Hasil gambar untuk freeport

DIVESTASI FREEPORT, NKRI MATI HARGA !
[Catatan Hukum Islamic Lawyers Forum Edisi ke-7]
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Presiden ILF
Penulis sengaja menulis judul tulisan ini tanpa tanda tanya, bahkan dengan tanda seru (!). Berbeda dengan judul tema diskusi ILF edisi ke-7 yang menggunakan tanda '?'. Bukan tanpa sebab, judul catatan hukum ini adalah simpulan dari agenda ILF ke-7, dimana penulis hadir sekaligus menjadi Pemandunya.
Alhamdulillah, pada Ahad (27/01) Nara Sumber yang telah mengkonfirmasi hadir dalam agenda diskusi ILF memenuhi akad. Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi (Ekonom, Pengamat Politik), Dr. Marwan Batubara, M.Sc (Direktur IRESS), Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H. (Akademisi, Dosen Untar), Salamudin Daeng (Pengamat Ekonomi), KH. Umar Ash Shidiq (PP Daarus Tsaqafah) dan Chandra Purna Irawan, S.H. M.H. (Sekjen LBH PELITA UMAT) hadir sebagai pembicara ILF. Kali ini, diskusi ILF mengambil tema 'Divestasi Freeport, NKRI mati harga?'.
Hanya saja Qadarullah, Bang Yusri Usman (Direktur CERI) berhalangan hadir karena kondisi beliau kurang sehat. Pagi sekali sebelum diskusi dimulai, Bang Yusri mengirim pesan via WhatsApp atas adanya udzur tersebut. Semoga beliau segera pulih dan sehat selalu, Amien.
Diskusi diawali dengan pemaparan dari Dr. Ichsanudin Noorsy, yang mempertanyakan dasar penetapan harga 51 % saham Freeport. Jika bisnis pertambangan, maka seharusnya yang dijadikan dasar untuk menaksir harga adalah potensi cadangan deposit tambang yang dimiliki PT. Freeport.
"Jika yang menjadi dasar penetapan harga dari pembelian saham adalah kinerja manajemen dan keuangan PT. FI, itu tidak relevan. Itu itung itungan yang sudah menjadi masa lalu" ungkapnya.
Dr. Noorsy menjelaskan (dengan mengutip data-data yang ditampilkan pada layar), jika pun yang menjadi patokan adalah kinerja perseroan, baik aspek keuangan maupun manajemen, terbukti laporan keuangan PTFI mengalami trend penurunan. Artinya, kerugian PTFI yang berujung tidak dibagikannya Deviden perseroan selama dua tahun hingga tahun 2020, telah mampu dideteksi sejak dini dan dijadikan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pembelian saham termasuk nilai harga saham yang harus dibayar.
Sayangnya Pemerintah tidak transparan mengenai hal ini. Direktur PT. Inalum justru mengklaim biaya beli saham PT. Freeport sebesar USD 3,85 Miliar, dalam 3 Tahun Bisa Balik Modal.
"Dengan demikian, Pay Back Period (waktu pengembalian dana) divestasi 51 persen saham PTFI sebesar USD 3,8 miliar akan kembali dalam waktu 3 tahun. Setelah itu Indonesia akan memperoleh pendapatan utuh sekitar USD 1,4 miliar, yang 10 persennya dibagikan ke Pemerintah Daerah Papua. Masih ditambah lagi pendapatan dari royalti dan pajak," Ungkap Budi Sadikin, Direktur PT. Inalum (23/12).
Lantas bagaimana mungkin dalam hitungan beberapa hari kemudian, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum Budi Gunadi Sadikin kemudian mengatakan PT Freeport Indonesia tidak membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Katanya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini. Apakah ada keadaan 'berupa kesengajaan tidak mengabarkan kondisi keuangan perseroan yang sesungguhnya' sehingga publik baru tahu jika dalam dua tahun kedepan PTFI tidak membagi Deviden ?
Lantas pernyataan dalam tiga tahun akan tutup modal, itu pernyataan apa? Bukankah itu pernyataan hoax ? Lantas kenapa Pemerintah, yang sejak awal begitu bernafsu mengabarkan 'prestasi borong saham freeport' tiba-tiba bungkam setelah keluar pernyataan tidak akan mendapat deviden selama dua tahun ini ? Jika dua tahun tidak mendapat deviden, sementara PT Inalum tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar cicilan dan bunga dari kupon Global Bond sebesar total USD 4 miliar, ini untung atau buntung ?
Apalagi jika nilai borong saham Freepot oleh Inalum ini dibandingkan dengan nilai harga saham Indocopper Invesrana sebesar 9,36% yang dijual kembali ke FCX sebesar US$ 400 juta. Kenapa Pemerintah melalui PT Inalum musti membayar USD 3,85 miliar hanya untuk porsi saham sebesar 51,3 % ? Bukankah ini harga yang terlampau mahal ?
Dr. Noorsy menegaskan, sederhananya jika acuan nilai harga saham yang diborong Pemerintah harganya setara dengan nilai harga saham PT. Indocooper Investama yang memiliki 9,36 % saham yang dijual kembali ke FCX sebesar US$ 400 juta, maka seharusnya Pemerintah dengan merogoh kocek USD 3,85 miliar dapat menguasai saham PTFI sebesar kurang lebih 103 %, dan bukannya hanya 51,3 %. Lantas, siapa yang bertanggungjawab terhadap nilai harga saham yang terlampau mahal ini ?
Karena itu, benarlah pernyataan Dr. Marwan Batubara (Direktur IRESS) yang menyebut divestasi Freeport ini adalah hoax terbesar yang diproduksi Rezim Jokowi. Bagamaimana mungkin dengan modal USD 3,85 miliar Inalum hanya menguasai 51,3 % saham PTFI, sementara 9,36 % saham Indocooper dijual hanya dengan harga USD 400 ? Bahkan, seharusnya pemerintah memaksa Freepot membayar kerugian akibat kerusakan ekosistem lingkungan sebesar Rp. 185 Triliun, bukan malah membeli sahamnya dengan harga super mahal, USD 3,85 miliar.
Belum lagi menurut Salamudin Daeng komposisi saham yang dibeli Pemerintah itu adalah saham Partisipasi Interest (PI) Rio Tinto, bukan saham PTFI. Kabarnya, untuk mengkonversi nilai PI Rio Tinto ini PTFI akan melakukan penerbitan saham (Right Issue). Namun proses dan mekanisme konversi ini belum jelas.
"Karena itu, publik perlu mendapat informasi detail melalui dokumen Sales and Purchase Agreement (SPA) antara PTFI dan PT Inalum, agar publik bisa ikut mengawasi proses divestasi saham Freeport ini" ujarnya menambahkan.
Dr Ahmad Redy, melihat proses divestasi ini terkait hak dan hajat hidup rakyat. Pemerintah tidak boleh secara sepihak tanpa kontrol melakukan proses divestasi tanpa transparansi. Negara tidak boleh keliru mengelola sumber daya alam apalagi mengabaikan konstitusi.
"Menurut konstitusi, khususnya pasal 33 ayat (3) itu menegaskan bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikelola negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" ungkap Dr. Ahmad Redy.
Banyak salah kaprah yang dilakukan Pemerintah, bukannya menegakan hukum Pemerintah justru menerbitkan kebijakan dan peraturan hukum yang melanggar konstitusi. Presiden berpotensi melanggar konstitusi dalam proses divestasi Freport ini.
"PTFI baik melalui KK maupun ketentuan pasal 170 UU No. 4/2009, itu wajib membangun smelter. Tidak boleh ada eksport konsentrat, tapi Pemerintah justru menerbitkan izin eksport konsentrat untuk PTFI. Ini kan Pemerintah sendiri yang melanggar UU ?" Tegasnya.
Berdasarkan ketentuan pasal 170 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU mewajibkan perusahaan pertambangan unjuk membuat smelter untuk memurnikan hasil tambangnya, paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Artinya, seharusnya PTFI pada tahun 2014 wajib memiliki smelter. Nyatanya, hingga hari ini PTFI belum memiliki smelter. Konon, syarat pembangunan smelter ini menjadi satu kesatuan syarat dalam penerbitan IUPK PTFI hingga tahun 2041, menjadi satu paket dalam divestasi.
KH Umar Ash Sidiq lebih menekankan bahwa Freport ini menambang emas dalam jumlah yang banyak, sehingga negara seharusnya yang mengelola tambang emas Papua. Dalam Islam, tambang dengan jumlah deposit melimpah terkategori kepemilikan umum (Milkiyatul Ammah), haram bagi individu, swasta, asing maupun aseng, apalagi Amerika yang statusnya negara Kafir Fi'lan (De Facto) memerangi umat Islam, mengelola tambang emas Papua.
"Hadis Nabi dari Abyad Bin Hamal itu menjadi dalil, bahwa tambang dengan deposit melimpah itu milik umat, negara wajib menjadi pengelolanya mewakili umat. Jika negara kesulitan, negara bisa menyewa individu atau swasta sebagai ajir (pekerja), bukan sebagai pengelola" jelas KH Umar.
Sambil membacakan maqolah dan pendapat Syekh Abdul Qadim Zallum, KH Umar Sidik menegaskan bahwa tambang emas Papua haram diserahkan pengelolaannya kepada Freeport. Haram pula, mengambil utang ribawi untuk melakukan divestasi terhadap 51,3 % saham PTFI.
"Jika Syara' telah mengharamkan, maka argumen apapun termasuk janji keuntungan Deviden melimpah, tidak bisa dijadikan dasar. Haram ya haram, tidak boleh. Dalam Islam, tambang Papua ini wajib dikelola oleh negara, oleh Daulah khilafah" ungkapnya.
Terakhir, Bung Chandra Purna Irawan selaku Sekjen LBH PELITA UMAT, menyoroti potensi tindak pidana korporasi dalam kasus divestasi Freeport. Bung Chandra menduga Pemerintah tidak melakukan comprehensive due diligence yaitu tindakan untuk melakukan investigasi atau audit mendalam atas potensi suatu perusahaan, untuk mengkonfirmasi semua fakta material sehubungan dengan situasi dan kondisi perusahaan.
Termasuk management due diligence, finance due dilegence, legal due dilegence dan deposit due dilegence. Terutama komprehensif terkait deposit due diligence.
"Jika tidak melakukan comprehensive due diligence atau melakukan tetapi tetap dipaksakan membeli saham atas kemungkinan kerugian tersebut, maka direksi PT Inalum (Persero) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)" tegas Chandra.
Chandra juga mendorong agar BPK melakukan audit terhadap proses divestasi saham Freeport, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, KPK juga ikut turun untuk mengusut dugaan adanya Tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tipikor.
Akhirnya pada sesi penutup, semua nara sumber Ijma' (sepakat) bahwa dalam kasus divestasi Freport ini NKRI mati harga. Negara tidak memiliki daya tawar dan kedaulatan untuk melindungi SDA dan mengelola tambang berdasarkan otoritas yang mandiri, tanpa intervensi asing. Apalagi, pasca tidak dibaginya deviden PTFI hingga dua tahun, harga beli saham yang tergolong super mahal, semakin mengkonfirmasi adanya 'bau amis yang menyengat' dalam proses divestasi saham freeport. Bahkan, bau amis skandal divestasi freeport ini disebut jauh lebih amis ketimbang skandal korupsi Bank Century.
Selanjutnya para nara sumber dan audiens sepakat untuk melakukan perlawanan dan Advoksi terkait kasus divestasi Freport ini, baik perlawanan secara hukum, politik, maupun perlawanan publik. Freeport adalah simbol penjajahan Amerika, karena itu kebijakan zalim Pemerintah yang melanggengkan 'penjajahan' gaya baru ini wajib dihentikan.
Seperti biasa, diskusi ILF selalu penulis tutup dengan ungkapan khas Presiden Islamic Lawyers Forum:
"Pemirsa, kita tidak akan pernah rehat dan lelah berdiskusi. Kita akan terus dan terus berdiskusi. Sampai jumpa, di ILF edisi selanjutnya". []

Image result for Kepemimpinan Orang Orang Bodoh

Setidaknya dalam beberapa bulan ke depan, suasana perpolitikan di Tanah Air dipastikan makin dinamis. Bahkan suasananya bisa makin panas. Terutama tentu karena faktor Pilpres pada bulan April 2019 mendatang. 

Saat ini Pilpres menjadi satu-satunya ajang bagi rakyat di negeri ini untuk memilih pemimpin terbaik mereka. Namun sayang, faktanya, dari beberapa kali Pilpres, pemimpin yang terpilih tidak selalu yang terbaik. Bahkan sering lebih buruk daripada para pemimpin sebelumnya. 

Mengapa demikian? Sebab yang paling utama, kapasitas dan kualitas para calon pemimpin tidak diukur, ditakar atau ditimbang dengan al-Quran dan as-Sunnah; tetapi oleh konstitusi dan perundangan yang ada, yang sama sekali tidak merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah. Misal, tak ada satu pun pasal atau ayat dalam konstitusi maupun perundangan (UU Pemilu/Pilpres), misalnya, yang menyatakan bahwa para Capres dan Cawapres wajib bisa membaca al-Quran. Apalagi wajib berkomitmen untuk menerapkan syariah Islam setelah mereka terpilih menjadi pemimpin. Padahal inilah sesungguhnya yang dituntut di dalam Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin (imam/khalifah) dipilih dan dibaiat tidak lain untuk menerapkan al-Quran dan as-Sunnah atau syariah Islam. Hanya dengan menerapkan syariah Islamlah, kepemimpinan tidak akan—sebagaimana yang dikhawatirkan Nabi saw.—menjadi imârah as-sufahâ (kepemimpinan orang-orang dungu/bodoh).
Pemimpin Bodoh/Dungu
Sebagaimana diketahui, Rasulullah saw pernah bersabda:
«أَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتًّا: إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ…»
“Aku mengkhawatirkan atas diri kalian enam perkara yaitu (salah satunya, red.): kepemimpinan orang-orang bodoh/dungu…” (HR Ahmad dan ath-Thabarani).
Dalam hadis di atas, ada enam perkara yang dikhawatirkan Rasul saw terjadi atas umat ini. Salah satunya—dan yang paling pertama disebut oleh beliau—adalah imârah as-sufahâ (kepemimpinan orang-orang dungu/bodoh). Imârah as-sufahâ disebut di urutan pertama karena boleh jadi perkara inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi saw. terjadi atas umat ini.

As-Sufahâ` bentuk jamak dari safîh. Artinya: orang bodoh/dungu, kurang akal dan keahlian, ahlu al-hawa (biasa memperturutkan hawa nafsu), sembrono/gegabah serta buruk tindakan dan penilaiannya. Di dalam Islam, as-sufahâ` ini tidak boleh diberi kepercayan untuk mengelola sendiri hartanya (QS an-Nisa [4]: 5). Islam memerintahkan agar diangkat seorang washi yang mengurusi harta milik as-sufahâ` ini. As-Sufahâ` juga di-hijr (dilarang untuk melakukan transaksi apapun). Jika mengelola harta sendiri dan bertransaksi apapun dilarang, lalu bagaimana as-sufahâ` bisa dipercaya untuk mengelola harta orang lain, apalagi harta publik? Bagaimana mungkin pula mereka bisa dipercaya untuk mengurusi nasib orang banyak? Jika itu terjadi, pasti kerusakan dan kehancuranlah hasilnya.
Dalam hadis lain, Rasul saw menggambarkan dengan sangat gamblang apa yang dimaksud imârah as-sufahâ`. Beliau bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah:
«أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ. قَالَ: َمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ :أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِى وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى…»
“Semoga Allah melindungi kamu dari imârah as-sufahâ`.” Kaab bertanya, “Apa itu imârah as-sufahâ`, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka adalah para pemimpin sesudahku, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku…” (HR Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi).
Karena itu kepemimpinan penguasa manapun—baik yang IQ-nya rendah maupun yang IQ-nya tinggi—yang tidak merujuk pada petunjuk dan Sunnah Nabi saw. terkategori sebagai imârah as-sufahâ` (pemimpin bodoh/dungu). Tegasnya, pemimpin yang meninggalkan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah, seraya menjalankan sistem dan perundangan yang bukan syariah Islam, pada dasarnya itulah imârah as-sufahâ`.

Lalu bagaimana cara menyikapi imâratu as-sufahâ` itu? Rasulullah saw melanjutkan sabdanya dalam hadits di atas:
«فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلاَ يَرِدُوا عَلَىَّ حَوْضِى وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَىَّ حَوْضِى...»
Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka maka dia bukan golonganku, aku bukan pun bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku (di surga). Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka maka dia termasuk golonganku, aku pun termasuk golongannya dan dia akan masuk ke telagaku (di surga)...” (HR Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi).
Dalam hadits di atas, Rasulullah saw mengajari kita agar tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka. Membenarkan jelas tingkatannya di bawah menaati. Jika membenarkan kebohongan mereka saja dilarang, apalagi menaati dan membanntu kezaliman mereka; apalagi memberikan justifikasi, pembenaran atau stempel atas kezaliman mereka.
Sabda Rasul saw, “maka dia bukan golonganku, aku pun bukan bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku (di surga)” adalah ancaman amat keras terhadap siapapun yang membenarkan kebohongan dan mendukung kezaliman imârah as-sufahâ`. Bayangkan, saat semua manusia sangat mengharapkan diakui sebagai golongan Rasul saw, justru beliau berlepas diri dan menolak mereka.
Pemimpin Pembohong dan Zalim
Pertanyaannya: Siapa yang dimaksud pemimpin pembohong yang haram untuk dibenarkan? Siapa pula pemimpin zalim yang tidak boleh didukung?
Pertama: Pemimpin pembohong. Pemimpin pembohong pada dasarnya adalah pemimpin yang suka menipu dan mengkhianati rakyat. Terkait ini Rasulullah saw bersabda:
«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»
“Tidaklah seorang hamba—yang Allah jadikan pemimpin untuk mengurus rakyat—mati pada hari dia menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Kata ghâsysy[in] maknanya khâ`in (khianat) atau khâdi (penipu). Artinya, membohongi/mengelabuhi rakyat atau mengkhianati amanah untuk mengurus urusan rakyat.
Hadis ini, menurut Ibn Bathal di dalam Syarh Ibn Bathal, merupakan penjelasan dan ancaman keras terhadap para pemimpin keji (aimmah al-jûr). Karena itu siapa saja yang menelantarkan orang-orang yang telah Allah SWT percaya untuk mengurus rakyat, atau dia mengkhianati rakyat atau menzalimi mereka, maka dia akan dituntut atas kezaliman-kezalimannya terhadap hamba-hamba-Nya pada Hari Kiamat kelak.
Qadhi Iyadh berkata, seperti dikutip oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim li an-Nawawi, “Maknanya jelas, ini adalah peringatan untuk tidak membohongi/menipu (mengkhianati) kaum Muslim.”
Kedua: Pemimpin zalim. Pemimpin zalim yang tidak boleh didukung adalah yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah SWT, yakni yang enggan berhukum dengan al-Quran, sebagaimana firman-Nya:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah SWT turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman (TQS al-Maidah [5]: 55).
Pemimpin Sesat
Selain memperingatkan kita agar tidak membenarkan pemimpin pembohong dan membantu pemimpin zalim, Rasulullah saw pun mengkhawatirkan kita jika sampai dipimpin oleh para pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Beliau bersabda:
«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ»
“Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah para pemimpin yang sesat/menyesatkan.” (HR Ahmad dan ad-Darimi).
Menurut al-Munawi di dalam At-Taysîr bi Syarh Jâmi ash-Shaghîr, para pemimpin sesat/menyesatkan (al-aimmah al-mudhillûn) dalam hadis di atas adalah para pemimpin yang melenceng dan menyimpang dari kebenaran. Kebenaran tentu saja apa saja yang datang dari Allah SWT atau yang tertuang dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Dengan demikian, pemimpin mana pun yang menyimpang dari al-Quran dan as-Sunnah terkategori al-aimmah al-mudhillûn.
Dalam konteks ini, Ziyad bin Hudair menuturkan: Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata kepadaku, “Apakah engkau tahu apa yang menghancurkan Islam?” Aku jawab, “Tidak.” Umar ra berkata:
يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ اْلأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ.
“Yang menghancurkan Islam adalah ulama yang tergelincir (dalam kesalahan), kaum munafik yang biasa berdebat dan para pemimpin sesat yang memerintah.”
Semoga kita dijauhkan dari para pemimpin yang dicela sekaligus dikhawatirkan oleh Rasulullah saw memimpin umat beliau.
Agar hal demikian tidak terjadi maka marilah kita pilih pemimpin terbaik menurut kriteria Allah SWT dan Rasul-Nya. Tidak lain adalah pemimpin yang mau, mampu dan berani menerapkan syariah-Nya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. []
Hikmah:
Rasulullah saw bersabda:
«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».
“Sebaik-baik imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sebaliknya seburuk-buruk imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian laknat mereka dan mereka melaknat kalian”. (HR Muslim).

Sumber : Buletin Dakwah Kaffah No. 075
[19 Jumadil Awwal 1440 H | 25 Januari 2019]


Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pembohong besar. Alasannya, karena Jokowi dianggap mengingkari janji yang disampaikan pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014-2019 lalu.
“Janji kampanye kalau dilaksanakan dan tidak tercapai itu bukan kebohongan, tetapi kalau tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan hal yang sebaliknya itu kebohongan,” ujar Said saat menghadiri diskusi Jejak-jejak Kebohongan Jokowi di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Selasa (22/1).
Said mengungkapkan Jokowi pernah menyatakan tidak akan impor pada saat kampanye dulu. Kemudian, Jokowi juga berjanji tidak akan menambah utang. Dalam perjalanannya, Indonesia masih mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Tercatat, impor sepanjang tahun lalu mencapai US$188,63 miliar.
Tak hanya itu, nominal utang juga terus menumpuk. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, utang pemerintah bertambah Rp1.814,66 triliun menjadi Rp4.416,37 triliun sampai akhir September 2018.
“Soal tidak akan utang dan impor pangan adalah bohong besar,” ujarnya.
Tak ayal, Said mengaku heran saat melihat pendukung Jokowi tetap memberi dukungan meski pemimpinnya melakukan hal yang bertolak belakang dari janji yang pernah diucapkan.
“Hanya orang tidak waras yang bertepuk tangan soal dua kejadian yang berbeda,” ujarnya.
Di sisi lain, Said menyebut Jokowi melakukan pencitraan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya melalui program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dibebankan kepada PT Pertamina (Persero).
Dalam program ini, badan usaha harus ke daerah terpencil dan menjual minyak Solar dan Premium dengan harga eceran yang sama dengan yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Padahal, lanjut Said, program tersebut seharusnya menggunakan anggaran negara. Kalaupun menggunakan anggaran Pertamina, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengganti sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang BUMN. []
Sumber: cnnindonesia.com


Perkembangan Mutakhir di Medan Suriah: Dari Deklarasi Erdogan Atas Rencananya Untuk Menyerang Sebelah timur sungai Eufrat Sampai Deklarasi Trump Menarik Pasukannya dari Suriah!

Soal:
Berturut-turut ada pernyataan dari Erdogan seputar serangan sebelah timur sungai Eufrat kemudian serangan ditunda kemudian kembali ada pernyataan akan serangan.. Kemudian Erdogan bergegas ke Russia untuk berkoordinasi dalam berbagai operasi setelah Kurdi di Munich meminta perlindungan dari rezim Suriah… Semua itu disertai dengan pengumuman Trump akan menarik pasukan Amerika dari sebelah timur sungai Eufrat… Kemudian pembicaraan tentang mengisi kekosongan dan begitulah… Pertanyaannya: apa yang ada di balik maju mundurnya Erdogan dalam masalah serangan sebelah timur sungai Eufrat? Apakah operasi dan pernyataan dari Erdogan ini terjadi melalui koordinasi dengan Amerika atau tanpa koordinasi yang berarti ada perbedaan dalam kebijakan antara Trump dan Erdogan? Kemudian apa yang mendorong penarikan pasukan Amerika dari Suriah? Mohon maaf atas panjangnya pertanyaan, dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada Anda.

Jawab:
Dengan mendetili berbagai peristiwa sejak Erdogan mengumumkan rencananya untuk menyerang Sebelah timur sungai Eufrat sampai Trump mengumumkan penarikan pasukan dari Suriah hingga hari ini…. menjadi jelas hal berikut:
Pertama: politik Erdogan adalah sesuai dengan politik Amerika tidak melampauinya sedikit pun. Bahkan seperti yang dikatakan, mencontoh selangkah demi selangkah. Penjelasannya sebagai berikut:
1- Utusan Amerika untuk Suriah James Jeffrey datang ke Ankara dan bertemu dengan para pejabat Turki pada 7/12/2018 dan merumuskan rencana transisi Amerika di Suriah khususnya di Manbij dan Idlib. Jeffrey menegaskan bahwa kerjasama seputar Manbij menjadi model untuk mewujudkan perdamaian di Suriah. Di mana “tidak mungkin mengadakan solusi final di sana tanpa kerjasama erat antara Amerika Serikat dan Turki”. Tentang seputar kerjasama dengan kelompok bersenjata Kurdi, Jeffrey mengatakan, “selalu kami tekankan bahwa operasi bersama kami dengan pasukan Suriah Demokratis menentang ISIS bersifat temporer dan taktis” (RT online, 8/12/2018).  Empat hari setelah kunjungan itu Erdogan mengumumkan rencana barunya menyerang sebelah timur sungai Eufrat “dalam pidato yang disiarkan oleh televisi, presiden Turki mengatakan “kami akan segera meluncurkan operasi militer dalam hitungan hari untuk mengosongkan sebelah timur sungai Eufrat dari teroris separatis”, ia menunjuk pada daerah-daerah yang dikontrol oleh “wihdâtu himâyati asy-sya’bi –Unit Perlindungan Rakyat-“ (BBC, 12/12/2018).
2- Beberapa jam setelah pengumuman Turki atas operasi militer yang baru di sebelah timur sungai Eufrat, keluar pernyataan Amerika yang menentang hal itu. Dan markasnya adalah Pentagon. Sean Robertson, juru bicara Pentagon mengatakan dalam keterangannya bahwa “pelaksanaan operasi militer secara sepihak di timur laut Suriah khususnya dalam kondisi adanya kemungkinan adanya individu-individu dari pasukan Amerika di sana atau dekat kawasan itu menjadi perhatian serius”.  Dia menambahkan, “aksi apapun dari jenis ini tidak bisa diterima bagi kami”. (al-Khaleej al-Jadid, 13/12/2018). Dengan penentangan ini yang markasnya di Pentagon dan anggota-anggota menonjol partai Republik di Kongres Amerika, Turki jadi mendapati dirinya ada di antara dua pandangan yang berbeda yang keluar dari Washington. Oleh karena itu rencana Turki dibekukan menunggu pandangan final di Washington! Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 17/12 mengatakan, “negaranya boleh jadi melancarkan serangan operasi militer baru di Suriah pada waktu kapan saja …“. Erdogan mengatakan dalam pidato yang dia sampaikan di provinsi Qawniyah di tengah negeri, “kami umumkan secara resmi bahwa kami akan memulai operasi militer di sebelah timur sungai Eufrat”. Dia menambahkan, “kami mendiskusikan dengan tuan Trump dan responnya positif” (Reuters, 17/12/2018).
3- Presiden Amerika Trump secara tiba-tiba pada Rabu 19/12/2018 mengumumkan penarikan pasukan Amerika dari Suriah dan bahwa hal itu berdasarkan telah tercapainya misi, yaitu mengalahkan “ISIS”. Trump mengatakan, “setelah kemenangan-kemenangan historis melawan ISIS telah tiba waktunya untuk memulangkan para pemuda kita yang gagah berani ke tanah air” … (Sputnik Russia, 20/12/2018). Dengan penarikan ini tampak seolah-olah Amerika melepaskan medan sebelah timur sungai Eufrat kepada Turki. Dan sekejap kemudian tiba waktunya untuk rencana Erdogan. Menurut sumber yang sama “pasukan Turki mengirimkan dukungan baru kepada unitnya di dekat perbatasan dengan Suriah, sebelah selatan Turki”.
4- Dengan pengumuman presiden Trump atas penarikan pasukan dari Suriah, ributlah protes di antara para politisi Amerika di Washington. Anggota-anggota senior di Partai Republik menentangnya. Dampaknya sampai dalam bentuk yang mengejutkan sampai pada pengunduran diri menteri pertahanan Amerika. “Menteri pertahanan Amerika James Mattis mengundurkan diri dari jabatannya… Mattis dalam surat pengunduran dirinya mengisyaratkan dengan kuat adanya perbedaan pendapat dalam kebijakan dengan presiden Trump” (BBC, 21/12/2018). Meski terjadi persoalan itu di Washington, presiden Turki dalam pidatonya di Istanbul mengatakan, “kami memutuskan pada minggu-minggu lalu untuk meluncurkan serangan militer sebelah timur sungai Eufrat… Kami berbicara melalui telepon dengan presiden Trump dan terjadi kontak antara para diplomat dan pejabat keamanan dan Amerika Serikat mengeluarkan keterangan-keterangan. Ini mendorong kami untuk menunggu beberapa waktu. Erdogan menambahkan, “kami menunda operasi militer melawan “kombatan Kurdi” di sebelah timur sungai Eufrat sampai kami melihat di lapangan hasil keputusan Amerika menarik pasukan dari Suriah” (Reuters, 22/12/2018).
Dengan ini menjadi jelas bahwa operasi militer Turki di sebelah timur sungai Eufrat hanya setelah dua hari kembali lagi ke tahap menunggu. Sebab operasi militer itu beredar bersama pemberian dari Washington, yang mendorong atau menekannya. Dan bahwa pernyataan serangan dan penundaannya mengharuskan untuk mempertimbangkan Amerika sejak kunjungan Jeffrey dan kunjungan-kunjungan lanjutannya. Artinya, Turki tidak memiliki kebijakan di Suriah yang independen dari apa yang diberikan oleh Washington dengan apa yang hampir-hampir turun dari negara satelit jadi mendekati antek. Rezim Turki sebelumnya memperhatikan kepentingan-kepentingan Amerika lebih besar daripada perhatian rezim Turki terhadap kepentingan Turki  dalam banyak kesempatan seperti dalam dua operasi “Perisai Eufrat” dan “Cabang Zaitun –Ghushnu az-Zaytûn-“! Turki terikat dengan garis merah Amerika seperti pada waktu di Manbij ketika mendekati operasi “Perisai Eufrat (Dar’u al-Furât)” maka Turki berhenti jauh darinya!
Kedua: adapun tentang pendorong keputusan penarikan pasukan yang diambil oleh Trump maka mungkin dipahami dari pemaparan perkara-perkara berikut:
1- Setelah kekecewaan akibat intervensi Amerika di Afghanistan dan Irak, mendorong presiden Amerika Obama pada waktu yang lalu mengambil bentuk baru intervensi yang menjauhkan atau meminimalkan partisipasi pasukan Amerika di dalamnya, dan bersandar dengan kuat kepada sekutu untuk menyuplai mereka dengan pasukan dalam peperangan. Sejak awal konflik Suriah, Amerika memobilisasi para pengikutnya di kawasan seperti Turki, Iran dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, dan juga Uni Eropa untuk memainkan peran efektif dalam menggagalkan revolusi menentang Assad. Ketika ini tidak cukup, Amerika Serikat secara terbuka merujuk bantuan Rusia untuk mengadakan solusi diplomatik melalui perjanjian Jenewa… Meski demikian, Amerika belum bisa mengosongkan medan Suriah secara militer.
Ketika Trump naik jabatan, dia memfokuskan pada masalah tersebut. Keluarlah keputusan penarikan pada 19/12/2018.  Trump membela keputusannya. Dia menulis kultweet pada 20/12/2018 di akun Twitternya: “bahwa dia memenuhi janji yang dia pastikan dalam kampanye pemilu pada tahun 2016 dengan keluar dari Suriah. Dan bahwa Amerika Serikat melakukan pekerjaan negara-negara lain di antaranya Rusia dan Iran tanpa kompensasi yang signifikan. Akhirnya telah tiba waktunya agar pihak lain yang berperang… Rusia, Iran dan lainnya, mereka adalah musuh lokal negara Islam. Kami melakukan pekerjaan mereka. Tiba waktunya untuk kembali ke tanah air dan merekonstruksi”. (Trump mengatakan dalam Tweetnya di akun resminya di Twitter: “kami merencanakan untuk bertahan di Suriah selama tiga bulan. Hal itu tujuh tahun lalu. Kami belum pergi”. Dia melanjutkan, “ketika saya menjabat presiden, ISIS makin liar. Sekarang ISIS telah dikalahkan secara telak. Tiba peran bagi negara-negara lain semisal Turki untuk menghancurkan sisanya dengan mudah. Kami kembali ke tanah air” (Russia today, 22/12/2018).
Pada waktu yang sama, Trump berterima kasih kepada Rusia, Iran dan rezim Suriah serta Erdogan ketika mereka telah memberikan pelayanan besar untuk Amerika dalam perjanjian Sochi seputar Idlib pada 17/9/2018. Trump menyebutkan bahwa dialah yang ingin menggelar perjanjian ini dan mereka memenuhi permintaannya… Trump paham bahwa Rusia, Iran dan partai serta komplotannya di Lebanon, Turki, Saudi dan berbagai organisasi pengikutnya dan selain mereka, mereka semua siap untuk berperang untuk tujuan yang sama dengan tujuan Amerika berperang untuk menghalangi jatuhnya rezim Suriah dan menghalangi kembalinya Islam.  Mereka berjanji untuk hal itu secara rahasia dan terbuka dalam perjanjian Jenewa, Astana, Sochi, di PBB dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan berkaitan dengan Suriah khususnya Resolusi 2254 yang diajukan oleh Amerika ke Dewan dan mendapatkan persetujuan secara aklamasi dan semua pihak itu dan lainnya menuntut agar diterapkan. Kami telah menyebutkan dalam Jawab Soal tanggal 29/7/2018 bahwa di antara rencana Amerika: “bersandar kepada kekuatan regional “untuk menjaga perdamaian”. Pasukan Mesir, Saudi dan Turki dikedepankan untuk tujuan ini. Pendapat ini bukan hal baru… Persepsi Amerika untuk solusi di Suriah dan keputusan mendatangkan pasukan dari luar ini belum berakhir… Pemerintahan Donald Trump merencanakan untuk menempatkan pasukan Arab menggantikan pasukan Amerika di Suriah untuk menjaga kestabilan di timur laut Suriah setelah kekalahan ISIS…”. Trump telah mengumumkan hal itu secara langsung dalam pernyataan-pernyataan terakhirnya.
2- Trump berpikir dengan pola pikir pedagang yang didominasi oleh pemikiran untung rugi. Dia ingin menyelamatkan biaya tentara Amerika di APBN Amerika. Padahal Saudi dan UEA telah membayar sebagian besar biaya pasukan Kurdi dan mempersenjatai mereka, juga berkontribusi dalam biaya koalisi internasional: “Kerajaan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab pada waktu belakangan telah menjadi salah satu soft power paling penting yang bermain di dalam Suriah, berdasarkan latar belakang laporan media yang menyebutkan dukungan Riyadh untuk Kurdi Suriah di perbatasan Turki…” (Al-Arabiya-Egypt, 4/12/2018). Demikian juga Saudi pada 14/12/2018 mengumumkan pembayaran beban biaya koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Heather Nauert mengatakan, “Saudi berkontribusi USD 100 juta pada saat yang sama Emirat berjanji memberikan USD 50 juta dalam pendanaan baru” (al-Khaleej online, 17/12/2018). Meski demikian, Trump ingin semua biaya pasukannya dan biaya transportasi dan persenjataan mereka juga ditutupi sebab hal tu dia nilai sebagai kerugian dalam tradisinya sebagai pedagang. Karenanya Trump ingin pihak lain melakukan peran ini. Dan ini tampak jelas tidak tersembunyi dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters pada 20/12/2018 pasca keputusannya menarik pasukan AS dari Suriah. “Trump menambahkan, “apakah Amerika Serikat ingin menjadi polisi Timur Tengah dan tidak mendapat apa-apa kecuali hilangnya nyawa yang mahal dan pembelanjaan triliunan dollar untuk melindungi pihak lain yang mereka tidak mampu, dalam sebagian besar kondisi, melakukan apa yang kami lakukan? Apakah kami ingin terus di sana selamanya? Akhirnya telah tiba waktunya agar pihak lain yang berperang”. Dari semua itu jelas bahwa Amerika ingin agar pihak lain yang melakukan perangnya sehingga darah mereka mengalir dan bukannya darah-darah Amerika serta kantong-kantong mereka bolong dan bukan kantong Amerika!
3- Trump ingin menyibukkan berbagai pihak dengan solusi politik seperti yang diinginkan oleh Amerika, bukan dengan aksi militer, minimal dalam situasi sekarang. Amerika membuat yang demikian dengan menghentikan mobilisasi Rusia dan rezim ke arah Idlib. Sebab Amerika ingin menjamin solusi politik berjalan sesuai rencananya sebelum segala hal lainnya. Kami telah mengisyaratkan hal itu dalam Jawab Soal yang kami keluarkan pada 22/9/2018: (Rusia akhirnya paham politik Amerika ini … Oleh karena itu Rusia tidak menyempurnakan serangannya yang telah didesain untuk mengakhiri krisis di Idlib menurut cara Rusia dikarenakan Turki dengan dorongan Amerika menolak dan Iran ikut bergabung menolak… Begitulah, pertemuan Iran pada 7/9/2018 gagal dalam menyetujui rencana Rusia untuk menyerang Idlib dan mengakhiri krisis menurut cara Rusia. Hanya beberapa hari saja setelah itu diselenggarakan pertemuan Erdogan Putin dan serangan pun digantikan dengan pembangunan kawasan demiliterisasi! Hal itu atas restu Amerika. Kantor berita Novosti mengutip pada 18/9/2018 dari seorang pejabat di kementerian luar negeri Amerika yang mengatakan kepada Novosti, “ kami menyambut dan mendorong Rusia dan Turki untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk menghalangi serangan militer dari pemerintahan Asad dan sekutunya terhadap provinsi Idlib”. … … Begitulah, Rusia menghentikan pembomannya terhadap Idlib dan kapal perangnya yang bermanuver di laut Mediterania kembali lagi. Rusia terus meminta kepada Amerika secara langsung atau melalui Turki untuk menuntaskan masalah Idlib secara militer sebelum solusi politis… Tetapi Amerika ingin solusi politis sebelum penuntasan secara militer di Idlib untuk digunakan sebagai lembaran tekanan untuk memeras Rusia seputar masalah pangkalan militernya di Suriah dan berikutnya Amerika membuat oposisi menawarkan masalah pangkalan untuk solusi politis… Artinya, perhatian Turki dan di belakangnya Amerika, untuk menghalangi serangan Rusia terhadap Idlib pada tingkat pertama adalah untuk kepentingan Amerika dan bukan untuk menghalangi rezim sampai ke Idlib atau untuk melindungi warga sipil, tetapi pada waktu di mana Amerika mengendalikan solusi yang diinginkan dan Rusia tunduk padanya maka pada saat itu darah Idlib pun jadi remeh, baik darah warga sipil ataupun bukan, bersenjata ataupun tidak bersenjata… Sejarah mereka mengatakan yang demikian itu di wilayah-wilayah Suriah yang berbeda-beda dan berbagai kejahatan mereka mendahului mereka dari semua sisi …” selesai kutipan Jawab Soal itu disertai ringkasan.
Begitulah, Trump dengan mengambil keputusan penarikan pasukan, dia telah mendekatkan berbagai pihak dari tujuan ini. Dia telah menipu Turki dengan membuat Turki beranggapan bahwa Turki akan mengisi kekosongan pasca penarikan pasukan Amerika… Dan Amerika memasukkan kengerian di hati orang-orang Kurdi dengan ancaman oleh Turki. Maka Kurdi bergegas kepada rezim agar melindunginya. Dan ini yang diinginkan oleh rezim. Menghadapi ancaman Turki kepada Kurdi di Manbij rezim mengarahkan pasukannya ke wilayah Manbij… Dan karena Rusia mendukung rezim dan pada saat yang sama bersepakat dengan Turki, maka sulit bagi Turki memerangi rezim di Manbij kecuali jika dibuat hubungan-hubungan baru di kawasan… Begitulah, Trump membuat berbagai pihak tidak menemukan kemudahan kecuali mulai melakukan pembicaraan-pembicaraan rekonsiliasi sesuai apa yang diinginkan oleh Amerika! Sebagian pihak telah mulai berbicara hal itu secara terbuka dan yang lainnya berbicara secara rahasia:
a- Juru bicara luar negeri Rusia mengisyaratkan “bahwa keputusan Washington menarik pasukan dari Suriah berkontribusi dalam tercapainya penyelesaian menyeluruh untuk situasi yang ada. Dia mengisyaratkan kepada tidak adanya kejelasan jadwal waktu penarikan dari Suriah…” (Sputnik arabic, 26/12/2018).
b- Sumber-sumber al-Mudun “menegaskan bahwa operasi kontrol terhadap Manbij yang diumumkan sejak dua hari lalu, berhenti atas permintaan dari pihak Turki. Penundaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan perundingan Turki dengan Rusia dan Amerika…” (al-Mudun, 27/12/2018).
Atas dasar itu, Trump telah mampu mengalihkan upaya berbagai pihak ke penyelesaian yang disiapkan oleh Amerika dengan topik penarikan pasukan yang telah dia nyatakan… di mana berbagai pihak akhirnya tidak mendapati di depan mereka kecuali rencana-rencana penyelesaian Amerika untuk krisis Suriah.
4- Kemudian, faktor pemilu juga menjadi sebab signifikan yang penting bagi Trump. Trump memiliki sikap personal yang sudah lama menentang perang di luar sesuai kampanye “America first” yang membuat Trump memenangi pemilu. Dengan begitu, seruan penarikan pasukan dari Suriah dan Afghanistan manfaatnya kembali kepada Trump secara personal demi kampanye pemilu mendatang tahun 2020. Oleh karena itu, Trump menaruh perhatian terhadap kembalinya 2000 pasukan Amerika dari Suriah (The Guardian, 19/12/2018) dan 7000 pasukan Amerika dari Afghanistan (npr, 21/12/2018). Dengan begitu, Trump mendapat popularitas dari rakyat Amerika secara umum yang membantunya untuk terpilih kembali pada tahun 2020 mendatang.
Ketiga, begitulah Trump menciptakan sakit kepala bahkan lebih dari itu bagi antek-antek dan para pengikutnya akibat keputusannya menarik pasukan, sampai sebelum itu dilaksanakan secara lambat yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, itu pun jika sempurna dilakukan… Dengan memperhatikan apa yang telah dan sedang terjadi, menjadi jelas bahwa Trump tidak memberikan nilai sedikitpun kepada antek-antek dan para pengikutnya. Seandainya mereka berpikir niscaya mereka menyingkir dari sekelilingnya tetapi mereka tidak berpikir! Trump menggunakan mereka untuk menjalankan rencana-rencananya dengan menghinakan dan menipu. Rusia dan Eropa pun tidak selamat dari itu:
1- Suku Kurdi yang merupakan pelayan yang patuh kepada Amerika, mereka beranggapan bahwa Amerika melatih dan mempersenjatai mereka agar mereka terpisah dari Suriah dan mendirikan negara untuk mereka yang dijamin akan dilindungi oleh Amerika. Dan mereka akhirnya menjalankan apa yang diinginkan oleh Amerika di jalan negara yang dijanjikan! Oleh karena itu mereka merupakan ujung tombak dalam setiap perang yang diinginkan oleh Amerika!  Menteri Pertahanan Amerika ketika itu Ashton Carter memuji kekuatan Syirian Democratic yang merupakan payung untuk mengorganisir faksi-faksi Kurdi oleh Amerika Serikat. Carter mengatakan tentang mereka, “mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah partner sempurna untuk kami di lapangan dalam memerangi ISIS. Dan kami merasa senang untuk itu. Kami berkomitmen terus melakukan hal itu dengan memperhatikan kompleksitas peran regional mereka” (surat kabar Hurriyet Daily News, 18/3/2016).  Begitulah anggapan orang-orang Kurdi bahwa Amerika akan terus mendukung mereka secara rahasia dan terbuka. Pernyataan James Jeffrey representasi khusus Amerika Serikat di Suriah yang telah disebutkan tidak mengalihkan pandangan mereka. “… Dan seputar kerjasama dengan kelompok bersenjata Kurdi, Jeffrey mengatakan,  “kami selalu menekankan bahwa aksi kami dengan kekuatan Syirian Democratic melawan ISIS adalah temporer dan taktis” (RT online, 8/12/2018). Bahkan mereka terus melanjutkan subordinasi mereka. Karena itu mudah bagi Amerika menggunakan mereka sesuai keinginan untuk kepentingan Amerika dan bukan untuk kepentingan mereka!  Ketika kepentingan Amerika menuntut dikeluarkannya keputusan penarikan dan meninggalkan punggung mereka terbuka terhadap ancaman-ancaman Turki, Amerika mengeluarkan keputusan itu tanpa memperhatikan sama sekali kepentingan Kurdi… Ini yang mendorong mereka ke dalam dekapan rezim. Dan itu adalah apa yang diinginkan oleh Amerika untuk membuat rezim kembali ke utara Suriah dan itu terjadi dengan permintaan dari Kurdi!  “Para pemimpin Kurdi yang mengontrol sebagan besar Suriah utara dan dikejutkan oleh keputusan Amerika Serikat menarik pasukan dari wilayah itu, mendorong Rusia dan sekutunya Damaskus untuk mengirimkan pasukan untuk melindungi perbatasan dari bahaya serangan Turki… Seruan orang-orang Kurdi untuk kembalinya kekuatan pemerintah Suriah ke perbatasan, yang sebelumnya tunduk ke administrasi kelompok bersenjata Kurdi selama bertahun-tahun, mengungkap dalamnya krisis mereka pasca keputusan presiden Amerika Donald Trump yang tiba-tiba menarik pasukan… (Sputnik arabic, 27/12/2018). Kekuatan Syirian Democratic menganggap keputusan penarikan Amerika yang tiba-tiba dari Suriah timur sebagai “tikaman dari belakang dan pengkhianatan terhadap darah ribuan kombatan” dalam komentar pertama pasukan Syirian Democratic terhadap keputusan tersebut pada Rabu.  The Syrian Observatory for Human Rights mengutip sumber-sumber yang dideskripsikan sebagai sumber terpercaya, bahwa pihak-pihak kepemimpinan di pasukan Syirian Democratic “menganggap penarikan pasukan Amerika dalam kondisi yang terjadi sebagai tikaman di punggung pasukan Syirian Democratic dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi” yang selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun lalu mengontrol sebagian besar wilayah geografi yang tunduk ke kontrol ISIS, yaitu wilayah timur Eufrat bersama Manbij (website at-Tahrir news, 19/12/2018), selesai.
2- Demikian juga, Turki juga menjadi dalam dilema. Sebelumnya Turki beranggapan bahwa penarikan Amerika akan membuat Turki yang mengisi kekosongan khususnya bahwa keputusan penarikan itu terjadi setelah kontak Trump dan Erdogan melalui panggilan suara… Russia today pada 19/12/2018 menyebutkan, “pejabat resmi Amerika mengungkap bahwa presiden Amerika Donald Trump mengambil kebijakan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah hasil pembicaraan terakhir dengan sejawatnya presiden Turki Recep Tayib Erdogan. Pejabat Amerika itu dalam pembicaraannya kepada kantor berita Reuters pada Rabu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah percakapan telepon antara Trump dan Erdogan Jumat lalu.  Sumber itu menjelaskan, “semua yang terjadi baru saja, terjadi sebagai implementasi kesepakatan yang dicapai selama percakapan telepon itu”. Dan tentang percakapan telepon antara Erdogan dan Trump itu, kantor berita Anadolu Turki pada 21/12/2018 mengutip, “presiden Turki mengatakan, Trump bertanya kepada kami: apakah Anda mampu menghancurkan ISIS?” Erdogan menjawab, “kami mampu menghancurkan mereka. Kami bisa melanjutkan hal itu di masa depan… Cukup Anda berikan dukungan yang diperlukan dari sisi logistik… Di akhir, Amerika memulai penarikan. Dan sekarang, tujuan kami melanjutkan hubungan diplomasi bersama mereka secara damai”. Begitulah, Turki beranggapan, dialah yang akan mengisi kekosongan… Tetapi, yang terjadi adalah pergerakan rezim ke Manbij atas permintaan dari orang-orang Kurdi! “Sekitar seribu personel dari pasukan rezim disertai tank dan kendaraan lapis baja yang dilengkapi senjata berat berkumpul di persimpangan Tayheeh. Sekitar 40 personel pasukan rezim masuk ke titik bersama dengan pasukan Syirian Democratic di desa al-Yalniy timur al-Arima. Itu adalah titik pertama yang di situ bermarkas pasukan rezim setelah perjanjian dengan Pasukan Syirian Democratic untuk menyebarkan kekuatan bersama melawan titik-titik kontrol Free Syrian Army dan pasukan Turki…” (website al-Mudun, 27/12/2018).
Berikutnya, pada 29/12/2018 delegasi Turki yang terdiri dari menteri pertahanan Turki, menteri luar negeri dan kepala staf pergi untuk mendiskusikan masalah tersebut… Tetapi pernyataan sebagian pejabat Rusia memprovokasi Turki: Juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova pada Rabu 27/12/2018 mengatakan, “otoritas Suriah wajib mengontrol wilayah yang akan ditinggalkan oleh pasukan Amerika”. Zakharova melanjutkan, “tentu saja muncul pertanyaan mendasar: siapa yang mengontrol wilayah yang akan ditinggalkan oleh pasukan Amerika? Sudah jelas bahwa ini wajib dilakukan oleh Pemerintah Suriah sesuai hukum internasional…”.  Zakharova mengumumkan, “kami mengkoordinasikan pandangan dari dekat dan kami menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu terhadap masa depan warga Suriah dengan rekan-rekan Kurdi, baik dengan orientasi politik luar negeri atau dalam bidang aksi militer untuk memerangi terorisme di lapangan” (website al-Mudun, 27/12/2018).  Senator senior dari partai Republik Amerika Lindsey Graham juga mengatakan, “Trump sangat berkomitmen agar tidak terjadi bentrok antara Turki dengan pasukan Unit Perlindungan Rakyat pasca penarikan pasukan Amerika dari Suriah dan Trump menegaskan kepada Turki sekutu negaranya dalam NATO pendirian kawasan demarkasi di wilayah tersebut untuk membantu menjaga kepentingan-kepentingan Turki. Turki menganggap Unit Perlindungan Rakyat sebagai cabang dari gerakan separatisme Kurdi dan wilayah Turki dan Turki mengancam akan melancarkan serangan terhadap faksi ini …” (Arabic Post, 31/12/2018).
Kemudian, pasukan Rusia kembali mendirikan Pusat Koordinasi Rusia untuk Rekonsiliasi di Suriah (the Russian Coordination Center for Reconciliation in Syria) di kota kecil al-Arima setelah Rusia menarik diri dari situ beberapa waktu lalu” (website al-Mudun, 27/12/2018).  Semua itu telah dan akan menciptakan halangan bagi Turki dalam mengisi kekosongan!
3- Hingga Rusia negara yang kuat secara relatif, Amerika memindahkan Rusia dari satu krisis ke krisis lainnya… Rusia paham bahwa dirinya terjerembab dalam dilema Suriah sejak intervensi militernya di Suriah setelah pertemuan Obama dan Putin pada 29/9/2015. Putin berharap, imbalan hal itu akan dicabut sanksi-sanksi akibat Krimea tetapi sanksi-sanksi itu tidak dicabut… Kemudian, Rusia ingin menuntaskan masalah Idlib secara militer agar bebas dari beban Suriah dan keluar dari dilema itu dan mengambil solusi politis setelah waktu panjang itu sehingga tidak membahayakannya selama Rusia terbebas dari aksi militer di Suriah… Tetapi, Amerika menghalangi hal itu kecuali sampai solusi politis terjadi lebih dahulu… kami telah menyebutkan perkara tersebut dalam Jawab Soal yang kami keluarkan pada 22/9/2018 yang telah disebutkan di atas, “demikianlah, Rusia menghentikan pembomannya terhadap Idlib dan menarik kembali kapal perangnya yang melakukan manuver di laut Mediterania. Rusia terus meminta Amerika secara langsung atau melalui Turki untuk menuntaskan masalah Idlib secara militer sebelum solusi politik… Tetapi, Amerika ingin solusi politik lebih dahulu sebelum penyelesaian secara militer di Idlib untuk digunakan sebagai file tekanan guna memeras Rusia seputar pangkalan militernya di Suriah dan berikutnya Amerika menjadikan penentangan terhadap pangkalan militer Rusia mencuat dalam solusi politik…”.
Kemudian, masalahnya makin rumit, muncul keputusan Trump menarik pasukan!!! Kemudian yang terjadi setelah itu, keberadaan Rusia menjadi berada di antara rezim dan Turki di Manbij dan wilayah Kurdi lainnya di timur Eufrat! Rusia mendukung rezim. Sementara antara Rusia dan Turki ada perjanjian. Mobilisasi Turki dan pasukan rezim makin mendekat. Sementara Rusia ada di antara kedua kekuatan. Hal itu membuat Rusia berada dalam dilema jika meletus perang… Begitulah, Amerika memindahkan Rusia dari satu dilema ke dilema lainnya!
4- Adapun Eropa, di antara Eropa ada yang ikut dalam koalisi internasional dan penarikan Amerika akan meninggalkan mereka berada dalam kesulitan. Mereka tidak bisa terus bertahan di Suriah sendirian… Pada waktu yang sama, mereka ingin Amerika bertahan menderita di Suriah bukannya mengawasi dari jauh dengan selamat! Oleh karena itu, Eropa “memprotes dan menyerang” keputusan penarikan Amerika… Juru bicara Perdana Menteri Inggris mengumumkan, “koalisi internasional melawan ISIS telah mencapai kemajuan besar tetapi di sana tetap ada banyak pekerjaan, dan kita tidak boleh menutup mata dari ancaman dari ISIS hingga meski tidak punya wilayah sekalipun, ISIS tetapi menjadi ancaman” (Euro News, 19/12/2018). Artinya, pernyataan itu membatalkan argumentasi Trump menarik pasukan Amerika dari Suriah. Juru bicara PM Inggris itu menegaskan bahwa “sekutu wajib bisa dipercaya”. Dia mengatakan dari ibukota Chad, N’Djamena, “saya sangata kecewa terhadap keputusan “ yang diambil oleh Trump tentang Suriah. Macron mengatakan, “sekutu  itu artinya berperang bersama berdampingan”. Macron menambahkan bahwa Perancis melakukan hal itu bersama Chad dalam memerangi kelompok bersenjata Jihadis (BBC, 23/12/2018).
Keempat, terakhir, sungguh menyedihkan bahwa kaum imperialis menguasai keputusan dalam persoalan-persoalan kita. Mereka memutuskan … sementara para penguasa di negeri kaum Muslim yang menjalankannya… tanpa merasa malu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, juga tidak merasa malu kepada Rasulullah saw. Bahkan setiap kali menjadi jelas bagi mereka kebenaran, mereka melupakannya demi menyenangkan tuan-tuan mereka dan berikutnya mereka dipertahankan di jabatan mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang telah terjadi terhadap kelompok mereka ketika peran mereka telah selesai maka tuan-tuan mereka mencampakkan mereka, jadi mereka membinasakan diri dengan tangan-tangan mereka sendiri di dunia dan akhirat. Hal itu karena jauhnya mereka dari kebenaran yang telah dijelaskan kepada mereka.
﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾
“Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari” (TQS al-An’am [6]: 26).

Dan berikutnya mereka merugi dunia dan akhirat mereka dan yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata.

23 Rabiul Akhir 1440 H
30 Desember 2018 M

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/57133.html

Image result for HTI dan Jokowi

Oleh ; *Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.*
(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT).
*_"Pertama, akan saya mulai dari saya, Pak Prabowo, saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja, enak dalam memberi perintah," kata Jokowi dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019)._*
Pernyataan Jokowi tersebut, saya menduga ingin menyindir atau mengingatkan bahwa Prabowo memiliki beban masa lalu, yang selama ini dituduhkan sebagai pelanggar HAM. Saya sebagai Praktisi Hukum mudah saja menjawab tersebut, selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan bersalah, maka tidak boleh ada yang menuduh seseorang melanggar HAM apalagi dianggap memiliki beban masa lalu.
Disisi lain saya menduga Jokowi tidak tahu bahwa dirinya memiliki beban masa lalu yaitu diduga melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berupa tindakan Jokowi yang mencabut badan hukum HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dengan menerbitkan Perppu 2/2017 tentang ormas. Perppu 2/2017 telah mencabut kewenangan pengadilan ketangan Pemerintah. Pemerintah dengan mudahnya mencabut hak asasi yang telah dibawa atau fitrah sejak lahir dan kemudian dikukuhkan perlindunganya didalam konstitusi yaitu UUD 1945, berupa hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Selain tindakan Jokowi mencabut badan hukum HTI, pada era Jokowi juga terjadi pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum diduga untuk menekan lawan politik, sebagai indikator perubahan arah dan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung diktator menggunakan sarana hukum.
Dampak dari pencabutan badan hukum HTI, diantaranya para ASN atau mahasiswa diburu dan dipaksa untuk membuat pernyataan atau tanda tangan bahwa mereka keluar atau tidak aktif lagi di HTI. Sungguh perintah yang aneh, bukannya HTI dianggap sudah dibubarkan tetapi malah disuruh buat pernyataan keluar. Dimana logikanya?!.
Maka jangan salahkan rakyat jika muncul opini atau kesimpulan bahwa rezim yang dipimpin Jokowi adalah diktaktor, bahkan ada yang menyebut Diktator Konstitusional yaitu karena pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.
Berdasarkan penjelasan saya tersebut, adakah beban masa lalu Jokowi? Jelas ada, dan besar sekali.
Wallahualam bishawab. [].

Image result for abu bakar baasyir

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Stigma "Rezim Anti Islam" telah melekat pada rezim saat ini. Stigma ini muncul akibat ketidakadilan hukum atas kelompok Islam. Mulai dari kriminalisasi ulama, semacam Habib Rizieq Shihab, Ustadz Alfian Tandjung, dll, kriminalisasi simbol Islam seperti bendera tauhid, hingga pencabutan BHP ormas Islam HTI yang terkesan "memangkas" prosedur hukum yang seharusnya dijalani.

Bagaimanapun, stigma ini begitu berat ditanggung petahana yang mencalonkan kembali sebagai presiden periode berikutnya. Mayoritas pemilih dari kalangan umat Islam tentu menjadi pertimbangan petahana untuk mengikis opini #RezimAntiIslam.

Rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, apapun alasannya, amat sulit bagi siapapun untuk tidak mengaitkannya dengan pilpres yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Pembebasan Demi Apa?

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis penjara selama 15 tahun pada Juni 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melalui opsi ini Ba'asyir belum dapat bebas karena masa penahanannya belum tuntas. Hitungan kasar dari tahun vonisnya maka Ba'asyir baru bebas pada 2026, yang tentunya bisa lebih cepat bila mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

Sementara itu untuk pilihan bebas bersyarat (PB) pun Ba'asyir belum dipenuhi syarat-syaratnya. Padahal berdasarkan aturan, syarat 2/3 masa pidana sudah terpenuhi.

"Jika melalui mekanisme PB (Pembebasan Bersyarat), menurut perhitungan 2/3 masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018," ucap Kepala Bagian Humas Ditjen Kemenkum HAM, Ade Kusmanto.

Namun menurut Ade, Ba'asyir belum menandatangani surat pernyataan sebagai salah satu syarat bebas bersyarat. Pun jaminan disebut Ade belum dipenuhi Ba'asyir.

"Jika surat pernyataan dan jaminan tersebut dipenuhi, kemungkinan besar pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada ustaz ABB," kata Ade. (detik.com 18/01/2019)

Pilihan terakhir yaitu grasi dari presiden. Untuk opsi ini Ade juga menyebut belum ada surat keputusan yang diterima Ditjen Pas. "Sampai saat ini, Ditjen Pas belum menerima surat keputusan terkait grasi ustaz ABB," kata Ade.

Sebab berdasarkan aturan, grasi harus diajukan terpidana, keluarga, atau kuasanya pada presiden. Baru setelahnya presiden berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan instansi terkait sebelum mengeluarkan grasi tersebut.

"Ini tak ada syarat. Sebetulnya beliau kalau mau memenuhi, ustaz itu kan 23 Desember kemarin dia harusnya PB kalau mau urus. Cuma dia kan tidak mau tanda tangan PB," kata pengacara Ba'asyir, Achmad Michdan, saat dihubungi, Jumat (18/1). (detik.com 18/01/2019)

Ingin Bebas dari Stigma #RezimAntiIslam?

Kita tentu amat bergembira dengan adanya rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terlepas apapun pertimbangannya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan beliau adalah demi kemanusiaan, "Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan,"

Namun dalam konteks politik, sekali lagi, alasan apapun yang dikemukakan oleh pemerintah, akan sangat sulit rasanya untuk tidak dikaitkan dengan pilpres. Pasalnya, sebelumnya rezim penguasa saat ini telah mendapat stigma #RezimAntiIslam disebabkan adanya ketidakadilan hukum yang dirasakan publik kepada kelompok Islam.

Secara kasat mata, jika bukan karena bebas murni, pembebasan bersyarat, ataupun grasi dari presiden, tapi dengan alasan kemanusiaan dan itu dilakukan menjelang pilpres di tengah maraknya stigma #RezimAntiIslam, apakah rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu demi membebaskan rezim ini dari belenggu stigma itu? Dan... Jika benar, akankah berhasil upaya itu? Tentu kita masyarakat sudah terlalu cerdas untuk menilainya. [IJM]

48211_AP_19014299848536_1547739404255
Arab Saudi telah lama mencitrakan dirinya sebagai pembela umat Islam, namun klaim itu semakin dipertanyakan karena mereka sekarang memulangkan pengungsi Rohingya kembali ke Bangladesh – negara yang mereka tinggalkan.
Arab Saudi sedang bersiap untuk memulangkan secara paksa sebanyak 1.000 pengungsi Rohingya, termasuk ratusan anak-anak, “bertentangan dengan keinginan mereka” kembali ke Bangladesh setelah menahan mereka untuk waktu yang tidak terbatas di pusat-pusat penahanan di seluruh wilayah Kerajaan, kata aktivis Rohingya, Lwin.
Sementara tindakan keras Myanmar baru-baru ini dan yang sedang berlangsung terhadap Rohingya,  telah digambarkan oleh PBB sebagai “pembersihan etnis,” yang dimulai pada Agustus 2017, minoritas Muslim itu telah dianiaya dengan kejam sejak 1992, sehingga mengakibatkan gelombang pengungsi Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi.
Lwin menjelaskan bagaimana para pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Arab Saudi pada tahun 1992 hingga 2011 melakukannya dengan memperoleh paspor menggunakan dokumen palsu yang disediakan oleh kelompok perdagangan manusia yang terorganisir.
Dengan dokumen-dokumen palsu ini, para pengungsi Rohingya dapat memperoleh status imigran sementara dan visa kerja di Kerajaan, tetapi kemudian “Semua ini berubah pada tahun 2011 ketika Arab Saudi memperkenalkan sistem kontrol imigrasi berbasis sidik jari,” kata Lwin.
Kesepakatan yang ditandatangani antara Myanmar dan Bangladesh untuk memulangkan hampir 1 juta pengungsi Rohingya untuk sementara dihentikan pada bulan November karena meningkatnya kritik oleh masyarakat internasional dan pemilu yang semakin dekat di Bangladesh, tetapi sekarang setelah pemilu berakhir, dan dengan iklim politik di Myanmar, negara-negara tetangga menjadi semakin bermusuhan terhadap para pengungsi, dan hampir pasti dimulai kembali kesepakatan repatriasi, dimana mantra kehancuran menunggu rencana Arab Saudi untuk mendapatkan mereka.
Lwin menyerukan pemerintah Bangladesh untuk menolak menerima pengungsi Rohingya yang dideportasi dari Arab Saudi, dengan alasan bahwa hal itu hanya akan menambah jumlah pengungsi yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan di negara miskin Asia itu.[]
Sumber: trtworld.com

kekayaan
Orang-orang kaya masih mengumpulkan kekayaan dengan lebih cepat dari pendapatan rata-rata mereka. Sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin dipastikan akan semakin melebar dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan setelah 12 tahun, lebih dari dua pertiga kekayaan dunia akan dikuasai oleh 1% saja dari populasi, begitulah menurut penelitian dan studi terbaru. Kekayaan orang terkaya telah tumbuh 6% setiap tahun sejak 2008. Pada tahun lalu, 1% dari populasi memiliki setengah dari kekayaan dunia.
Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang sama dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang kaya akan menguasai 64% dari total kekayaan pada tahun 2030, menurut perkiraan yang dirilis oleh British House of Commonsyang dipublikasikan di Internet pada hari Sabtu. Sebagai perbandingan, bahwa sisa 99% atau lebih dari 7 miliar orang telah melihat kekayaan yang tumbuh kurang dari 3% per tahun. Jika tren ini berlanjut, maka diperkirakan bahwa kekayaan 195 triliun dolar pada tahun 2030.
Menurut sebuah laporan kekayaan yang dibuat oleh Knight Frank, memperkirakan bahwa jumlah orang dengan aset tinggi, yakni tidak kurang dari 30 juta dolar akan melonjak hingga 60% pada tahun 2026. Dubai adalah negeri yang paling banyak menyimpan miliuner dengan aset tidak kurang 10 juta dolar. Sementara perusahaan-perusahaan publik di setiap kota di Timur Tengah menyumbang 63% dari populasi orang kaya di Uni Emirat Arab.
Sungguh kapitalisme global telah memungkinkan orang-orang kaya memiliki lebih banyak kekayaan. Namun yang sangat disayangkan bahwa beberapa negara Muslim bangga dengan jumlah miliaran yang mereka miliki, sementara sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan (hizb-ut-tahrir.info, 10/1/2019).
loading...
Powered by Blogger.