teroris brenton tarrant
Pada hari Jumat, 15/3/2019, umat Islam sangat dikejutkan oleh sebuah tragedi besar menyusul pembantaian salibis yang dilakukan oleh seorang kafir salibis terhadap puluhan kaum Muslim di dua masjid di Selandia Baru, sehingga ini semakin menegaskan kebohongan dan kedustaan mereka yang mengklaim bahwa mereka menghormati kebebasan beragama, berpendapat, atau kebohongan dan kedustaan sejenisnya, yang selalu dibisikkan kaum kafir Barat ke telinga umat manusia.
Sungguh, predator salibis ini tidak akan berani menumpahkan darah kaum Muslim yang suci di rumah Allah, kecuali karena mobilisasi salibis di mana pemerintah Selandia Baru turut meyebarkan, mendukung dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada media untuk mempromosikan budaya salibis yang penuh kebencian terhadap Islam dan kaum Muslim. Bahkan ia merupakan budaya bangsa yang mencerminkan kebencian para pemimpin Barat dan organisasi-organisasinya terhadap kaum Muslim di seluruh dunia. Sehingga tidak mengherankan jika kebencian yang membudaya ini ada di negeri-negeri salibis Barat, sebab manusia atau masyarakat itu—seperti yang dikatakan oleh Amīrul MukminīnAli bin Abi Thalib radhiyallāhu’anhu—mencerminkan agama (keyakinan) para pemimpinnya. Ya benar, bahwa manusia atau masyarakat itu mencerminkan agama (keyakinan) para pemimpinnya. Bagaimana tidak, semua bangsa Barat telah mendengar dan masih mendengar para pemimpin mereka menyerukan perang salib terhadap seluruh kawasan Timur Tengah.
Pernyataan Bush pada tahun 2001 adalah contoh situasi taktis mobilisasi masyarakat Barat untuk mempromosikan perang agamis salibis. Allah SWT berfirman: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” (TQS Al-Baqarah [2] : 120).
Predator kafir bernama “Brenton Tarrant” tersebut dalam melakukan kejahatan salibisnya ini sambil menyanyikan nyanyian perang salib (sejarah Serbia) yang didengarnya melalui headset, di mana nyanyian tersebut mengingatkan sejarah peperangan antara tentara Khilafah Utsmani dengan tentara Eropa dalam pertempuran Wina, tahun 1683, yang menandai awal berakhirnya dominasi Khilafah Utsmani atas Eropa.
Mengingat banyaknya nyanyian dan lagu sejarah perang salib yang dipublikasikan oleh media Barat di internet dan situs-situs lainnya kepada rakyat mereka, maka semua itu tidak lain adalah bukti nyata kebencian rezim-rezim salibis Barat terhadap Islam dan kaum Muslim, juga sebagai bukti konklusif bahwa negara-negara Barat semuanya adalah salibis tanpa kecuali, meski mereka berusaha menutupi kebencian salibisnya dengan slogan-slogan seperti kebebasan berpendapat dan beragama. Allah SWT berfirman: “Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.” (TQS Al-Baqarah [2] : 217).

Jika pembantaian itu terjadi karena warga salibis di negara-negara Barat mendengar nyanyian dan lagu-lagu historis yang memprovokasi untuk membunuh kaum Muslim, maka apa yang akan Anda lihat saat  para pemimpin Barat mengeluarkan perintah untuk membunuh jutaan kaum Muslim, dan mereka melancarkan pembunuhannya dengan senjata pemusnah masal?!
Sungguh, Barat dengan klaimnya atas kebebasan dan hak asasi manusia itu, tidak ubahnya seperti Musailamah Sang Pembohong dengan klaim kenabiannya, yang dengan menyentuh kepala seorang anak, maka anak itu menjadi botak; menyentuh langit-langit mulut seorang anak, maka anak itu menjadi cedal; meludah ke sumur, maka sumur itu airnya menjadi kering; dan menyiramkan air bekas wudhu’nya ke pohon kurma, maka membuat pohon kurma itu mengering.
Slogan-slogan (kebebasan berpendapat dan beragama) seperti itu, yang terus dinyanyikan oleh kaum kafir Barat, maka itu semua hanyalah alat pembius rakyat, dan tirai yang digunakan Barat untuk menutupi kebenciannya terhadap kaum Muslim selama beberapa dekade. Barat telah berbohong dan masih berbohong terkait salibisnya, bahkan mereka menolak kecuali tetap menjadi salibis.
Dunia Barat tengah membantai demokrasi dan kebebasan di atas tiang salib, dan beralih menuju ekstremisme kanan agar ia menjadi pandangan keagamaan di masa depan, dan satu-satunya pandangan bagi bangsa Barat, sehingga mereka berpikir bahwa mereka dapat menghadapi Islam sebagai ideologi, pemikiran dan sistem rabbāniyah (bersumber dari Tuhan).
Dalam menghadapi perang salibis ini yang diperlukan hanya Khilafah ‘ala minhājin nubuwah yang akan membuat kaum kafir salibis melupakan bisikan-bisikan setan.
Barat tahu betul apa yang telah dilakukan tentara Khilafah sepanjang sejarah terhadap pasukan mereka yang pengecut, yang melarikan diri dari hadapannya karena merasa ciut dan tidak berdaya untuk melawannya.
Ingatlah, wahai kaum kafir salibis Barat, bahwa Khilafah Rasyidah akan kembali, sehingga yang mulia semakin mulia, dan yang hina semakin terhina. Mereka akan melihat pasukan Khilafah menginjak-injak benteng-benteng mereka, seperti halnya dulu saat benteng-benteng mereka diinjak-injak oleh nenek moyang kaum Muslim dari generasi para sahabat—semoga Allah meridhai mereka—seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Khalid bin Walid Pedang Allah yang terhunus dan yang lainnya, di antara para pemimpin terbaik sesudah mereka.
Ya benar, bahwa negara kaum Muslim, Khilafah Rasyidah, akan kembali, dan akan duduk di atas takhta bumi, serta menyebarkan risalah Islam dengan penaklukan-penaklukan Islam, baik mereka suka atau tidak.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallama bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan (memperlihatkan) bumi kepadaku. Sehingga, aku melihat bumi mulai dari hujung timur hingga hujung barat. Dan umatku, kekuasaannya akan meliputi bumi yang telah dikumpulkan (diperlihatkan) kepadaku.” (HR. Ahmad). [Abdul Aziz Muhammad]
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 16/3/2019.

korban NZ
Oleh: Ainun Dawaun Nufus (pengamat sosial politik)
Dunia muslim berduka. Serangan biadab penembakan di Selandia Baru hari Jumat (15/3) telah meninggalkan puluhan korban tewas, luka-luka, hingga yang masih belum diketahui keberadaannya. Tragedi yang mengerikan ini menargetkan Muslim. Sementara peristiwa masih mentah, apa yang diketahui sejauh ini menunjuk ke penargetan populasi Muslim yang disengaja oleh satu atau lebih supremasi sayap kanan anti-Muslim.
Histeria anti-Muslim bukanlah fenomena baru di Selandia Baru. Global War on Terrorisme (GWOT) adalah kampanye yang secara khusus dan eksklusif menempatkan Islam dan Muslim sebagai ancaman eksistensial. Motif inilah untuk menaklukkan ancaman ‘Islam’ ini yang menjadi dasar bagi petualangan militer Barat di dunia Muslim.
Adapun penyakit xenophobia dan histeria anti-Muslim yang diperjuangkan di bawah GWOT telah meradikalisasi populasi lokal sehingga tragedi pembantaian kaum muslim ini ‘seperti’ tak terhindarkan. Perlu diingat bahwa histeria Islamophobia dikembangkan Barat dalam banyak bidang. Manifestasinya yang paling kejam mengalir melalui negara dalam bentuk petualangan militer di luar negeri dan tindakan-tindakan hukuman di dalam negeri. Di lain waktu warga sipil diminta untuk memainkan peran mereka untuk terdidik membenci Islam.
Kejadian pembantaian ini menjadi tidak terhindarkan, namun dalam semua ini sebagai efek dari perang melawan teror dan perang melawan Islam yang diprakarsai semata-mata oleh negara. Negara-negara Barat termasuk di Timur seperti China telah menyalakan api Islamophobia yang telah membakar histeria dan sekarang dunia terbakar begitu mengerikan. Sedangkan pemerintah Selandia Baru memiliki darah di tangannya. Telah lalai dari melepas tanggung jawab.
Dan AS sebagai Negara utama yang merayakan Islamophobia saat ini. Amerika Serikat tidak akan pernah mempedulikan kecaman atas tindakan brutal agresi militer mereka. Karena mereka sudah menjadikan diri mereka sendiri sebagai hukum, hakim sekaligus eksekutornya. AS yang menentukan siapa teroris dan bagaimana cara menghukumnya. Bukan pengadilan internasional apalagi suara dunia Islam.
AS telah menghabiskan dana triliunan dollar untuk menangkap dan menyiksa ratusan orang tanpa pengadilan, dan membunuhi ribuan warga sipil, membuat ketidakstabilan di berbagai wilayah di dunia, dan mendorong sektarianisme yang semuanya dilakukan dengan alasan untuk memberangus teroris. Mereka juga tidak takut untuk mengeluarkan uang lebih banyak lagi dan membunuh lebih banyak lagi untuk menunjukkan kepongahan mereka. AS telah, masih dan akan terus melanjutkan operasi militer brutal dengan dalih war on terror. Maka AS sendirilah yang sebenarnya melakukan aksi teror dengan mengatasnamakan demokrasi dan perang melawan terorisme.
Sehingga kaum muslimin tidak boleh tertipu oleh omong kosong perang melawan terorisme dan penegakkan keadilan yang dilontarkan AS dan pemimpinnya Donald ‘pembual’ Trump. Baginya, sebenarnya yang paling penting bukanlah keadilan bagi rakyat AS apalagi kedamaian dunia. Trump hanya mementingkan popularitasnya yang terus merosot karena ketidakbecusannya mengurus negerinya. Maka ia tak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan dan berapa ribu muslim yang akan terbunuh.[]

Image result for kementerian

Oleh: Asyari Usman - Wartawan Senior

Kita harapkan tidak. Tetapi, kasus percaloan jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang dituduhkan kepada mantan ketua umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi), pantas dijadikan sebagai “wake up call”. Wajar dijadikan peringatan. Jangan-jangan di kementerian-kementerian lain ada juga calo yang menguasai penempatan personel untuk posisi-posisi senior.

Kalau Romi dikatakan bisa melakukan itu, apa beratnya bagi orang-orang lain untuk berperan seperti pak mantan ketum. Karena itu, kita sarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan perintah penyelidikan percaloan. Tidak mustahil para politisi penting pendukung Pak Jokowi melakukan hal serupa di berbagai kementerian lain.

Tidak ada salahnya untuk dicek. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, berarti memang sudah sangat parah.

Kita semua maklum bahwa dukungan politis dari parpol-parpol tidak akan pernah diberikan secara gratis. Selalu ada imbalan. Apalagi bagi parpol-parpol besar dan senior di perpolitikan negeri ini. Bahkan parpol-parpol pendatang baru pun langsung “pandai” memanfaatkan posisi mereka.

Misalnya, ada parpol yang diduga kuat meraup keuntungan besar dari kebijakan impor yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Parpol itu memang baru, namun pemimpinnya sudah sangat kawakan. Lihai “mencari duit”. Dan juga cukup pintar dalam khazanah ilmu penjilatan. Sampai-sampai, konon, ada partai senior yang jengkel melihat pemain baru yang disebut-sebut bisa mengumpulkan duit dalam jumlah triliunan.

Si parpol senior itu jengkel bukan karena tidak setuju dengan cara mencari duit model begitu. Mereka jengkel, kata banyak orang, karena si politisi kawakan ternyata ‘makan sendiri’. Tak mau bag-bagi.

Sebenarnya, parpol senior tsb pun sangat canggih juga mencari duit di atas kesulitan dan penderitaan rakyat. Anda masih ingat kasus dana BLBI, ‘kan? Tokoh penting sebuah parpol, ketika beliau menduduki jabatan sangat penting, menerbitkan instruksi yang menyebabkan sejumlah pengutang dana BLBI dinyatakan telah melunasi utang mereka.

Ternyata, ada penyalahgunaan instruksi itu. Ada obligor nakal yang tidak melunasi BLBI seperti Sjamsul Nursalim. Pengusaha ini menyelewengkan dana BLBI lebih 4,5 triliun.

Ini salah satu contoh saja. Apakah tokoh penting sebuah parpol itu tidak mendapatkan apa-apa dari drama BLBI itu? Wallahu a’lam.

Selain itu, kita juga perlu menyimak liku-liku penempatan pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Kementerian ini “sangat basah”. Banyak direksi yang berada di bawahnya. Pantas sekali diduga adanya praktik-praktik KKN di sana.

Jadi, sekali lagi kita imbau agar Pak Presiden Jokowi segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan begitu, kita bisa langsung lihat seberapa luas epidemi jual-beli jabatan di tubuh pemerintahan. [IJM]

Image result for Survey Konvensional pilpres
Oleh: M. Mufti Mubarok - Direktur LeSuRe

Bila melihat banyaknya hasil survey diatas  yang muncul mendekati pilpres mirip pilkada DKI waktu itu. maka ada beberapa kejanggalan dan kecurigaan tentang hasil survey diatas:

1. Metode kuno. Metode survey masih kuantitatif  konvensional artinya unt memotret 185.000.000   pemilih hanya di ambil sampling 1.200 calon pemilih. Sampling ini tidak akurat dan sangat tidak mencerminkan sampling dalam survey. 1.200 itu sama dengan 0.000006  persen padahal survey yang valid mestinya sampling maksimal 5 persen sekitar dengan 9.250.000  sampling dengan margin eror 4 persen. Kalau saplingnya 0.00006 maka. margin errornya bisa 50 persen lebih jadi tidak akurat.

2. Survey dipaksakan. Metode survey yang memaksa responden untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah di setting dan dikasih souvenir sudah tidak akurat lagi.

3. Survey ada sponsornyaSurvey konvensional selama ini kalau tidak ada dana/sponsor tidak akan jalan. Jadi jelas siapa sponsornya.

4. Dikondisikan dan kerjasama antar lembaga survey. Hampir dapat di pastikan bahwa survey konvensional merupakan survey yang dikondisikan alias masing masing lembaga survey saling kerjasama soal sampling dan hasil survey

5. Petugas lapangan kurang akurat. Para petugas survey yang dilapangan kurang akurat karena tidak terkontrol langsung oleh perumus dan koordinator survey.

6. Quisioner dikondisikan. Quisioner survey konvensional sudah di kondisikan unt pihak tertentu.

7. Aviliasi pihak tentetu. Biasanya Pemilik lembaga survey sudah beraviliasi pada kekuasaan.

Kesimpulan

Bila melihat selisi elektabiltas antar lembaga survey  dari 14 persen smp 23 persen unt 01 dan 02 maka bisa diduga semua lembaga survey diatas tidak valid alasannya semua lembaga survey diatas dalam pilkada DKI sama memenangkan Ahok di 60 persen an dan hasilnya gagal semua surveynya,Anies yang menang.

Sekarang pilpres juga semua memenangkan 01 diatas 55 sampai 60 persen.

Data pilpres 2014 selisihnya 5 persen an dan  dan  hasil survey LeSuRe dengan metode yang modern selisihnya elektabiltas antara 01 dan 02 hanya 2-3 persen bahkan sekarang sudah hampir drow.

Demikian analisis ini unt membantah dan membongkar praktik survey konvensional. Salam. [IJM]


Image result for Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja
Oleh: Gigih Guntoro - Direktur Eksekutif Indonesian Club

Ditengah gegap gempita pesta demokrasi 2019, publik seakan lupa atas skandal perpanjangan pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Contaner Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja yang cacat secara hukum dan merugikan negara. Skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dan TPK Koja antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings Hongkong dilakukan secara sistematis.

Skandal perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan HPH dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang sempurna. Pertama karena telah di design sejak tahun 2011, kemudian di perpanjang pada 5 Agustus 2014 sebelum masa berakhirnya pada 26 Maret 2019. Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN, dll.

Ketiga, terjadi conflict of interest. Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor. Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2039.

Keempat, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertangga 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2039. Audit ini kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp. 4,08 Triliun

Sudah jelas bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan para pihak baik di Pelindo II, kementrian BUMN, maupun Hutchison Port Holdings. Maka Tidak heran jika aparat penegak hukum baik Polri dan KPK bergerak cepat membongkar praktek kejahatan.

Namun sudah 3 tahun lebih, penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan ditempat. KPK seolah hanya berhenti dengan memberikan RJ Lino sebagai tersangka, sementara Polri pun tak memperlihatkan kemauan untuk membongkar kembali kejahatan perampokan uang negara di Pelabuhan JICT.

Patut diduga berlarut-larutnya penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun Polri mengesankan ada upaya untuk menghentikan dan atau memberikan perlindungan hukum terhadap aktor utamanya. Padahal dalam aspek hukum formil skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT Tidak terlalu sulit dan sudah terang benderang aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Yang jadi pertanyaan, KPK dan Polri bekerja untuk siapa jika penegakan hukum atas perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT yang jelas merugikan keuangan negara jalan ditempat?

Begitupun dengan Pemerintahan Jokowi JK yang sejak awal berkuasa telah melakukan pembiaran dan terkesan menutup mata terhadap skandal perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang cacat hukum. Selama hampir 4 tahun, tak ada politik will yang dilakukan Pemerintahan Jokowi JK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak apalagi menghentikan modus perampokan uang negara dalam pengelolaan Pelabuhan JICT yang diserahkan kepada Hutchison Port Holdings. Bahkan Pemerintahan Jokowi terkesan lemah dan permisif dengan memberi karpet merah kepada HPH dalam pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja. Jelas bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Hutchison Port Holding dalam pengelolaan pelabuhan patut diduga sarat kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi 2019.

Hal ini kontradiktif dengan sikap teguhnya Pemerintahan dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia, Blok Mahakam, Blok Rokan dari tangan asing sebelum masa konsesinya berakhir. Harusnya sikap yang sama juga dilakukan dalam mengambil alih pengelolaan Pelabuhan JICT sejak 1999 dari tangan Hutchison Port Holding untuk kemudian dikelola sendiri. 

Jika persoalan Perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan ini tidak cepat dan tepat diselesaikan sebelum masa berakhir kontrak pertama pada tanggal 26 Maret 2019 maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Jokowi JK telah meng-legalkan modus perampokan uang negara dan menjadi bagian dari masalah besar bangsa ini. [IJM]

Image result for menteri agama

Oleh: Asyari Usman - Wartawan Senior

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai 180 juta pus 30 ribu USD dari laci meja kerja Lukman Hakim Saifuddin (LHS), secara otomatis saldo moralitas beliau sebagai menteri agama tidak ada lagi. Menjadi nol. Penyitaan ini mungkin masih bisa diperdebatkan apakah terkait dengan kasus korupsi di Kemenag atau tidak. Tetapi, temuan KPK itu tidak akan pernah diakui publik sebagai sesuatu yang “innocent” (tanpa dosa).

Karena itu, sangat tak bisa dipahami kalau LHS beratahan atau dipertahankan sebagai menteri agama. Dia menjadi tidak berwibawa lagi, di mata siapa pun juga. Mengapa? Karena LHS tidak akan pernah bisa memberikan penjelasan yang akan diterima publik tentang status uang tunai itu.

Mari kita tanya langsung di sini. Untuk apa uang tunai segitu banyak di dalam laci merja kerja Anda, Pak Lukman? Kalau Anda jawab untuk operasional, apakah begitu cara Kemenag dikelola? Atau, apakah Anda sedang menjaga superstore besar sehingga perlu ada duit di laci sejumlah itu?

Tak terbayangkan bagaimana Pak Lukman bisa menjelaskan status uang tunai tsb. Tak bisa dibayangkan karena memang tidak ada jawaban yang masuk akal.

Coba kita buatkan simulasi tentang asal-usul duit yang disita KPK itu. Pertama, kita sebut saja uang itu adalah hasil penjualan benda bergerak atau benda tak bergerak milik Pak Menteri. Misalnya, beliau baru saja menjual mobil. Katakanlah merk Kijang Innova. Harganya 180 juta rupiah.

Pertanyaannya, apakah Pak Lukman masih punya waktu (apalagi di musim kampanye ini) untuk menjual mobil dan bertransaksi? Apa wajar seorang menteri harus menjual sendiri mobil pribadinya? Tidak ada yang bisa dimintai tolong? Terus, apakah wajar pembeli menyerahkan duit harga mobil langsung kepada LHS di kantornya, kemudian dimasukkan ke dalam laci?

Kedua, bagaimana dengan dollar sebanyak 30,000 itu? Mau kita sebut hasil penjualan benda apa, kira-kira? Yang agak masuk akal, mungkin, adalah penjualan benda antik kepada orang asing. Dia bayar dengan dollar. Penjelasan ini “boleh juga”. Tapi, akan ada pertanyaan susulan. Apakah Pak Lukman ‘nyambil’ sebagai pedagang barang antik? Kalau jawabannya ‘iya’, apakah wajar penyerahan uangnya dilakukan di kantor Pak Menteri?

Kemungkinan lain tentang dollar itu adalah sebagai persiapan untuk perjalanan ke luar negeri. Kalau ini jawabannya, orang akan bertanya: apakah perlu sebegitu besar dollar dalam bentuk tunai? Apakah seorang menteri masih harus menggunakan uang tunai dollar kalau bepergian ke luar negeri?

Ketiga, kita sebut saja uang tunai itu (rupiah dan dollar) adalah hadiah dari anak atau kerabat Pak Lukman. Hadiah murni. Halal dan boleh, tentunya. Dari seseorang yang bertalian kandung dengan LHS. Pertanyaannya, apakah hadiah itu harus diantarkan ke kantor Pak Menteri? Apakah hadiah itu harus tunai? Tidakkah bisa ditransfer saja ke rekening Pak Lukman?

Keempat, kita katakan saja uang itu titipan seseoang untuk disampaikan kepada seseorang lainnya. Skenario ini “halal juga”. Tapi, apakah iya Pak Menteri tak punya cara lain untuk menerima atau menolak titipan itu, mengingat beliau adalah pejabat yang sangat padat jadwal?

Kelima, kita sebut saja uang itu sebagai “duit siluman”. Nah, ini baru sangat masuk akal. Dan, karena itulah KPK menjadi berkepentingan untuk menyita uang yang ditemukan di laci merja kerja Pak Lukman itu. Karena KPK, untuk sementara ini, tidak bisa menerima empat penjelasan terdahulu.

Walhasil, penjelasan nomor lima di atas membuat Pak LHS kini berubah menjadi “beban moral” bagi Pak Jokowi. Beban ini akan menambah rumit posisi petahana di tengah elektabilitas beliau yang semakin merosot.

Pak Jokowi hampir pasti berharap agar Pak Lukman meletakkan jabatannya. Sebab, Pak Jokowi tak akan sampai hati menerbitkan surat pemecatan. [IJM]


Organisasi teroris sparatis OPM, telah lama memantang pemerintahan Indonesia, merongrong NKRI, terbuka melakukan gerakan spartisme. Tapi apa tindakan negara ? Jangankan menumpas, melabeli teroris atau separatis saja tidak berani.
Rezim berkelindan dibalik istilah-istilah yang membisingkan, KKB kemudian bertransformasi menjadi KKSB. Beda, jika gerakan fisik bersenjata dilakukan oleh umat Islam, langsung digelari Teroris.

Menhan, juga hanya bisa berbusa akan menempeleng yang mengatakan 'kafir', tapi tak mampu meredam gerakan teroris sparatis OPM. Ini menteri pertahanan apa ? Pertahanan dari kata kafir ? Atau pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari rongrongan sparatis teroris OPM ?
Tiga prajurit TNI kembali gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019). Ini sudah korban yang kesekian kalinya. Dimana tanggung jawab negara yang tidak becus menjaga kedaulatan negara ? Meski tentara siap berperang dan mati demi membela negara, tetapi perang konyol jika negara tidak serius memberantas teroris OPM. Memangnya OPM itu sebesar apa? Jangan meremehkan nyawa prajurit, kebijakan tegas pada OPM yang harus diambil. Bukan kirim dan setor nyawa prajurit TNI berulang kali, tewas karena kecerobohan pengambil kebijakan.
Kondisi situasi dalam negeri belum sepenuhnya dijaga, nyawa tentara jadi korban kebijakan ambivalen. Namun rezim Jokowi pada Senin (11/3/2019), berbusa-busa mengabarkan telah membebaskan Siti Aisyah.
Klaimnya, Aisyah bebas dari dakwaan setelah pemerintah RI atas perintah Jokowi melobi Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas.
Tidak cukup sampai disitu hoax yang diproduksi, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Cahyo Rahadian Muzhar juga menyebut upaya lobi pembebasan Siti Aisyah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menkum HAM, atas perintah Jokowi, lantas langsung melobi Jaksa Agung Malaysia.
Dilain pihak, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.
"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).
Artinya, tidak ada peran apalagi lobi-lobi Pemerintah RI atas pembebasan Siti Aisyah. Dia, bebas murni karena proses justicia di pengadilan yang tidak menemukan bukti kesalahannya.
Namun, karena rezim minim prestasi, rezim sedang haus akan Legacy keberhasilan Pemerintah, maka proses hukum biasa ini disiarkan dan diklaim sebagai 'ikhtiar maksimal rezim Jokowi' dengan mengumbar aksara lobi sana sini.
Rezim Jokowi ini terlalu banyak membual, minim prestasi tapi minta dipilih kembali. Karena itu, segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, wajib bersatu padu, pada tanggal 17 April 2019 untuk bersama sama memastikan memotong kekuasaan rezim pembohong, penuh dusta dan khianat. [].

Oleh : Nasrudin Joha
Aktivis Media Sosial  

ahmad-khozinudin-1

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Ahmad Khozinudin, SH. menyatakan bahwa era rezim Joko Widodo terbukti banyak kebohongan.

"Memang eranya pak Jokowi itu era-eranya banyaknya kebohongan, kedustaan, dan pengkhianatan", Tegasnya.

Ia melanjutkan tentang kebohongan yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, "Bohong tentang pembakaran lahan hutan, bohong tentang data-data impor, bohong tentang konflik agraria"

Khozinuddin juga menyinggung tentang peristiwa ibu-ibu yang menangis meminta lahannya dilewati proyek pembangunan jalan tol di Lampung agar diganti untung. Namun faktanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengganti untung tidak terbukti.

Selain banyak kebohongan, hukum era Jokowi dinilainya represif anti Islam dan Ulama.

"Terlihat dengan kasus-kasus yang menimpa yang banyak dialami oleh ulama-ulama kita, ada habibana Habib Rizieq Shihab, ada Gus Nur, ada Ust Alfian Tandjung, dan lain sebagainya, khusus Gus Nur kasusnya kami tangani sendiri dan memang kasusnya terlalu dipaksakan. Dan ini terjadi di eranya Pak Jokowi", Ungkap Khozinuddin.

Bahkan ia berpesan agar tidak memilih seorang pembohong pada tanggal 17 April 2019 nanti.

"Saya berpesan di tanggal 17 April nanti jangan pilih rezim pembohong, jangan pilih rezim pengkhianat diberi kesempatan memimpin lagi, akhiri seluruh dusta dan pengkhianatan ini di tanggal 17 April!", Pungkasnya.

sumber : IJM 

images%2B%252835%2529

(Spirit Matrialisme, Dialektika, Logika, Hugo Chaves dan Moduro di Venezuela Yang Bangkrut)

Oleh: Natalius Pigai - Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan

Tulisa ilmiah popular ini tidak bermaksud menyerang pribadi Joko Widodo, apalagi terkait atau dikaitkan dengan berita misteri tentang ideologi politik orang tuanya di masa lalu. Tulisan ini justru membuka cakrawala berfikir dan landasan berfikir kebijkakan populisme Joko Widodo dikaitkan dengan ideologi politik sosialisme. Karena itu berharap ada diskursus.
  
Jokowi Panik!. Mungkin itulah kalimat yang tepat disematkan kepada Joko Widodo, Calon Presiden Nomor Urut 01. Rasa kepanikan terlihat dari adanya berbagai janji-janji yang bersifat populis dengan tujuan untuk meningkatkan elektoral. Meskipun pada akhirnya hanyalah janji utopia.
 
Salah satu janji baru Presiden RI Joko Widodo yang menimbulkan kontroversi adalah kartu prakerja untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Sangat kontroversialnya pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan sebagaimana diucapkan Joko Widodo  pekan lalu saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019). "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi yang juga merupakan calon Presiden2019.

Kebijakan populis dengan orientasi memulung elektabilitas bukan hal baru. Presiden beraliran sosialis Hugo Chaves dan dilanjutkan oleh Nicolaus Moduro di Venezuela juga melakukan kebijakan-kebjikan populis menjelang pemilihan Presiden. Kebijakan pemerintah Chavez yang mematok harga kebutuhan pokok, tepung, minyak goreng, sampai keperluan mandi, demi meringankan beban penduduk miskin. Pembangunan infrastruktur dengan menghabiskan sebagian besar anggaran Negara.

Dampaknya Negara Venezuela terjungkal bebas dalam jurang krisis, reseki ekonomi dan krisis politik.  Karena itu tawaran-tawaran program populis lebih cenderung disebabkan karena pemimpin cenderung ambisius dan kehilangan kepercayaan publik. Akibatnya hampir 2 juta jiwa mengungsi mencari kehidupan yang lebih baik di Negara lain seperti Kolombia, Ekuador dan Peru. Mata uang Bolivar tidak lagi berharga setelah US$ 1 setara dengan 248 ribu bolivar. Kejatuhannya telah memicu inflasi yang dapat menyentuh sejuta persen pada akhir 2018. Harga 1 kg daging setara dengan 9,5 juta bolivar dan sebungkus tisu toilet harus dibayar 2,6 juta bolivar. Venezuela terancam Negara gagal.

Itulah akibat praktik sistem politik sosialisme yang salah oleh Hugo Chaves dan Nikolaus Moduro, telah mengakibatkan anggaran Negara dalam keadaan tidak sehat karena pendapatan nasional hanya mengandalkan dari sumber utama minyak. Tahun 2014 Venezuela sudah terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi semua kebutuhan ketika harga minyak jatuh di pasaran.   

Apa yang dipertontonkan oleh Joko Widodo adalah cenderung mengambil kebijakan tanpa konsepsi akademik dan melihat landasan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Jokowi sebagai Petahana seharusnya yakinkan rakyat Indonesia terkait implementasi janji-janji yang pernah diucapkan 2014, tidak semestinya mengambil kebijakan inkonsitusional, ketika melihat arus migrasi suara dari Joko Widodo ke Prabowo secara masif. Barangkali Joko Widodo tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari para anggota Kabinet tanpa nalar, pembantu Joko Widodo lebih cendrung bekerja mengikuti logika ketersediaan anggaran (planning flow money), tetapi logika konstitusi (Policy flow contitution) meraka abaikan. Harus diukur, apakah kebijakan populis sejalan dengan konstitusi dan sistem politik yang dianut oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, wajar jika saya katakan meskipun Indonesia bukan Negara sosialis tetapi kenyataannya pemerintah ini lebih cenderung mempraktekan sistem sosialisme melalui kebijakan dan program.  Dalam konteks ini ada benarnya ketika kebijkan populisme Joko Widodo rakyat terbawah dalam alam pikir dan nafsu  materialistis diukur dengan nilai uang, barang dan fisik, bahkan berwicara juga tentang materi, uang dan barang serta berlogika linier tentang materi, uang dan barang sehingga wajar jika kebijakan ini dapat diteropong melalui teori Hegel tentang materialisme, dialektika dan logika.

Joko Widodo jangan keliru bahwa apa yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan Negara Menguasai artinya negara menguasai dalam konteks “otoritas regulasi dan kebijakan”. Bukan membuat program populisme yaitu negara mengambil sumber daya dan dibagikan kepada rakyat sebagaimana dipraktekan dalam berbagai kartu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dengan bagi-bagi uang kepada para penganggur, Kartu Belanja, dll.

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 adalah Otoritas Negara untuk mengatur pola hubungan hukum antara Manusia dan Air, Manusia dan Udara serta Manusia dan Tanah. Itulah inti dari jiwa Pasal 33, bukan sebagaimana membagi-bagi sumber daya Negara untuk meninabobokan rakyat ibarat “ bayi dalam buain”. Rakyat Indonesia akan terbuai dalam ketidakmpuan sehingga wajar jika kompentensi sumber daya manusia Indonesia akan makin terpuruk di level dunia. Setiap orang akan berpendidikan asal-asalan menyebabkan kompetensi pengetahuan (knowledge), kompetesi Ketrampailan (Skills) dan Kompetensi Mental dan Moral (attitude) akan terdegradasi ke titik terendah. Kita akan menyaksikan ketika indeks persaingan global (global competiveness index) terendah di antara negara-negara lain. 

Para Punggawa kuasa tentu harus menyadari bahwa tidak ada praktek sosialisme yang sukses di dunia ini tanpa fundamental ekonomi kuat termasuk memperkuat basis perekomian melalui produktifitas domestik baik sektor migas dan nonmigras, sektor jasa, industri dan agrikultur. Kesalahan fatal Venezuela adalah 95 persen pendapatan Negara hanya mengandalkan ekspor minyak, sedangkan sumber lain diabaikan. Indonesia juga sedang mengalami nasib yang sama seperti Venezuela ketika Joko widodo tidak mampu meningkatkan eksport non migas. Berbagai kegagalan Joko Widodo terkait janji menghentikan import menunjukkan ketidakmampuannya membawa Indonesia yang berdikari, mandiri dan berdaulat.

Kebijakan populisme bernafas sosialisme tidak mampu menghadapi arus kapitalisme dan liberalisme dibawah payung punggawa ekonomi dan politik dunia (WTO, IMF, WB bahkan PBB). Praktek sosialisme ujama di Tanzania baik Tanggayika dan Zansibar dibawah kepemimpinan Julius Nyerere seorang professor Pertaniaan dengan menggerakan nasionalisme petani di desa (ujama) dan pernah dikuti oleh pemerintah Suharto melalui transmigrasi dan PIR juga gagal, serta China dibawah pimpinan Mao Zedong akirnya juga menyebabkan rakyat Tiongkok menderita, mencari hidup dan makan di Negara tetangga di tahun 1960-an.

Itulah kegagalan praktek sosialisme yang sudah tidak kompetitif dan terkubur di abad ke 20. Sistem sosialisme telah membuat orang menjadi bodoh dan pemalas, apalagi ditengah arus liberilasi, globalisasi dan kompetisi dalam dunia tanpa batas (borderless nations) jika menyitir Kenichi Ohmae.

Pertanyaannya adalah mengapa Joko Widodo begitu gampang mengumbar janji meskipun menyadari bahwa janji itu hanya sebuah cita-cita utopia perubahan?. Sebagaimana 66 Janji Joko Widodo Presiden RI 2014-2019 yang pernah dengan mudah diucapkan, enak didengar, namun sulit diwujudkan. Seharusnya dalam masa kampanye ini Joko Widodo mesti meyakinkan kepada rakyat Indonesia seberapa jauh implementasi kinerja dan prestasi atas 66 janji tersebut.  Joko Widodo  malah menawarkan janji-janji baru yang bersifat populis bernafas sosialis yang utopis dan membawa Indonesia diambang kebangkrutan.

unnamed

Oleh: Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H - Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH Pelita Umat

Kampus simbol rasionalitas dan akal sehat, di mana para cerdik pandai berkumpul dan terbiasa beradu gagasan dan ide menggunakan nalar sehat secara ilmiah.

Namun sayang persekusi dan "kekerasan psikis" terjadi pada mahasiswa yang menyampaikan gagasan yang berasal dari ajaran Islam yaitu Khilafah. Persekusi dengan tujuan menekan psikis atau kejiwaan mahasiswa agar takut dan berhenti menyampaikan atau mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah.

Tak jarang terkadang mahasiswa tersebut dituding bahwa anda masuk daftar teroris, anda terjebak dalam gerakan, haram bicara khilafah dinegeri ini.  Bahkan ada  pergerakan mahasiswa ikut serta melakukan persekusi terhadap mahasiswa lain dengan cara menguntit/memata-matai, melaporkan dan membubarkan. Memalukan...

Dalam perspektif hukum di negeri ini, bahwa menyampaikan gagasan atau mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah tidak dilarang. Tidak ada keputusan Pemerintah atau produk peraturan perundang-undangan yang melarang.

Lingkungan pendidikan tinggi adalah tempat bersemai bagi tumbuh kembang nalar kritis, ilmu pengetahuan, pengembangan dan penjagaan nilai-nilai, normal dan moral, yang harus steril dari intervensi kekuasaan, apalagi jika intervensi itu bertujuan untuk menekan dan/atau mematikan bibit-bibit ilmu pengetahuan, daya kritis dan pembelaan terhadap umat, hingga mematikan unsur nilai, norma dan etika.

Hiruk pikuk dinamika politik termasuk didalamnya adanya perbedaan yang tajam antara logika penguasa dan logika kritis segenap elemen anak bangsa, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengekspor INTIMIDASI, TEROR DAN ANCAMAN dilingkungan sivitas akademika, memaksakan tafsir tunggal penyelenggaraan bernegara menurut pandangan penguasa.

Lingkungan kampus yang didalamnya terdapat sivitas akademika, harus steril dari unsur kekuasaan dan harus tetap berdiri tegak diatas nilai, norma dan etika dan berpegang teguh pada intelektualitas yang netral, berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab khususnya untuk melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akhir-akhir ini unsur kekuasaan telah secara telanjang mempertontonkan kejumawaan kuasa, dengan menerobos batas eksklusifitas ruang kampus yang memberi pandangan berdasarkan teori dan basis ilmiah, memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh pada logika dan nalar yang berbasis pada tekanan dan kemauan kuasa.

Pemanggilan beberapa dosen, mahasiswa, di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, baik berujung teguran, surat peringatan bahkan pembebastugasan, yang disebabkan oleh adanya aktivitas penyampaian aspirasi, pembelaan dan dukungan pada nilai kebenaran dan keadilan oleh Sivitas Akademika, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik ditinjau dari aspek hukum maupun dilihat dari kacamata nilai pendidikan.

Organ-organ kekuasaan tidak boleh memaksakan kehendak, membawa tafsir tunggal kebenaran penguasa, mendobrak dan masuk ruang kampus, menyebar teror dan ancaman, menekan dan memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh, melepaskan nilai moral dan standar berdasarkan logika keilmuan, dan membenarkan seluruh tafsir kebenaran yang disodorkan penguasa.

penjara
Para keluarga tahanan wanita Palestina di Penjara-penjara Suriah mengatakan bahwa putri mereka berulang kali diperkosa dan disiksa dengan kejam, namun nasib mereka diabaikan.
Menurut Kelompok Gugus Tugas untuk Palestina di Suriah, para keluarga itu mengirim pesan ke badan-badan internasional dan kelompok-kelompok HAM yang mengkritik kelalaian terhadap masalah ini, Shehab melaporkan kemarin.
Kelompok Gugus Tugas – yang menerima salinan pesan – mengatakan bahwa banyak keluarga menyerukan badan-badan  dan kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk bekerja menghentikan penyiksaan dan pelanggaran yang ditimbulkan kepada anak-anak perempuan mereka di penjara-penjara badan intelijen Suriah, serta melakukan hal yang terbaik untuk membebaskan mereka.
Para mantan tahanan wanita mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran “segala bentuk penyiksaan di dalam penjara Suriah, termasuk disetrum, digantung, dipukuli dengan tiang besi dan cambuk, serta diperkosa berulang kali oleh sipir penjara mereka”.
Sebuah sumber telah mendokumentasikan 1.730 pengungsi Palestina di dalam penjara-penjara Suriah, termasuk 110 wanita, yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang situasi para tahanan.
Menurut Kelompok Gugus Tugas itu, jumlah tahanan Palestina di dalam penjara-penjara Suriah lebih besar, dan mencatat bahwa beberapa keluarga tahanan takut untuk mengungkapkan bahwa anak-anak mereka dipenjara atau memberikan rincian tentang keberadaan mereka.
Sementara itu, Kelompok Gugus Tugas telah mendokumentasikan meninggalnya beberapa pengungsi wanita Palestina yang meninggal setelah disiksa, dan mencatat bahwa jumlah total pengungsi Palestina yang disiksa hingga wafat adalah sebanyak 478 orang.[]
Sumber: middleeastmonitor.com

adzan

Soal:
Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
Tahiyyah thayyibah wa ba’du. Pertanyaan dan saya mengharapkan jawaban yang tegas untuknya.
Apakah ucapan “ash-shalâtu khayru min an-nawm” di dalam adzan Fajr itu bid’ah?
Mohammad AL-Khatib
Jawab:
Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu
Pertanyaan Anda adalah tentang seruan untuk shalat yaitu : “apakah muadzin menambahkan ucapan “ash-shalâtu khayrun min an-nawm –shalat itu lebih baik daripada tidur-” setelah dua hayya ‘alâ (hayya ‘alâ ash-shalâta dan hayya ‘alâ al-falâh) di dalam adzan Fajr”, dan itu bukan bid’ah melainkan itu adalah sunnah dinyatakan oleh hadits-hadits Rasul saw:
1- Abu Dawud telah mengeluarkan di dalam Sunan-nya dari Muhamad bin Abdul Malik bin Abiy Mahdzurah dari bapaknya dari kakeknya yang berkata: “ya Rasulullah saw  ajarkan kepadaku sunnah adzan!” Maka beliau mengusap dahiku, dan beliau bersabda:
«تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
“Engkau katakan: Allâhu akbar Allâhu akbar, Allâhu akbar Allâhu akbar, engkau keraskan suaramu. Kemudian engkau katakan: “asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh, asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh. Engkau pelankan suaramu. Kemudian keraskan suaramu dengan membaca syahadat, asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh, asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh, hayya ‘alâ ash-shalâti hayya ‘alâ ash-shalâti, hayya ‘alâ al-falâhi hayya ‘alâ al-falâhi. Jika shalat Shubh engkau katakan: “ash-shalâtu khayrun min an-nawm ash-shalâtu khayrun min an-nawm, Allâhu akbar Allâhu akbar, lâ ilaha illâ Allâhu”.

Al-Albani mengatakan, hadits ini shahih. Ibnu Khuzaimah mengeluarkan yang semisalnya di Shahîh-nya, tetapi dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: “Utsman bin as-Saib telah memberitahuku dari Ummi Abdul Malik bin Abi Mahdzurah dari Abu Mahdzurah. Demikian juga ad-Daraquthni juga telah mengeluarkan semacam itu.
2- Di dalam riwayat yang lain oleh Abu Dawud dari jalur Ibnu Juraij, dan ini teksnya:
Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami ‘Ashim dan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitahu kami Utsman bin as-Saib telah memberitahu kami Abi dan Ummi Abdul Malik bin Mahdzurah dari Abu Mahdzurah dari Nabi saw semacam hadits ini dan di dalamnya disebutkan:
«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ…»
“ash-shalâtu khayrun min an-nawm, ash-shalâtu khayrun min an-nawm, pada adzan pertama dari adzan Shubh”.

Yakni bukan pada iqamah, dan iqamah itu yang disebut adzan kedua.  Sebagaimana yang ada di dalam hadits shahih yang telah dikeluarkan oleh imam al-Bukhari, beliau berkata: “telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Kahmas bin al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: “Nabi saw bersabda:
«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ»
“Di antara setiap dua adzan ada shalat, di antara tiap dua adzan shalat, kemudian beliau bersabda pada yang ketiga, bagi siapa yang mau”.

3- Imam an-Nasai telah mengeluarkan di Sunan-nya: telah memberitahu kami Ibrahim bin al-Hasan, ia berkata: Hajaj telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Utsman bin as-Saib, ia berkata: “telah memberitahuku Abu atau Ummi Abdul Malik bin Abiy Mahdzurah dari Abu Mahdzurah, ia berkata: “Ketika Rasulullah saw keluar dari Hunain … lalu Rasulullah saw mendudukkan aku di depan beliau dan beliau mengucap dahiku dan mendoakan berkah atasku sebanyak tiga kali kemudian beliau bersabda: “Pergilah kumandangkan adzan di Baitul Haram”. Aku katakan, “bagaimana ya Rasulullah?” Lalu beliau mengajarkan kepadaku sebagaimana kalian adzan sekarang:
اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلِى الْفِلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِيْ اْلأُوْلَى مِنَ الصُّبْحِ…
“Allâhu akbar Allâhu akbar, Allâhu akbar Allâhu akbar, asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh, asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh, asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh, asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh, hayya ‘alâ ash-shalâti hayya ‘alâ ash-shalâti, hayya ‘alâ al-falâhi hayya ‘alâ al-falâhi, ash-shalâtu khayrun min an-nawm ash-shalâtu khayrun min an-nawm, dalam adzan pertama dalam Shubh…”
Al-Albani mengatakan: shahih. Sebagaimana yang kami sebutkan di atas, yakni bukan pada iqamah, dan iqamah itulah yang disebut adzan yang kedua.
4- Al-Baihaqi telah mengeluarkan di dalam Sunan al-Kubrâ dari hadits Ibnu ‘Ajlan dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra, ia berkata:
«كَانَ اْلأَذَانُ اْلأَوَّلِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ»
“Adzan yang pertama setelah hayya ‘alâ ash-shalâti hayya ‘alâ al-falâhi adalah ash-shalâtu khayrun min an-nawm, sebanyak dua kali”.

Ibnu Hajar berkata: sanadnya hasan. Al-Ya’muri berkata: ini adalah isnad shahih.
Sebagaimana yang kami katakan di atas, makna adzan yang pertama yakni adzan shubh, dan bukannya adzan yang kedua yakni al-iqamah. Jadi tidak dikatakan di dalam al-iqamah “ash-shalâtu khayrun min an-nawm”.
5- Ibnu Khuzaimah dan ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata:
مِنْ السُّنَّةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ
Termasuk as-sunnah, muadzin berkata di dalam Fajr, hayy’alâ al-falâhi, dia berkata “ash-shalâtu khayrun min an-nawm”.
Sayidinnas al-Ya’muri berkata: dan ini isnad yang shahih.

6- Ibnu Hibban telah mengeluarkan di dalam Shahîh-nya: telah memberitahu kami al-Fadhl bin al-Hubab al-Jumahi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Musadad bin Masrahad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Harits bin Ubaid dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: “ya Rasulullah ajarkan kepadaku sunnah adzan. Ia berkata: lalu beliau mengucap dahiku dan bersabda:
«تَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ»، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ تَقُوْلُ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، وَحَيَّ عَلَى الصَلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»
“Engkau katakan: Allâhu akbar Allâhu akbar” dan beliau mengeraskan suara beliau kemudian bersabda: “asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh asyhadu an lâ ilaha illâ Allâh, asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh asyhadu anna Muhammadan rasûlullâh” dan engkau pelankan suaramu, kemudian keraskan suaramu dengan syahadat “asyhadu an lâ ilaha illâ Allâhu asyhadu an lâ ilaha illâ Allâhu, asyhadu anna Muhammadan rasûlullah asyhadu anna Muhammadan rasûlullah” dua kali dan “hayya ‘alâ ash-shalâti hayya ‘alâ ash-shalâti, hayya ‘alâ al-falâhi hayya ‘alâ al-falâhi” dan jika itu adzan shalat Shubh engkau katakan, “ash-shalâtu khayrun min an-nawm ash-shalâtu khayrun min an-nawm, Allâhu akbar Allâhu akbar, lâ ilaha illâ Allâhu”.

Begitulah, tampak bahwa seruan shalat dalam shalat Fajr merupakan sunnah yang tsâbitah. Dan jika ada pendapat-pendapat dalam sebagian riwayat, maka di situ ada riwayat-riwayat yang dishahihkan oleh sebagian ulama yang masyhur dan diambil oleh banyak fukaha. Artinya, bahwa panggilan kepada shalat itu ada pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasyidin dan sampai hari kita sekarang ini, yakni itu bukan bid’ah, tetapi merupakan sunnah yang sudah terbukti, dan tentangnya telah dinyatakan dalil-dalil shahih… seperti yang kami jelaskan di atas.
Saya berharap jawaban ini mencukupi dan memadai.

Saudaramu Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

23 Jumadul Akhirah 1440 H
28 Februari 2019 M

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/h3NXE2kKwaM
loading...
Powered by Blogger.