Related image

*) Oleh Wahyudi al Maroky 
Pamong Makassar, bersyukur kepada Allah Semesta alam, kita masih diberi waktu memasuki tahun 2019. Sebagai negeri besar berjuluk zamrud katulistiwa yang kaya raya kita tentu ingin kondisi tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Agar tak jumawa dan lupa diri menatap 2019 dengan penuh otimis maka ada baiknya kita menatap cermin tuk berkaca agar tak lupa apa prestasi yang sudah kita raih di tahun 2018.
Untuk mendapatkan gambaran yang mendekati aslinya maka baiknya kita menatap cermin datar. Hindari cermin cekung apalagi cermin cembung. Setidaknya Penulis mencoba menatap cermin datar atas prestasi yang sudah diraih negeri ini tahun 2018 ketika diundang dalam rekaman dgn sebuah media di makassar.(04/01/19)
Kesempatan ini mari kita bersama menatap cermin datar akan prestasi rezim Jokowi dalam melaksanakan dua fungsi negara yakni :
*pertama,* menegakkan hukum agar masyarakat tertib, aman dan teratur.
*Kedua,* menyejahterakan rakyatnya agar rakyatnya sehat, kenyang, pintar dan kantongnya tebal (bisa punya daya beli).
Secara umum kita bisa melihat bahwa fungsi pertama terkait penegakan hukum, nyaris kita gagal karena keamanan dan Keadilan jadi barang mewah. Siapa yang kaya dan dekat penguasa maka bisa aman. Tapi siapa yang ktitis kepada rezim maka mudah sekali dikriminalisasi. Bahkan bagi ormas yang kritis bisa dibungkam dengan dikeluarkan Perppu.
Apalagi jika kita melihat data kriminalitas yang kian meningkat, termasuk jumlah napi dalam penjara yang terus meningkat hingga lebih 250 ribu orang tahun 2018 ini. Kita pun masuk sepuluh besar dunia jumlah napi terbanyak.
Secara khusus kita bisa coba menatap cermin dengan standar amanat dalam pembukaan konstitusi negara kita.
Setidaknya ada 4 tujuan bernegara yang diamantkan konstitusi.
1) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Padahal baru-baru ini 31 warga dibunuh OPM (organisasi Papua Merdeka) yang jelas-jelas makar dan mengancam keutuhan negara. Bahkan ada perwira TNI berpangkat letkol yang ditembak diruang publik. Bagaimana rakyat biasa?
2) Untuk memajukan kesejahteraan umum : Padahal tahun 2018 ini ada 25,95 juta rakyat miskin dengan standar pengeluatan 400ribu perbulan. Jika standarnya dinaikan jadi 1juta per bulan bisa jadi 100jutaan rakyat kita yang miskin. Padahal kekayaan alam negeri ini luar biasa meilmpah.
3) mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai kini : Anak tidak sekolah 29 dari 100 anak usia 16-18 tahun tidak sekolah. Bahkan menurut perwakolan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves, ada 55%anak usia 15 tahun di indonesia secara fungsional Buta huruf, bandingkan dgn vietnam yang kurang dari 10%. Bagaimana mau cerdas?
4) Dan saat ini Indonesia belum sepenuhnya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagaimana bisa? Bersikap terhadap kasus Uighur saja tdk tegas apalagi mau ikut bertindak...?
Walhasil, slogan kerja kerja kerja belum menjawab amanah konstitusi. Apalagi amanah kepemimpinan negara dalam perspektif Islam.
Smoga negeri ini bisa sejahtera sebagaimana zaman Khalifah Umar bn abdul Aziz yang kala itu tak ada rakyat yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat harus dikirim sampai ke Afrika.
Mungkinkah? Semoga.

* Direktur eksekutif Pamong Instutute/Pembina LBH Pelita Umat

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.