Oleh Ashaima Va
Tak sulit mencari generasi prestatif di negeri ini. Dari yang unggul dalam science dan teknologi sampai yang berkiprah dalam bidang seni dan hiburan. Sayangnya ternyata di antara mereka tak mudah mencari generasi prestatif yang berkarakter. Berprestasi tapi kokoh kepribadiannya. Kepribadian yang dibangun atas dasar akidah Islam akan menjadikan mereka memiliki ketakwaan dan akhlak.
Generasi unggul atau dalam Islam masyhur dengan sebutan generasi Rabbani tak muncul dari anak-anak yang pandai secara keilmuan dan hanya dibekali nilai-nilai moral semata. Generasi Rabbani hanya bisa terwujud dengan menanamkan akidah yang kuat disertai tuntunan untuk mengikatkan diri dengan aturan Allah. Darinya akan lahir generasi yang menjaga Al-Qur'an dan terjaga akhlaknya. Memiliki visi ke depan dengan ilmu yang dimiliki. Tangguh menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Bukan generasi pintar secara akademik tapi miskin akhlak. Berani melabrak aturan Allah hanya demi kesenangan duniawi. Kelak di masa depan akan terbayang akan jadi pemimpin seperti apa mereka jika diberi amanah jabatan.
Maka tidak bisa tidak, keberadaan pengajaran beradasarkan Islam adalah suatu keharusan. Akidah dan syari'at diajarkan bukan semata hapalan namun harus berupa pemahaman utuh yang akan mengisi pola berpikir dan berpengaruh pada tingkah laku.
Tidaklah berlebihan jika kita menyatakan pelajaran agama tidak bisa diajarkan hanya dua jam pelajaran. Islam sepatutnya harus mewarnai kurikulum setiap mata pelajaran siswa muslim. Maka cukup menyedihkan jika ada pernyataan dari praktisi pendidikan bahwa pelajaran agama tidak perlu diajarkan pada siswa. Klaim bahwa agama hanya memecah belah dan mendikotomi sehingga berujung pada merebaknya intoleransi adalah tidak berdasar. Justru agama akan memberikan pemahaman bahwa mengahargai dan menghormati pemeluk agama lain adalah kewajiban. Dalam Islam sendiri toleransi sudah dijelaskan dengan batasan yang tegas.
Allah berfirman:
لَكُمْ دِيْنُكُمْ و لِيَ دِيْنِ
"Untukmu agamamu dan untukku agamaku" (TQS. Al-Kafiruun 6)
Dengan agama pula segala nilai-nilai kebaikan bisa diajarkan dengan dorongan ruhiyah. Dalam Islam tidak ada lagi dorongan yang mampu membawa seseorang bahkan generasi pada kebangkitan selain dorongan taqwallah. Maka meninggalkan pelajaran agama dalam pendidikan hanya akan membawa negeri ini pada kehidupan sekuler. Agama hanya boleh mengatur masalah individu, sedang dalam kehidupan bermasyarakat aturan agama harus disingkirkan jauh-jauh. Islam ibarat prasmanan, diambil hanya yang disukai dan yang tidak disukai ditinggalkan. Padahal Allah mencela kaum yang hanya mengambil aturan Allah sebagian-sebagian.
Firman Allah SWT.
ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
"Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu), dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan kamu terus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab (taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain) maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." (TQS. Al-Baqarah 85)
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mengandung celaan terhadap orang-orang yahudi yang tidak beriman kepada apa yang terkandung di dalam kitab taurat, tidak pula terhadap penukilannya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah saw, ciri khasnya, tempat diutusnya, saat munculnya, dan tempat hijrahnya serta lain-lain yang diberitakan oleh para nabi sebelum nabi muncul. Inilah yang disembunyikan dengan rapi di antara sesama mereka. Sehubungan dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
"Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia" (TQS. Al Baqarah 85)
Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kaum terdahulu. Perbuatan memilih-milih apa yang ada pada kitabullah sudah Allah kisahkan jauh-jauh hari, maka sepatutnya kita tidak berlaku serupa dengan mereka. Janganlah menunggu balasan Allah berupa kenistaan di dunia. Jangan alergi pada ajaran islam karena hanya islamlah yang terbukti mampu mencetak generasi pemimpin peradaban.
Siapa yang tak kenal Sultan Mehmed II. Pemimpin yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih ini adalah jawaban dari bisyarah Rasulullah dalam hadistnya.
Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. (HR Ahmad bin Hambal Al Musnad)
Dan siapa pula yang tak kenal Thariq bin Ziyad. Dalam sejarah Spanyol, Thariq adalah legenda yang dikenal dengan sebutan Taric el Tuerto. Sang jendral dari dinasti Umayyah tersebut berhasil memimpin penaklukan muslim atas wilayah Al-Andalus pada tahun 711 M.
Muhammad Al-Fatih dan Thariq bin Ziyad adalah fakta historis dari produk pendidikan Islam. Jiwa kepemimpinan yang ditempa sedari kecil hingga di masa muda mereka berhasil menorehkan sejarah kegemilangan Islam yang mengagumkan. Sudah saatnya kita kembali pada Diin Islam yang mulia. Menerapkannya secara kaffah dan mengajarkannya pada anak cucu kita. Agama semestinya direngkuh bukan dibuang jauh-jauh.


Oleh : Zainab Ghazali

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dibandingkan tahun talu, maka jumlah penduduk miskin tahun ini mengalami penurunan sebanyak 530 ribu jiwa. Begitu ucap Kepala BPS, Suhariyanto.
Kepala BPS juga mengatakan bahwa orang yang akan dikategorikan miskin. Jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional sebesar Rp 1,99 juta per rumah tangga.
Alamak, pendapatan sebesar Rp 3 juta saja masih sulit mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Mengingat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, biaya pendidikan selangit, biaya Rumah Sakit juga tak terjangkau bagi yang berobat karena sakit. Malah sudah distandarisasi oleh BPS tentang pendapatan yang termasuk dalam garis kemiskinan.
Sementara peneliti Indef, Aviliani mengatakan bahwa laporan yang disampaikan BPS tidak relevan. Bahkan ia mengatakan, kemiskinan kalau dilihat dari angka bisa menurun, tapi masyarakat miskin dan hampir miskin di lapangan harus dilihat karena turunnya belum signifikan.
Hal senada juga dikatakan oleh pengamat Indef, Rusli Abdullah, meskipun BPS menyatakan telah menurunnya angka kemiskinan, namun masih ada sekitar 69 juta orang yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ialah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 1,5 kali garis kemiskinan. Penduduk rentan miskin ini bisa jatuh miskin apabila terjadi gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi yaitu kenaikan harga.
Menjadi sebuah tanya bagi kita, sebenarnya data yang dikeluarkan BPS tersebut, untuk pencitraan bagi rezim agar dianggap telah bekerja menyejahterakan rakyatnya, atau hanya menghibur rakyat yang hampir sekarat?
Kemudian, Bu Sri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil di atas 5 persen setara jumlah pengangguran menurun hingga mencatat angka paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kemarin 9.4 persen, ujarnya.
Bu Sri menjelaskan hal tersebut disebabkan satu desain kebijakan menjaga harga dan mengurangi belanja sosial sehingga menciptakan pertumbuhan, terutama pada 40 persen rumah tangga miskin.
Tak ketinggalan ia jelaskan, program sang pimpinan bukan program bagi-bagi uang saja, melainkan bagaimana memotong langsung tali generasi berpotensi miskin. Tapi katanya, hasil program itu baru bisa terlihat 10-15 tahun kedepan.
Pertanyaanya, alat apa yang dipakai untuk memotong tali generasi yang berpotensi miskin? Apakah dengan tarik subsidi dari rakyat, subsidi gas, subsidi listrik, subsidi BBM dll. Lalu generasi yang berpotensi miskin takkan ada alias menuju pada kematian. Sungguh tragis!
Bu Sri masih dengan bangga menyatakan bahwa kartu Indonesia Pintar dapat menjadi solusi bagi anak dari keluarga miskin agar bisa bersekolah. Lalu, kartu Indonesia Sehat dapat digunakan bagi keluarga miskin yang lebih sering sakit tidak tertinggal di belakang. Jangan ditanya hasil program tersebut ya, karena Bu Menteri menyampaikan hasilnya tidak instan, tapi 10-15 tahun ke depan baru didapatkan saat anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja.
Oh Kasihan, sungguh kasihan. Rakyat masih terus hidup dalam pusaran janji menghibur diri. Seharusnya bisa hidup bahagia di negeri zamrud khatulistiwa. Karena orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cukup besar harapan rakyat atas kekayaan negerinya. Namun realitanya, kekayaan justru tak pernah dinikmatinya.
Apa yang salah atas semua ini? Kita kah yang malas mencari penghidupan? Atau memang tak ada lahan pekerjaan yang diberikan? Mungkin juga, kekayaan alam memang bukan untuk kita gunakan, karena sudah “diobral” demi kepentingan segelintir orang.
Bandingkan dengan solusi Islam atasi kemiskinan secara terintegrasi. Kemiskinan tak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan pokok secara perorangan. Mencakup sandang, pangan, perumahan ,kesehatan dan pendidikan secara layak.
Orang baru dikatakan kaya atau sejahtera jika memiliki kelebihan harta di atas 50 dirham (2,5 juta). Kelebihan harta 2,5 juta, merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokonya, termasuk nafkah untuk anak dan istrinya serta gaji pembantunya.
Kebijakan dalam negaranya tidak saling bertabrakan atau pejabat pemerintahannya tidak saling menyalahkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw di Madinah. Menyediakan lapangan kerja bagi rakyat serta menjamin kehidupan mereka. Bahkan ahlus-shuffah (para sahabat yang dhuafa) diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.
Bagi para pemuda yang kekurangan uang untuk biaya pernikahan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif pada mereka. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit lengkap dan canggih dengan cuma- cuma untuk rakyat.
Bukan seperti saat ini, ketika sistem kapitalisme diterapkan. Negara berlepas tangan memenuhi kebutuhan rakyat. Rakyat diwajibkan bayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya rakyat sendiri yang menjamin kesehatan mereka, bukan negara. Berbagai jenis kartu dimunculkan guna ‘pencitraan’ tak dibutuhkan dalam Islam. Karena memiliki pemimpin yang amanah mengelolah kekayaan alam.
Sadarlah, kita mengalami kemiskinan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Sudah begitu banyak bukti dihadapan mata atas kerakusan penguasa, bekerjasama dengan para pengusaha. Maka mustahil kemiskinan bisa dientaskan . Bila negeri masih menerapkan sistem yang bobrok ini. Bahkan Oxfam International menyatakan bahwa sistem kapitalis menerapkan “sistem ekonomi yang gagal !”
Segera campakkan sistem kapitalis, ganti dengan Islam sebagai solusi. Karena negara dalam Islam menjalankan fungsinya dengan amanah. Sebagai peri’ayah (pengurus) dan junnah (pelindung). Bukan sebagai pedagang atau hanya sebagai fasilitator ulung.

TK di xinjiang diawasi kamera cctv dan kawat berduri

Bukti-bukti baru muncul bahwa kampanye yang dilakukan China untuk memusnahkan budaya dan tradisi kaum Muslim Turki, terutama Uighur, di wilayah Xinjiang juga menyasar generasi anak-anak dan remaja.
Saat orang tua mereka dibawa ke kamp-kamp konsentrasi – yang secara halus disebut sebagai “pendidikan kejuruan” oleh otoritas Cina – anak-anak mereka digiring ke sekolah-sekolah asrama dan panti-panti asuhan khusus.
Di sekolah-sekolah tersebut, anak-anak itu dapat masuk tetapi tidak dapat keluar dari tempat itu. Upaya komprehensif untuk menciptakan sistem cuci otak dan pemenjaraan yang terpisah untuk anak-anak memperdalam bukti-bukti bahwa China sedang melakukan genosida budaya.
Hingga 1.5 juta orang dewasa di Xinjiang telah dipaksa masuk ke kamp-kamp konsentrasi, di mana China berusaha untuk mendidik mereka kembali sebagai bagian dari mayoritas Han China, dengan menghapus bahasa, tradisi, dan budaya mereka, yang pada dasarnya membunuh identitas mereka.
China pada awalnya menyangkal hal ini sedang dilakukan, tetapi dalam setahun terakhir ini, bukti-bukti tak terbantahkan yang menumpuk menunjukkan bahwa negara komunis itu sedang mencoba menghapus pola pikir seluruh rakyatnya.
Bukti-bukti itu termasuk para saksi mata dan foto-foto satelit yang mengidentifikasi kamp-kamp baru tersebut.
Pada paruh terakhir tahun 2018, bukti-bukti baru mulai muncul bahwa anak-anak Uighur juga diikutsertakan ke dalam mesin cuci otak.
Pada bulan Juli, Financial Times mengidentifikasi panti-panti asuhan baru, dan pada bulan September, Associated Press berbicara dengan 15 Muslim yang menggambarkan bagaimana China memisahkan anak-anak kecil.
Human Rights Watch meminta perhatian atas praktik-praktik tersebut pada bulan Oktober.
Sekarang BBC dan seorang peneliti Jerman telah menerbitkan rincian baru dari operasi yang mengerikan untuk “mendidik kembali” anak-anak itu.
Adrian Zenz dari Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Korntal, Jerman, menulis dalam Journal of Political Risk bahwa China telah membangun sebuah sistem untuk anak-anak terebut yang “mengambil tempat di fasilitas asrama yang sangat aman dan terpusat” dan “didukung oleh berbagai anggaran bernilai miliaran dolar, dengan tenggat waktu yang ketat, dan sistem berbasis data digital yang canggih.”
Dia menambahkan bahwa kampanye yang belum pernah terjadi ini telah memungkinkan pemerintah Xinjiang untuk mengasimilasi dan mengindoktrinasi anak-anak di lingkungan tertutup dengan memisahkan mereka dari orang tua mereka. “China, kata  Zenz, sedang melakukan “kampanye sistematis rekayasa ulang sosial dan genosida budaya di Xinjiang.”
Sementara durasi dan intensitasnya berbeda di setiap tempat, dia menemukan bahwa, “Dalam beberapa kasus, pengaruh orangtua sangat mungkin hampir sepenuhnya dihilangkan.” Zenz melaporkan bahwa di beberapa wilayah mayoritas Uighur di Xinjiang selatan, pendaftaran prasekolah lebih dari empat kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, melebihi tingkat pertumbuhan pendaftaran sekolah nasional rata-rata lebih dari 12 kali.
Mengapa ini terjadi? Karena orang tua, dan dalam beberapa kasus kedua orang tua anak-anak tersebut, telah menghilang ke dalam kamp. Zenz menemukan bahwa pemerintah tingkat bawah telah menyimpan catatan tentang “daftar situasi penahanan yang tepat dari anak-anak dengan satu atau kedua orang tua dalam penahanan atau pekerjaan eksternal, yang dikelompokkan berdasarkan usia, yang ‘membutuhkan perawatan.'” Dia juga mencatat pidato yang disampaikan oleh Partai Komunis China untuk menutupi genosida budaya itu, yang ditutupi dengan kata-kata emosional seperti “peduli,” “cinta” dan “pengasuhan” untuk menggambarkan fasilitas negara untuk mencuci otak anak-anak tersebut.
Berapa lama lagi dunia akan terus tidak peduli atas hal ini?[]
Sumber: www.washingtonpost.com

demokrasi gagal
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan bahwa pasca berakhirnya pemilu 2019 ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi saaat ini memberikan jalan sempit kepada Islam.
“Sudah jelas bahwa sistem demokrasi ini memberikan jalan sempit kepada Islam,” ujarnya saat Diskusi Publik  dengan tema  Masa Depan Umat Pasca Pemilu Kamis (18/72019), di Gedung Joang 45, Jakarta.
Menurutnya, pasca pemilu ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa kemenangan presiden kali ini tidak clear dan banyak permasalahan di dalamnya. Diduga banyak terjadi kecurangan TSM (terstruktur sistematis masif) ditambah brutal. Ini menjadi salah satu bukti,  umat Islam berjuang di era demokrasi modern saat ini sangat susah untuk bisa menang.
Ia menilai seharusnya agenda umat saat ini harus benar-benar berjuang seperti Baginda Rasulullah Saw saat mendakwahkan Islam. Peran ulama dalam hal ini sangat penting.
” Proses ini bisa saja terjadi dengan meminta kepada para ulama dan para habaib untuk bersatu dan bisa mendukung agenda umat dan ini berpotensi untuk mempersatukan umat Islam melalui agenda yang sudah jelas yaitu 212,” ujar Ismail Yusanto.
“Dan umat Islam  berpotensi  bisa menjadi kekuatan dan ini harus kita rawat yaitu pada 212. Dan itu bisa menjadi bekal kita untuk bisa menjadikan Islam sebenarnya atau Islam Kaffah,” jelasnya.
Di acara yang sama  wartawan senior,  Asy’ari Usman mengatakan bahwa pemilu 2019 ini menghasilkan gerbong umat Islam yang dia sebut Islam garis lurus.
Menurut mantan jurnalis BBC London, yang dicari itu pada Islam garis lurus ini adalah yaitu keadilan,  contohnya gerakan 212. Dan Islam garis lurus ini akan bisa menjadi kekuatan yang menjadi gerbong yang pantas dipelihara dan dijadikan warna ke depan.
Sebelumnya, dalam acara yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Tabloid Media Umat Farid Wadjdi hadir pula sebagai pembicara Ustadz Asep Sarifudin mewakili Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan Rakyat dan Kemanusiaan (GERAK KEMANUSIAAN) dan Habib Novel Bamukmin dari Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).[]
Sumber : MediaUmat.news

bayar utang
Soal:
Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
Semoga Allah melimpahkan berkah kepada Anda ya Syaikhuna dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara Anda … Saya punya pertanyaan dalam masalah ini … Sekarang, saya bekerja pada lembaga swasta. Lembaga ini memotong sebagian gaji saya untuk asuransi dan pensiun. Dan saya ingin mengambil sebagian dari jumlah harta yang dipotong dari saya itu, tetapi mereka mengharuskan saya untuk mengambil persentase tertentu dari jumlah yang menjadi hak saya itu… Apakah ini secara syar’iy boleh?
Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada Anda dan semoga Allah memanjangkan usia Anda.
Khalid Abu al-Walid
Jawab:
Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa baakatuhu.
Saya pahami dari pertanyaan Anda bahwa Anda ingin menyegerakan sebagian dari pensiun yang menjadi hak Anda sebelum waktunya yang dipersyaratkan dalam akad/kontrak kerja Anda…
Saya memandang, seolah masalah ini ada pada bab penyegeraan pembayaran utang, yakni jika seseorang memiliki piutang pada orang lain dan waktu jatuh tempo piutang itu dua tahun misalnya, baik apakah diangsur sampai dua tahun atau pembayarannya sekaligus setelah dua tahun itu, lalu kreditur berkata kepada debitur: bayar jumlah itu kepada saya dan saya kurangi sejumlah tertentu untukmu dari utang itu … Ini menyerupai masalah Anda. Anda memiliki hak sejumlah uang pada lembaga tempat kerja Anda yang akan mereka berikan kepada Anda ketika usia Anda 60 tahun misalnya, dan Anda sekarang berusia 40 tahun dan Anda ingin mengambil sebagian dari hak Anda itu sekarang, 20 tahun sebelum waktu seharusnya.
Masalah penyegeraan pembayaran utang dengan kompensasi pengurangan sebagian dari utang itu, artinya menunjukkan bahwa debitur mengambil nilai utang (1.000) setelah satu tahun, dia ambil sekarang (900). Masalah ini diperselisihkan … Kami sebelumnya telah menjawabnya dalam Jawab Soal yang kami keluarkan tertanggal 14 Shafar 1434 H/27 Desember 2012. Dan saya ulangi sebagian yang ada di dalam Jawab Soal itu yang memiliki hubungan dengan perkara ini:
(Adapun pertanyaan Anda maka itu menurut para fukaha seperti yang kami katakan ada di bawah bab dha’ wa ta’ajjalyakni gugurkan sebagian dari utang yang dibayar bertempo dengan kompensasi pembayaran utang atau sebagiannya segera … Masalah ini ada perbedaan pendapat tentangnya:
Diantara mereka ada yang tidak memperbolehkannya dan disandarkan kepada dalil-dalil diantaranya:
  1. Al-Baihaqi telah mengeluarkan di Sunan al-Kubrâ dari al-Miqdad bin al-Aswad, ia berkata: aku berutang kepada seseorang seratus dinar, kemudian keluarlah bagianku di suatu ekspedisi peperangan yang diutus Rasul saw, maka aku katakan kepada orang itu: percepat untukku sembilan puluh dinar dan aku ambil sepuluh dinar. Orang itu berkata: baiklah. Lalu hal itu disebutkan kepada Nabi saw maka beliau bersabda:
«أَكَلْتَ رِباً يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ»
Engkau makan riba ya Miqdad, dan engkau beri makan dia (riba)
(Perlu diketahui imam Ibnu al-Qayim berkata di Ighâtsah al-Lahfân: di dalam sanad hadits al-Baihaqi ini ada (perawi) lemah).
  1. Mereka mengatakan bahwa yang sudah diketahui bahwa riba jahiliyah tidak lain adalah utang yang ditangguhkan dengan tambahan yang disyaratkan. Tambahan itu sebagai kompensasi tambahan tempo. Lalu Allah membatalkannya dan mengharamkannya. Allah berfirman:
﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
Jika kalian bertaubat maka bagi kalian pokok harta kalian (TQS al-Baqarah [2]: 279 )

Mereka menambahkan bahwa pengurangan sebagian dari utang sebagai kompensasi dari pengurangan tempo demikian juga adalah haram disebabkan kompensasi karena tempo, baik berupa tambahan maupun pengurangan.
Yang berpendapat haramnya masalah ini yakni dha’ wa ta’ajjal adalah jumhur fukaha dari hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah. Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan sejumlah tabi’un memakruhkannya.
– Diantara mereka ada yang memperbolehkannya dan disandarkan pada dalil-dalil diantaranya:
  1. Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: ketika Rasulullah saw ingin mengusir Bani Nadhir, mereka berkata: ya Rasulullah, engkau memerintahkan mengusir kami dan kami memiliki piutang yang belum dibayar. Rasul bersabda:
«ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»
Gugurkan sebagian dan segerakan (HR al-Hakim di al-Mustadrak ‘ala ash-Shahîhayn, ia berkata: hadits shahih sanadnya tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya)

(Perlu diketahui ad-Dzahabi berkata di Talkhîsh-nya: az-Zanji dha’if dan Abdul Aziz bukan tsiqah. Ibnu al-Qayim di Ahkâm Ahl adz-Dzimmah berkata: “sanadnya hasan tidak ada di dalamnya kecuali Khalid az-Zanji dan haditsnya tidak turun dari tingkatan hasan.)
  1. Pendapat Abdullah bin Abbas ra.: “melainkan riba itu adalah, akhirkan untukku dan aku tambah” dan bukan “percepat untukku dan aku gugurkan darimu.”
Diriwayatkan bolehnya hal itu dari Ibnu Abbas, an-Nakha’iy, al-Hasan dan Ibnu Sirin dan itu adalah satu riwayat dari imam Ahmad dan satu pandangan menurut Syafi’iyah. Dan itu adalah pilihan syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan muridnya Ibnu al-Qayim. Ibnu ‘Abidin dari fukaha al-Hanifiyah memperbolehkannya seperti di Hasyiyah ‘ala ad-Durr al-Mukhtâr.
Kami tidak suka untuk mengadopsi suatu pendapat dalam masalah ini. Maka pemilik pertanyaan hendaknya mengikuti fukaha yang ia merasa yakin dengan pendapatnya …) selesai.
Sebagaimana yang Anda lihat, kami tidak suka untuk mengadopsi dalam masalah itu, tetapi Anda silahkan mengikuti pendapat mujtahid yang Anda yakin dengan ketepatan pandangannya … Dan dua pendapat itu jelas. Jadi pendapat pertama memandang bahwa penyegeraan penyerahan utang hak Anda dengan pengurangan sebagian darinya adalah tidak boleh, dan itu adalah satu pendapat … Dan pendapat kedua mengatakan bolehnya disegerakan pengambilan utang atau sebagian darinya dengan digugurkan sebagiannya … dan seperti yang baru saya sebutkan, kami tidak suka untuk mengadopsi satu pendapat dari dua pendapat itu.
Dan pada penutup, saya memohon kepada Allah agar melapangkan dada Anda kepada sesuatu yang merupakan kebaikan.

Saudaramu Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

8 Dzul Qa’dah 1440 H
11 Juli 2019 M

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1095851413945262/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr

jokowi pidato visi indonesia
Oleh: Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan & Sekjend LBH PELITA UMAT)
Kutipan cuplikan pidato Joko Widodo  (“Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila! Yang mempermasalahkan Pancasila!”.
Sumber ; https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190715111955-32-412158/diksi-keras-pidato-jokowi-dan-potensi-otoriter-jaga-pancasila
Menanggapi hal tersebut di atas, saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:
Pertama, bahwa wajib ada definisi dan batasan konkret terkait apa saja yang dapat dinilai sebagai “mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila”. Sebagai negara hukum (rechtsstaat) kebijakan dan tindakan Pemerintah harus dibatasi oleh Undang-Undang, apabila tidak maka akan terjerumus ke dalam negara kekuasaan (machstaat) yang berpotensi menjadi diktator. UU yang saya maksud agar membatasi Pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap Pancasila;
Kedua, bahwa saya menyeru Pemerintah untuk tidak melakukan stigmatisasi dan tindakan persekusi terhadap seseorang dan kelompok sebagai ‘anti pancasila, anti kebhinekaan, mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila’, apabila hal ini dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi persekusi di akar rumput rakyat. Apabila itu terjadi, maka saya menilai bahwa negara dikhawatirkan mensponsori kebencian terhadap sesama anak bangsa. Sebagai contoh, banyak ulama, aktivis dan para ustadz mengalami persekusi baik di instansi kerja dan/atau masyarakat, padahal mereka hanya melakukan aktivitas dakwah, menyampaikan ajaran Islam dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan;
Ketiga, bahwa dalam memberikan kepastian hukum, sebaiknya Pemerintah menempuh jalur pengadilan agar orang dan kelompok yang dituduh anti Pancasila dapat melakukan pembelaan atas segala tuduhan. Tindakan ini lebih terhormat sesuai asas hukum ‘due process of law’ ketimbang melakukan stigmatisasi dan persekusi;
Keempat, bahwa saya mengingatkan kepada Pemerintah tentang sejarah raja Louis XIV di Perancis dengan semboyan yang terkenal L’etat c’est moi yang berarti ‘negara adalah saya’.  Maksud saya adalah agar Pemerintah tidak membangun narasi dan slogan yang berpotensi sama, misalnya SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA. Saya tidak bermaksud menuduh, hanya mengingatkan. Pernyataan raja Louis XIV bahwa “negara adalah saya” sesungguhnya terlihat begitu memalukan dan arogan.  Bagaimana mungkin negara yang terdiri atas beraneka ragam rakyat, disempitkan menjadi sebatas dirinya saja? Ini sangatlah tidak masuk akal, dan terkesan arogan diktator. Wallahualam bishawab.[]


Beberapa politisi – terutama para penguasa – mencoba untuk memenangkan hati dan memuaskan dua kepentingan yang berlawanan, atau untuk memenuhi tuntutan rakyatnya dan kepentingan musuh-musuhnya pada saat yang sama. Untuk itu, mereka menggabungkan pernyataan dan ungkapan kontradiktif, yang tidak mungkin diwujudkan. Sikap mereka yang sebenarnya pasti cenderung terhadap salah satu pihak, yaitu pihak musuh. Sementara pernyataan verbal mereka yang tampaknya condong ke pihak lain, yaitu pihak rakyat. Karenanya, kami menemukan mereka membuat pernyataan tentang topik tertentu yang ditujukan kepada rakyat mereka untuk konsumsi domestik, kemudian kami menemukan pernyataan lain tentang topik yang sama, namun berbeda dari pernyataan sebelumnya, di waktu yang lain, hingga menyingkap sikap mereka yang sebenarnya.
Faktanya, bahwa seseorang tidak dapat mengeluarkan dua sikap yang saling bertentangan pada saat yang sama. Jika ia melakukan hal itu, maka ia seperti mengumpulkan Islam dan kekufuran, atau antara kebenaran dan kebatilan, atau antara petunjuk dan kesesatan. Jika ia benar-benar melakukan penggabungan dua sikap yang saling bertentangan, maka itu merupakan penggabungan (kompromi) dan imajinasi, di mana yang satu penyesatan dan penipuan, sedang satunya lagi yang sebenarnya dan yang sesungguhnya.
Presiden Turki, Erdogan adalah contoh yang pas untuk ini, dari kalangan politisi. Empat bulan yang lalu ia menggambarkan keadaan yang begitu menyedihkan menimpa kaum Muslim Uighur di Cina, bahwa kondisi itu sebagai aib besar bagi kemanusiaan, tetapi ia tidak melakukan apa pun untuk membantu dan menolongnya. Kemudian, pada kunjungannya baru-baru ini ke Cina, ia mengubah pernyataannya seratus delapan puluh derajat, di mana ia menggambarkan bahwa mereka sebagai etnis minoritas yang hidup bahagia di wilayah Xinjiang bersamaan dengan pembangunan dan kemakmuran yang menyebar di Cina! Dalam pernyataan pertama, ia menggambarkan etnis Uighur sebagai kaum Muslim yang tertindas di Cina. Sementara dalam pernyataan kedua, ia menggambarkan mereka sebagai etnis minoritas yang hidup bahagia di Xinjiang. Lalu, manakah dari dua pernyataan kontradiktif ini yang akan kita percayai, pertama atau kedua?
Ketika kita melihat dengan cermat dua pernyataan tersebut, maka kita menemukan bahwa yang pertama hanya berbicara dengan konsumsi domestik, karena tidak disertai dengan tindakan. Sedangkan yang kedua disertai dengan bukti praktis yang menegaskan sikap sebenarnya dan sesungguhnya dari tokoh politisi ini, berikut ini bukti-buktinya:
  1. Pernyataannya: “Bahwa memelihara momentum pembangunan terkait hubungan Turki-Cina adalah faktor penting untuk kesejahteraan kedua bangsa dan stabilitas global. Sehingga harus memperkuat kerja sama bilateral strategis yang dibangun pada 2010.”
Dalam pernyataan ini, ada dua indikasi yang menunjukkan sikap Erdogan yang sebenarnya terhadap Cina dan kaum Muslim Uighur, yaitu: momentum pembangunan terkait hubungan antara kedua negara, dan penguatan kerja sama bilateral strategis.
  1. Pernyataannya: “Harus tetap berpegang pada hubungan bilateral dalam kerangka Inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan (OBOR).”
Dalam pernyataannya ini ada indikasi lain dari sikapnya yang mendukung Cina sebagai sikapnya yang melawan kaum Muslim Uighur, yaitu masuknya Turki ke dalam proyek Inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan (OBOR) Cina, di mana dengannya Cina menghasilkan keuntungan besar.
  1. Pernyataannya: “Kami tidak akan mengizinkan “Trading Forex” dalam hubungan bilateral kami.”
Dalam pernyataannya ini ada indikasi yang menunjukkan tidak bolehnya “Trading Forex” antara kedua negara dalam hubungan bilateral. Hal ini berarti kepatuhan yang kuat dari Turki pada hubungan-hubungan tersebut, dan tidak mengabaikannya meski ada masalah yang menimpa kaum Muslim Uighur.
  1. Terakhir, pernyataannya: “Harus memperkuat kepercayaan politik timbal balik antara kedua negara melalui kerja sama keamanan untuk melawan ekstremisme.”
Dalam pernyataan ini ada indikasi sangat kuat tentang keberpihakan Erdogan dalam sikapnya terhadap Cina melawan kaum Muslim Uighur, pengkhianatannya kepada mereka, dan kerja sama keamanannya dengan Cina melawan mereka, di mana mereka itu disebut para ekstremis dari Cina.
Dengan demikian, kami telah menyingkap sikap Erdogan yang sebenarnya terhadap kaum Muslim Uighur yang tertindas, di mana ia mengabaikan keadaan mereka dan berkonspirasi dengan Cina melawannya; dan kami telah mengerti bahwa pernyataan pertamanya yang simpatik kepada etnis Uighur empat bulan lalu hanyalah pernyataan verbal yang ia lontarkan untuk konsumsi domestik agar memuaskan perasaan kaum Muslim, bukan yang lain.
Sikap Erdogan yang sejalan dengan Cina melawan kaum Muslim Uighur adalah memalukan dan mencoreng mukanya. Mengingat sudah terang benerang bahwa Cina menahan satu juta dari mereka di pusat-pusat penahanan besar dengan dalih rehabilitasi kejuruan, mencegah mereka dari mempraktikkan ajaran Islam, mencegah wanita mereka dari mengenakan jilbab, memisahkan anak-anak dari kedua orang tuanya, memaksakan budaya ateisme pada mereka, menyiksa mereka, memata-matai mereka, berusaha melenyapkan identitas Islam mereka, dan menghancurkan tatanan sosial mereka yang khas selama berabad-abad mewarnai hidup mereka.
Sungguh sangat disesalkan bahwa negara-negara kafir seperti Amerika dan Jerman, bersama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, di mana mereka menuntut agar Cina menghentikan praktik-praktik kriminalnya terhadap kaum Muslim Uighur di Cina. Sementara Erdogan dan para pemimpin Muslim secara terbuka condong dan berpihak kepada Cina, serta berkolusi dengan mereka untuk mengaburkan fakta-fakta demi beberapa kepentingan perdagangan dan ekonomi murahan.
Erdogan dan para penguasa Muslim yang menggabungkan kebijakan pernyataan kontradiktif, mereka hanyalah perwakilan bayaran yang tidak mewakili rakyat mereka. Mereka tidak boleh dipercaya oleh kaum Muslim mana pun. Mereka adalah para pembohong munafik. Mereka menipu rakyat mereka, mengadopsi kebijakan penipuan dan kelicikan, serta berusaha menggabungkan dua pernyataan politik kontradiktif untuk membungkam rakyatnya. Namun Allah SWT terus mengawasi mereka, sekandal dan pengkhianatan mereka pasti terbongkar, juga sikap mereka yang begitu memalukan yang begitu loyalnya kepada musuh pasti terungkap, serta sikap mereka yang merendahkan kaum Muslim tidak berdaya pasti terbalaskan.
Untuk itu, kaum Muslim harus mewaspadai mereka. Jangan sampai dibodohi dan diperdaya oleh manisnya beberapa pernyataan palsunya. Dan hendaklah kaum Muslim mengambil sikap tegas dan keras terhadap mereka. Kaum Muslim harus terus melanjutkan perjuangan dan perlawanannya. Kaum Muslim harus terus-menerus berjuang untuk menggoyahkan kekuasaan mereka, dan menggulingkan mereka. Kemudian melenyapkan seluruh tahta mereka, selanjutnya pemerintahan Islam ditegakkan di atas puing-puing reruntuhannya. [Abu Hamzah al-Khutwani]
Sumber: alraiah.net, 10/07/2019.


Padahal Terorisme Amerika-lah Yang Telah Menjadikan Afghanistan Sebagai Laboratorium Para Teroris!
Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan di Fox News Channel, pada hari Senin (1/7), tentang kekhawatirannya terkait penarikan pasukan AS dari Afghanistan, bahwa negara itu akan berubah menjadi laboratorium para teroris. Bahkan di sela-sela wawancaranya itu, Trump menyebut Afghanistan sebagai “Harvard-nya para teroris”.
Trump menambahkan bahwa “sekalipun AS menghapus pasukannya, namun AS akan tetap meninggalkan kehadiran intelijen yang sangat kuat di Afghanistan.” Dia juga mengatakan, di mana para pejabat tinggi militer AS mengatakan kepada dirinya bahwa “akan lebih baik untuk memerangi para teroris di Afghanistan, daripada di dalam negeri mereka sendiri”.
*** *** ***
Saat ini, dunia telah membuktikan dengan pasti bahwa “terorisme dan terorisme terencana” secara naluriah berasal dari DNA Amerika. Sementara mereka yang masih tidak percaya pada fakta yang jelas ini, saya menyeru mereka untuk menyelidiki lagi sejarah Amerika, sebab dari sinilah mereka akan mengerti dengan jelas, bagaimana orang-orang Amerika memusnahkan lebih dari 100 juta orang Indian sebagai warga Amerika asli; juga bagaimana mereka mengubah Hiroshima dan Nagasaki menjadi abu dalam Perang Dunia II dengan menggunakan bom atom, di samping membunuh lebih dari 220.000 orang, serta menyebabkan ratusan ribu penyakit akut.
Selama Perang Dunia II, Angkatan Udara AS meluncurkan 3.900 ton bom tembak di kota Dresden, Jerman, juga bom Napalm dijatuhkan dalam empat serangan dahsyat yang menghancurkan 34 kilometer persegi Dresden dalam waktu kurang dari 15 jam. Erhard Mondra, anggota Komisi Butzan (Asosiasi Mantan Tahanan Politik Republik Demokratik Jerman) menulis, seperti yang dikemukakan oleh Letkol Mattis, mantan perwira pada Staf Umum Angkatan Darat Jerman di provinsi Dresden, bahwa “Ada 35.000 korban yang sudah sepenuhnya diidentifikasi, 50.000 lainnya masih sebagian, sementara yang 168.000 lainnya belum diidentifikasi sama sekali.”
Kita juga tidak bisa melupakan keterlibatan Amerika dalam pembantaian 3 juta orang Vietnam selama periode 1955-1975, yang menjatuhkan 500.000 bom per tahun di Viet Cong, serta membakar hutan, tanah pertanian, dan manusia melalui penggunaan senjata kimia dan bom Napalm. Pada 1950-an, Amerika membunuh ratusan warga sipil Korea. Bahkan selama dua dekade terakhir, lebih dari 2 juta Muslim telah terbunuh di negara-negara Islam. Tahukah Anda bahwa Amerika yang memanipulasi krisis, dan yang merencanakan terorisme hingga sekarang di Amerika Latin untuk membuka jalan bagi intervensi politiknya di negara-negara itu?
Langkah-langkah terorisme yang digunakan oleh Amerika dan NATO telah mengubah Afghanistan menjadi teater terorisme bagi seluruh dunia. Trump pastinya lupa untuk menggunakan pernyataan “Afghanistan, Harvard para teroris Amerika” selama pidatonya, sebab perang Afghanistan sangat membantu memperluas kemampuan para jenderal Amerika sampai batas tertentu dimana beberapa dari mereka telah memperoleh posisi tinggi di Pentagon, CIA , dan kantor pemerintah tingkat tinggi lainnya, setelah mereka ikut terlibat dalam mengobarkan perang dan menumpahkan darah kaum Muslim Afghanistan.
Sama halnya dengan Dajjal yang terus berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, maka Trump salah satu “dajjalisme” yang paling menonjol saat ini, juga melakukannya. Pidatonya yang tidak bertanggung jawab baru-baru ini, yang mengatakan bahwa Afghanistan akan berubah menjadi “laboratorium para teroris” setelah penarikan pasukan AS, adalah penipuan dan pendistorsian. Sebab Afghanistan telah berubah menjadi laboratorium strategi militer dan politik Amerika yang gagal, serta penggunaan senjata yang mematikan, khususnya bom dari para teroris Amerika dan Barat, seperti dalam 18 tahun terakhir, di mana pasukan AS telah memanipulasi kekejaman seperti itu di Afghanistan hingga menewaskan dan melukai lebih dari setengah juta orang, juga menyebabkan kematian ratusan ribu warga Afghanistan yang meninggalkan negara itu dan tenggelam di laut untuk mencari suaka di kamp-kamp Eropa. Selama kehadirannya di Afghanistan, Amerika telah mencoba berbagai jenis senjata ringan dan berat, serta taktik militer pada rakyat Afghanistan yang tak berdaya.
Pidato Trump baru-baru ini di tengah-tengah pembicaraan damai yang sedang berlangsung antara Amerika dan Taliban menyampaikan pesan yang jelas, tetapi sepenuhnya ilusi, bahwa Amerika, dua dekade setelah membantai dan menghancurkan kota-kota dan desa-desa Afghanistan, tangah berusaha sekali lagi untuk mengamankan perannya yang begitu telanjang dan pengaruhnya untuk memperkuat jaringan intelijen dan tentara bayaran di masa depan politik Afghanistan.
Tetapi para penjahat Amerika dan Barat, termasuk di antaranya Trump, pembesarnya para teroris, tengah membuka mata mereka dan menyadari bahwa umat Islam sedang mendekati fajar yang cemerlang. Sungguh, masalah Afghanistan, sama seperti masalah lainnya di negara-negara Muslim yang diduduki, di mana masalah itu tidak bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi dan dialog dengan penjajah, namun solusinya hanya ada jika semua negara Islam kembali bersatu lagi di bawah naungan Khilafah Rasyidah, yang in syaa Allah segera tegak kembali.  “Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?” (TQS Hud [11] : 81). [Saifullah Mustanir – Ketua Kantor Media Hizbut Tahrir Afghanistan]
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 10/07/2019.


Oleh: Taufik Setia Permana – Geopolitical Institute
Belakangan aksi-aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Papua marak. Terlihat dilakukan secara terorganisir, menggunakan senapan laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam. Aksi-aksi penyerangan terorganisir itu selain dilakukan terhadap anggota TNI dan Polri, juga terhadap warga sipil. Sayap politik dan militer dari gerakan kemerdekaan Papua menguat.
Peristiwa terbaru, tiga kelompok separatis bersenjata di Papua mengumumkan bahwa mereka telah membentuk Tentara West Papua (West Papuan Army) di bawah komando ULMWP, sementara para aktivis pendukung kemerdekaan menyatakan sekarang mereka siap “mengambil-alih negara kami”.
Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas merupakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pidana terorisme. Aksi-aksi itu juga jelas menimbulkan suasana teror di masyarakat. Sudah jelas mereka menembaki aparat menggunakan senapan laras panjang dan pendek, bahkan mereka memastikan korban tewas dengan menembaknya dengan senapan laras pendek atau dengan memastikannya menggunakan senjata tajam. Helikopter yang akan mengevakuasi jenazah korban pun juga ditembaki.
Anehnya, sikap seperti itu jauh sekali dari sikap aparat (pemerintah) terhadap orang Islam yang diduga menjadi bagian dari “aksi terorisme”. Baru terduga saja sudah ditangkap, ada yang disiksa, bahkan ditembak mati di tempat tanpa dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Lebih ironis lagi, menyibak kasus-kasus yang dulu- ada yang ditembak usai shalat atau pengajian di Masjid. Padahal di antara mereka tidak melakukan apa-apa. Sementara yang jelas-jelas menembaki aparat dan warga sipil, menyebabkan puluhan orang tewas, menimbulkan suasana teror, tetap saja tidak disebut teroris dan tidak ditindak tegas seperti yang dilakukan terhadap para terduga teroris.
Salah satu alasan masuk akal dibalik sikap pemerintah itu, adalah karena pemerintah takut pada opini internasional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika. Di samping, tindakan terhadap terduga teroris jelas sejalan dan seirama dengan kebijakan barat khususnya AS. Maka semua itu merupakan konfirmasi bahwa pemerintah tidak independen dan tidak mandiri dalam menyikapi dan mengelola keamanan dalam negeri. Juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah selama ini seirama dengan lagu kebijakan barat khususnya AS, jika tidak boleh disebut mengekor atau bahkan disetir.
Salah satu akar persoalan di Papua adalah adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya itu, muncul sentra perlawanan kepada pemerintah. Padahal bumi Papua sangat kaya sumber daya alam. Tambang Freeport, gas Tangguh dan kekayaan alam begitu berlimpah di bumi Papua. Namun nyatanya, pembangunan di Papua begitu tertinggal dan masyarakatnya miskin. Kekayaan alam yang berlimpah di bumi Papua belum menjadi berkah.
Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari Tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timur. Jika penguasa saat ini tidak mengubah kebijakan dan orentasi pembangunannya, niscaya Pemerintah akan menelan buah simalakama demokrasinya. Dalam ruang demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan keinginannya, bahkan di forum-forum internasional, termasuk PBB. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.
Indonesia harus mencermati ‘dalang’ di balik tuntutan referendum ini. Sebab, masyarakat kecil kebanyakan sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum tersebut. Sekelompok elit politiklah yang sebenarnya bermain dengan membangun jejaring baik di pusat kekuasaan maupun jejaring internasional (pihak gereja dan LSM-LSM asing). Namun, sesungguhnya mereka hanyalah ‘alat’. Kepentingan negara-negara besarlah, khususnya Amerika dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua. Sesungguhnya negera-negera penjajah inilah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika ini tidak dicermati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor Timur; lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.
Banyak ‘bukti’ yang menunjukkannya adanya dukungan Australia dalam membantu para pemberontak di Papua, baik secara langsung atau melalui New Guinea, yang juga menyediakan tempat yang aman kepada para pemberontak separatis di samping dukungan finansial dan militer. Kebijakan yang sama telah dilakukan Australia terhadap provinsi-provinsi di Indonesia selama puluhan tahun, seperti dalam kasus Aceh dan Timor Timur. Amerika juga mulai mengungkapkan keprihatinan besarnya atas konflik di Papua ketika tahun 2005 Kongres AS memutuskan untuk menerapkan klausul: berdasarkan apa Papua telah menjadi bagian dari Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Utusan Khusus HAM Sekjen PBB, Hina Jilani, mengunjungi propinsi Aceh dan Papua. Ia membahas ‘pelanggaran HAM’ di dua provinsi itu. Pada bulan Juli 2007 ketua Subkomite Parlemen (Kongres AS) di Asia, Pasifik dan Global, Eni Faleomavaega, mengatakan, “Jika Pemerintah Indonesia tidak mampu menangani dengan baik isu Papua, kami akan memberinya kemerdekaan.”
Semua itu tentu saja menunjukkan betapa Amerika dan Australia begitu bersemangat untuk ‘melepaskan’ Papua dari Indonesia dengan memanfaatkan konflik-konflik yang terjadi di provinsi ini.[]



Oleh Lukman Noerochim – Stafsus Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia (FORKEI)
Pemerintah mengklaim, sebanyak 328 industri manufaktur siap bertransformasi ke era industri 4.0. Hal tersebut ditandai dengan adanya keikutsertaan mereka dalam mengikuti penilaian Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (Indi 4.0). dari hasil self-assesment Indi 4.0, industri di Indonesia cukup siap untuk bertransformasi menuju indsutri 4.0.
Adapun Indi 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation).
Pertinyiinnyi
Apakah Indonesia memiliki kemandirian dalam segala bidang, termasuk di bidang industri? Jika Indonesia ingin menjadi negara industri maju sebab karakternya sebagai negara ideologis, baik dalam konteks politik domestik maupun global.
Sudahkah Indonesia menjadi negara mandiri, tidak bergantung kepada yang lain, dalam menggerakkan roda ekonomi dan industrinya, serta tidak bergantung pada impor, atau menjadi pasar konsumtif bagi industri negara-negara asing, terutama negara penjajah?
Apakah Indonesia hari ini memiliki independensi dalam menjaga keamanannya, mempunyai industri persenjataan dan logistik perang sendiri?
Ingat, setiap negara industri maju mempunyai kebijakan perindustrian yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Karena itu, jika Indonesia ingin menjadi Negara maju maka harus memiliki kedaulatan di SEGALA BIDANG. Tidak disetir korporasi, Amerika Serikat, China , Inggris, Rusia maupun Negara-negara kapitalis lainnya.
Bila Demikian
Jika Indonesia memiliki kedaulatan yang hakiki dituntun oleh konsep al qur’an dan as sunnah, pasti berhasil. Selanjutnya negeri ini harus dilakukan revolusi industri, di mana kebijakan di bidang perindustrian yang selama ini bertumpu pada industri konsumtif, diubah menjadi industri strategis. Sekaligus menjadikan industri strategis ini sebagai basis perindustrian. Untuk mewujudkannya hanya ada satu cara, yaitu membangun industri peralatan atau membangun industri yang memproduksi alat-alat, yang biasanya dikenal dengan industri alat berat. Dari industri inilah kemudian industri-industri lain bisa dikembangkan.
Contoh menarik adalah Uni Soviet. Ketika Lenin diminta untuk mereformasi industri pertanian dengan mendatangkan peralatan dari Barat, dengan tegas dia menyatakan, “Kita tidak akan menggunakannya, sampai kita bisa memproduksi sendiri.” Sejak saat itu, Uni Soviet terus melakukan revolusi industri dan berhasil menjadi negara nomer satu di bidang industri kemiliteran sehingga tampil menjadi adidaya bersama Amerika.
Ini dari aspek politik industri negara. Adapun dari aspek revolusi industrinya, maka ini merupakan perubahan mendasar di bidang industri di dalam negeri dan seluruh level yang dibutuhkan oleh industri peralatan, pertahanan dan keamanan, elektronik, satelit dan lain-lain. Begitu Khilafah berdiri, industri berat ini harus seketika itu juga dibangun, dan tidak boleh santai sebelum benar-benar menguasai hulu, bahkan kalau perlu hingga hilirnya. Semua potensi ekonomi harus diarahkan ke sana guna membangun industri peralatan, dengan tetap melanjutkan industri yang sudah ada, seperti industri konsumtif, meski dengan catatan tidak boleh ada penambahan, sebelum target industri berat ini tercapai. Karena seluruh industri, baik yang dimiliki oleh negara maupun individu, harus tunduk kepada politik industri negara, yaitu industri pertahanan dan keamanan.
Khilafah?
Politik dan revolusi industri di atas tidak mungkin bisa diwujudkan oleh negara Khilafah, kecuali dengan sejumlah langkah, antara lain, negara harus membuka pusat-pusat kajian dan riset, pelatihan dan laboratorium untuk mengajarkan sains industrial enginering, baik teori maupun terapan, seperti industri eksplorasi, penambangan, pengolahan dan kimia. Semuanya ini digunakan untuk menopang industri berat serta industri pertahanan dan keamanan negara.
Perlu dicatat, bahwa industri pertahanan dan keamanan ini sudah dikembangkan pada masa awal Islam. Pada masa Nabi, pedang, tombak, panah, perisai, manjaniq (pelontar batu) dan dababah (sejenis tank yang terbuat dari kulit) adalah alutsista negara pada waktu itu. Alutsista ini sudah digunakan kaum Muslim pada zamannya. Mereka bahkan bisa memproduksinya sendiri, dengan bahan baku yang tersedia.
Pada zaman Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyyah, sudah diciptakan jam sebagai penunjuk waktu. Ketika Charlement, Raja Eropa saat itu, mendapat hadiah darinya, kemudian jam itu berdetak lalu mengeluarkan bunyi, permaisuri Raja saat itu mengira jam tersebut dihuni banyak jin Efrit. Pada zaman Sultan Muhammad al-Fatih, Khilafah Utsmaniyyah, dia membiayai ilmuan penemu alutsista untuk mengembangkan penemuannya, yang semula diajukan kepada Raja Eropa, tetapi tidak direspons. Dia pun berhasil membuat meriam raksasa yang beratnya 700 ton, dengan berat mesiu 12.000 rithl, ditarik oleh 100 kerbau dan dibantu 100 orang yang gagah perkasa. Jauh lontarannya sejauh 1 mil, dengan kedalaman 6 kaki. Suara ledakannya terdengar dari jarak 13 mil. Meriam ini telah digunakan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel, ketika ditaklukkan oleh sang Sultan.
Ini merupakan gambaran nyata tentang bagaimana politik industri negara harus dijalankan. Politik yang didasarkan pada industri pertahanan dan keamanan (as-shinâ’ah al-harbiyyah).[]


Oleh: Fajar Kurniawan – Analis Senior PKAD
Merebaknya demokrasi dianggap sebagian kalangan menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam demokrasi ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta. Jawa Timur tak luput dari problem korupsi tersebut. dalam dua tahun terakhir, tercatat ada 11 orang kepala daerah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagian besar kepala daerah ditangkap dalam operasi tangkap tangan.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2004-2018 Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak kepala daerah tersandung kasus korupsi. Dari data ICW, total 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dan dipidanakan KPK sejak 2004-2018. Paling banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah pada 2018 yakni dengan jumlah 29 kepala daerah. Jawa Timur memimpin dalam hal korupsi dengan total 53 kasus. Kasus korupsi di Jatim merugikan negara hingga Rp125,9 miliar.
Modus
Secara umum modus-modus korupsi diantaranya adalah jual-beli aneka RUU, utak-atik anggaran, pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah, proyek pembangunan, pemilihan pejabat, dsb, ditengarai menjadi lahan basah korupsi para anggota dewan. Bahkan para anggota dewan pun ditengarai sering berperan sebagai “calo” atau dikepung oleh para “calo”.
Calo jual-beli pasal dalam pembahasan RUU yang menyangkut kepentingan dan kewenangan terkait resources­ -sumber daya-. RUU itu dibandrol harganya bukan lagi pasal perpasal, tapi bahkan sampai ayat perayat. Arena permainan uang juga terjadi dalam kegiatan fit and prosper test. Kasus fit and proper test berpeluang menjadi gratifikasi jabatan yang memiliki nilai tinggi. Lahan basah yang juga biasa dimanfaatkan yakni saat pembahasan anggaran untuk proyek kementerian maupun pemerintah daerah.
Ratusan kepala daerah yang korupsi itu berasal dari hampir semua partai politik. DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan demokrasi adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil survei Kemitraan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif.
Why?
Mengapa korupsi menggila di Jatim? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
Sering kali korupsi makin meningkat saat menjelang pilkada dan pemilu. Kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elit parpol diduga adalah bagian dari ancang-ancang pengumpulan dana untuk persiapan pemilu 2019. Parpol merasa bahwa anggaran yang diperoleh dari sumbangan anggotanya yang menjadi pejabat atau anggota legislatif terlalu kecil. Maka korupsi dan kongkalikong dengan pengusaha pun jadi ajang mengeruk dana bagi parpol.
Adapun kolusi pengusaha dan penguasa ini menandakan negara telah jatuh disandera para politisi dan pengusaha demi kepentingan mereka. Korupsi hanyalah satu cara untuk balik modal dan mencari keuntungannya. Jika korupsi nanti tidak lagi tren, maka mengembalikan modal sendiri atau “sumbangan” pemodal akan dilakukan secara “legal”. Untuk itu dibuat berbagai peraturan yang memungkinkannya, misalnya memberikan apa yang disebut insentif, dsb. Bisa juga dilakukan melalui proses legal yang telah diatur, seperti proyek yang dimenangkan para pemodal itu melalui tender yang telah “diatur” yang secara kasat mata terlihat memenuhi semua peraturan. Untuk itu proyek-proyek harus diadakan dan diperbanyak. Itulah mengapa muncul banyak proyek “aneh”. Negara dan sumber dayanya pada akhirnya disandera oleh kolusi politisi/penguasa dengan pengusaha, dan lebih parah lagi ditambah dengan pihak asing.
Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah sistem politik demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industri politik demokrasi. Layaknya industri yang untuk adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah obyek layaknya barang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.[]
loading...
Powered by Blogger.