Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta supaya pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas, jelas, dan tidak tinggal diam dengan adanya kasus diskriminasi yang menimpa etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Fadli menilai tidak tepat jika pemerintah Indonesia memandang apa yang terjadi di sana sebagai isu domestik yang membuat negara di luar China tidak bisa ikut campur.

Ia menilai, jika seperti itu akhirnya Indonesia akan tidak bersikap aktif.

“Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar saya kira kita harus berperan besar dalam solidaritas ini, meskipun tidak selalu terkait keagamaan tapi juga terkait persoalan kemanusiaan,” ujarnya dalam diskusi media bertema ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur’ di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Kemudian, lanjut Fadli, pemerintah harus turut berperan karena Indonesia menganut politik bebas dan aktif, artinya secara konstitusi mengambil sikap pro aktif.

“Kita perlu mengaktualisasikan dengan menempatkan Indonesia aktif dalam perdamaian-perdamaian dunia. Salah satu dari politik aktif tidak bisa tinggal diam menonton ketika terjadi pelanggaran HAM di beberapa negara,” ungkapnya.

Terkait persoalan ini, Fadli menyebut telah beberapa kali mengingatkan pemerintah, termasuk saat kasus pelanggaran HAM di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Namun, menurutnya, tidak ada keseriusan dari pemerintah.

“Sekarang ini satu penurunan dari diplomasi politik kita di zaman Jokowi yang sangat melempem, tidak menunjukkan kapasitas negara besar,” katanya.

“Dalam kasus Uighur kita harus mengambil sikap, karena yang terjadi di sana jelas tidak bisa diterima. Ada perlakuan diskriminatif terhadap umat Islam dan etnis Uighur yang ingin menjalankan keyakinan. Ada banyak laporan-laporan tentang itu,” pungkas Fadli

Sumber : Hidayatullah

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.