Image result for pembohong gambar topeng


Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Bohong adalah perilaku yang menyatakan suatu fakta secara tidak jujur. Perilaku bohong biasanya selalu diikuti oleh motif tertentu. Entah untuk menutupi kesalahan, menghindarkan diri dari suatu ancaman atau bahaya, atau sebagai sebuah strategi untuk memenangkan sebuah peperangan, dan masih banyak motif lainnya. Sehingga kebohongan dianggap perlu dilakukan demi meraih tujuan-tujuan tersebut.

Dalam Islam, kebohongan hanya boleh dilakukan dalam 3 perkara saja. Yakni bohongnya suami kepada istri demi menyenangkan hatinya, bohong untuk mendamaikan dua orang muslim yang saling bertengkar, dan terakhir bohong kepada musuh sebagai strategi dalam medan peperangan. Tiga hal tersebutlah kebohongan dibenarkan dalam Islam. Selainnya tidak dibenarkan melakukan kebohongan atau diwajibkan bersikap jujur.

Kebohongan jenis pertama dan kedua yang dibolehkan dalam Islam di atas bisa kita cermati bahwa hal itu dilakukan seseorang dalam urusan yang bersifat privat. Sedangkan untuk yang ketiga, dilakukan oleh seorang penguasa atau panglima perang dalam peperangan. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin tidak boleh berbohong kecuali dalam satu perkara saja, yakni berbohong kepada musuh sebagai bagian dari strategi perang.

Bagaimana apabila ada pemimpin atau penguasa yang melakukan kebohongan kepada rakyatnya? Tentu jawabannya sangat jelas. Bahwa sesungguhnya pada saat itu ia telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Selain itu, bohongnya penguasa tidak hanya sekedar berpengaruh terhadap satu atau segolongan orang, bahkan bisa mempengaruhi seluruh rakyat. Ini merupakan kebohongan yang besar, sebab juga berdampak besar di tengah rakyat.

Apapun motifnya, seorang penguasa tidak dibenarkan berbohong kepada rakyatnya. Maka sesungguhnya apabila seorang penguasa tersebut telah melakukan kebohongan kepada rakyatnya sendiri sejatinya ia tak layak lagi untuk memimpin rakyat. Apalagi jika kebohongan yang ia lakukan tak hanya sekali, tapi berkali-kali.

Kebohongan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat akan berdampak munculnya kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Maka perilaku bohong yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat adalah tindakan zalim yang bertentangan dengan salah satu prinsip sah nya seseorang dijadikan sebagai penguasa dalam Islam yakni Adil. Penguasa wajib adil sedangkan lawan dari adil adalah zalim.

Oleh karenanya, seseorang yang sudah nampak jelas melakukan kebohongan kepada rakyatnya sendiri tak layak menjadi pemimpin. Jika ia dipilih untuk memimpin maka kezaliman akan semakin menjadi-jadi dan kerusakan akan meluas. Maka pertanyaannya, maukah kita menjadikan negeri ini menjadi lebih baik? Jika mau, maka awali dulu dengan tidak memilih pemimpin yang suka bohong. [IJM]

Related image

Aji Salam (praktisi ekonomi)

Hari ini Indonesia tidak berdaya dibombardir oleh serbuan produk asing, khususnya dari China, sebagai konsekuensi Indonesia membuka pasar dalam negeri seluas-luasnya kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebelum adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Cina saja, kita sudah mendapatkan hampir segala lini produk terutama yang dipergunakan di rumah dan perkantoran bertuliskan Made in China. Sebelum tahun 2015 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). 

Dampak susulannya, karena sektor industri terpangkas dan digantikan impor, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 1 juta orang. Inilah cerita sukses “bunuh diri” secara ekonomi. Sekaligus itu menunjukkan sikap “bebal” pengelola negeri ini tidak mau menggubris peringatan bahaya neoliberalisme dari berbagai pihak yang disampaikan sejak awal. Setelah saat ini ekonomi dalam negeri babak belur bahkan beberapa sektor sudah sekarat, pengelola negeri ini belum kunjung sadar sepenuhnya.

MEA dan pasar bebas? Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sektor ekonomi, juga berarti menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan perdagangan internasional dan investasi.

Pandangan ini jelas bertentangan dengan Islam dilihat dari tiga aspek: Pertama, penghilangan peran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, dan ini adalah doktrin dasar ekonomi kapitalisme liberal. Ini jelas menyalahi Islam. Islam menetapkan pemerintah/negara wajib berperan dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR Muslim).

Kedua, perdagangan bebas yang memungkinkan seluruh pemain dunia leluasa bahkan bebas bermain di pasar dalam negeri tanpa hambatan -tanpa lagi dilihat apakah pemain tersebut berasal dari Dar al-Harb Fi’lan atau tidak-. Ini juga jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, Islam memandang perdagangan internasional tersebut berdasarkan pelakunya. Jika pelakunya berasal dari Dar al-Harb Fi’lan -seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, dsb- perdagangan tersebut jelas haram.

Ketiga, perdagangan bebas, dari aspek kebebasan masuknya investasi dan dominasi asing di pasar dalam negeri, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perekonomian negeri ini. Keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan bebas sama saja memberi jalan kepada asing (kaum kafir) untuk menguasai kaum muslim. Ini jelas haram karena Allah SWT berfirman:

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [04]: 141).

Nabi saw. juga bersabda:

Tidak boleh membahayakan ornag lain dan diri sendiri di dalam Islam (HR Ibn Majah).

Perjanjian perdagangan bebas seperti MEA – CAFTA merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Padahal Pemerintah seharusnya melindungi rakyat dari ketidakberdayaan ekonomi. Dengan perjanjian tersebut, sengaja atau tidak, Pemerintah telah membahayakan bahkan “membunuh” usaha dan industri dalam negeri baik skala besar apalagi skala kecil, yang tentu akan mengakibatkan makin meningkatnya angka pengangguran. Karena itu, Indonesia mutlak harus keluar dari MEA - sCAFTA dan segala bentuk perjanjian perdagangan bebas yang nyata-nyata membahayakan rakyat dan negara. [IJM]

haftar
Soal:
Kenapa Haftar agen Amerika di Libya memecah pasukannya di selatan Libya yang luas dan tidak memfokuskan upayanya menentang Libya barat yang pro ke Eropa dan menuntaskan Libya untuk kemenangannya? Pengaruh dan bobot semuanya ada di utara, baik barat dan timurnya, atau di sana ada tujuan-tujuan lain untuk serangan Haftar atas selatan?

Jawab:
Kami paparkan perkara-perkara berikut supaya jawabannya jelas:
Pertama: setelah Haftar agen Amerika mengontrol kota Benghazi, maka dia akhirnya mengontrol Libya timurDan dengan tuntasnya perarungan dengan kemenangannya di kota Derna pertengahan 2018, maka Haftar menguatkan cengkeramannya atas Libya timur secara penuh. Dan dengan beralihnya medan pertempuran ke kota al-Hilal an-Nafthiy maka ketegangan pertarungan di Libya makin memanas antara agen-agen Amerika dipimpin oleh Haftar dengan agen-agen Eropa dipimpin oleh as-Sarraj di Tripoli. Dengan bisa meluaskan kontrol atas al-Hilal an-Nafthiy (Oil Crescent) maka bobot militer Haftar menjadi lebih kuat terhadap pemerintahan as-Sarraj. Tetapi, kekuatan Haftar secara militer yang didukung oleh agen Amerika as-Sisi tidak menentukan betul untuk memungkinnya mengambil Libya barat, di mana negara-negara Eropa sendiri menolaknya dari Libya barat. Demikian juga, wilayah itu yakni Libya barat dekat dari Aljazair yang pro ke Eropa. Ketakutan terhadap Aljazair dan intervensinya ini tampak jelas tanpa tersembunyi dalam pernyataan-pernyataan Haftar. “Menteri luar negeri Libya Thahir Siyalah pada Senin berlepas diri dari “pernyataan-pernyataan tidak bertanggungjawab” marsekal Khalifah Haftar yang di dalamnya dia mengancam “mengalihkan perang Libya ke Aljazair dalam beberapa detik…”. Sebelumnya, Haftar telah mengumumkan bahwa Aljazair “memanfaatkan situasi keamanan di Libya” dan bahwa “tentara-tentara Aljazair melewati perbatasan Libya” (France 24, 10/9/2018).
Kedua: fakta ini yakni berupa dukungan Mesir as-Sisi dari dari belakangnya Amerika kepada Haftar dan yang membuat Haftar bisa mengontrol Libya timur dan wilayah al-Hilal an-Nafthiy, dan fakta sebaliknya yang tercermin pada pemerintahan as-Sarraj dan kesiapan Aljazair membelanya dengan alasan kedekatan geografis serta Eropa yang berdiri di belakangnya… fakta ini dan fakta sebaliknya menciptakan semacam keseimbangan meski bobot militer mengarah condong ke arah Haftar disebabkan dukungan besar Amerika yang sesuai dengan pandangan Amerika untuk solusi di Libya. Yakni dibuka perundingan setelah posisi Haftar menentukan atau semi menentukan. Tetapi dari sisi lingkungan politis maka bobot masih condong ke arah keunggulan as-Sarraj. Pengaruh Eropa menjamin untuk as-Sarraj kontrol atas Tripoli ibukota, dan termasuk bobot untuk lingkungan politik yang pro ke Eropa. Dengan ini maka Haftar tidak bisa merealisasi kemajuan dan mengambil alih ibukota. Haftar juga tidak bisa membuka perundingan serius dengan pemerintahan as-Sarraj untuk tampil sebagai dua pihak yang setara… Dua dilema untuk kedua kubu yang berkonflik di Libya itu telah menciptakan kondisi jumud di mana tidak ada dari kedua pihak yang bisa menuntaskan situasi untuk kemenangan pihaknya. Oleh karena itu, peralihan medan pertempuran ke Libya selatan membuka jalan keluar untuk Haftar sehingga dia bisa meningkatkan area kontrolnya secara militer kemudian menjalankan solusi dengan pengaruh Amerika yang lebih kuat dari pengaruh Eropa.  Inilah yang terjadi. Maka “pasukan marsekal Khalifah Haftar pada Rabu meluncurkan operasi militer luas di Libya selatan dengan tujuan membersihkannya” dari kelompok-kelompok bersenjata termasuk di dalamnya unsur-unsur ISIS yang ekstremis, dan kelompok-kelompok kriminal. Hal itu sesuai apa yang diumumkan oleh juru bicara Tentara Nasional Libya … (France 24, 17/1/2019). Jadi di bawah judul “terorisme dan kelompok kriminal”, Amerika mendorong agennya Haftar ke arah selatan Libya untuk merealisasi tujuan-tujuan lokal dan regional untuk memperkuat pengaruh Amerika dan memakan habis pengaruh negara-negara Eropa.
Ketiga: dengan pendalaman, kita temukan bahwa serangan Haftar atas Libya selatan merealisasi untuknya dan untuk pengaruh Amerika, dua tujuan pada tingkat pertarungan di dalam Libya dan merealisasi untuk Amerika dua tujuan lain menentang Eropa dan menentang pengaruh Eropa di Afrika. Rincian hal itu sebagai berikut:
1- Dua tujuan pada tingkat di dalam negeri Libya adalah:
a- Kontrol atas wilayah yang besarJika Haftar bisa meluaskan kontrolnya secara militer atas wilayah-wilayah yang luas di Libya selatan maka hal itu akan memberikan kepada Haftar bobot yang lebih kuat dalam perundingan. Di samping, urgensi secara militer di dalam negeri untuk mengontrol kota-kota seperti kota Sabha dan lainnya dari daerah-daerah selatan. Hal itu akan memungkinkan Haftar meraih lebih banyak “legalitas” dengan anggapan dia sebagai pihak yang mengontrol secara lebih besar atas wilayah Libya. Dan hal itu memiliki pengaruh dalam solusi-solusi politik. Meski, makin mendekatnya dia dair perbatasan Aljazair dari sisi selatan akan menjadi bahaya baginya. Tetapi, boleh jadi dia berambisi bisa mengokohkan hal itu sementara Aljazair sedang sibuk dengan pemilu presiden.
b- Kontrol atas perekonomian LibyaHal itu bahwa setelah menyerang dan lari (hit and run) akhirnya pasukan Haftar bisa menancapkan cengkeramannya terhadap al-Hilal an-Nafthiy pada pertengahan 2018. Dengan itu dia bisa mengembalikan pendapatan al-Hilal an-Nafthiy ke cabang institusi nasional minyak di Benghazi dan bukannya ke Tripoli. Dengan itu, pemerintahan as-Sarraj tidak mendapat apa-apa dari minyak wilayah al-Hilal an-Nafthiy di satu sisi, dan akhirnya Haftar siap mengekspornya untuk pihaknya, dari sisi yang lain. Untuk setelah itu mengalihkan perang ke pelabuhan-pelabuhan minyak, yakni untuk menghalangi Haftar mengekspor minyak. Maka milisi al-Jadhran mengontrol pelabuhan as-Sidrah dan Ra’su Lanuf. Pemerintahan as-Sarraj di Tripoli menganggap al-Jadhran sebagai pemimpin legal untuk menjaga instalasi-instalasi minyak. Tetapi ini tidak stabil untuk pemerintahan as-Sarraj. “Kemudian setelah itu meletuslah pertempuran sengit dengan kekuatan Pasukan Libya dan setelah itu Komando umum angkatan bersenjata Libya pada 21 Juni, mengumumkan kontrol penuh atas wilayah Ra’su Lanuf dan as-Sidrah secara penuh” (Sputnik Russia, 7/7/2018).  Maka Haftar pun mengontrol al-Hilal an-Nafthiy termasuk di dalamnya pelabuhan-pelabuhan ekspor. Sejak saat itu, maka upaya pemerintahan al-wafaq pimpinan as-Sarraj terus terfokus pada menghalangi negara-negara mengimpor minyak Libya dari wilayah al-Hilal an-Nafthiy yang dikontrol oleh pasukan Haftar. Maka kemampuan ekspor minyak dari Libya menurun drastis. Sementara pemerintahan as-Sarraj terus mengekspor minyak yang dieksplorasi dari gurun Murzuq khususnya ladang minyak asy-Syararah sebesar 300 ribu barel perhari dan ladang minyak al-Fil sebesar 125 ribu barel per hari”… Dan dengan beralihnya medan pertempuran yang tidak terlalu sengit ke selatan dan dengan kontrol pasukan Haftar terhadap kilang minyak asy-Sararah dekat kota Sebha “juru bicara pasukan Libya timur pada Senin mengatakan di Twitter “pasukan bersenjata telah sempurna meluaskan kontrol penuh atas kilang asy-Syararah dengan semua instalasi utamanya secara damai tanpa pertempuran dan sekarang menjamin keamanannya dengan berkoordinasi dengan manajemen ladang minyak” (al-Yawm as-Sabi’, 11/9/2018), maka hal itu meningkatkan kekuatan pengaruh ekonomi untuk Haftar. Ladang minyak besar yang produksinya bisa mencapai 400 ribu barel per hari milik perusahaan Spanyol ini merupakan obyek pertarungan besar antara agen Amerika Haftar dan agen-agen Eropa di Tripoli… Dengan perkembangan ini, yakni kontrol Haftar atasnya, yang memberinya kontrol dengan mudah atas daerah di belakangnya berupa ladang-ladang minyak sampai ujung selatan khususnya ladang minyak al-Fil, maka pemerintahan as-Sarraj telah kehilangan urat nadi perekonomiannya dan tinggal bersandar kepada payung internasional Eropa untuk menghalangi Haftar mengekspor minyak dan memaksanya mengekspor minyak melalui institusi-institusi minyak Tripoli. Meski demikian, pemerintahan as-Sarraj masih mengontrol sumur-sumur minyak. Dan pemerintahan as-Sarraj menyerahkan masalah ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan dan jalur pipa yang tidak dikontrolnya kepada perundingan yang dengan itu ia bisa merealisasi tujuan-tujuan finansialnya yang memungkinkannya memompakan harta ke urat nadi kekuatan militernya…
2- Adapun dua tujuan menentang Eropa dan menentang pengaruh Eropa di Afrika maka keduanya adalah:
a- Mempertahankan imigran dari Afrika menjadi sakit kepala untuk Eropa … Tujuan Amerika menentang Eropa ini tercermin dengan menghalangi Eropa membangun pangkalan militer di Libya dengan alasan menghentikan imigran Afrika k Eropa. Agen Amerika Haftar mengontrol instalasi-instalasi militer di pedalaman Libya dan sebagian besarnya bandara dan tempat pendaratan yang negara-negara Eropa dihalangi untuk memanfaatkannya baik untuk pengaruhnay di Libya atau untuk tujuan-tujuan regional di Afrika. Sebab dengan alasan menghentikan imigran Afrika ke Eropa, negara-negara Eropa membangun berbagai batu pijakan di instalasi-instalasi itu, satu perkara yang ditolak oleh Amerika dan agennya Haftar. “Purnawirawan jenderal Libya Khalifah Haftar memperingatkan upaya pihak-pihak internasional membangun eksistensi militer di beberapa wilayah Libya selatan. Haftar mengatakan bahwa pada waktu di mana komando umum konsern untuk membangun hubungan yang hangat dan kerjasama-kerjasama strategis yang paralel dengan semua pihak intenasional, ada informasi-informasi tentang keinginan pihak-pihak internasional mendirikan eksistensi militer di Libya selatan… Sumber-sumber Libya menyebutkan bahwa delegasi keamanan dan militer Italia mengunjungi kota Ghat “ujung barat daya Libya” kemarin Kamis, dengan tujuan membangun titik sentral militer dan sipil Italia dengan pendanaan Eropa untuk mendisiplinkan gerakan imigran ilegal…” (al-Jazeera, 29/6/2018). Dengan kontrol Haftar terhadap daerah-daerah di selatan maka Eropa tidak bisa bermarkas dan membangun pangkalan militer Libya selatan. “Ruang operasi angkatan udara di bawah komando umum militer Libya mengumumkan larangan mendarat dan take off dari dan ke bandara-bandara dan tempat-tempat pendaratan di wilayah selatan kecuali setelah mendapat persetujuan. Ruang operasi memperingatkan pesawat manapun dari mendarat di wilayah selatan jika terbang tanpa otorisasi dari komando umum militer Libya…’ (al-Yawm as-Sabi’, 8/2/2019). Begitulah, Amerika dan dengan mendorong Haftar ke selatan, mengekang pergerakan-pergerakan Eropa di Libya selatan dan mempertahankan masalah imigran Afrika sebagai sakit kepala Eropa.
b- Aktivitas menentang pengaruh Eropa di kawasan sahara di mana tujuan-tujuan serangan Haftar di selatan Libya tidak terbatas pada merealisasi tujuan-tujuan yang disebutkan di atas. Jadi Amerika menetapkan rencana-rencana, bahkan secara langsung mulai menjalankan tujuan regional untuk mengguncang pengaruh Perancis di kawasan sahara… Dan disebabkan lemahnya pemerintahan pusat di Tripoli maka kondisi kevakuman yang terjadi di selatan Libya telah menciptakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas bersenjata berbagai kelompok oposisi Afrika di selatan Libya. Maka muncullah kelompok-kelompok oposisi Chad, Nigeria dan Sudan, dan tumbuh membesar. Bahkan menjadi element-element dalam perimbangan kekuatan internal di Libya. Dan kelompok-kelompok itu merupakan kelompok yang tidak bisa dipandang remeh. Surat kabar Chad al-Wihdah yang berbahasa Perancis pada Rabu mengatakan bahwa sekira 11 ribu element oposisi Chad tersebar saat ini di selatan Libya…” (portal al-Wasath, 4/4/2018). Dan dengan adanya dalih terorisme yang dijadikan justifikasi Amerika untuk intervensinya, dan dibisikkan kepada agen-agennya untuk mengendarai gelombangnya, Amerika secara terbuka bergerak maju untuk melakukan intervensi di Libya. “Seorang pajabat Libya mengatakan bahwa pasukan Amerika dan Libya melancarkan serangan bersama terhadap posisi tempat bermarkas sejumlah pendukung organisasi al-Qaeda di perkampungan kota Ubari pada Rabu ..” (Euro News arabic, 14/1/2019). Dalih terorisme Amerika itu adalah dalih yang sama yang digunakan Haftar “untuk membersihkan kawsan tersebut dari kelompok-kelompok teroris bersenjata”.
Kelompok yang memiliki bobot secara militer di selatan Libya adalah gerakan Chad. “Pasukan nasional Libya di bawah komandan marsekal Khalifah Haftar pada Januari lalu melancarkan serangan militer di barat daya Libya melawan kelompok-kelompok bersenjata yang paling besarnya pro ke oposisi Chad …” (RT, 12/2/2019).  Pasukan Nasional Libya mengatakan apa yang diumumkan oleh Haftar, dalam keterangan singkat bahwa “para prajurit senjata udara arab Libya secara bergiliran menghancurkan tiga kerumunan kelompok Chad dan sekutunya di selatan Libya” ..(al-Arabiya.net, 8/2/2019).
c- Dari sini menjadi sangat jelas bahwa serangan Haftar ke Libya selatan dilakukan dengan operasi mengusir organisasi-organisasi itu dari Libya, yakni mendorongnya keluar agar memiliki misi lain di Chad. Yaitu menciptakan keributan bagi pengaruh Perancis di Chad. Dan itu merupakan perkara yang segera terjadi tanpa ada penundaan. “Menteri luar negeri Perancis Jean-Yves Le Drian pada Selasa mengatakan bahwa pasukan Perancis membom konvoi pemberontak di Chad untuk menghalangi terjadinya kudeta terhadap presiden Idriss Deby. Memenuhi permintaan Deby, pesawat-pesawat tempur Perancis membom konvoi pemberontak yang bersenjata lengkap. Konvoi pemberontak itu melintas dari Libya pada minggu lalu dan melakukan penyerbuan di wilayah Chad. Le Drian mengatakan kepada anggota parlemen, “sekelompok pemberontak datang dari Libya selatan melancarkan serangan … untuk menguasai kekuasaan menggunakan kekuatan di N’Djamena. Presiden Deby meminta dari kami secara tertulis melakukan intervensi untuk menghalangi terjadinya kudeta dan melindungi negaranya” (Reuters, 12/2/2019). Karena bahaya-bahaya yang didorong oleh agen Amerika Haftar ke arah Chad ini nyata maka Perancis mengerahkan kekuatan besar di ibukota Chad untuk mempertahankan agennya Idriss Deby. “Perancis mengerahkan 4.500 tentara di ibukota Chad N’Djamena dalam kerangka operasi yang dikenal dengan nama pasukan Burkhan untuk kontra terorisme (Reuters, 12/2/2019).
d- Dengan semua ini menjadi jelas bahwa Amerika dan seiring infiltrasinya di Libya dan meskipun agennya tidak mampu menuntaskan posisi di daerah-daerah Libya barat untuk kemenangannya disebabkan dukungan Eropa kepada pemerintahan as-Sarraj maka Amerika telah beralih untuk mengganggu pengaruh Perancis di Chad. Dan apa yang terjadi berupa kemajuan lawan Idriss Deby didalam wilayah Chad yang datang dari Libya selatan mungkin untuk menjadi pendahuluan bagi apa yang akan datang, yakni menyalanya pertempuran di Chad. Dan boleh jadi setelahnya adalah Nigeria menentang pengaruh Perancis dan menentang hegemoni korporasi Perancis khususnya terhadap tambang Uranium di kawsan itu.
Keempat: ringkasnya adalah bahwa Haftar dan dengan dukungan militer yang disediakan oleh Amerika untuknya khususnya melalui Mesir, maka dia bisa merobek Libya menjadi dua bagian, dia mengontrol penuh bagian timur dan mengontrol al-Hilal an-Nafthiy tulang punggung perekonomian Libya. Dan Haftar bisa menciptakan keretakan di bagian barat. Yaitu pergerakannya ke arah selatan untuk meningkatkan kontrol militer dan ekonomi.  Begitulah, di bawah kondisi kejumudan hasil dari sulitnya barat dikarenakan takut kepada Aljazair dan dukungan besar Eropa kepada pemerintahan as-Sarraj, maka Amerika mendorong Haftar untuk merealisasi tujuan-tujuan Amerika lainnya. Dengan itu, Amerika meningkatkan kelelahan negara-negara Eropa dalam masalah imigran dan dari arah yang lain menyerang pengaruh Perancis di negara-negara sekitar mulai dari Chad…
Ini adalah dimensi-dimensi serangan Haftar terhadap Libya selatan. Dari situ jelas bahwa negara-negara kafir menyebarkan kerusakan di Libya demi kepentingan dan pengaruh mereka. Dan demi itu berbagai pihak dari kaum Muslim saling berperang tanpa menghormati Allah SWT tentang keharaman dalam membunuh saudara-saudara mereka dan menghancurkan kekayaan minyak negeri mereka.  Tidak akan ada yang bisa menghancurkan agen-agen dan negara-negara kafir di belakang mereka dan menghancurkan keburukan yang mereka sebarkan di negeri-negeri Islam, kecuali kaum Muslim bergerak serius tanpa main-main sehingga mereka menegakkan syariah Allah dan mereka umumkan khilafah mereka yang akan mengembalikan berbagai perkara pada kadarnya dan membuat mimpi negara-negara kafir dengan negeri-negeri islam sebagai mimpi mengerikan bagi mereka…
﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾
Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah) (TQS al-Anbiya’ [21]: 106).

15 Jumadul Akhirah 1440 H
20 Februari 2019 M

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/58145.html

konferensi keamanan munich

Menurut The Washington Post: Para pejabat Eropa bersikeras pada hari Jumat (15/2) bahwa mereka akan tetap berkomitmen pada kesepakatan nuklir Iran, sehari setelah Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menuntut agar negara-negara kekuatan utama Eropa mengikuti Amerika Serikat dengan keluar dari perjanjian. Pence juga menuduh negara-negara Eropa berusaha mengabaikan sanksi Amerika Serikat.
Berpidato di Konferensi Keamanan Munich, di mana para pemimpin dari seluruh dunia mulai berkumpul pada hari Jumat (15/2), kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini berpegang teguh pada komitmen benua untuk mengikuti kesepakatan Iran, mengatakan bahwa 28 negara Uni Eropa menganggap perjanjian itu sebagai jaminan efektif atas perdamaian.
“Saya percaya jika itu bukan karena Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dimulai dengan Prancis, Jerman, dan Inggris, saya yakin bahwa perjanjian nuklir dengan Iran sudah lama mati,” katanya. “Kami percaya bahwa hal itu fundamental dan penting untuk keamanan kami.”
Komentar itu muncul setelah Pence menggunakan pidatonya di Warsawa pada hari Kamis (14/2) untuk menyampaikan serangan yang paling langsung hingga saat ini dari seorang pejabat AS atas upaya Eropa untuk menyelamatkan perjanjian. Pence menuduh kekuatan Eropa membantu “rezim keji” Iran dengan platform keuangan baru yang bertujuan untuk memungkinkan perdagangan dengan Iran terus berlanjut, bahkan ketika Amerika Serikat berusaha untuk mengakhirinya.
Pidato Pence yang intens itu tampaknya tidak banyak mengubah jalannya kebijakan Iran di Eropa, atau bahkan memancing banyak reaksi. Mogherini tidak secara langsung menyebutkan pernyataan Pence, dan pernyataan Uni Eropa atas pertemuan yang diadakan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Brussels pada hari Jumat (15/2) tidak menyebutkan masalah tersebut.
Di era Presiden Obama, AS yang menawarkan kepada Eropa hadiah minyak Iran, di mana pada saat itu AS memprotes keras pasukan darat Iran untuk mendukung rezim yang didukung AS di Suriah dan Irak. Eropa, yang haus energi, mengakui kesepakatan nuklir Iran, dan memberikan Iran penerimaan diplomasi yang sepadan untuk memungkinkan AS menggunakan pasukannya tanpa oposisi internasional. Akan tetapi sekarang setelah pekerjaan Amerika telah selesai dilakukan, pemerintahan Trump masih terus berusaha untuk menyuap Eropa.
Di antara ciri khas elit penguasa Iran, khususnya, adalah mereka percaya bahwa mereka sangat cerdas dalam memanipulasi politik internasional untuk kepentingan mereka. “Revolusi” Iran memiliki sejarah panjang kerja sama rahasia dengan “Setan Besar” Amerika. Kembali dalam skandal Iran Contra tahun 1980-an dan dalam kekacauan saat ini, Iran percaya bahwa kondisi ini masih akan memberi keuntungan kedua belah pihak: Kerjasama dengan Amerika Serikat akan memungkinkannya untuk mengkonsolidasikan kehadiran militer dan kebijakan untuk “Syiah” di Lebanon, Suriah dan Irak, serta menghubungkan mereka dengan Mediterania. Sementara perjanjian nuklir akan memulihkan hubungan diplomatik, di samping akses ke perdagangan internasional, dan pertukaran mata uang asing yang sangat dibutuhkannya. Namun fakta yang menyedihkan adalah bahwa Iran dieksploitasi oleh Amerika Serikat setiap saat. Pada 1980-an, Amerika memainkan permainan ganda dengan menggunakan konflik dengan Iran untuk mencoba memantapkan diri di Irak. Ketika itu, Amerika menggunakan Iran sepenuhnya ketika dekat dengan pengusiran dari Suriah dan Irak. Dan sekarang Amerika Serikat ingin mengusir Iran seperti serbet usang. Jadi, kapan para penguasa Iran akan menyadari bahwa aliansi dengan kekuatan asing kafir selalu membawa bencana?!
Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (TQS AL-Maidah [5] : 51).
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 22/2/2019.

mahkamah agung

Meski banyak pakar hukum membeberkan Perppu/UU Ormas 2017 melanggar prinsip-prinsip hukum sehingga tak layak digunakan untuk mencabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia, Mahkamah Agung tetap saja membela pemerintah dalam vonis kasasinya.
“(Dalam kasus ini, bisa ditudingkan ada intervensi rezim?) Saya susah membantah. Hukum acapkali bisa diolah, di-menej oleh kalangan tertentu untuk memenangkan perkaranya,” ungkap Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Luthfie Hakim, S.H., M.A.  Sabtu (23/2/2019).
Menurutnya, saat mengambil keputusan di pengadilan itu ada banyak faktor yang acap kali dipertimbangkan di luar faktor hukumnya. “Dan itu khas, di Indonesia itu ya begitu. Baik karena intervensi pemerintah, intervensi pengusaha, intervensi uang, ya memang begitu kualitas kita memang masih begitu,” terangnya.
Ia juga menilai pembuatan Perppu/UU Ormas Tahun 2017 untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunjukkan bahwa rezim memang anti Islam. “Bukan anti Islam itu persis ya, tetapi anti ajaran Islam tentang khilafah, itu lebih tepatnya. Jadi kalau anti Islam secara keseluruhan ya enggak,” pungkasnya.[] 
Sumber : mediaumat.news,

Prof Dr Suteki, SH, MHum, Guru Besar Ilmu Hukum Undip
Meski pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia berkekuatan hukum tetap (inkracht) pasca Mahkamah Agung menolak kasasi ormas yang mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah tersebut, umat Islam tetap diperbolehkan mendakwahkan sistem pemerintahan Islam tersebut.
“Kembali pada konsep bahwa khilafah ajaran Islam atau setidaknya sebagai sistem pemerintahan Islam yang telah dikenal dan dipraktikkan selama 1300 tahun, maka umat Islam tanpa kecuali tetap diperbolehkan ‘mendakwahkan’ ajaran Islam itu dengan catatan: tidak boleh ada pemaksaan dan penggunaan kekerasan,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.  Sabtu (23/2/2019).
Ketika ditanya apakah rezim sekarang anti Islam, Suteki pun balik bertanya. “Saya yakin rezim sekarang tidak akan mau dijuluki sebagai rezim anti Islam bukan? Saya kira kalau itu dilakukan akan bunuh diri. Namun, perlu diingat bahwa ketika umat Islam yang menyatu dalam suatu perkumpulan Islam HTI tidak diizinkan mendakwahkan sebagian ajaran Islam, misalnya dalam hal ini adalah tentang khilafah, lalu bolehkah kita menyebut rezim yang melarang itu sebagai rezim yang anti Islam?” tanyanya retoris.
Pasalnya, lanjut Suteki, persoalan khilafah adalah persoalan utama pencabutan BH HTI ini. Pertanyaannya, benarkah khilafah itu hanya ajaran HTI? “Menurut pendapat saya: bukan. Mengapa? Karena khilafah itu sistem pemerintahan Islam yang tertulis di kitab para ulama dan juga fikih,” bebernya.
Menurut Suteki, keempat madzab yang dianut dalam Islam juga meyakini wajibnya khilafah bagi umat Islam. Secara normatif-teoretis tidak ada masalah dalam hal ini. Persoalan muncul ketika bicara politik praktis karena adanya kecurigaan terhadap upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI. Benarkah begitu? Apakah khilafah harus dihadapkan dengan ideologi Pancasila?
“Khilafah itu sistem pemerintahan Islam, bukan ideologi. Jadi menghadapkan khilafah dengan ideologi Pancasila itu tidak apple to apple. Bila mau seimbang seharusnya menghadapkan khilafah dengan demokrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan dakwah khilafah yang dilakukan HTI bukanlah tindakan radikalisme. “Karena dakwah itu tidak dilakukan dengan pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Itu yang prinsip. Jadi ketika HTI yang kebetulan mengusung dan mendakwahkan ajaran Islam itu secara damai, mestinya tidak diperlakukan buruk karena dinilai terpapar radikalisme yang berakhir dengan pencabutan BH HTI secara sepihak karena penilaian itu tidak melalui due process of law sebagaimana dulu diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas,” pungasnya.
Sumber : mediaumat.news,

Dr zainal arifin saksi ahli di sidang ptun hti vs pemerintah
Inkracht-nya pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia pasca ditolaknya kasasi HTI oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai bentuk perampasan hak konsitusional warga negara.
“(Apakah ini mencerminkan rezim represif?) Ya tafsirkan sendiri. Yang jelas, enggak konstitusional (karena hak) warga negara sudah dirampas untuk kepentingan politik golongan tertentu,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Asyafi’iyah Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Sabtu (23/2/2019).
Menurutnya, berorganisasi adalah hak setiap warga negara, sehingga hak tersebut hanya dapat dibatasi oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan. “Coba buktikan, adakah HTI terlibat insiden kekerasan termasuk teror? Saya kira HTI tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan termasuk kejahatan politik,” ungkapnya.
Terkait tudingan mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, Zainal menegaskan jangan langsung dibubarkan tetapi yang penting itu semestinya diadili dulu apakah landasan ideologi, visi dan misi HTI bertentangan Pancasila.  “Hal ini belum pernah diuji di pengadilan. Pengadilan mestinya mengedepankan nalar hukum dibanding pengaruh nalar politik agar masyarakat memperoleh keadilan sejati,” pungkasnya.[] 
Sumber :  mediaumat.news

mahkamah agung

Tolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia terkait dicabutnya Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI secara sepihak oleh pemerintah, Mahkamah Agung dinilai tidak berpihak kepada kebenaran materiil.
“Putusan MA itu tidak berpihak kepada kita, tidak berpihak kepada kebenaran materiil,” ujar Pakar Hukum Pidana Dr. Abdul Choir Ramadhan, S.H., M.H. Sabtu (23/2/2019).
Karena, lanjutnya, keputusan pemerintah membubarkan BHP HTI itu jelas bertentangan dengan hukum. Dan itu telah nyata tidak ada proses hukum apa pun guna membuktikan bahwa HTI secara faktual, secara hukum, ingin mengubah UUD 1945 dan Pancasila. “Itu semua belum pernah dibuktikan di pengadilan!” tegasnya.
Menurut Abdul Choir, apabila itu belum dibuktikan, kemudian keputusan pemerintah itu menegasikan aturan hukum, tentu ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan rule of law,  bertentangan dengan proses hukum. “Kemudian BHP HTI dibubarkan tanpa didahului proses-proses hukum yang saya sebutkan itu,” ungkapnya.
Tentu ini menciderai keadilan hukum. “Saya berharap langkah hukum berikutnya adalah peninjauan kembali (PK). Dengan adanya PK, hakim PK membatalkan semua keputusan di bawahnya,” harap Ketua Umum Habib Rizieq Shihab (HRS) Center tersebut.
Dalam kasus-kasus lainnya pun dia menilai penegakan hukum termasuk yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan belum berpihak pada keadilan. “Secara keseluruhan, penegakan hukum di era Jokowi ini belum berpihak kepada keadilan,” pungkasnya.[]
Sumber : mediaumat.news

Image result for hutan indonesia
Soal:
Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
Mohon maaf, di dalam buku an-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm karya al-‘alim al-jalil Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah, berbicara tentang tanah kharajiyah dan tanah ‘usyriyah …
Pertanyaan saya: apa perbedaan antara keberadaan fisik tanah dan manfaatnya jadi milik individu dengan keberadaan fisik tanak jadi milik negara sementara manfaatnya jadi milik individu?
Terima kasih atas penjelasannya.
Suad Abed
Jawab:
Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu.
Tanah menurut hukum syara’ ada dua jenis: ‘usyriyah dan kharajiyah. Setiap jenis bisa dipertukarkan dalam bentuk jual beli, hibah, dan diwarisi dari pemiliknya sebab itu merupakan kepemilikan yang hakiki pada pemiliknya sehingga atasnya berlaku semua hukum kepemilikan. Dan tidak ada perbedaan di antara kedua jenis itu kecuali dalam dua perkara saja. Pertama, berkaitan dengan zat yang dimiliki. Kedua, berkaitan dengan apa yang diwajibkan atas tanah tersebut:
1- Berkaitan dengan zat apa yang dimiliki, maka pemilik tanah ‘usyriyah memiliki fisik dan manfaat tanah tersebut. Sedangkan pemilik tanah kharajiyah, dia memiliki manfaatnya saja dan tidak memiliki fisiknya. Konsekuensi dari hal ini bahwa hukum syara’ yang di antara syarat sahnya adalah kepemilikan atas  zat, maka pemilik tanah kharajiyah tidak bisa melakukannya, tetapi hanya bisa dilakukan oleh pemilik tanah ‘usyriyah. Misalnya, wakaf, syarat sahnya adalah kepemilikan zat yang diwakafkan. Jadi pemilik tanah ‘usyriyah, jika dia ingin mewakafkan tanah yang dia miliki maka dia bisa melakukan hal itu kapan saja. Sebab dia memiliki zatnya yakni fisik tanah itu. Adapun pemilik tanah kharajiyah, jika dia ingin mewakafkan tanah yang dia miliki maka dia tidak bisa melakukannya. Sebab wakaf itu di dalamnya disyaratkan, orang yang mewakafkan adalah pemilik zat sesuatu yang diwakafkan. Sedangkan pemilik tanah kharajiyah, dia tidak memiliki zat tanah yakni fisik tanah kharajiyah itu, melainkan dia hanya memiliki manfaatnya saja, sebab fisik tanah kharajiyah itu milik Baitul Mal.
2- Adapun berkaitan dengan apa yang wajib atas tanah, maka tanah ‘usyriyah terhadapnya diwajibkan al-‘usyru, sedangkan tanah kharajiyah terhadapnya diwajibkan kharaj. Perbedaan antara al-‘usyru dan al-kharaj adalah sebagai berikut:
– al-‘Usyru adalah atas hasil tanah. Al-‘usyru itu adalah negara mengambil dari petani yang mengolah tanah itu sepersepuluh (10%) dari hasil riil, jika diairi dengan air hujan secara pengairan alami; dan negara mengambil seperduapuluh (5%) dari hasil riil jika tanah itu diairi dengan pengairan buatan. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata: Rasul saw bersabda:
«فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
“Dalam apa yang diairi oleh sungai dan awan (maka zakatnya) sepersepuluh (10%) dan dalam apa yang diairi dengan timba (maka zakatnya) seperduapuluh (5%)”.

Al-‘usyru ini merupakan zakat dan diletakkan di Baitul Mal, serta tidak dibelanjakan kecuali kepada mereka yang termasuk delapan ashnaf yang disebutkan di dalam firman Allah SWT:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS at-Tawbah [9]: 60).

Dan al-‘usyru tidak diambil kecuali dari empat jenis saja. Al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabarani telah mengeluarkan dari hadits Abu Musa al-Asy’ari dan Muadz bin Jabal ketika Nabi saw mengutus keduanya ke Yaman, agar keduanya mengajarkan kepada orang-orang perkara agama mereka. Rasul saw bersabda:
«لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»
“Jangan kalian berdua ambil shadaqah (zakat) kecuali dari empat jenis ini: jewawut, gandum, kismis dan kurma”.

– Adapun kharaj atas tanah, maka negara mengambilnya dari pemilik tanah kadar tertentu, di mana kadarnya ditetapkan dan ditentukan, sesuai produksi tanah secara estimatif menurut biasanya bukan produksi riil. Ditetapkan kadarnya atas tanah sesuai kadar kemungkinannya (potensinya), sehingga pemilik tanah dan Baitul Mal tidak terzalimi. Kharaj dipungut setahun sekali dari pemilik tanah ….
[بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ عَلَى السَّوَاد،ِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْسَحَهُ، فَوَضَعَ عَلَى جَرِيبٍ عَامِرٍ، أَوْ غَامِرٍ، مِمَّا يُعْمَلُ مِثْلُهُ، دِرْهَمًا وَقَفِيزًا] أخرجه أبو يوسف في الخراج عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب
“Umar bin al-Khathab ra mengutus Utsman bin Hanif atas tanah Sawad (Irak). Dan Umar memerintahkannya untuk mengukur luasnya lalu ditetapkan atas satu jarib tanah yang yang dimakmurkan atau tidak, apa yang dikerjakan semisalnya, satu dirham dan satu qafiz” (Dikeluarkan oleh Abu Yusuf di al-Kharâj dari Amru bin Maymun dan Haritsah bin Mudharib).

Dan kharaj diletakkan di Baitul Mal pada selain bab zakat dan dibelanjakan atas semua aspek yang menjadi pandangan negara, sebagaimana dibelanjakannya semua harta lainnya.
Saya harap penjelasan ini sudah mencukupi.


Saudaramu Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

08 Jumadul Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M

http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3934

kantor_HTI_3
Oleh: Ahmad Rizal (Direktur IJM)
Fixed. MA tolak kasasi yang diajukan HTI terkait putusan badan status badan hukum HTI oleh pemerintah era Jokowi-JK. Sehingga surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI tetap berlaku.
Hizbut Tahrir selalu kritis di dunia muslim dan memprotes seluruh kebijakan penguasa zalim. Betapa mengerikannya penyalahgunaan kekuasaan yang disorot HTI terhadap para politisi kapitalis dengan besarnya korupsi para penguasa dan pejabat di dunia Muslim. Pada saat bersamaan, kepercayaan masyarakat terhadap yang sistem kapitalis dan rezimnya yang mengatur Indonesia makin berkurang.
HTI sebelumnya selalu memprotes rezim korup yang menipu jutaan publik dengan berbagai skandal korupsinya untuk masuk ke dalam pundi-pundi pribadi orang-orang korup itu. HTI juga selalu membangkitkan optimisme umat, bahwa khilafah Islam adalah kewajiban umat untuk merealisasikannya. Sekaligus mengingatkan bahwa Khilafah akan kembali tegak di Dunia Islam, termasuk di Indonesia. dalam hal ini, Hizbut Tahrir merupakan kelompok yang dengan serius dan bersungguh-sungguh memperjuangkan kembalinya Khilafah Islam itu.
HTI telah mengingatkan perjuangan menerapkan syariah dan menegakkan Khilafah adalah perjuangan yang didasarkan pada keimanan (akidah Islam) dan kewajiban menjalankan seluruh syariah Islam untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Mustahil Allah SWT mewajibkan penerapan syariah Islam dan penegakan Khilafah, kalau itu tidak mungkin dilaksanakan oleh kita, sehingga penerapan syariah dan penegakan al-Khilafah tidak lah utopis.
HTI selalu mengingatkan bahwa setiap penerapan sistem sekuler, yakni sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta yang Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia di berbagai bidang kehidupan.
Dikuasainya sumber daya dan kekayaan alam negeri ini oleh kekuatan asing, kelamnya persoalan perburuhan, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, konflik horizontal yang tiada henti, kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang tumbuh di mana-mana, adalah bukti nyata dari kerusakan dan kerugian itu. Ditambah dengan kezaliman yang diderita umat di berbagai negara, penghinaan terhadap Islam yang terus terjadi serta sulitnya perubahan ke arah Islam, karena dihambat oleh negara Barat yang tidak mau kehilangan kendali kontrol atas wilayah-wilayah di Dunia Islam.
Semua itu pada akhirnya mendatangkan kesempitan dalam kehidupan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Dan semua kesempitan itu pada dasarnya akibat ditinggalkannya petunjuk dari Allah SWT dalam pengelolaan berbagai interaksi dan urusan di masyarakat. Itulah yang jauh-jauh hari sesungguhnya telah diperingatkan oleh Allah SWT kepada kita semua.
HTI juga mengingatkan, tegaknya syariah dan khilafah merupakan janji Allah SWT (Lihat: QS an-Nur [24]: 55), dan Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Rasul saw juga telah mengabarkan akan kembalinya al-Khilafah ar-Rasyidah kedua setelah era penguasa diktator. Rasul bersabda: … kemudian akan ada khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. (HR Ahmad dan ath-Thayalisi). HTI selalu membangun kesadaran umat untuk berjuang bersama-sama menegakkan Khilafah makin menguat dari hari ke hari. Semua ini merupakan hasil dari dakwah yang tak kenal lelah, bukan hasil dari berdiam diri.
HTI hari ini merasa dizalimi, di tengah situasi dan berita buruk dan tragedi yang tengah dihadapi kaum Muslim di seluruh negeri: mulai dari pembunuhan yang terus-menerus terhadap kaum Muslim Rohingya, penghancuran Irak dan rakyatnya yang terus berlanjut, pertumpahan darah di Suriah, serta pembantaian yang masih menyelimuti rakyat Yaman, Libya dan Palestina … masih banyak lagi tragegi memilukan yang menimpa kaum Muslim.
Semua itu terjadi dalam terang kebisuan orang-orang yang mampu untuk menolong kaum Muslim, dan celakanya mereka tidak hanya membisu, tetapi mereka berkonspirasi, menjalankan rencana imperialisme dan terlibat dalam perang melawan kaum Muslim, celakanya lagi tentara tidak cukup hanya dengan kejahatan yang tidak menolong kaum Muslim, tetapi juga para penguasa menggunakannya untuk menumpahkan darah kaum Muslim demi kepentingan imperialisme.[]
Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban umat, para penguasanya, tentaranya, ulamanya, intelektualnya, para pimpinan partainya dan kaum Muslim secara umum terkait darah kaum Muslim Rohingya, Suriah, Irak, Yaman dan Palestina … Masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya menurut posisinya: dari kewajiban menolong dan merespon agresi secara militer, atau dari kewajiban mengadopsi kasus mereka dan menelanjangi konspirasi para penguasa, serta dari kewajban mengembalikan kekuasaan Islam secara politis. Allah SWT berfirman:  “Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (TQS Ash-Shaffat [37] : 24).

kitab hadits
Mâ min ‘abdin yastar’îhillâhu ra’iyyatan yamûtu yawma yamûtu wa huwa ghâsyin li ra’iyyatihi illâ harramallâhu ‘alayhi al-jannah (Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari di mana dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga)” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam hadits ini, Rasul SAW mengungkapkan dengan redaksi penafian (kata ) dilanjutkan dengan pengecualian (kata illâ) untuk menetapkan.  Ini memberi pengertian, tak seorang pun yang memenuhi deskripsi hadits ini kecuali pasti menghadapi akibat yang dijelaskan dalam hadits ini.
Makna yastar’îhillâhu ra’iyyatan, yakni kepadanya Allah delegasikan pengaturan urusan rakyat, dengan menobatkannya untuk menegakkan berbagai kemaslahatan rakyat dan memberinya kendali urusan mereka. Ar-râ’iy adalah penjaga yang diberi amanah atas pengaturan urusan rakyat.
Kata ghâsysyin maknanya khâ`in (khianat) atau khâdi’ (penipu).  Artinya mengelabuhi rakyat atau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus urusan rakyat, memelihara berbagai kemaslahatan rakyat dan semua kewajiban dan tanggungjawab ri’ayah.
Kata yawma yamûtu wa huwa ghâsysyin maknanya saat ajal menghampirinya dan sebelum itu dimana taubat sudah tidak lagi bisa diterima, sementara pada waktu itu dia seorang ghâsysyin.
Adapun sabda Rasul SAW, illâ harramallâh ‘alayhi al-jannata, maksudnya dijelaskan dalam riwayat lain lam yadkhul ma’ahum al-jannata (tidak masuk surga bersama mereka).  Artinya dia tidak masuk surga bersama rakyatnya yang masuk surga, sebab dia harus mendapat hukuman karena mengkhianati amanah riayah itu. Jadi maknanya bukan dia kekal di neraka.
Jadi hadits ini seperti dijelaskan oleh Ibn Bathal di dalam Syarh Ibn Bathal, merupakan penjelasan dan ancaman keras terhadap para pemimpin keji (aimmah al-jûr). Jadi siapa yang menelantarkan orang-orang yang urusan mereka Allah percayakan kepadanya atau dia mengkhianati mereka atau menzalimi mereka, maka kepadanya diarahkan tuntutan atas kezaliman-kezaliman terhadap hamba pada Hari Kiamat kelak.
Qadhi ‘Iyadh mengatakan seperti dikutip oleh an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim li an-Nawawi, “maknanya jelas dalam hal peringatan dari menipu (mengkhianati) kaum Muslimin, peringatan untuk orang yang kepadanya didelegasikan sesuatu dari urusan mereka, dia diminta mengurusi mereka dan dia diangkat untuk mengurusi kemaslahatan mereka dalam hal agama dan dunia mereka.  Jika dia berkhianat dalam apa yang dipercayakan (diamanahkan) kepadanya dan dia tidak menasehati dalam apa yang didelegasikan kepadanya yang kadang itu dengan tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka pegang teguh dan mereka ambil dari agama mereka, dan kadang dengan tidak melakukan apa yang telah ditentukan untuknya berupa menjaga syariah mereka dan membela/mempertahankan syariah dari setiap penentang yang akan memasukkan sesuatu di dalamnya atau memalingkan makna-maknanya, atau mengabaikan hudud mereka, atau menelantarkan hak-hak mereka atau tidak melindungi/menjaga apa yang mereka peroleh dan tidak menghadapi musuh-musuh mereka, atau meninggalkan langkah keadilan di tengah mereka, maka sungguh dia telah menipu mereka.”  Qadhi ‘Iyadh mengatakan, “sungguh Allah SWT telah memperingatkan bahwa hal demikian termasuk dosa besar yang berakibat menjauhkan dari surga, wallah a’lam.”
Al-Amir ash-Shan’ani di dalam Subul as-Salâm menjelaskan, “Sabda Rasul SAW “yawma yamûtu -hari ketika dia mati-” maksudnya bahwa dia dihampiri kematian sementara dia menipu rakyatnya, tanpa bertaubat dari hal itu. Dan al-ghisyyuadalah lawan dari an-nushhu (nasehat).  Ghissyu itu terjadi dengan kezaliman dia terhadap rakyat dengan mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, melanggar kehormatan mereka, menghalangi diri dari keperluan dan kebutuhan mereka, menahan dari mereka harta Allah SWT yang Allah tetapkan menjadi milik mereka yang ditentukan untuk pengeluaran-pengeluaran, tidak memberitahu mereka apa yang wajib atas mereka baik perkara agama dan dunia mereka, mengabaikan hudud, tidak menghalangi orang-orang yang membuat kerusakan, menelantarkan jihad dan lainnya yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hamba.  Termasuk dalam hal itu mengangkat orang yang tidak melingkupi mereka dan tidak memperhatikan perintah Allah tentang mereka dan mengangkat orang yang mana Allah lebih meridhai orang lainnya padahal orang lain yang lebih diridhai oleh Allah itu ada.  Dan hadits-hadits menunjukkan haramnya al-ghisyyu (penipuan/khianat) dan bahwa itu termasuk dosa besar karena adanya ancaman terhadap al-ghisyyu itu sendiri.”
Terhadap pemimpin yang menipu itu maka sikap terhadapnya jelas. Dalam riwayat lain dinyatakan secara gamblang haramnya membenarkan kebohongan penguasa. Haram pula mendukung dan membantunya. Begitu pula terhadap pemimpin yang penipu. Jika telah tampak menipu rakyat, apalagi berkali-kali, maka tentu saja tidak boleh mendukungnya. Tentu juga tidak boleh mengangkatnya kembali menjadi penguasa.  Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Y.A]
Sumber: Tabloid Media Umat Edisi 235

khalifah umar
Soal:
Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
Bagaimana kabar Anda syaikhuna?
Saya punya pertanyaan terkait satu hal yang ditabanni oleh Hizb.
Di antara yang diadopsi Hizb bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat individual. Yakni bahwa khalifah itu di tangannya semua wewenang dalam negara, dengan makna khalifah adalah negara. Dan untuk lebih jelas, khalifah di dalam negara berhak menjadi penguasa, qadhi dan apa saja…
Dan ini bertentangan dengan ucapan yang disebutkan di buku ad-Dawlah di mana dinyatakan di halaman 129:
“Begitulah, Rasul saw mendirikan sendiri struktur daulah islamiyah. Beliau menyempurnakannya semasa hidup beliau. Beliau menjadi kepala negara. Beliau memiliki para mu’awin, wali, qadhi, tentara, direktur berbagai direktorat, dan majelis untuk merujuk pendapat dalam hal syura. Dan struktur ini dalam bentuknya dan wewenangnya merupakan thariqah yang wajib diikuti. Dan itu bersifat global yang sudah terbukti secara mutawatir”.
Saya mohon penjelasan. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada Anda dan semoga Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangan Anda.
Mohammad Hadoud
Jawab:
Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu.
1- Sepertinya Anda menunjuk di awal pertanyaan Anda kepada apa yang ada di buku asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah juz ii dalam pembahasan al-imârah (kepemimpinan), di mana di situ dinyatakan:
(… adapun pemimpin (amîr) ini maka syara’ mengharuskannya hanya satu, dan tidak boleh lebih dari satu. Islam tidak mengenal komando kolektif dan tidak mengenal kepemimpinan kolektif. Melainkan dalam Islam komando dan kepemimpinan itu bersifat individual (fardiyah) saja dan kepala (ar-ra`îs) atau pemimpin (al-amîr) atau komandan (al-qâ`id) itu wajib satu dan tidak boleh lebih dari satu. Dalil atas hal itu tampak jelas dalam nas hadits-hadits terdahulu dan dalam perbuatan Rasul saw. Semua hadits-hadits terdahulu mengatakan “ahadahum –salah seorang dari mereka-“, “ahadakum –salah seorang dari kalian-“. Dan kata ahad adalah kata satu. Dan itu menunjukkan jumlah yakni satu, tidak lebih. Hal itu bisa dipahami dari mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah pada hitungan, sifat, tujuan dan syarat, diamalkan tanpa membutuhkan nas. Dan mafhum mukhalafah itu tidak diabaikan kecuali dalam satu kondisi yaitu jika dinyatakan nas yang membatalkannya… Berdasarkan hal itu, maka sabda Rasul saw “fal yuammirû ahadahum –hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin-“, “illâ ammarû ahadahum –kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin-“, “fa ammirû ahadakum –maka angkatlah salah seorang dari kalian menjadi pemimpin-“, mafhum mukhalafah dalam hadits-hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengangkat lebih dari satu orang menjadi pemimpin. Dari sini maka kepemimpinan itu untuk satu orang, dan tidak boleh untuk lebih dari satu orang sama sekali sesuai pernyataan teks hadits-hadits tersebut secara manthuq dan mafhum. Hal itu dikuatkan oleh perbuatan Rasul saw. Beliau dalam semua peristiwa di mana di situ beliau mengangkat pemimpin, maka beliau mengangkat satu orang menjadi pemimpin, tidak lebih. Dan beliau sama sekali tidak mengangkat lebih dari satu orang di satu tempat…  Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh, untuk satu perkara ada dua ketua, dan tidak boleh untuk satu tempat ada dua kepala. Tetapi wajib, kepala itu hanya satu saja dan haram lebih dari satu. Hanya saja harus diketahui bahwa kepemimpinan dan komando di dalam Islam itu bukan za’âmah, sebab za’âmah itu menuntut diikutinya az-za’îm (pemimpin). Adapun ar-ri`âsah (kepemimpinan/keketuaan) dalam Islam maka itu tidak lain menjadikan raîs (ketua/kepala) memiliki hak memelihara berbagai urusan dan kekuasaan pada perkara yang kepemimpinannya jadi miliknya serta mengimplementasikannya untuk apa yang masuk di bawah kepemimpinannya sesuai wewenang yang disematkan kepadanya sebagai amîr (pemimpin), dalam batas-batas apa yang diberikan oleh syara’ berkaitan untuk perkara yang untuk itu dia diangkat menjadi raîs (kepala/pemimpin) atasnya...”, selesai kutipan dari buku asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah juz ii.
2- Ucapan ini bahwa komando dan kepemimpinan dalam Islam bersifat individual, tidak bertentangan dengan apa yang ada di buku ad-Dawlah al-Islâmiyah berikut:
(Begitulah, Rasul saw membangun sendiri struktur daulah islamiyah dan beliau menyempurnakannya semasa hidup beliau. Beliau menjadi kepala negara. Beliau memiliki para mu’awin, wali, qadhi, tentara, direktur berbagai direktorat dan majelis untuk merujuk dalam syura. Dan struktur ini dalam bentuk dan wewenangnya merupakan thariqah (metode) yang wajib diikuti. Dan itu secara global terbukti secara mutawatir. Beliau saw melakukan aktivitas-aktivitas kepala negara sejak beliau tiba di Madinah sampai wafat beliau saw. Abu Bakar dan Umar menjadi dua mu’awin beliau. Para sahabat setelah beliau berijmak menegakkan (mengangkat) seorang kepala untuk negara tersebut yang menjadi khalifah (pengganti) Rasul saw dalam kepemimpinan negara saja, bukan dalam risalah dan tidak pula dalam kenabian sebab kerasulan dan kenabian telah ditutup dengan beliau. Begitulah, Rasul saw menegakkan struktur negara secara sempurna dalam masa hidup beliau dan beliau meninggalkan bentuk pemerintahan dan struktur negara itu diketahui dan tampak sangat jelas”, selesai.
Kedua teks ini tidak bertentangan, tetapi keduanya benar-benar selaras secara penuh.  Hal itu bahwa teks pertama di buku asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah juz ii berbicara tentang kepemimpinan dari sisi substansinya dalam Islam baik imârah (kepemimpinan) safar, jamaah atau kepemimpinan umum untuk kaum muslim yakni khilafah. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah bersifat individual dan tidak bersifat kolektif. Artinya tidak boleh sekelompok orang menjadi pihak yang memegang wewenang dalam kepemimpinan. Tetapi, wewenang kepemimpinan itu hanya milik satu person saja dan dialah yang memiliki keputusan akhir… Perkara ini, meski merupakan hukum syara’, namun juga begitu dari sisi faktual. Fakta perkara itu, di dalamnya tidak akan lurus, ketika wewenang dalam kepemimpinan dan pemerintahan bersifat kolektif, akan tetapi harus bersifat individual, yakni akhir keputusan dalam perkara itu kepada satu orang… Begitulah, khilafah yakni kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslim, adalah individual, yakni pemilik wewenang di dalamnya adalah satu person yang dibaiat dengan jabatan khilafah, sehingga dengan baiat itu dia memiliki semua wewenang pemerintahan, kekuasaan dan pengadopsian berbagai hukum tanpa pengecualian…
3- Tetapi, dijadikannya wewenang-wewenang itu sebagai milik khalifah tidak berarti secara mutlak khalifah boleh melakukan semua aktivitas-aktivitas pemerintahan dan kekuasaan. Tetapi makna yang demikian itu adalah bahwa keberadaan wewenang itu adalah milik dia dan bahwa semua orang yang padanya diberikan wewenang dalam pemerintahan dan kekuasaan, tidak lain wewenangnya itu bersandar dari khalifah dengan jalan khalifah menunjuk orang yang mewakilinya dalam hal itu.  Jadi semua penguasa di dalam khilafah baik para mu’awin, para wali dsb, semua orang yang menangani peradilan (para qadhi) dan struktur administrasi dan pasukan … dsb, wewenang milik mereka itu tidak lain karena khalifah mewakilkannya kepada mereka dalam wewenang-wewenang itu. Jadi pada asalnya tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang-wewenang itu sedikitpun, kecuali dia menjadi wakil khalifah …
4- Jadi wewenang itu satu perkara, dan pelaksanaan aktivitas adalah perkara yang lain. Rasul saw memiliki wewenang pemerintahan dan kekuasaan semuanya. Namun, beliau tidak melakukan semua aktivitas pemerintahan dan kekuasaan. Tetapi, beliau menunjuk orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan di buku ad-Dawlah al-Islâmiyah dan buku-buku Hizb lainnya. Jadi Rasul saw dalam masa hidup beliau, beliau membentuk struktur yang lengkap untuk negara. Perbuatan Rasul saw menunjukkan bahwa struktur ini dalam bentuk dan wewenangnya merupakan thariqah (metode) yang wajib diikuti. Yakni itu merupakan hukum syara’ dan bukan merupakan uslub yang bisa berubah sesuai perubahan situasi dan keadaan… Penegakan struktur untuk negara itu tidak bertentangan dengan dijadikannya berbagai wewenang menjadi milik khalifah. Sebab Rasul saw yang memiliki semua wewenang itu, beliau menegakkan struktur negara dan mendelegasikan wewenang-wewenang tersebut. Maka perbuatan Rasul saw itu merupakan dalil paling besar bahwa tidak bertentangan antara dijadikannya berbagai wewenang menjadi milik khalifah, dengan penegakan struktur untuk negara yang memiliki wewenang-wewenang yang bersandar dari wewenang khalifah. Dan struktur itu membantu khalifah dalam mengatur urusan-urusan negara berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh khalifah kepada mereka… Dan inilah yang berlangsung pada masa Rasul saw. Meski dengan kecilnya negara yang didirikan oleh Nabi saw, pengelolaannya membutuhkan ditegakkannya struktur yang membantu Nabi saw dalam menegakkan pemerintahan dan memelihara urusan-urusan masyarakat… Lalu bagaimana lagi jika negara itu besar dan wilayahnya luas …?!
5- Meskipun berbagai wewenang itu milik khalifah, namun itu dibatasi dengan hukum syara’. Jika dia keluar dari hukum syara’ dan menzalimi rakyat atau tidak baik dalam menerapkan syariah Allah maka Mahkamah Mazhalim memeriksa perkaranya dan Mahkamah Mazhalim memiliki wewenang mencopot khalifah sesuai hukum-hukum syara’… Pada pasal 78 Muqaddimah ad-Dustûr yang digali dari dalil-dalil syara’ dinyatakan sebagai berikut: (Qadhi Mazhalim adalah qadhi yang diangkat untuk menghilangkan semua kezaliman yang terjadi dari negara terhadap person siapapun yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik dia termasuk rakyat negara atau yang lain, dan baik kezaliman ini berasal dari khalifah atau dari selain khalifah diantara para penguasa dan pegawai negara). Dan untuk menjamin tidak adanya rasa takut kecuali hanya kepada Allah, maka khalifah tidak memiliki wewenang mencopot Qadhi Mazhalim selama pemeriksaan dalam kezaliman yang terjadi dari khalifah … Pada Pasal 88 dinyatakan: (… tidak boleh dilakukan pencopotan Qadhi Mazhalim selama dia memeriksa kezaliman yang diadukan atas khalifah…).  Di dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan: (… hal itu karena tetap adanya wewenang pencopotan di tangan khalifah dalam kondisi ini akan mempengaruhi keputusan qadhi. Dan berikutnya membatasi kemampuan qadhi mencopot khalifah atau para pendukungnya, misalnya. Dan wewenang pencopotan ini menjadi wasilah kepada yang haram, yakni bahwa tetap adanya wewenang pencopotan itu di tangan khalifah dalam kondisi tersebut adalah haram).  Pasal 90 menegaskan wewenang Mahkamah Mazhalim dalam mencopot khalifah jika layak dicopot. Dinyatakan pada Pasal 90: (Mahkamah Mazhalim memiliki hak mencopot penguasa manapun atau pegawai negara siapapun. Sebagaimana Mahkamah Mazhalim juga memiliki hak mencopot khalifah. Hal itu jika penghilangan kezaliman itu mengharuskan pencopotan ini). Oleh karena itu, di situ tidak ada kekebalan untuk khalifah di depan peradilan. Jika khalifah salah maka dia dimintai pertanggungjawaban dan jika layak dicopot maka harus dicopot.
Atas dasar itu, maka khalifah meskipun berbagai wewenang di dalam negara jadi miliknya, namun dia terikat dengan hukum-hukum syara’ di depan Mahkamah Mazhalim… Dan itu seperti yang kami jelaskan di atas, khalifah menegakkan struktur negara untuk membantunya dalam urusan-urusan pemerintahan dan membantunya dalam memelihara urusan-urusan sesuai wewenang yang diberikan oleh khalifah kepada mereka dalam aktivitas yang disandarkan kepada mereka.
Saya berharap, kontradiksi yang ada di benak Anda telah hilang dan keselarasan antara kedua teks yang disebutkan di atas menjadi jelas. Wewenang adalah satu perkara dan struktur yang membantu khalifah dalam mengelola urusan-urusan negara dan membantunya dalam meriayah urusan-urusan rakyat merupakan perkara yang lain.

Saudaramu Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

14 Jumadul Akhirah 1440 H
19 Februari 2019 M

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/LkjDcHf4KCt
loading...
Powered by Blogger.