidak amanah dan tidak melayani, berbagai pertanyaan dan komentar dari audiens rata-rata berisi kritik, keluhan, bahkan kemarahan yang sangat terhadap Pemerintah.



Menariknya, selain marah pada proses pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi, audiens menawarkan aspirasi Islam sebagai jawaban. Ruh keislaman, terasa kuat mewarnai setiap tawaran solusi baik secara parsial maupun terintegrasi.
Pernah juga penulis mencoba mengulik motif dibalik tawaran solusi Islam, ternyata Ruh keislaman dan Ruh keumatan menjadi Faktor Utama penyebabnya. Ditambah lagi, banyaknya musibah dan bencana alam yang menimpa negeri ini, secara alamiah memantik kesadaran ruhiyah umat (spiritual) untuk kembali kepada Allah SWT.
Pada kesempatan diskusi di Purbalingga, sosok Habib Rizq Syihab (HRS) begitu kuat pengaruhnya. Saat sesi pemutaran video aksi Bela Islam 212, pidato heroik HRS tentang 'wajibnya ayat suci berada diatas konstitusi' sangat kuat mempengaruhi kesadaran ruhiyah audiens. Jadi, penulis bisa simpulkan bahwa trend perubahan masa depan Indonesia ada ditangan Islam dan umatnya.
Secara historis, negeri ini telah diuji coba diterapkan dua ideologi besar yang diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi negeri. Pada periode Soekarno, demokrasi terpimpin ala sosialis peking sangat kental mewarnai corak pemerintahan. Pada era Soeharto, demokrasi kapitalis menjadi ideologi utama yang menyetir bangsa ini. Dan, puncak kerusakan kombinasi neo kapitalisme dan neo sosialisme peking, menimpa negeri ini pada era pemerintahan Joko Widodo.
Padahal, jika merujuk konsensus para pendiri bangsa, akar sejarah bangsa, negeri ini seharusnya diatur dengan syariat Islam : Bukan kapitalisme Barat, Bukan Sosialisme Timur, bukan pula kombinasi neo Kapitalisme Amerika dan Neo Sosialisme China. Konstitusi awal yang dirancang para founder bangsa, para ulama nusantara, adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Namun, konsensus itu dikhianati.
Karena itu wajar jika umat Islam menuntut negeri ini diterapkan Islam, Islam yang rahmatan lik 'alamien, Islam yang dibawa Nabi SAW yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat, baik muslim maupun ahludz dzimah. Islam yang akan membebaskan umat manusia, dari penghambaan kepada Makhluk, menuju menghamba hanya kepada Allah SWT semata.
Dalam sesi dialog, beberapa peserta mengeluhkan terjadinya kriminalisasi terhadap ulama, habaib, aktivis dan tokoh Islam, bahkan hingga simbol dan ajaran Islam. Peristiwa pembakaran bendera tauhid, juga diungkit sebagai bentuk penistaan terhadap simbol ajaran Islam yang mendapat persetujuan (pembiaran) dari penguasa.
Ada juga audiens yang bertanya, bagaimana tips jika tersangkut masalah hukum di era kekuasaan zalim saat ini. Menjawab pertanyaan ini, penulis tegaskan kepada audiens bahwa seluruh kasus hukum yang ditudingkan rezim kepada ulama, habaib, aktivis dan tokoh pergerakan adalah murni kasus politik, bukan perkara hukum.
Kasus politik menimpa karena para habaib dan ulama tidak pro kepada rezim Jokowi dan bahkan justru mengkritik kebijakan zalim Presiden Jokowi. Karena itu, rezim menggunakan sarana hukum untuk membungkam perlawanan umat, perlawanan para habaib dan ulama. Karena ini kasus politik, maka penulis menyarankan agar umat juga melakukan perlawanan politik.
Umat tidak Perlu berkecil hati jika terkena kasus hukum karena melawan rezim. Kasus hukum yang dialami umat bukan karena umat korup, maling duit negara, membunuh, berzina, mengganggu istri orang, dll. Bukan juga karena terlibat kasus E KTP, kasus BLBI, atau kasus jual beli saham freeport. Umat terkena kasus hukum karena melawan rezim zalim, kemudian rezim mencari celah hukum untuk mengkriminalisasi umat.
Jika demikian, ya sabar dan justru harus berbangga. Buya HAMKA dahulu di penjara oleh Soekarno bukan karena beliau melakukan tindakan kriminal. Tetapi karena Buya HAMKA berseberangan secara politik dengan Soekarno yang cenderung pada poros Peking. Politik Nasakom Soekarno, mengkonfirmasi keberpihakan Soekarno kepada PKI yang berideologi sosialisme komunisme. Jika terkena kasus InsyaAllah, LBH PELITA UMAT akan siap mendampingi dan melawan rezim zalim.
Tidak terasa, 2,5 jam agenda diskusi akhirnya berakhir juga. Diakhir diskusi, seluruh peserta diarahkan oleh panitia untuk membuat video bersama didepan gedung IPHI Purbalingga untuk memberikan pembelaan kepada saudara kita, Umat Islam di Uighur yang dizalimi rezim komunis China. Subhanallah, bahagia sekali bisa hadir dan bersama-sama ditengah umat Islam yang rindu pada kebangkitan Islam. InsyaAllah, kemenangan itu begitu dekat, akan segera datang atas izin Allah, Amien Yarobbal 'alamien. [].


Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.