Image result for abu bakar baasyir

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Stigma "Rezim Anti Islam" telah melekat pada rezim saat ini. Stigma ini muncul akibat ketidakadilan hukum atas kelompok Islam. Mulai dari kriminalisasi ulama, semacam Habib Rizieq Shihab, Ustadz Alfian Tandjung, dll, kriminalisasi simbol Islam seperti bendera tauhid, hingga pencabutan BHP ormas Islam HTI yang terkesan "memangkas" prosedur hukum yang seharusnya dijalani.

Bagaimanapun, stigma ini begitu berat ditanggung petahana yang mencalonkan kembali sebagai presiden periode berikutnya. Mayoritas pemilih dari kalangan umat Islam tentu menjadi pertimbangan petahana untuk mengikis opini #RezimAntiIslam.

Rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, apapun alasannya, amat sulit bagi siapapun untuk tidak mengaitkannya dengan pilpres yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Pembebasan Demi Apa?

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis penjara selama 15 tahun pada Juni 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melalui opsi ini Ba'asyir belum dapat bebas karena masa penahanannya belum tuntas. Hitungan kasar dari tahun vonisnya maka Ba'asyir baru bebas pada 2026, yang tentunya bisa lebih cepat bila mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

Sementara itu untuk pilihan bebas bersyarat (PB) pun Ba'asyir belum dipenuhi syarat-syaratnya. Padahal berdasarkan aturan, syarat 2/3 masa pidana sudah terpenuhi.

"Jika melalui mekanisme PB (Pembebasan Bersyarat), menurut perhitungan 2/3 masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018," ucap Kepala Bagian Humas Ditjen Kemenkum HAM, Ade Kusmanto.

Namun menurut Ade, Ba'asyir belum menandatangani surat pernyataan sebagai salah satu syarat bebas bersyarat. Pun jaminan disebut Ade belum dipenuhi Ba'asyir.

"Jika surat pernyataan dan jaminan tersebut dipenuhi, kemungkinan besar pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada ustaz ABB," kata Ade. (detik.com 18/01/2019)

Pilihan terakhir yaitu grasi dari presiden. Untuk opsi ini Ade juga menyebut belum ada surat keputusan yang diterima Ditjen Pas. "Sampai saat ini, Ditjen Pas belum menerima surat keputusan terkait grasi ustaz ABB," kata Ade.

Sebab berdasarkan aturan, grasi harus diajukan terpidana, keluarga, atau kuasanya pada presiden. Baru setelahnya presiden berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan instansi terkait sebelum mengeluarkan grasi tersebut.

"Ini tak ada syarat. Sebetulnya beliau kalau mau memenuhi, ustaz itu kan 23 Desember kemarin dia harusnya PB kalau mau urus. Cuma dia kan tidak mau tanda tangan PB," kata pengacara Ba'asyir, Achmad Michdan, saat dihubungi, Jumat (18/1). (detik.com 18/01/2019)

Ingin Bebas dari Stigma #RezimAntiIslam?

Kita tentu amat bergembira dengan adanya rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terlepas apapun pertimbangannya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan beliau adalah demi kemanusiaan, "Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan,"

Namun dalam konteks politik, sekali lagi, alasan apapun yang dikemukakan oleh pemerintah, akan sangat sulit rasanya untuk tidak dikaitkan dengan pilpres. Pasalnya, sebelumnya rezim penguasa saat ini telah mendapat stigma #RezimAntiIslam disebabkan adanya ketidakadilan hukum yang dirasakan publik kepada kelompok Islam.

Secara kasat mata, jika bukan karena bebas murni, pembebasan bersyarat, ataupun grasi dari presiden, tapi dengan alasan kemanusiaan dan itu dilakukan menjelang pilpres di tengah maraknya stigma #RezimAntiIslam, apakah rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu demi membebaskan rezim ini dari belenggu stigma itu? Dan... Jika benar, akankah berhasil upaya itu? Tentu kita masyarakat sudah terlalu cerdas untuk menilainya. [IJM]

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.