Related image

Aji Salam (praktisi ekonomi)

Hari ini Indonesia tidak berdaya dibombardir oleh serbuan produk asing, khususnya dari China, sebagai konsekuensi Indonesia membuka pasar dalam negeri seluas-luasnya kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebelum adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Cina saja, kita sudah mendapatkan hampir segala lini produk terutama yang dipergunakan di rumah dan perkantoran bertuliskan Made in China. Sebelum tahun 2015 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). 

Dampak susulannya, karena sektor industri terpangkas dan digantikan impor, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 1 juta orang. Inilah cerita sukses “bunuh diri” secara ekonomi. Sekaligus itu menunjukkan sikap “bebal” pengelola negeri ini tidak mau menggubris peringatan bahaya neoliberalisme dari berbagai pihak yang disampaikan sejak awal. Setelah saat ini ekonomi dalam negeri babak belur bahkan beberapa sektor sudah sekarat, pengelola negeri ini belum kunjung sadar sepenuhnya.

MEA dan pasar bebas? Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sektor ekonomi, juga berarti menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan perdagangan internasional dan investasi.

Pandangan ini jelas bertentangan dengan Islam dilihat dari tiga aspek: Pertama, penghilangan peran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, dan ini adalah doktrin dasar ekonomi kapitalisme liberal. Ini jelas menyalahi Islam. Islam menetapkan pemerintah/negara wajib berperan dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR Muslim).

Kedua, perdagangan bebas yang memungkinkan seluruh pemain dunia leluasa bahkan bebas bermain di pasar dalam negeri tanpa hambatan -tanpa lagi dilihat apakah pemain tersebut berasal dari Dar al-Harb Fi’lan atau tidak-. Ini juga jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, Islam memandang perdagangan internasional tersebut berdasarkan pelakunya. Jika pelakunya berasal dari Dar al-Harb Fi’lan -seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, dsb- perdagangan tersebut jelas haram.

Ketiga, perdagangan bebas, dari aspek kebebasan masuknya investasi dan dominasi asing di pasar dalam negeri, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perekonomian negeri ini. Keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan bebas sama saja memberi jalan kepada asing (kaum kafir) untuk menguasai kaum muslim. Ini jelas haram karena Allah SWT berfirman:

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [04]: 141).

Nabi saw. juga bersabda:

Tidak boleh membahayakan ornag lain dan diri sendiri di dalam Islam (HR Ibn Majah).

Perjanjian perdagangan bebas seperti MEA – CAFTA merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Padahal Pemerintah seharusnya melindungi rakyat dari ketidakberdayaan ekonomi. Dengan perjanjian tersebut, sengaja atau tidak, Pemerintah telah membahayakan bahkan “membunuh” usaha dan industri dalam negeri baik skala besar apalagi skala kecil, yang tentu akan mengakibatkan makin meningkatnya angka pengangguran. Karena itu, Indonesia mutlak harus keluar dari MEA - sCAFTA dan segala bentuk perjanjian perdagangan bebas yang nyata-nyata membahayakan rakyat dan negara. [IJM]

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.