Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH Pelita Umat


Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut kasus dugaan penistaan Agama oleh Sukmawati yang membandingkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Soekarno agar tidak dilanjutkan. Hendrawan meminta perkara itu tidak perlu diperpanjang, karena dia percaya kalau Sukmawati tidak bermaksud untuk menistakan agama. (17/11/2019).

Sukmawati sendiri menyebut dirinya tidak sedang membandingkan, dan tidak pula menyebut kata jasa. Sukmawati menjelaskan video itu merekam momen ketika ia sedang berbicara di forum anak muda yang mengusung tema membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme.

Dalam ceramah itu, Sukmawati membahas soal perekrutan teroris. Sukmawati mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, ada kelompok teroris melempar sejumlah pertanyaan saat proses perekrutan. Kemudian, Sukmawati mengajukan pertanyaan kepada mereka adalah mana lebih bagus antara Alquran atau Pancasila.

Selanjutnya, Sukmawati mengaku bertanya sejarah perjuangan mengingat forum tersebut memang digelar masih dalam rangka Hari Pahlawan. Dia lantas bertanya, siapa yang berjuang untuk kemerdekaan. Nabi yang mulia Muhammad atau Sukarno. Sukmawati berdalih hanya ingin tahu, apakah anak muda zaman sekarang itu tahu sejarah bangsanya atau tidak. Atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad saja.

Dalam diskursus hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memang hanya diberikan kepada orang apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu melakukan kesalahan dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Mengenai ada tidaknya kesalahan ini, dikenal adagium "Geen Starft Zonder Schuld", yakni "tiada pidana tanpa kesalahan".

Adapun niat, hanyalah salah satu unsur saja untuk menentukan ada tidaknya  kesalahan. Kesalahan kasus Busukma dikembalikan pada pasal yang menjadi dasar sangkaan.

Kasus Sukmawati dilaporkan kepada Pihak kepolisian bernomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum pada 15 November 2019 atas nama pelapor Ratih Puspa Nusanti, dimana Pasal yang dilaporkan yakni tentang tindak pidana penistaan agama Pasal 156a KUHP.

Pasal 156a KUHP berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Unsur "barang siapa yang dengan sengaja" maksudnya adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan niat untuk melakukan atau agar terjadinya suatu perbuatan. Perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Untuk meneliti apakah seseorang ada 'niat' dengan sengaja melakukan perbuatan, KUHP kita menganut perspektif objektif bukan subjektif. Maksudnya, ada tidaknya niat bukan dikembalikan kepada pernyataan pelaku atau pembuat perbuatan akan tetapi dikembalikan pada objek perbuatan.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja (ada niat) dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini, Sukmawati patut menginsyafi tindakannya yang membandingkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Soekarno dalam konteks perjuangan kemerdekaan di awal abad ke 20 meskipun diklaim tidak ada niat melecehkan Nabi, namun akibat yang tidak diinginkan pasti terjadi. Yakni, adanya perasaan keagamaan umat Islam yang tercederai oleh tindakan Sukmawati.

Sebagai orang yang dewasa, tidak gila, cakap hukum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maka Sukmawati memiliki kesadaran akan adanya kemungkinan tercederainya agama Islam atas tindakannya yang membandingkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Soekarno. Baik dengan teori sadar kepastian maupun sadar memungkinkan, Sukmawati memiliki niat (sengaja) untuk melakukan perbuatan yang menistakan agama Islam melalui pernyataannya yang membandingkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Soekarno.

Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya Sukmawati bermasalah dalam mengeluarkan statement yang menyerang kesucian agama Islam. Pada kasus pertama, Sukmawati merendahkan syariah, kewajiban jilbab dan seruan azan. Pengulangan ini, mengkonfirmasi sikap batin Sukmawati yang memiliki niat jahat (kebencian) terhadap agama Islam.

Alasan ingin mengetahui apakah audien tahu sejarah perjuangan bangsa, juga bisa dilakukan dengan redaksi lain. Jika harus dengan methode perbandingan, Sukmawati bisa mengajukan perbandingan yang lain. Tak harus menyandingkan Rasulullah SAW dengan Soekarno.

Misalnya, Sukmawati mempertanyakan apakah SBY atau Soekarno yang berjuang pada awal abad ke-20 dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Model perbandingan seperti ini lebih etis, dan tidak mencederai Marwah dan wibawa agama Islam.

Adapun tentang unsur ada tidaknya penodaan agama, secara objektif juga bukan dikembalikan pada pelaku yakni perbuatan Sukmawati akan tetapi dikembalikan pada fatwa keagamaan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah institusi yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan ada tidaknya 'unsur menista agama' bukan dikembalikan pada pengakuan atau pernyataan Sukmawati.

Penistaaan agama adalah kasus serius, karenanya aparat penegak hukum wajib sigap untuk segera mengambil tindakan. Disamping itu MUI juga wajib segera bersidang untuk mengeluarkan fatwa keagamaan, sebagai dasar tindakan lebih lanjut untuk memproses secara hukum Sukmawati.

Negara kita adalah negara hukum, karena itu kasus ini harus segera dibawa ke pengadilan. Biarlah hakim yang memutus perkara. Jika kasus ini diamputasi tidak sampai ke persidangan, dikhawatirkan akan timbul kemarahan umat dan bisa saja umat mengambil tindakan diluar hukum, hak ini tentu tidak kita harapkan. [].


Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang spesial bagi umat Islam. Di bulan itu lahir manusia yang agung bernama Muhammad Saw. Banyak orang dan kelompok yang merayakan Maulid Nabi Saw. Tak terkecuali Komunitas Niru Nabi juga ikut memeriahkan bulan Maulid ini.
Hari Ahad tanggal 17 November 2019, komunitas ini menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi dengan tema "Cinta Nabi Cinta Syariah". Momen ini sangat penting bagi umat Islam untuk kembali meneladani Rasulullah Saw sebagai suri tauladan sepanjang masa.
Kegiatan yang diselenggarakan di Wonosobo ini mengundang Ust. Ismail Yusanto sebagai pembicaranya. Setelah diawali dengan pembukaan, Pembacaan Ayat suci Al-Quran, dan sambutan beliau memberikan tausiyah kepada ratusan jamaah yang hadir dari berbagai daerah mulai Purworejo, Magelang, Kebumen dan Wonosobo.


Dalam tausiyahnya beliau menyampaikan tentang hakikat cinta. Bahwa cinta tidak hanya cukup sekedar di dalam hati saja, tetapi perlu dibuktikan dalam perbuatan. Cinta itu ada dalam hati, tapi pembuktian cinta dilihat dari perbuatan. "Kalau kita cinta pada Nabi tidak cukup hanya dihati, tetapi juga dibuktikan dengan patuh tunduk terhadap semua risalah yang dibawa beliau." Tegas Ust. Ismail.
Beliau juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bershalawat kepada Rasulullah Saw. Karena itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Saw. Namun lebih dari itu, beliau mengungkapkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah juga harus kita buktikan dengan juga mencintai risalah yang dibawa oleh Rasulullah yaitu syariah Islam.



Mencintai Nabi Saw. berarti juga mencintai semua yang berasal dari beliau. Termasuk syariah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita juga tidak boleh pilih-pilih dalam menjalankan syariah Islam. Karena semuanya adalah ajaran Islam. "Jangan sampai kita merasa mencintai Rasulullah tetapi kita menolak syariah yang dibawa oleh beliau." Tukas Ust. Ismail.
Acara yang berlangsung sampai jam 11.30 WIB tersebut berlangsung dengan suasana yang menyenangkan dan penuh ilmu. Ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ust. Ahmad Zain, acara tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat. Alhamdulillah.[] Masdhik



DakwahJateng-, Jum’at (15/11/2019) Masyarakat Semarang yang tergabung dalam komunitas Cinta Nabi Cinta Syariah mengadakan Tabligh Akbar memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Acara diawali dengan pembacaan Sholawat Oleh KH. Nasrudin kemudian dilanjutkan dengan tausiah inti dari Almukarom KH. Irkham Fahmi dari Cirebon. Lebih dari 250 Masyarakat Semarang menghadiri acara tersebut.



Orang yang cinta Nabi maka harus siap dengan apa yang diputuskan olehnya, orang yang cinta Rosul maka harus patuh terhadap apa yang ditetapkan olehnya karena pada hakikatnya mengikuti Nabi bukan hanya sekedar mengikuti Nabi akan tetapi mengikuti Nabi sama dengan mengikuti Allah SWT.” Tutur KH. Irkham Fahmi.

Beliau juga menyampaikan kisah tentang paman nabi yaitu Abu lahab yang senang dengan kelahiran nabi Muhammad SAW. Namun ketika Rasul diutus menyampaikan risalah dari Allah SWT justru Abu lahab yang paling terdepan menentang apa yang dibawa oleh Rasul.

“Jangan Sampai Kita Sebagaimana Abu Lahab. Abu lahab pun gembira saat nabiyullah Muhammad terlahir dialam dunia. Dia panggil saudara sanak familinya, kemudian potong beberapa kambing kemudian dibagikan kepada tetangga dan saudaranya. Dia pun menyampaikan bahwa dirinya sedang bersukacita karena aku mendapat keponakan baru dialah Muhammad. Dia senang luar biasa ketika lahirnya nabiyullah Muhammad SAW. Namun ketika usia 40 tahun ditetapkanlah Muhammad SAW. Sebagai rosulullah, sebagai utusan Allah dan kemudian menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan syariat Syariat Allah. Ternyata abulahablah yang menjadi penentang terdepan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Abu lahab gembira akan kelahiran nabi namun abu lahab menentang syariat syariat yang disampaikan nabi.”Jelas KH. Irkham Fahmi.



Para jamaah Tabligh Akbar diajak untuk bersama sama mencintai nabi dan juga mencintai syariah yang dibawa oleh nabi, selain itu juga bersama sama memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi yaitu syariah Allah SWT.

Acara yang bermula pukul 19.30 ini berlangsung khidmat. Setelah taushiyah dan doa, acara ditutup dengan doa bersama.

Image result for radikalisme
Oleh: KH Hafidz Abdurrahman
Jika melihat masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini, seperti kata Mantan Wapres Jusuf Kalla, adalah masalah ketidakadilan. Bukan Radikalisme. Masalah ketidakadilan di hadapan hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam bahasa Rocky Gerung, Kabinet Maju ini jelas memenuhi kepentingan Oligarki.
Maka, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, justru membuat banyak masalah. Apa yang dinyatakan oleh Mantan Wapres memang benar, bahwa masalah Indonesia saat ini bukanlah Radikalisme. Tetapi, ketidakadilan. Mestinya inilah yang harus diselesaikan.
Umat Islam, sebagai mayoritas penduduk di negeri ini, justru terus dipinggirkan. Bahkan, dipojokkan, dituduh, dan sebagiannya telah dikriminalisasi. Bukan hanya umatnya, ajaran agamanya juga terus diserang. Setelah Khilafah, Bendera Tauhid, jihad, kini cadar, celana cingkrang, hingga pemisahan antara anak laki dan perempuan yang bukan mahram pun dipersoalkan. Ini adalah bukti, bahwa Islam dan umatnya sebagai pemegang saham terbesar di negeri ini diperlakukan tidak adil.
Bahkan, JK yang sudah berpengalaman menyelesaikan berbagai konflik di negeri ini, mulai dari Poso, Ambon, hingga Aceh, dengan tegas mengatakan, bahwa akar masalah dari semuanya itu adalah ketidakadilan. Pertanyaannya, jika masalahnya ketidakadilan, mengapa justru ini tidak diselesaikan? Lalu, ada apa di balik “genderang perang” melawan Radikalisme ini? Apakah ini yang disebut oleh Rocky Gerung, sebagai kepentingan Oligarki?
Pasca Reformasi 1998
Diakui atau tidak, umat Islam telah mengalami penindasan yang luar biasa, sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Setelah Orde Baru tumbang, tahun 1998, umat Islam seolah mendapatkan udara segar. Sejak saat itu, tuntutan penerapan syariat Islam menggema di seantero negeri yang mayoritas Muslim ini. Bahkan, berbagai survey membuktikan terjadinya kenaikan yang luar biasa. Puncaknya, 2007, ketika umat Islam mengadakan perhelatan Konferensi Khilafah Internasional di GBK, Jakarta.
KKI 2007 ini menggetarkan singgasana penguasa, baik Muslim maupun non-Muslim di seluruh dunia. Tak lama, berselang, pernyataan dari berbagai pemimpin dunia muncul. Setelah itu, NIC mengeluarkan Prediksi akan kembalinya Khilafah tahun 2020. Pendek kata, ancaman Khilafah, sejak saat itu dianggap sebagai ancaman serius.
Arab Spring yang terjadi sejak 2011, yang menjalar di beberapa wilayah Timur Tengah, diikuti dengan Revolusi di Suriah, berhasil dimanfaatkan oleh Barat untuk menciptakan ISIS. Dimulai dari Irak, kemudian bermutasi di Suriah, ISIS yang sebenarnya fabricated itu dipakai untuk menciptakan monster tentang Khilafah. Terbukti, ISIS sudah tidak ada, tetapi hantu “Khilafah ISIS” terus digunakan untuk menakut-nakuti kaum Muslim tentang Khilafah. Padahal, hampir semua umat Islam tahu, bahwa ISIS bukan Khilafah, dan Khilafah bukan ISIS.
Khilafah sebenarnya sudah menjadi bagian dari Islam, dan sejarah umat Islam. Sejak Khilafah runtuh, 3 Maret 1924, memang umat Islam nyaris melupakannya. Karena Barat telah berhasil mensihir umat Islam dengan mantra “Nation State”, “Negara Demokrasi”, dan sebagainya. Sebaliknya, Khilafah distempel dengan stempel negatif, “The Sick Man”, dan sebagainya.
Tetapi, setelah berbagai krisis yang menimpa dunia Islam, dan dakwah Khilafah yang dilakukan siang malam, akhirnya Allah menyampaikan urusan-Nya, sampai pada tahapan seperti saat ini. Ketika semua orang, mulai dari pejabat hingga rakyat jelata, fasih bicara Khilafah, baik dengan konotasi positif maupun negatif. Para pengembannya pun tak hanya dari satu kelompok, sebut saja, Hizbut Tahrir, tetapi nyaris semua kelompok.
Meminjam istilah Ustadz Budi Azhari, “Ini memang sudah zamannya.” Siapa yang menyampaikan urusan ini sampai pada tahapan seperti ini? Bukan Hizbut Tahrir, tetapi Allah. Sebagaimana firman Allah:
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
“Sesungguhnya Allah Maha Menyampaikan urusan-Nya. Sungguh Allah telah menjadikan setiap sesuatu memiliki kadar ukurannya.” [Q.s. at-Thalaq: 03]
Ketika Khilafah telah menjadi opini umum di tengah umat, diikuti dengan kesadaran umum, yang ditandai dengan kesadaran akan kembalinya Fase Kelima, “Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah”, setelah Fase Keempat, “Mulkan Jabariyyan”, yang telah tumbuh di tengah umat Islam, khususnya di kalangan terdidik, dan perkotaan, sebagai pusat perubahan, maka inilah yang menciptakan ketakutan luar biasa.
Bukti kesadaran itu diikuti dengan maraknya semangat keberislaman, dan hijrah, yang diikuti dengan perubahan gaya hidup, seperti gerakan anti riba, anti pacaran, dan sebagainya. Semuanya ini jelas telah mengancam kepentingan kaum Kapitalis dan Komunis. Bahkan, ancaman itu semakin nyata, ketika umat Islam berhasil melakukan konsolidasi dalam acara 212, yang diikuti dengan Reuni 212, baik Reuni 1 maupun 2.
Dari sini, kita paham, siapa yang sesungguhnya terancam? Jelas Oligarki, atau negara penjajah, baik asing maupun aseng, yang ada di balik kekuasaan. Bagi Oligarki, Islam dan umatnya jelas merupakan “batu karang”, yang bisa menghancurkan kapal kekuasaan mereka. Karena itu, umat Islam harus dijadikan “tempe”, agar tidak mengancam kepentingan mereka.
Proyek Radikalisme dan Pertempean
Jelas ke mana arah Proyek Radikalisme ini. Proyek ini merupakan “Proyek Pertempean” umat Islam. Dengan kata lain, dengan Proyek Radikalisme ini, umat Islam yang menjadi batu karang ini hendak dijadikan tempe, agar tidak bisa menjadi penghalang yang akan mengancam kepentingan mereka untuk menguasai negeri ini. Tetapi, pertanyaannya, apakah mereka akan berhasil?
Sejarah membuktikan, bahwa serangan sedahsyat apapun tak akan bisa mengalahkan umat Islam, yang mempunyai akidah Islam yang luar biasa dahsyat. Bagaimana penduduk Syam, seperti Suriah, yang dibantai dari berbagai penjuru, hingga kini masih bisa bertahan. Penduduk Palestina, juga sama, bahkan selama puluhan tahun hidup di bawah pendudukan Yahudi, tetap tak bisa ditundukkan. Sejarah Indonesia, yang dijajah Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang hingga 350 tahun tetap tidak bisa ditundukkan.
Semua ini karena umat Islam mempunyai akidah Islam. Andai bukan umat Islam, pasti mereka sudah punah. Sejarah ini bukan sekali dua kali. Lihat, bagaimana pembantaian kaum Kristen Spanyol terhadap umat Islam di sana, begitu juga kejahatan rezim Komunis Uni Soviet terhadap umat Islam di wilayahnya. Semuanya tak bisa membumihanguskan Islam dan umatnya. Lihatlah, ketika Tatar membantai 1,5 juta jiwa di Baghdad, karena pengkhianatan Wazir al-Qumi, penganut Syiah fanatik, dan 35 tahun mereka menguasai umat Islam, nyatanya tak mampu mengalahkan umat Nabi Muhammad. Justru Tatarlah yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam.
Itulah sejarah Islam dan umatnya. Karena itu, proyek-proyek seperti ini tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam dan umatnya. Paling-paling hanya bisa memengulur-ulur waktu, memberikan nafas kepada mereka, yang sudah kehabisan nafas, untuk bisa mengulur waktu. Sementara Islam dan umatnya tetap tak terkalahkan. Begitu juga pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh segelintir umat Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam dan umatnya. Begitulah sejarah Islam dan umatnya ini terjadi di masa lalu, kini dan yang akan datang.
Semuanya itu, karena Islam dijaga oleh Allah. Allah menjaga Islam dengan melahirkan generasi khaira ummah, generasi kesatria, yang luar biasa. Generasi ini selalu ada dalam sepanjang sejarah. Meski kelahirannya tidak dengan sendirinya, tetapi harus dilahirkan. Tetapi, mereka selalu ada dalam setiap sejarah kebangkitan, kemenangan dan kejayaan Islam.
Jika generasi Shalahuddin al-Ayyubi lahir dari Madrasah Nidzamiyah yang dibangun oleh Hujatu al-Islam al-Imam al-Ghazali, kemudian diteruskan oleh Syaikh ‘Abdul Qadir al-Jilani, maka begitu juga generasi Muhammad al-Fatih lahir dari Madrasah ‘Aq Syamsudin dan Ahmad al-Qurani.
Dari sini kita paham, mengapa Proyek Deradikalisasi, yang tak lain adalah Proyek Sekularisasi Radikal, atau Proyek Pertempean, itu diikuti dengan Kriminalisasi Ulama’? Karena, ulama’ adalah mesin yang akan menggerakkan, dan mencetak generasi-generasi Shalahuddin al-Ayyubi dan Muhammad al-Fatih berikutnya.
Mereka bukan ulama’ biasa, tetapi ulama’ Rabbani. Ulama’ yang mempunyai kesadaran politik, karena tanggungjawabnya kepada Allah, Rasul dan kaum Mukmin.
Ya Rabb, lindungilah agama-Mu!
Ya Rabb, jaga dan lindungilah para ulama’ pewaris Nabi-Mu!
Ya Rabb, selamatkanlah umat Nabi-Mu!
Hanya Engkau yang Kami Punya!
Hanya kepada-Mu, tempat kami berserah diri!

Related image

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Teguran berakhir tragis. Seorang guru di Manado ditikam muridnya lantaran si murid tak terima ditegur merokok oleh sang guru. Alexander Warupangkey (54), guru SMK Ichtus tersebut, akhirnya tewas di tangan murid sendiri. Peristiwa yang kembali mencoreng wajah pendidikan.
.
Di tahun 2018, kejadian serupa juga terjadi pada seorang guru SMA Sampang. Ahmad Budi Cahyono meninggal setelah dianiaya muridnya. Berawal dari teguran sang guru karena si murid tak menghiraukan pelajaran sepanjang kelas berlangsung. Terjadilah perdebatan antarkeduanya, hingga sang guru mengalami penganiayaan dan berujung pada kematian.
.
Kasus semacam ini bukanlah hal baru. Potret buram pendidikan dengan berbagai macam kasusnya menoreh duka panjang dunia pendidikan. Generasi tak lagi berkarakter mulia. Moralnya rusak dan bejat.
.
Bagaimana nasib bangsa bila generasi masa depan sudah luluh lantak diterjang pola pikir dan pola sikap yang jauh dari agama?
Revolusi mental yang digagas pemerintah faktanya tak mampu membendung kerusakan yang sudah mengakar. Inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang Nadiem Makarim selaku Mendikbud.
Dalam menjawab tantangan itu, ia mengungkap program-program prioritas miliknya selama menjabat sebagai menteri. Pertama, melakukan penyisiran anggaran dan aktivitas mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Kedua, memeriksa struktur kelembagaan untuk mendukung pembelajaran siswa. Ketiga, menggerakkan program revolusi mental milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui suatu konten pembelajaran. Keempat, pengembangan teknologi.
Mengenai anggaran pendidikan, meski terbesar di APBN 2019 yakni 20% dari belanja APBN, pendidikan layak belum merata ke semua rakyat. Masih saja ada kondisi miris terkait bangunan sekolah rusak, gaji guru honorer yang minim, serta fasilitas pendidikan yang sangat terbatas.
Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah belum menyamaratakan pemberian itu ke semua sekolah. Tak heran bila sistem zonasi yang diterapkan menuai banyak polemik di masyarakat.
Adapun tentang revolusi mental, efektivitasnya dalam membangun generasi berkarakter dan berakhlak mulia masih diragukan. Revolusi mental yang digagas Jokowi belum mampu menyelamatkan generasi dari seks bebas, narkoba, kekerasan, tawuran, aborsi, perundungan, hingga nilai kejujuran. Revolusi mental tak ubahnya jargon kosong yang tak bermakna.
.
Jika memang mau merevolusi mental generasi, harusnya diketahui sumber masalah kerusakan generasi. Setelah mengkaji dan mengetahui sumber masalahnya, barulah memberi solusi yang mampu mengobati dan menyelamatkan mereka dari virus yang merusak akal dan jiwanya.
.
Terkait pengembangan teknologi, tak dipungkiri generasi hari ini sedang tumbuh di masa teknologi canggih. “Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya,” begitu sabda Nabi.
Mengenalkan dan mengajarkan anak-anak tentang sains dan teknologi itu penting. Agar mereka semakin bertambah wawasan dan ilmunya. Sehingga mereka bisa berlaku bijaksana dalam memanfaatkan teknologi.
Diharapkan teknologi yang ada tepat sasaran dan penggunaannya. Yaitu bermanfaat demi kemaslahatan manusia. Bukan malah sebaliknya di mana tak jarang kita jumpai teknologi banyak disalahgunakan. Bahkan, menimbulkan kecanduan semisal game online, konten YouTube unfaedah, hingga akses video porno.
// Pendidikan Sekuler Mengancam Generasi //
Harus diakui bahwa problem pendidikan yang terus saja bermunculan tak lepas dari akar masalah yang melingkupinya. Masalah karakter dan moral masih menjadi PR besar. Sistem sekuler menafikan peran Tuhan dalam kehidupan. Generasi semakin jauh dari nilai Islam.
Mereka justru lebih dekat dengan nilai liberal dan kental dengan nilai-nilai Barat. Buah dari kehidupan sekuler liberal yang dijalankan. Generasi kehilangan jati diri hakikinya sebagai hamba. Mereka tak lagi memiliki visi misi mulia di dunia. Kesenangan dunia seolah menjadi prioritas kehidupan.
Sistem pendidikan berbasis sekularisme hanya memproduksi manusia-manusia bebas nilai dan manusia sekuler tanpa fondasi. Sistem ini juga hanya mengajarkan arti kebahagiaan sebatas nilai materi. Alhasil, lahirlah generasi tanpa iman dan krisis moral.
Sekolah hanya untuk mengejar ijazah, kedudukan, dan materi berlimpah. Generasi dididik hanya untuk mengejar target pasar. Hal ini sesuai titah Jokowi kepada Mendikbud, yakni menyiapkan SDM siap kerja tanpa berfokus pada perbaikan karakter generasi.
// Pendidikan Mau Dibawa ke Mana? //
Meluruskan mindset pendidikan sangatlah penting, sebab dari sanalah kerangka berpikir itu lahir. Ketika mindset ini salah, maka berakibat pada kesalahan merencanakan program pendidikan. Begitu pula dengan tujuan pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan akan menjadi peta jalan apa dan mau dibawa ke mana pendidikan kita.
Tatkala mindset pendidikan kita berpijak pada kapitalisme, maka kerangka yang lahir dari mindset ini adalah bagaimana menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang menguntungkan dan memiliki nilai manfaat lebih.
Saat rumusan tujuan pendidikan menyandarkannya pada basis sekularisme, maka kurikulum yang dibuat juga akan mengacu pada akidah sekuler. Dalam sekularisme, agama tak diberi ruang untuk terlibat jauh dalam kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan.
Kalaupun ruang itu diberi, hanya sebagai pelengkap saja. Agama hanya diajarkan sebatas ibadah mahdhoh saja. Tidak lebih dari itu. Itu pun juga tidak banyak berpengaruh pada revolusi mental yang dibangga-banggakan rezim Jokowi.
Oleh karena itu, bila ingin memermak total wajah pendidikan hari ini, maka itu bergantung pada perubahan mindset dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Jika mindset pendidikan dilandasi pemikiran kapitalis, maka pendidikan tak ubahnya ladang bisnis untuk mengejar profit. Jika tujuan pendidikan hanya berkutat pada mencetak SDM siap kerja, maka kita tidak sedang menyiapkan generasi pembangun peradaban, tapi hanya generasi ‘buruh’ yang siap bekerja memenuhi pasar industri ala kapitalis.
Maka dari itu, perlu ada revolusi pendidikan secara sistemis. Bukan sekadar permak atau perbaikan masalah yang sifatnya cabang.
// Revolusi Pendidikan dengan Islam //
M. Ismail Yusanto dalam bukunya berjudul Menggagas Sistem Pendidikan Islam menuliskan bahwa pendidikan Islam terlahir dari sebuah paradigma Islam berupa pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan dunia; sebelum dunia dan kehidupan setelahnya; serta kaitan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Paradigma pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari paradigma Islam.
Pendidikan dalam Islam merupakan upaya sadar dan terstruktur serta sistematis untuk menyukseskan misi penciptaan manusia sebagai abdullahdan khalifah Allah di muka bumi. Itulah tujuan pendidikan Islam. Asasnya akidah Islam.
Asas ini berpengaruh dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem belajar mengajar, kualifikasi guru, budaya yang dikembangkan, dan interaksi di antara semua komponen penyelenggara pendidikan.
Menjamurnya lembaga pendidikan Islam di tengah arus sekuler liberal, mengindikasikan bahwa pendidikan berasas sekuler tak mampu memberi penyelesaian atas persoalan pendidikan. Generasi makin merosot moralnya dan makin terkikis karakternya, bahkan hilang jati dirinya sebagai hamba.
Di masa Khilafah Islam telah banyak lahir generasi cemerlang yang unggul. Tak hanya unggul dalam ilmu saintek, mereka pun sukses menjadi ulama yang faqih fiddin. Keseimbangan ilmu ini terjadi karena Islam dijadikan asas dan sistem yang mengatur dunia pendidikan.
Dalam lintas sejarah Islam, pendidikan Islam mengalami kejayaan dan kegemilangan yang diakui dunia internasional. Lembaga pendidikan tumbuh subur, majelis-majelis ilmu di selasar masjid yang membahas berbagai ilmu pengetahuan pun bertaburan.
Masjid saat itu menjadi pusat keilmuan dan kegiatan belajar mengajar. Bermunculan para ulama sekaligus ilmuwan yang terintegrasi ilmu eksak dan agama.
.
Sebutlah Imam Syafi’i. Tak hanya ahli ushul fikih, beliau juga fakih dalam ilmu astronomi. Ada pula Ibnu Khaldun, bapak pendiri historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau pun hafal Alquran sejak usia dini. Tak hanya ekonomi, beliau juga ahli dalam ilmu politik. Lalu ada Ibnu Sina, sang bapak kedokteran sekaligus ahli filsafat, Jabir Ibnu Hayyan ahli kimia, Ibnu al-Nafis bapak fisiologi peredaran darah, dan masih banyak lainnya.
Ilmuwan-ilmuwan itu tak hanya cakap dalam sains namun juga berperan sebagai ulama besar. Ilmu dunia dan akhirat berpadu demi kemaslahatan hidup manusia. Begitulah kecemerlangan Islam saat diterapkan.
Maka dari itu, bila ingin mengembalikan generasi emas kejayaan Islam di masa lalu, maka mau tidak mau harus mengadopsi sistem yang diterapkan kala itu. Sistem pendidikan Islam telah membuktikan generasi unggul tidak lahir dari sekularisme. Generasi unggul hanya lahir dari sistem yang berlandaskan akidah Islam.
Fakta membuktikan bahwa pendidikan di bawah asuhan kapitalisme dan sekularisme hanya memproduksi manusia-manusia minus nurani. Revolusi mental hanya akan terwujud nyata tatkala Islam menjadi aturan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Paket lengkap itu hanya bisa diterapkan dengan tegaknya Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam. []

Image result for fakta khilafah

Oleh: Arief B. Iskandar

Tidak dipungkiri (kecuali oleh mereka yang percaya ilusi), saat wafat, salah satu ‘harta ber-harga’ yang diwariskan Baginda Rasulullah saw. kepada umat ini adalah Daulah Islam (Negara Islam)., yang kemudian dikenal dengan Khilafah Islam. Dalam Negara Islamlah, penerapan Islam betul-betul nyata, dan Islam berkembang pesat sekaligus menguasai seluruh jazirah Arab. Negara semacam inilah yang kemudian diwarisi Khalifah Abu Bakar ra., sesaat setelah Baginda Nabi saw. wafat. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ra, Islam semakin menyebar ke luar jazirah Arab.
Setelah Abu Bakar ra. wafat, Umar bin al-Khaththab ra. diangkat menjadi khalifah. Pada masanya, Kota Damaskus (Syria) berhasil dikuasai. Pasukan Muslim berhasil menembus benteng Aleppo. Kaisar Herak-lius terpaksa mundur ke Konstantinopel meninggalkan seluruh wilayah Syria yang telah lima abad dikuasai Romawi.
Penguasa Yerusalem juga menyerah. Khalifah Umar ra. lalu berangkat ke Yerusalem. Kaum Gereja Syria dan Gereja Koptik-Mesir bahkan begitu mengharapkan kedatangan Islam. Sebab, semasa kekuasaan Romawi mereka sangat tertindas.
Islam segera menyebar dengan cepat ke arah Memphis (Kairo), Iskandariah hingga Tripoli. Ke wilayah Timur, pasukan Muslim juga merebut Ctesiphon, pusat Ke-rajaan Persia pada 637 Masehi. Dari Persia, Islam menyebar ke wilayah Asia Tengah; mulai Turkmenistan, Azerbaijan bahkan ke timur ke wilayah Afganistan sekarang.
Tibalah Utsman bin Affan ra. diangkat sebagai khalifah berikutnya setelah Umar ra. wafat. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina dan Libanon membangun armada itu. Sekitar 1.700 kapal dipakainya untuk mengem-bangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah. Siprus, Pulau Rodhes digempur. Konstantinopel pun sempat dikepung.
Berikutnya, penerus Khalifah Utsman ra., adalah Khilafah Ali bin Abi Thalib ra. Pada masanya, meski sempat dilanda ‘krisis politik’, Islam dan kekuasaannya semakin mantap.
*Kekhilafahan Umayah (661-750 M)*
Pada masa Muawiyah, kekuasaan melebar ke Barat hingga Tunisia yang berada di seberang Italia. Di Timur, wilayah kekuasaan telah menjangkau seluruh tanah Afganistan sekarang. Wilayah Asia Tengah seperti Bukhara, Khawarizm, Ferghana hingga Samarkand mereka kuasai. Pasukan Umayah bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punyab di India dan Pakistan.
Dengan rentang wilayah kekuasaan yang sangat luas pada abad ke-8 M tersebut, saat itu Kekhilafahan Islam merupakan kekuasaan yang paling besar di dunia, mengalahkan kekuasaan besar lainnya, yakni Dinasti Tang di wilayah Cina dan Kerajaan Romawi yang berpusat di Kons-tantinopel.
Pada masa ini pula, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720) berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian harta zakat.
*Daulah Abbasiyah (750-1258 M)*
Pada masa ini, Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban. Sains dan teknologi berkembang pesat. Kemak-muran masyarakat terwujud pada masa Khalifah Al-Mahdi (775-785). Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah Kekhalifahan Abbasiyah berjalan pesat. Pertambangan emas, perak, besi dan tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi satu pelabuhan terpenting di dunia.
Puncak peradaban Islam terjadi pada masa Harun ar-Rasyid (786-809 M). Bukan hanya kemakmuran masyarakat yang di-capai, namun juga pendidikan, kebu-dayaan, sastra dan lain-lain.
Masa keemasan ini dilanjutkan oleh Al-Ma’mun (813-833). Dia mendirikan ba-nyak sekolah. Ia mendirikan pula “Bait Al-Hikmah”, perpustakaan sekaligus pergu-ruan tinggi. Hingga Khalifah al-Mutawakkil (847-861).
Pada awal masa Bani Buwaih (945-1055), kemakmuran kembali berkembang di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besar-nya bahkan menjadi rujukan di Barat sampai Abad 19.
Pada tahun 1065 dibangun Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang kini dikenal dunia. Di berbagai kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang universitas ini. Pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak intelektual lahir pada masa ini.
Secuil kisah sukses Negara Islam atau Khilafah Islam itu benar-benar nyata, bukan ilusi, kecuali bagi mereka yang buta sejarah, atau mungkin buta mata hatinya.
WalLâhu a’lam bi ash-Shawâb. []

Hasil gambar untuk tol laut jokowi"

Dalam rapat terbatas yang bertopik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (30/10/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim program tol laut diapresiasi banyak pihak. Namun, Jokowi juga terlihat kesal karena pengiriman barang dan rute program tol laut justru dikuasai perusahaan swasta.
“Tapi akhir-akhir ini, rute-rute yang ada itu, barang-barangnya dikuasai swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa. Sehingga, harga barang ini ditentukan oleh perusahaan ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir cnnindonesia.com (30/10/2019).
Jokowi mengaku telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan kepala daerah yang meminta agar rute dan frekuensi kedatangan kapal-kapal ke setiap pulau bisa ditambah. Mereka juga mengeluh soal harga barang yang tak turun setelah ada program tersebut.
“Ini tolong dikejar dan diselesaikan, saya enggak tahu apakah perlu intervensi dari menteri BUMN untuk melakukan ini. Tetapi, paling tidak harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya,” ujarnya.
Jokowi mengingatkan tol laut bertujuan untuk menurunkan biaya pengiriman barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan menginginkan agar program yang diluncurkan pada periode pertamanya tersebut menguntungkan masyarakat.
“Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan, ya munculnya beda lagi. Kami beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kami kehendaki,” tuturnya.
Menanggapi kekesalan Jokowi tersebut, pemerhati kebijakan transportasi, Nurul ‘Ailah mengaku heran. Hal ini menurut Nurul karena konsep tol laut tersebut memang didesain untuk korporasi.
“Loh, kok kesal? Konsepnya, kan, memang didesain untuk korporasi. Begitulah konsekuensi negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal,” ujar Nurul kepada MNews, Kamis (31/10/2019).
Nurul kemudian menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, negara hanya sebatas regulator, pelayan, dan pemberi fasilitas bagi korporasi atau swasta. Sedangkan korporasi bertindak sebagai operator di lapangan.
“Korporasilah yang jadi operator di lapangan yang akan meraup semua keuntungan,” jelas Nurul.
Negara dengan sistem ini, lanjut Nurul, memang tidak diperkenankan menjadi pelayan masyarakat secara langsung, sehingga mustahil menguntungkan masyarakat.
Nurul merekomendasikan agar mencontoh keberhasilan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang terbukti berabad-abad lamanya menyejahterakan masyarakatnya.
“Kalau ingin masyarakatnya untung, berkiblatlah pada kegemilangan dan kejayaan Khilafah Islamiyah dalam kesuksesannya mengelola transportasi laut hingga menguasai perdagangan global selama berabad-abad yang menyejahterakan masyarakatnya,” pungkas Nurul. []

Hasil gambar untuk demokrasi biang korupsi"

Oleh: Afni, S.Pdi
Penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin serta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah catatan buruk bagi sistem Demokrasi. Hampir seluruh kepala daerah terjaring OTT KPK. Praktek korupsi yang menggurita sejatinya dimunculkan dari sistem rusak yang bernama demokrasi, sebab demokrasi lah yang menyebabkan mahalnya biaya untuk menjadi pejabat publik, biaya kampanye dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan para pejabat berfikir pendek untuk mengembalikan biaya yang mereka keluarkan ketika mencalonkan diri menjadi pejabat publik.
Belum lagi banyaknya pejabat publik yang melakukan praktek korupsi karena lemahnya sistem hukum yang menjerat mereka. Demokrasi membuka peluang yang sangat besar bagi pejabat publik untuk melakukan praktek korupsi karena demokrasilah biang korupsi nya.
Dalam Islam korupsi adalah perbuatan maksiat yang terlarang, Allah berfirman : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Sehingga untuk mencegah praktek korupsi ini Islam memiliki sistem yang mampu menutup serapat-rapatnya praktek korupsi, berbeda dengan sistem demokrasi yang menjadi biang praktek korupsi. Menjadi pejabat publik dalam Islam tidak memerlukan biaya yang mahal sebagaimana sistem demokrasi. Sehingga para pemimpin di dalam Islam tidak perlu berfikir bagaimana mengembalikan biaya ketika menjabat. Sebab di dalam Islam pemimpin adalah pelayan umat, yang mengurusi urusan umat, bukan mementingkan materi semata.
Sistem Islam menciptakan individu-individu yang bertaqwa, sehingga dengan ketakwaannya tersebut akan membuat pejabat publik memiliki rasa takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bukan hanya ketaqwaan individu tetapi adanya kontrol dari masyarakat yang membuat setiap pejabat publik akan terus merasa diawasi setiap kali terbuka peluang untuk melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan demokrasi, bukan malah menjadikan masyarakat sebagai pengontrol namun malah ikut dalam praktek korupsi sebagaimana ajudan wali kota yang seharusnya mengingatkan atasannya malah tergiur untuk mencicipi uang haram hasil korupsi.
Selanjutnya adanya sanksi yang sangat tegas yang diberikan oleh para pelaku korupsi di dalam Islam bisa sampai hukuman penjara bertahun-tahun bahkan sampai hukuman mati untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi. Ketiga pilar ini lahir dari sistem Islam yang mampu menjamin tertutupnya pintu korupsi yang saat ini merajalela. Sudah saat nya kita mencampakkan sistem demokrasi, karena demokrasi lah biang korupsi, dan menggantinya dengan sistem Islam.

Hasil gambar untuk api membakar kayu"

Ada yg bertanya seperti ini :
1. Shohihkah hadits yang menyatakan : “Hati-hatilah kalian dari perbuatan hasad, karena hasad itu bisa memakan (menghapus) kebaikan-kebaikan, sebagaimana api bisa memakan kayu bakar.” ?
.
2. Lalu, apa hukumnya hasad tersebut ?
Jawaban yg bisa kami sampaikan adalah sbb :
Hadits yang dimaksud, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rohimahulloh dalam Sunan-nya (no. 4903), dari Abu Huroiroh rodhiyallohu ’anhu, dia berkata : “Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
“Hati-hatilah kalian dari sifat HASAD, karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan (yakni menghapus/menghilangkan) amal-amal kebaikan, sebagaimana api bisa memakan kayu bakar.”
.
Hadits ini adalah DHO’IF (lemah).
Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4903), dari jalan Ibrohim bin Abi Usaid, dari kakeknya, dari Abu Huroiroh rodhiyallohu ‘anhu. Dan Ibrohim ini adalah rowi yang “Layyin” (lembek/lunak), dan dia sendiri juga “Majhul” (tidak dikenal).
.
Hadits ini telah didho’ifkan As-Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani rohimahulloh dalam Silsilah Ahaadits Ad-Dho’ifah wal Maudhu’ah (no. 1902).
.
Seperti hadits tersebut di atas, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rohimahulloh dalam Sunan-nya (no. 4210), dari Anas bin Malik rodhiyalloh ‘anhu.
.
Tetapi hadits ini DHO’IFUN JIDDAN (sangat lemah), di dalam sanadnya ada Isa bin Abi Isa Al-Hannath, dan dia itu Matrukul Hadist (ditingalkan riwayat hadits darinya).
.
Lihatlah masalah ini dalam Silsilah Ahaadits Ad-Dho’ifah wal Maudhu’ah (no. 1901).
Walhasil, hadits tersebut di atas adalah Dho’if (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah (dalil) untuk menetalkan hukum dengannya.
.
Tetapi intinya, menjelaskan dan menunjukkan, bahwa hasad itu adalah perbuatan yang diharamkan.
.
Tetapi, kita tidak berdalil dengan hadits tersebut di atas karena kedho’ifannya, tetapi disana ada dalil-dalil lainnya yang juga menegaskan haramnya hasad tersebut, yakni dalil dari Al-Qur’an maupun dari As-Sunnah yang shohih.
.
Di dalam Al-Qur’an, Alloh Subhanahu wa Ta’ala mencela orang-orang Yahudi, yang mereka itu berbuat hasad, sebagaimana dalam firman-Nya :
أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمٗا ٥٤
.
“Ataukah mereka (orang-orang Yahudi itu) hasad/dengki kepada manusia (yakni Nabi Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.” (QS An-Niosa’ : 54)
.
Alloh Ta’ala juga berfirman :
وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٠٩
“Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Baqoroh : 109)
.
Alloh Ta’ala juga mencela perbuatan orang-orang Munafiq yang berbuat hasad kepada kaum muslimin, sebagaimana dalam firman Alloh Ta’ala :
وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ أَوۡلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
“Mereka (orang-orang munafiq itu) ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)…….” (QS An-Nisa” : 89)
Adapun dalil dari As-Sunnah, adalah hadits Abu Huroiroh rodhiyallohu ‘anhu dalam riwayat Imam Muslim, dan hadits Anas rodhiyallohu ‘anhu dalam As-Shohihain secara marfu’, Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam berabda :
لا تحاسدوا ولا تباغضوا .......
“Janganlah kalian saling berbuat hasad (dengki), dan jangan pula kalian saling marah (membenci) .. …”
Inilah diantara dalil-dalil, yg menunjukkan haromnya Hasad itu !
Lalu, apa sih sesungguhnya makna HASAD itu ?
Ketahuilah, makna HASAD itu adalah :
“Berangan-angan atau sangat menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain (yakni, sangat ingin agar kenikmatan yang ada pada orang lain yang dia benci, apakah itu berupa harta, kedudukan, jabatan, ilmu dan lain-lain, hilang atau lenyap darinya).”
.
Adapun apabila dia berangan-angan atau sangat menginginkan kalau dia diberi nikmat sama dengan nikmat yang ada pada orang lain, tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain itu, maka hal ini disebut GHIBTHOH.
.
Ghibthoh ini, sebenarnya masuk dalam pengertain hasad, tetapi hasad yang terpuji, bukan yang tercela.
Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam :
لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار
“Tidak ada (yakni tidak boleh, edt.) hasad, kecuali pada dua perkara : Seseorang yang diberi oleh Alloh (ilmu tentang) Al-Qur’an, kemudian dia selalu membacanya di waktu malam dan waktu siang, dan seseorang yang diberi oleh Alloh berupa harta (kekayaan), kemudian dia menginfakkannya, baik di waktu malam ataupun di waktu siang.”
(HR Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim, dari Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhuma)
.
Demikianlah jawaban dan uraian yg bisa disampaikan, semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya.
.
Dan semoga pula Alloh Subhanahu wa Ta’ala selalu memberikan taufiq-Nya kepada kita, untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya, dan istiqomah dalam menjauhi semua hal yang dilarang-Nya, termasuk dlm half ini, menjauhi dari perbuatan Hasad

Hasil gambar untuk jokowi"

Oleh : Nasrudin Joha
(Aktivis Media Sosial)

Saya awali pembahasan dengan definisi. Melalui definisi ini, kita dapat membatasi hal-hal diluar yang diperbincangkan, sekaligus memasukan keseluruhan unsur pokok bahasan yang diperdebatkan. Baru kemudian, kita membahas kenapa rezim Jokowi terkategori rezim yang menganut paham sekuler radikal.

Sekuler adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan negara. Sementara radikal, adalah pemahaman yang mengakar dan ekstrim terhadap suatu keyakinan tertentu. Sekuler radikal didefinisikan sebagai orang, atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan wajibnya agama dipisahkan dari negara dengan pandangan yang sangat ekstrim dan mengakar/radikal.

Jika merujuk definisi sekuler saja, maka rezim pemerintahan di Eropa dan Amerika itu termasuk rezim yang sekuler biasa. Bukan sekuler yang radikal. Karena, di negara tersebut khususnya seperti di Inggris, Belanda, Italia, Amerika, Jepang, Korea tidak ekstrim dalam menerapkan nilai nilai Sekulerisme. Ini termasuk negara sekuler biasa.

Karena meskipun negara ini sekuler, mereka tak bertindak ekstrim dan radikal. Di Amerika, urusan celana cingkrang, urusan niqab, urusan hadits dan ayat Al Quran, itu tidak pernah diintervensi negara. Mereka memandang urusan itu bagian dari urusan domestik privat yang terkategori kebebasan individu yang dijamin dan dihormati.

Sementara rezim ini, tidak cukup puas memisahkan agama dari negara. Tidak cukup puas hanya membatalkan sejumlah produk legislasi daerah yang dicurigai mengandung muatan nilai syariah. Rezim ini sangat ekstrim, begitu radikal, sampai-sampai urusan celana cingkrang dan cadar pun di intervensi. Sampai ustadz ceramah di masjid pun di awasi, diperiksa ayat dan haditsnya apakah mengandung muatan sensitif atau tidak.

Karena itu tidak keliru bahkan sangat tepat jika rezim Jokowi ini disebut sebagai rezim sekuler radikal. Karena rezim ini telah melakukan intervensi terlalu jauh atas urusan agama umat ini.

Saat ustadz atau ulama ceramah, mengisi Khutbah, seharusnya cukup berpatokan pada dalil. Jika dalilnya Sahih, rajih, maka tak perlu lagi melihat apakah dalil yang disampaikan diridloi penguasa atau tidak direstui penguasa.

Rezim Jokowi telah menjatuhkan Marwah ilmu dan ulama dibawah ketiak kekuasaan. Restu penguasa telah menjadi alat ferifikasi terhadap muatan dakwah ulama, ini jelas pemahaman sekuler yang paling radikal.

Seharusnya biarkan saja ulama berkuasa atas masjid, berdakwah sesuai tuntutan Al Quran dan As Sunnah. Kenapa rezim ikut ikutan baper urusan ceramah agama ? Toh kekuasaan rezim meliputi seluruh urusan negara, kenapa mau ikut mengkudeta masjid yang menjadi area suci para ulama ?

Karena itu rezim Jokowi ini memang sekuler dan radikal. Tak mau umat ini mendapat pencerahan dari ulama, untuk mengoreksi penguasa. Padahal, ditengah posisi DPR yang dipastikan sulit menjalankan fungsi kontrol eksekutif saat ini, ulama dan umat memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan.

Apakah tindakan radikal sekuler ini memang bertujuan membungkam nalar kritis rakyat ? Kalau memang demikian, kenapa tak membentuk kekuasaan sendiri tanpa melibatkan rakyat ?

Ingat ! Selama unsur negara itu ada rakyat, maka menjadi hak sekaligus kewajiban rakyat untuk terus mengoreksi kekuasaan. Dan ulama, adalah PELITA bagi umat untuk memimpin aktivitas dakwah mengoreksi kekuasaan yang menyimpang. [].

 Prof Suteki: Indonesia Lima Tahun Ke Depan Lebih Suram
Dengan kepemimpinan dan komposisi kabinet sedemikian rupa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki memprediksikan Indonesia lima tahun ke depan akan lebih suram.
“Maka menurut saya lima tahun ke depan akan lebih suram. Madesu. Madesu itu masa depan suram, jika pendekatan penyelesaian tentang radikalisme itu menggunakan pendekatan keamanan,” ungkapnya dalam Diskusi Tabloid Media Umat: Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan, Kamis (31/10/2019) di Gedung Joang, Jakarta.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan semestinya bukan keamanan tetapi dialog. “Silakan kalau tidak percaya, ditunggu saja lima tahun ke depan, ketika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan, bukan pendekatan dialog, di dalam penegakan hukum kita pasti akan semakin suram,” bebernya di hadapan sekitar 250 peserta yang hadir.
Suteki menyatakan, ketika ini berjalan, maka kegaduhan semakin riuh. Kegaduhan semakin riuh kira-kira investor tertarik enggak untuk masuk? “Berarti apa prediksi saya? Itu pertumbuhan ekonomi kita tidak akan lebih dari 5 atau 5,3 persen. Jadi ya sama saja (dari periode sebelumnya), atau malah kurang,” katanya.
Karena kepemimpinannya sudah jelas, kabinetnya sudah jelas, mungkin program-programnya saja yang belum begitu jelas. “Tetapi yang jelas pengusaha-pengusaha yang saya temui mengeluh lantaran usahanya masih down dan belum mulai bangkit,” ujarnya.
Sementara di kabinet tidak ada program yang dulu sering disebut dengan istilah “Program 100 Hari”.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula pembicara lainnya yakni Abdul Chair Ramadhan (Ketua Umum HRS Center) dan Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI) serta keynote speaker Farid Wadjdi (Pimred Tabloid Media Umat).[]

Sumber : Mediaumat.news

 Jubir HTI: Rezim Jokowi Mengidap Sekulerisme Radikal
Sekularisme itu ada sekularisme yang ramah dan ada sekularisme yang tidak ramah. “Kita kalau ke negara-negara Eropa Barat, itu semua negara sekuler, tapi itu relatif ramah. Nah, (rezim) ini (mengidap) sekularisme radikal, yang tidak ramah, tidak terdidik dan tidak berakal,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto dalam Diskusi Tabloid Media Umat: Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan, Kamis (31/10/2019) di Gedung Joang, Jakarta.
Ia pun menjelaskan lebih lanjut dengan tanya jawab monolog. Tidak ramahnya kepada siapa? Kepada mayoritas penduduk ini. Tidak terdidik? Tidak terdidik untuk memahami apa sebenarnya yang substansi dari seorang Muslim itu. Yang substansi sebagai seorang Muslim itu ketundukkannya kepada Allah SWT. Jadi tidak terdidik dia. Karena itu lucu pernyataan-pernyataannya. Salah satunya pernyataan yang mau melarang cadar.
“Menteri Agama itu mau melarang rok mini, itu masuk di akal, ini kok??? Iya kan!? Sejelek-jeleknya bercadar itu tetap pendapat agama. Tetapi rok mini, sebaik-baiknya rok mini itu bukan pendapat agama. Mustinya Menteri Agama itu berpikirnya ke sana. Jadi ini tidak terdidik. Karena tidak terdidik akhirnya tidak berakal karena tidak menggunakan akal,” tegasnya.
Fobia Islam
Ismail juga menyayangkan di negeri mayoritas Muslim ini bisa terpilih pemimpin seperti itu. “Ini sangat ironis, bagaimana bisa di negeri mayoritas Muslim, persoalan praktek dan paham Islam itu ditempatkan sebagai masalah yang paling besar dan dijadikan prioritas yang paling tinggi?” ujarnya.
Sehingga, memerangi radikalisme (baca: memerangi syariat Islam dan pengembannya) menjadi kata pertama (first words) rezim ini.
Publik tidak mendapati di dalam first words presiden soal korupsi, keadilan, HAM, pemerataan.
“Itu tidak ada, enggak ada itu. Enggak ada. Padahal kita tahu bahwa negeri ini sedang menghadapi persoalan yang luar biasa terkait korupsi, ratusan orang meninggal dalam Pilpres 2019, kerusuhan di Papua, soal ketidakadailan ekonomi, soal ketidakadilan hukum,” ujarnya.
Justru yang muncul di dalam first words adalah radikalisme. “Kalau itu yang muncul maka kita bisa mengatakan bahwa memang rezim ini menempatkan itu sebagai persoalan. Ketidakadilan bukan persoalan. Maraknya korupsi bukan persoalan. Dari sana kita bisa meraba ke mana kita akan dibawa dan bagaimana hal tadi itu mau diselesaikan,” bebernya.
Menurutnya, ini hanya mungkin terjadi jikalau otak para pemimpin negeri ini dan para kroninya mengidap fobia Islam. “Rezim ini adalah rezim (sekuler) yang Islamophobia,” pungkasnya.
Dalam acara yang dihadiri 250 peserta tersebut hadir pula pembicara lainnya yakni Abdul Chair Ramadhan (Ketua Umum HRS Center) dan Prof. Dr. Suteki (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) serta keynote speaker Farid Wadjdi (Pimred Tabloid Media Umat).[]

sumber : Mediaumat.news

Image result for Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Novita Aryani M. Noer (Director of Ideology Battle Forum)

Selama lima tahun memimpin Indonesia, satu-satunya yang selalu dinarasikan Jokowi di periode pertama pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.
.
Jokowi memang “ngebut” membangun infrastruktur komersial dari barat hingga timur Indonesia. Sayang, itu hanya terkait dengan berbagai kepentingan asing dan aseng daripada membangun infrastruktur dasar bagi rakyat.
.
Narasi yang jauh dari memberikan jawaban, namun malah kian mengundang banyak pertanyaan. Ini bukan soal bagaimana pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi bagi bangsa ini, tetapi soal siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan itu? Untuk siapa sesungguhnya pembangunan infrastruktur itu ada? Benarkah untuk rakyat?
.
Bagaimana dampak lingkungan, sosial, dan tanah adat hingga mata pencaharian rakyat yang terus dibabat habis oleh alat-alat berat dalam pengawalan aparat hukum? Di mana kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan yang dijanjikan dari investasi infrastruktur hasil utang dan pencabutan subsidi hak rakyat itu?
.
// Kapitalisme Eksploitatif dan Tidak Manusiawi //
.
Berbagai protes masyarakat dari berbagai kalangan terhadap dampak buruk pembangunan infrastruktur bagi lingkungan, sosial, dan kemanusiaan hanya dianggap angin lalu oleh negara.
.
Stagnasi yang sebenarnya datang dari asumsi bahwa bangsa ini akan mendapat manfaat dari “pertumbuhan ekonomi” yang sering digunakan penguasa untuk menutupi sifat eksploitatif dari kapitalisme yang sebenarnya.
Sebut saja kegiatan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Pekerjaan terowongan (tunnel) 11 yang berlokasi di Gunung Bohong, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat telah membuat kekhawatiran dan keresahan warga setempat. Pasalnya, pekerjaan terowongan tersebut dilakukan dengan cara pengeboman. Padahal, di kesepakatan awal pengerjaan dilakukan dengan cara pengeboran.
Ledakan dalam setiap pengeboman berdampak pada kerusakan ke 120 rumah dengan 500 jiwa yang berada di kaki Gunung Bohong itu. Belum lagi terganggunya aktivitas belajar mengajar siswa yang berdekatan dengan proyek akibat terpapar debu dan kebisingan.
Terakhir telah memakan korban jiwa dan luka-luka pada pekerja proyek akibat pipa BBM Pertamina yang berada pada lokasi proyek bocor dan terbakar Selasa (22/10/2019) lalu. Sejauh ini pihak proyek hanya menyampaikan permintaan maaf.
Hal serupa juga pernah dialami masyarakat petani Majalengka yang harus digusur akibat pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat. Masyarakat petani Sumedang turut kehilangan ruang hidupnya selama ini saat proyek DAM Jatigede mulai dibangun.
Pembangunan infrastruktur selama ini berjalan memang didesain abai kepada aspek lingkungan dan kemanusiaan. Pemerintah terlihat lebih menganakemaskan investasi ketimbang penyelesaian masalah dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan dan hak-hak warga.
Lebih jauh, tidak adanya pemikiran cermat dan baik terkait rencana tata ruang, mengakibatkan tergerusnya lahan pertanian. Diterbitkannya Perpres 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional yang mengharuskan pemangkasan prosedur perizinan untuk sejumlah proyek strategis nasional, telah menjadi alas hukum pengabaian rencana tata ruang daerah.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur ikut berperan menghilangkan lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai area persawahan. Hingga 2018 saja hampir 25% lahan persawahan beralih fungsi (terkonversi) untuk infrastruktur.
Belum lagi banyaknya catatan buruk bagi para investor yang abai dan tidak memiliki komponen bantuan teknis, seperti Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kerangka Kerja Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Aksi Pemukiman Kembali, peta proyek dan inventaris aset, dan metodologi kompensasinya, membuat masyarakat yang terkena dampak menanggung ketidakpastian dan ketakutan akan mata pencaharian mereka serta penggusuran paksa dan diinjak-injak hak-haknya oleh korporasi atas nama proyek pembangunan.
.
// Keserakahan Kapitalisme Global di Balik Pembangunan Infrastruktur //
.
Pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kapitalis Barat dan Timur. Berbagai upaya kapitalisme untuk “menjarah” dunia terus dilakukan, namun terhambat akibat keterbatasan infrastruktur.
.
Dibutuhkan pembangunan infrastruktur global untuk dapat mencapai tujuan itu. Karenanya, kapitalisme global membutuhkan sejumlah besar birokrasi dan infrastruktur pemerintah agar dapat berjalan memenuhi sifat eksploitatifnya.
.
Narasi yang dibangun akan pentingnya infrastruktur baru –dengan mengandalkan peran investasi infrastruktur- adalah sebagai sarana untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, permintaan, dan pekerjaan di ekonomi global, sehingga dapat keluar dari abu krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur dipromosikan sebagai ‘obat mujarab’ untuk itu.
.
Sejak krisis keuangan global, sebuah konsensus telah melahirkan agenda infrastruktur global yang sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa ada kesenjangan infrastruktur yang sangat besar yang harus diisi.
.
Sementara pemerintah menghadapi dilema bagaimana cara membiayai infrastruktur komersial tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya publik yang terbatas, negara juga harus melakukan penghematan dan mematuhi dogma-dogma neoliberal yang telah mereka adopsi.
.
Di sisi lain, pasar modal global telah membuat kekayaan swasta terpusat di tangan segelintir orang, dan pada gilirannya saling berburu peluang investasi dalam aset baru yang menguntungkan seperti Indonesia yang kaya sumber daya. Di sinilah dua kepentingan saling berkolaborasi.
.
Bank Dunia, IMF, dan berbagai aktor lainnya ditunjuk untuk memainkan peran dalam agenda ini. Serangkaian asumsi dibangun bahwa untuk menarik modal dalam jumlah besar untuk waktu yang lama, proyek infrastruktur harus berukuran besar. Infrastruktur harus diubah menjadi kelas aset agar investor dapat melihat infrastruktur sebagai aliran pendapatan murni, sehingga aset keuangan itu akan menghasilkan laba ketika diperdagangkan di pasar keuangan.
.
Keadaan ini sesungguhnya telah terjadi sejak lama. Di masa Orde Lama, pembangunan irigasi dan jalan di Hindia-Belanda utamanya bukan untuk mengairi sawah rakyat, melainkan untuk pengairan perkebunan tebu dan tembakau milik penjajah Belanda.
.
Begitu pun dengan proyek jalan raya. Jalan raya tidak dibangun untuk menembus hutan atau antarpulau sehingga melancarkan mobilitas penduduk dan barang-barang, melainkan untuk melayani transportasi logistik dan hasil produksi kapitalis Belanda.
.
Di masa Orde Baru sendiri, negara bekerja sama dengan lingkar elite berburu rente atas keuntungan pembangunan infrastruktur komersial. Sementara hari ini, mentalitas terjajah pemerintah tidak berubah, bahkan makin dalam akan ketergantungan pada dominasi asing dan aseng untuk membangun (baca: mengobral) negara ini.
.
Saat ini, melalui kedok mendorong investasi, pemerintah masuk ke dalam perangkap kapitalisme timur melalui Kerja Sama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategis Partnership) dengan Cina sejak 2015 silam. Dari sinilah yang mendorong BUMN kedua negara bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur.
.
Kemudian berlanjut dengan kesepakatan proyek mercusuar raksasa One Belt One Road (OBOR), yang kini berganti nama menjadi Belt and Road Initiative (BRI), mengonfigurasi ulang yang menghubungkan Cina dengan seluruh daratan dari Eropa, Afrika ke Asia (dan laut yang menghubungkannya), menjadi pusat produksi dan distribusi, koridor pembangunan, zona ekonomi khusus (KEK), dan interkonektor. Cina telah menjadi kontraktor raksasa global yang membangun jaringan infrastruktur lintas benua.
Nyata, proyek-proyek pembangunan infrastruktur komersial hanyalah untuk melayani akses rantai pasok global para kapitalis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, dan malah menjadi jalan tol bagi ‘dagangan politik’ para elite. Rakyat hanya menjadi korban kapitalisme di atas altar eksploitasi tanpa batas.
.
// Negara Pelayan Korporasi //
.
Kondisi buruk ini adalah akibat rezim mewarisi cara bernegara secara neoliberal dengan menerapkan konsep good governance, yang termaktub dalam sejumlah perundang-undangan dan peraturan.
Di antara yang menonjol adalah fungsi dan wewenang pemerintah dibatasi sebagai regulator (baca: pelayan bagi kepentingan korporasi), pembangunan infrastruktur yang mengacu pada konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), dan anggaran berbasis kinerja. Akibatnya hajat hidup publik berada dalam kendali korporasi.
Kebijakan justru menjadi legitimasi bagi korporasi berjalan sesukanya dan melakukan kejahatan di atas “stempel” pemerintah melalui perundang-undangan, regulasi, dan pemberian izin.
Belum lagi sederet wajah lama di bidang ekonomi yang kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II yang selama ini fokus menggarap pembangunan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi.
Selain itu, dilakukan perubahan nomenklatur yang menjadikan urusan investasi dinaungi oleh Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, yang akan mengoordinasikan hingga tujuh kementerian di bawahnya, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nantinya, Menko berwenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan yang akan menghambat investasi dan komitmen investasi besar.
Jelas, pemerintah telah disandera kepentingan asing. Gerak cepat hanya pada proyek yang menawarkan imbal balik keuntungan bagi investor yang menggelontorkan utang. Berbeda hal dengan program pemantapan jalan nasional yang dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) paruh waktu mendapat rapor kuning.
Mengejar proyek jalan tol, namun kemantapan jalan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diamanatkan UU tidak menjadi prioritas, bahkan diabaikan karena di sana tidak ada kepentingan para kapitalis pemilik modal. Ironisnya, jalan tol yang telah dibangun dijual ke swasta, membuat tarif tol pun terus melompat.
Hal ini tak bergeser dari apa yang diharapkan Infrastructure Summit yang dilahirkan di masa rezim SBY. Bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa pengecualian.
Di sisi lain, infrastruktur menjadi instrumen untuk mengeruk uang rakyat di semua sektor, baik infrastruktur transportasi maupun nontransportasi. Semangat ayat-ayat dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang bersifat strategis telah sirna.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata sesungguhnya bukan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, akan tetapi memberikan kemudahan bagi investor untuk mengambil keuntungan dari keindahan alam negeri ini. Keelokan negeri pun digadaikan.
Padahal, banyak hal yang dipertaruhkan: bahaya pembangunan skala besar pada lingkungan yang kian parah, beralihnya tanah adat ke tangan swasta, termasuk mengabaikan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang telah memberi mandat untuk diurus semua kepentingannya. Apakah mungkin bisa dipenuhi oleh rezim yang nyata kapitalistik seperti ini?
.
// Islam Solusi Komprehensif //
.
Kebijakan ekonomi negara hari ini yang berbasis kapitalisme neoliberallah yang membuat kondisi ini terjadi. Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal.
.
Akibatnya, hak-hak masyarakat tergilas, sementara para kapitalis terus meningkatkan labanya dengan segala cara tanpa melihat dampak buruk bagi lingkungan, kehidupan, dan manusia.
Dalam sistem Islam setiap jenis kepemilikan (al-milkiyah), baik itu kepemilikan individu, umum, dan negara) memiliki tata cara pengaturan dan cara-cara penggunaan atas harta milik masing-masing jenis.
Seorang Khalifah tidak bisa menggunakan begitu saja harta milik umum untuk kepentingan individu (swasta) dan negara. Atau seorang Khalifah –dengan dalih kemaslahatan umat– mengambil alih bangunan atau tanah milik individu rakyat dan menjadikannya milik negara.
Sangat berbahaya jika negara ikut-ikutan ambil bagian dalam merampas begitu saja harta kekayaan milik individu dengan dalih untuk kepentingan nasional atau pembangunan.
Lebih dari itu, bahkan bisa jadi malapetaka jika negara atau individu (swasta) berebut aset atau harta kekayaan yang melimpah ruah tersedia di alam begitu saja. Ini tidak akan dijumpai di dalam negara Khilafah.
.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda,
“Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
.
Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab yang ingin memperluas masjid umat Islam yang sudah sedemikian sesak. Khalifah memberikan tiga opsi bagi Abbas yang rumahnya terkena proyek perluasan masjid tersebut.
Pertama, menjual rumah tersebut dengan harga sesuai dengan yang diinginkan pemilik. Pembeliannya dari dana baitulmal milik umat Islam. Kedua, bangunan dan tanah akan diganti sesuai dengan kota yang dikehendaki yang diambil dari dana baitulmal. Ketiga, mewakafkan rumah tersebut untuk perluasan masjid.
Meski awalnya Abbas menolak, Khalifah Umar tidak mengambilnya secara paksa (gashab) walau diperuntukkan bagi kepentingan umum. Setelah Abbas berubah pikiran, barulah Khalifah Umar membangunkan rumah sebagai ganti untuknya dari biaya baitulmal. (Ibnu Sa’ad, al-Thabaqotu al-Kubra, 4/15).
Hal ini telah menciptakan kehidupan yang sejahtera dan tenteram bagi seluruh umat manusia, berabad lamanya.
loading...
Powered by Blogger.