aksi buruh
Oleh: Suro Kunto (praktisi perburuhan)
Di tengah implementasi turn key project sebagai dampak investasi dari Cina ke Indonesia, yang menurut sebagian pengamat di lapangan diduga melanggar peraturan yg tertulis di undang-undang ketenagakerjaan. Contoh pelanggaran misalnya tenaga kerja asing yang masuk adalah tenaga kerja yang unskill alias buruh kasar. Yang sesungguhnya pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal Indonesia. Termasuk keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. PP ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2017.
Selain itu, tuntutan upah layak, jaminan lapangan kerja yang memadai dan dihapuskannya sistem alih daya atau outsourcing tampaknya menjadi isu yang rutin diangkat oleh kaum buruh. Kekecewaan terhadap kondisi yang dihadapi buruh makin meningkat, diantaranya menyoal pemberangusan terhadap suara kritis serikat buruh yang semakin meluas, buruh banyak yang di-PHK dan dirumahkan, membanjirnya tenaga asing karena kemudahan masuknya tenaga kerja asing, merajalelanya korupsi.
Kesejahteraan hidup, sebuah tuntutan yang layak dan sederhana, tapi tak mendapat perhatian serius dari orang yang semestinya memperhatikannya, baik pemerintah maupun DPR, tak mampu melahirkan UU yang bisa mengatur agar penghasilan buruh bisa untuk hidup layak.
Terkait tindakan out sourcing, yang didalam UU Tenaga Kerja kita diperhalus kalimatnya menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu, sebuah kalimat problematic dari Undang-undang itu diterbitkan tahun 2003, di zaman Megawati, dan Menteri Numawea, yang mengaku pro-rakyat kecil.
Pengaturan upah hanya ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan istilah upah minimum, dulu disebut Upah Minimum regional, kemudian diganti dengan upah minimum provinsi, mungkin esok lusa entah upah minimum apa lagi, sesuai dengan namanya upan minimum maka yang diterima buruh sudah dapat dipastikan sangat minim.
Hari ini dan esok, eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh harus dilawan. Kaum kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan berobat, dan sebagainya.
Soal upah ini seharusnya Pemerintah bersama DPR bisa membuat aturan perundang-undangan yang menjamin hidup dan kesejahteraan kaum buruh, dengan menetapkan ring pengupahan. Buruh, tenaga kerja atau apapun sebutannya, bukanlah sesuatu yang penting, hal yang menjadi tuntutan mereka sepanjang waktu adalah peningkatan kesejahteraan hidup, dan itu pulalah yang mereka perjuangkan di setiap ada kesempatan.
Masalah perburuhan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem Kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang dijadikan sebagai standar penentuan gaji buruh. Karena itu, masalah perburuhan ini akan selalu ada selama relasi antara buruh dan majikan dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah tambal sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum sosialis, namun tambal sulam ini secara natural hanya sekadar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme. Tetapi, jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong.[]

Pembangunan tak berhasil menghapuskan jurang antara si kaya dan si miskin

Oleh: dr. M. Amin (direktur Poverty Care)
Kemiskinan menjadi problem serius negara kita. Angka kemiskinan masih besar, sementara kekayaan rakyat baik berupa minyak dan gas bumi, barang tambang maupun yang lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Rencana pembatasan BBM bersubsidi misalnya, makin memuluskan liberalisasi sektor migas dimana salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi. Bahwa rencana itu diperlukan untuk menekan subsidi tidaklah relevan karena faktanya yang lebih membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lain.
Uraian di atas adalah sekelumit potret suram Indonesia. Selama beberapa generasi, elit politik Indonesia telah bertarung dalam pemilihan umum, sebagian mereka memiliki tujuan memperkaya diri sendiri dan menjarah harta negara. Ini menjadi tradisis demokrasi ketika politisi akan menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar untuk bertarung dalam pemilihan umum dan begitu berkuasa, mereka terlibat dalam kegilaan liar dalam memperkaya diri bersama kroni mereka.
Jika sistem politik yang kejam tidak dicabut dan digantikan oleh sistem politik asli yang melayani masyarakat, seluruh pemimpin dan rezim akan menghadapi nasib yang sama. Di saat yang sama, individu tidak dapat mengubah sistem — banyak yang telah mencoba dan semuanya gagal. Namun, dengan mengubah sistem politik dari akarnya, penulis akan memastikan bahwa baik individu maupun kelompok akan menuju on the right track.
Seluruh politisi sebaiknya mempelajari bagaimana Rasulullah (saw) meletakkan dasar-dasar sistem politik yang baru di mana kebutuhan rakyat diletakkan menjadi skala prioritas, menolak intervensi ‘pemodal’ dalam pelayanan urusan publik. Sistem politik ini mampu mencapai hasil yang luar biasa. Sistem ini menolak semua bentuk kediktatoran dan demokrasi, menolak campur tangan manusia dalam membuat undang-undang, sebagaimana contoh UU dalam demokrasi yang memberi manfaat kepada elit dan bukan rakyat jelata.
Negara ini telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang fundamental. Kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni pemimpinnya yang tidak amanah serta buruknya sistem yang dipakai untuk mengatur negeri ini yakni sistem sekuler – kapitalisme. Oleh karena itu, bila benar-benar diinginkan perbaikan, maka tidak bisa tidak sistem yang telah gagal itu harus dibuang.
Sebagai gantinya adalah sistem yang bersumber dari Dzat Yang Maha Benar, yang Maha Tahu sehingga tidak mungkin gagal, yakni syariah Islam. Juga harus dihadirkan pemimpin yang baik, yang mau tunduk pada syariah dan memimpin dengan penuh amanah.Rakyat Indonesia, khususnya muslim hendaknya meneladani ajaran Rasulullah (saw) ketika membangun kembali Khilafah Rasyidah yang akan mengakhiri korupsi dan nepotisme yang dipraktikkan oleh oknum elit Indonesia.[]

pembantaian di Mali

Oleh: Fajar Kurniawan (Analis senior PKAD)
Sabtu kelam, aksi sejumlah teroris membantai setidaknya 134 petani dan penggembala Muslim di Ogossogou, Mali tengah. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup. di antara para korban di Ogossogou adalah wanita hamil, anak-anak kecil dan orang tua.
Riwayat konflik antara pemburu Dogon dan penggembala semi nomaden Fulani dapat terjadi karena akses tanah dan air. Dogon juga menuduh Fulani memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok jihadis. Sedangkan kelompok Fulanis mengklaim bahwa militer Mali telah mempersenjatai para pemburu untuk menyerang mereka. Tahun lalu, ratusan orang tewas dalam bentrokan antara pemburu Dogon dan anggota kelompok etnis Fulani.
Situasi Mali dirundung konflik dan Chaos akibat penguasa antek barat. Ada banyak protes dan reaksi spontan oleh rakyat Mali khususnya muslim karena ketidakadilan yang menimpa mereka dan korupsi otoritas, rezim dan mereka yang menjalankannya, dan korupsi uang negara, sementara rezim meninggalkan orang-orang yang menderita kemiskinan dan perampasan atas tanah dan akses air. Kondisi kehidupan mereka memburuk dan masalah mereka memburuk di berbagai tingkatan.
Mali adalah contoh negara yang dirundung konflik para antek Barat. Apakah Inggris, Perancis, maupun Amerika Serikat. Pihak Inggris tidak takut pada manuver Perancis karena pengaruhnya di Mali, sebagaimana terhadap Amerika Serikat, tetapi Inggris melihat bahwa keduanya akan memperkuat pengaruhnya, sehingga menggeser kue kekuasan Inggris. Tapi itu terjadi secara bertahap karena tidak ada konflik dengan Perancis tetapi konflik serius dengan Amerika.
Hubungan internasional antara Inggris dan Prancis dalam situasi saat ini hampir mendekati persaingan yang tampak halus. Tetapi suhu politik berbeda antara Amerika dan Inggris, ini lebih dekat dengan konflik internasional yang memanas. Situasi ini masih ada di Mali dan banyak negara di Afrika. Amerika dan Prancis berusaha mengambil keuntungan dari lemahnya pengaruh Inggris di Afrika, dengan harapan bahwa masing-masing agen mereka membuat kemajuan dan memimpin rakyat dan kemudian menyelinap ke dalam pemerintah dan mengganti agen-agen Inggris dengan pendekatan mereka yang berbeda.
Ada bermacam corak ragam politik kolonial barat di Afrika, akan tetapi pada dasarnya tujuan mereka adalah sama yaitu politik pecah belah atau adu domba. Hal ini dilakukan untuk mempermudah di dalam usaha untuk tetap menguasai tanah jajahan, diantara strategi penjajahan adalah sebagai berikut :
  1. Demokrasi dan Hutang. Demokrasi dan hutang sebagai alat untuk melegitimasi penjajahan Barat atas Afrika. Melawan kepentingan Barat, berarti mendapat stigma anti demokrasi, berarti siap ‘diintervensi’.
  2. Politik Asimilasi/Percampuran. Dalam hal ini orang-orang pribumi di Afrika diperlakukan sama dengan orang Barat, perlakuan yang sama ini diberikan disegala bidang kehidupan antara lain: Pendidikan, hukum, Sosial ekonomi maupun hak yang sama dalam Parlemen.
  3. Politik AsosiasiPada politik ini maka orang-orang Barat melebur orang pribumi dan mencetak kembali menjadi orang orang yang berjiwa Barat
  4. Politik Devide At ImperaPolitik ini dilakukan dengan memecah belah penduduk pribumi sehingga lebih mudah untuk dikuasai.
  5. Politik Conversion au Cristianisme. Politik ini dilakukan dengan cara mengadakan Kristenisasi terhadap penduduk pribumi.
  6. Pola Politik C. Khodes Politik kolonial ini dilakukan dengan penekanan kepada kepentingan imperium Barat atau kepentingan kaum kolonis di koloni.
  7. Pola Politik D. Livingstone. Pada politik ini menekankan kepada pertanggungan jawab sebagai pembimbing untuk bumi putera.
  8. Sistem pemerintahan In Direct rule. Dalam sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan tidak langsung yaitu melalui birokrasi-birokrasi yang ada.Mereka hanyalah alat Amerika dan Barat (Eropa). Ketika perannya berakhir, mereka akan berakhir seperti akhir para kaki tangan Amerika dan Barat di negeri-negeri Muslim.
Seluruh wilayah Afrika menjadi proxy war  AS, Inggris, Perancis, maupun negara-negara Barat lainnya. Di sebagian negeri-negeri Afrika kaya akan kekayaan alam di perut bumi, seperti minyak, uranium, tembaga, dan lainnya. Barat menjelajahi dunia sejak Abad 19 tidak lain untuk menjajah dan merampok kekayaan dunia. Mereka mencari kekayaan itu. Meski metode penjajahan telah berubah, selama ideologinya tetap Kapitalisme, maka motifnya tidak akan berubah, yaitu mereka keluar untuk menjajah guna merampok kekayaan Dunia Ketiga. Inilah yang terjadi dan itulah yang diinginkan oleh Amerika. Bagi Amerika dan bagi siapapun, Laut Merah dan Teluk Aden akan selalu merupakan sebuah kawasan terusan yang strategis. Lebih dari 30% semua minyak mentah dan lebih dari 10% perdagangan global melewati daerah ini.
Kembali kepada protes itu spontan dan alami muslim dan rakyat di Mali, ini merupakan reaksi terhadap ketidakadilan politik dan ekonomi. Penguasa dan gengnya di Mali mengambil alih kekuasaan dan uang, dan mereka mengubah Konstitusi sesuai dengan persyaratan mereka. Dia dan gengnya dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan dana, sementara orang menderita kesulitan hidup dari kemiskinan, harga tinggi dan pengangguran dan ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar dan yang diperlukan. Apa yang mereka sebut daya beli masyarakat yang buruk meskipun negara ini kaya akan kekayaan, terutama minyak dan gas. Tetapi perusahaan asing menjarahnya bekerja sama dengan rezim dan mereka yang ada di lingkaran kekuasaan. dan rakyatnya menderita kesengsaraan dan kesulitan hidup.
Rezim Mali hari ini bersikeras untuk tidak absen dari tempat kejadian, kecuali dia dipaksa mati dan tentara mendukungnya dan kelas politik Inggris juga. Inggris memiliki pengaruh politik dan ingin mempertahankan rezim dan orang-orangnya. Karena rezim itu pro-Inggris, maka sangat penting baginya di Mali dalam menghadapi Amerika.
Amerika berupaya masuk ke Mali, mengeksploitasi keadaan Mali dengan berbagai aksi protes, mengklaim bahwa ia menentang ketidakadilan dan tirani dan mendukung hak rakyat, meskipun AS dan anteknya tidak peduli dengan ketidakadilan, penindasan dan tirani, tetapi ia mensponsori mereka di seluruh dunia, dan mendukung rezim tirani dan Represif, terutama di dunia Islam, dan negara-negara Arab.
Rakyat Mali harus memiliki kesadaran tentang apa yang terjadi, mereka harus menolak London, menolak Washington, bukan Paris. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka menjadi rakyat yang sadar akan intervensi asing dan tujuan mereka, dan mereka mengemban kesadaran akan hal itu. Rakyat Mali telah memiliki pengalaman dengan agen dan kejahatan mereka dan memahami peran negara-negara kolonial dan dukungan mereka terhadap rezim dan agen yang korup. Mereka harus mewujudkan pembebasan negeri dengan solusi yang solutif.[]

khilafah
Merupakan sunnatullah (ketentuan) di bumi bahwa manusia hidup dalam zaman, era, hari dan tahun yang fluktuasi dan berubah-ubah kondisinya, juga bangsa-bangsa di dalamnya sampai bertemu Allah subhānahu wa ta’āla. Dalam surat Al-Insiqāq, Allah subhānahu wa ta’āla berfirman yang menjelaskan tentang fluktuasi dan berubah-ubahnya kondisi, serta hal-hal yang menyelimuti kehidupan manusia, dan mereka akan menjalani kehidupan terakhir setelah kehidupan pertama: “Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).”(TQS Al-Insiqāq [84] : 19).
Setiap era itu ada masa lalunya, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah manusia. Dan masa kininya, di mana manusia hidup dengan sistem dan masa depannya, serta menghabiskan hari-harinya, dan terus berjalan menuju akhir yang ditentukan. Manusia tetap mendapat apa yang dia lakukan, juga waktu dan kaumnya yang dipergunakan. Allah subhānahu wa ta’āla tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, tetapi mempersiapkan baginya cara-cara membimbingnya dengan cahaya wahyu dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sasallam.
Pelajaran bagi yang mau menerima nasehat, bahwa perlu bagi Muslim agar membaca, mengkaji dan memahami Islam dari buku-buku budaya Islam untuk mendapatkan kesadaran yang diperlukan guna memahami fakta periode waktu yang diciptakan oleh Allah subhānahu wa ta’āla, serta untuk memahami makna hidup dan apa yang terjadi di dunia bagi manusia saat ini dan masa lalunya, juga bagaimana hal itu akan membentuk masa depan dengan keadaan yang tetap. Sejak Allah subhānahu wa ta’āla menciptakan Adam ‘alaihis salam, bahwa ia merupakan ketetapan di antara ketetapan-ketetapan Allah, Tuhan semesta alam, yang terkait erat dengan kondisi manusia, yaitu ketetapan akan terjadinya konflik antara kebenaran dan kebatilan. Allah subhānahu wa ta’āla telah menjadikan manusia sebagai Khalifah-Nya di bumi, semua malaikat bersujud kepada Adam ‘alaihis salam, kecuali Iblis yang terkutuk, yang tidak menaati perintah Tuhannya!
Allah subhānahu wa ta’āla berfirman dalam surat Al-Baqarah: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!” Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini”. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?” Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (TQS Al-Baqarah [2] : 30-34).
Sejak terbitnya fajar Islam, konflik ini telah berubah menjadi pergulatan pemikiran antara pembela Islam dan pendukung kekufuran. Allah subhānahu wa ta’āla berfirman dalam surat Muhammad: “Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.” (TQS Muhammad [47] : 3).
Kaum Muslim adalah orang-orang yang mengemban amanah Allah dan Rasul-Nya, yang menerima risalah  Allah, Tuhan semesta alam, dan yang menerapkan syariah-Nya, di mana mereka hidup aman ketika Islam menjadi rujukan mereka. Kehidupan mereka adalah kehidupan Islam, di mana solusi dan pengaturan semua urusan mereka didasarkan pada akidah Islam dan sistem Islam, sesuai cara dan metode Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sasallam, yang mendirikan negara Islam pertama di dunia, di Madinah al-Munawwarah, yaitu negara Khilafah Rasyidah, hingga Islam menang dan memimpin dunia. Penerapan Islam merupakan penentu sikap dan pelindung manusia—baik mereka yang Muslim maupun kafir—melalui negara yang kuat di era keemasannya, yang dinikmati oleh manusia, dan menjadi catatan sejarah terindah di dunia. Realita masyarakat dulu, sekarang dan yang akan datang adalah indah dan lembut karena keadilan Tuhan semesta alam. Periode waktu dalam sejarah dunia ini adalah era yang mencerminkan makna dari kepastian adanya kepemimpinan yang nyata bagi manusia di bumi, kemenangan bagi kebenaran, dan kekalahan bagi kebatilan. Alasannya adalah bahwa satu bandul konflik pemikiran telah miring ke kanan (kebenaran), ketika ide-ide dan konsep-konsep Islam mendominasi masyarakat. Sementara itu, perintah Allah dan larangan-Nya merupakan undang-undang dan konstitusi yang berlaku di dalam negara dan semua strukturnya. Sehingga kaum Muslim dan non-Muslim hidup rukun dan berdampingan.
Era pemerintahan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan setelahnya, yaitu era para khalifah yang bijaksana, dan semua khalifah yang mengikuti metode yang sama, kondisi manusia stabil, dan kalaupun ada konflik, hanyalah konflik manusia pada pemerintahan dan penerapan syariah di dalam kekuasaan tirani. Dan kita sekarang telah sampai pada era kekuasaan diktator ketika kaum kafir Barat melancarkan perang penjajahan pemikiran yang sengit terhadap kaum Muslim, serta serangan budaya Barat terhadap pemikiran kaum Muslim dan anak-anak mereka dengan ide-ide kufur, hingga penghancuran negara Khilafah Rasyidah. Sejak runtuhnya negara Khilafah melalui kekuatan pengkhianat zalim, jalan manusia kembali menyimpang ke era sebelum Islam, era jahiliyah, juga realitasnya yang rusak menyelimuti umat manusia, politik, ekonomi, militer dan sosial. Umat manusia mengalami dekadensi ketika mereka telah jauh dari kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, juga mereka tidak menemukan negara yang mengurusi urusan masyarakat dengan Islam, atau menyebarkannya dengan jihad. Namun era rusak ini sudah di ambang akhir. Sementara kembalinya Khilafah untuk memperbaiki jalan manusia adalah janji Allah subhānahu wa ta’āla dan kabar gembira dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan berjuang untuk mewujudkan itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Jika kita ingin ideologi Islam diterapkan, maka harus memiliki pemerintahan. Dan ingatlah bahwa kebenaran pasti jadi pemenangnya.
Islam adalah solusi. Negara Khilafah Rasyidah adalah kekuatan dan potensinya yang terpendam. Semua manusia merindukannya untuk mengubah realitas mereka yang rusak. Kita telah melihat semua itu dari sejumlah revolusi besar yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga umat Islam wajib mengemban amanah kepemimpinan dengan berjuang agar syariah Allah subhānahu wa ta’āla kembali diterapkan. Ini adalah era yang akan dimasuki oleh umat manusia setelah era kediktatoran. Untuk itu, tolonglah agama Allah, agar Allah subhānahu wa ta’āla menolong kita.
Allah subhānahu wa ta’āla berfirman dalam surat An-Nūr: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta`atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (TQS An-Nūr [24] : 55-56).
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sasallam bersabda:
»تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ»
Adalah Kenabian (nubuwwah) itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhājin nubuwwah), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang menggigit (mulkan ‘ādhdhan), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang memaksa (diktator) (mulkan jabriyatan), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah ‘ala minhājin nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam.” (HR. Ahmad).
Allah subhānahu wa ta’āla berfirman dalam surat Al-Hajj: “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (TQS Al-Hajj [22] : 40-41). [Ustadzah Ghada Muhammad Hamdi]
Sumber: alraiah.net, 27/03/2019.

menag lukman hakim

Skandal jual beli jabatan di Kementerian Agama mulai diurai sedikit demi sedikit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengungkapan kasus yang melibatkan eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dimulai dengan pemeriksaan Sekjen Kemenang M Nur Kholis.
Diketahui bahwa Nur Kholis bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Penunjukan dirinya sebagai Ketua Pansel berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama. Artinya ia ditunjuk oleh Menag Lukman.
Saat dikerubuti wartawan usai diperiksa KPK, Rabu (27/3) ia membantah mengetahui alur seleksi jabatan di lingkungan instansinya. Ia pun mengaku tidak tahu menahu soal keterlibatan politisi Romy—panggilan Romahurmuziy—dalam kasus itu.
“Saya sebagai Sekjen Kementerian dan siapapun itu secara eks officio bertindak karena jabatan sebagai ketua Pansel yang dikukuhkan oleh perintah pimpinan melalui SK Menteri,” kata Nur Kholis kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Rabu (27/3).
“Ya (instruksi Menag), karena jabatan itu ex officio tadi,” kata Nur Kholis.
Ia berusaha menjelaskan bahwa petunjuk teknis penyeleksian jabatan di Kemenag itu diumumkan di website Kemenag dan mekanisme administrasinya diatur di dalam SK Menteri Agama.
“Juknis yang diterbitkan oleh Pansel diumumkan di website, kemudian para pendaftar yang memenuhi syarat administratif. Panitia seleksi kan sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 11/2017 tentang manajemen ASN,” bebernya.
Ia kembali menegaskan, Pansel bergerak atas perintah Menag. Karenanya, anak buah Menteri Lukman itu mengaku telah bertindak sesuai Standard Operasional (SOP) yang berlaku.
“Jadi cara kerja kami tentu berdasarkan kepada apa yang sudah diperintahkan oleh SK Menteri tadi itu. Kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada,” katanya.
Lalu bagaimana dengan Lukman Hakim sendiri? Beberapa kalangan mendesak agar Presiden Jokowi segera memberhentikan Menag Lukman Hakim.
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Kementerian Agama perlu dirombak dan Lukman Hakim layak diberhentikan. Ini sebagai bagian dari pembenahan yang perlu dilakukan.
Kan (korupsi) terus terjadi jika Kemenag tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya ataupun sistemnya. Sehingga langkah konkritnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggung jawab, presiden yaitu segera berhentikan Pak Lukman Hakim,” kata mantan Ketua KPK tersebut di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta, Rabu (20/3).
Bagaimana tanggapan Lukman, sejak Romy tertangkap KPK, Menag irit bicara. Apakah ia terlibat? []

din syamsuddin
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan agar kedua kubu paslon Presiden-Wapres untuk menghindari penggunaan istilah “khilafah” dalam konotasi yang menjelekkan.
“Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan),” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. M. Din Syamsuddin dalam pers rilisnya, Jumat (29/3/2019).
Menurutnya, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi/ khalifatullah fil ardh).
Ia juga menegaskan, mempertentangkan  khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan  Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).
“Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” bebernya.
Menurut Din, menisbatkan sesuatu yang dianggap anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
Di akhir rilisnya, ia pun mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban.
Rilis ini dikeluarkan sesuai taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019.[]

Serangan Udara Israel di Gaza Hancurkan Ratusan Rumah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina, Mufid Hasayinah, melaporkan bahwa agresi Israel di jalur Gaza baru-baru ini menghancurkan 30 unit rumah secara total, 500 lainnya hancur sebagian.
Hasayinah mengatakan bahwa staf teknik dan teknis dari kementerian dari Selasa pagi telah menentukan kerusakan yang disebabkan oleh agresi Israel tersebut.
Dia mengatakan bahwa kementeriannya mengerahkan semua upaya, komunikasi dan koordinasi dengan badan dan lembaga internasional untuk menghilangkan efek agresi Israel ini dan mengurangi penderitaan warga serta menyelesaikan proyek-proyek rekonstruksi.
Menurut kantor informasi pemerintah di Gaza, jumlah serangan yang dilancarkan pesawat-pesawat tempur penjajah Israel sejak awal agresi pada Senin petang berjumlah lebih dari 50 serangan yang menarget bangunan tempat tinggal, bangunan sipil, pos-pos perlawanan, serta lahan pertanian, dan mengakibatkan sekitar 10 warga luka-luka.
Data menunjukkan bahwa agresi Israel menghancurkan lima bangunan tempat tinggal dan kantor-kantor, termasuk kantor Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah, kantor perusahaan asuransi “Al-Matalzam”, dan sembilan markas milik faksi perlawanan di Jalur Gaza utara, tengah dan selatan, serta lahan pertanian di berbagai tempat. Pesawat tempur penjajah Israel juga membom masjid Umar bin Abdul Aziz di kota Beit Hanun di Jalur Gaza utara.
Sejak Senin malam hingga Selasa pagi, pesawat tempur Israel melancarkan lebih dari 50 serangan udara yang menarget bangunan tempat tinggal, gedung-gedung sipil, markas-markas perlawanan dan tanah pertanian, serta mengakibatkan sekitar 10 orang terluka.
Sumber: Palinfo


Related image

PREFERENSI POLITIK HTI DALAM PILPRES 2019
[Membaca Bandul Kesetimbangan Politik Pilpres]

Oleh : Nasrudin Joha [Aktivis Media Sosial ]
Publik paham bagaimana kemampuan penetrasi politik HTI dalam mengunggah isu-isu politik tertentu, termasuk kemampuan manuver dan kecanggihan politik santun HTI dalam memenangkan sejumlah wacana. Mewabahnya diskursus syariah & khilafah, tidak lepas dari peran politik Hizbut Tahrir. Agenda politik Pilkada DKI Jakarta, membuktikan hal ini.
Sulit bahkan mustahil melakukan pembungkaman terhadap HTI melalui pencabutan SK BHP HTI. Sejumlah kalangan masih meneliti, rahasia apa dibalik kemampuan bertahan sekaligus menyerang dari kezaliman rezim, sehingga eksistensi dan peran HTI tidak pernah pudar dalam percaturan politik nasional maupun global.
Bahkan, rezim Jokowi yang kepayahan mencabut SK BHP HTI melalui penerbitan Perppu, nyatanya tak mampu meredam semangat dan pengaruh politik HTI dalam sejumlah isu politik. HTI yang dicabut BHP nya, secara hukum dan konstitusi tak kehilangan hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Secara politik, kezaliman yang ditimpakan rezim kepada HTI nyatanya justru semakin mematangkan dan memantapkan posisi politik HTI sebagai entitas jamaah yang konsisten mendakwahkan syariah dan khilafah.
Secara hukum, putusan PTUN terhadap HTI hanya mencabut SK BHP HTI. Tidak ada amar putusan, yang mencabut hak politik anggota HTI baik untuk memilih atau dipilih. Secara hukum anggota HTI berhak membaur di partai politik apapun untuk mencalonkan diri sebagai caleg di DPR RI dan DPRD, atau mandiri mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD R.I.
Isu politik Pilpres 2019, turut memposisikan HTI sebagai entitas dakwah politik, dakwah pemikiran yang sangat diperhitungkan. Posisi survei elektabilitas Capres Cawapres dengan selisih tipis, masih besarnya Undecided Voters, menjadikan HTI memiliki peran signifikan sebagai penentu kemenangan bagi Capres dan Cawapres yang berlaga.
Sejumlah ormas dan partai telah secara terbuka menentukan posisi, melabuhkan preferensi politik pada pasangan Capres-cawapres tertentu. Berbeda dengan parpol dan ormas yang lain, HTI masih sampai saat ini masih merahasiakan preferensi politiknya, pada saat yang sama HTI tegas tidak menyerukan kadernya untuk golput.
HTI benar-benar sedang mempraktikkan asas pemilu yang LUBER, langsung, umum, 'BEBAS dan RAHASIA". Kebebasan HTI untuk secara RAHASIA memilih capres tertentu, masih terus dirahasiakan.
Bagi HTI tidak sulit, untuk menerbitkan instruksi tertentu menjelang Pilpres, dalam waktu yang relatif singkat menjelang pemungutan suara. Organisasi yang rapih serta jalur komando yang efektif, didukung kader yang loyal dan militan, memungkinkan HTI untuk membuat instruksi-instruksi terbatas, dalam waktu dekat, bahkan secara mendadak.
Pertanyaanya, apakah isi instruksi HTI bagi kadernya saat Pilpres ? Apa kebijakan HTI terkait memilih pasangan calon dalam Pilpres ? Sampai saat ini, itu masih menjadi 'KEBEBASAN HTI' dan juga masih menjadi 'RAHASIA HTI'.
Menurut berbagai analis ada sejumlah 60 juta kader dan simpatisan HTI, atau mungkin lebih besar dari itu. Jumlah ini, tentu sangat menentukan bandul kesetimbangan politik Pilpres. Bisa disederhanakan, dimana HTI melabuhkan preferensi politik, dipastikan disitulah kemenangan.
Jika HTI, menjelang hari H membuat instruksi rahasia kepada seluruh kader dan simpatisannya yang loyal dan militan, untuk memilih pasangan capres - cawapres tertentu, bisa dipastikan capres-cawapres pilihan HTI akan mendapat kemenangan. Bagi HTI, tidak sulit membuat instruksi yang efektif secara mendadak, bahkan lima menit sebelum pemungutan suara, dengan sarana teknologi informasi yang tersedia.
Yang jelas, anggota dan simpatisan HTI tidak mungkin melabuhkan preferensi politik kepada rezim yang secara zalim mencabut BHP ormasnya. HTI tidak mungkin, mendukung pemimpin yang pendusta, ingkar dan khianat. Jadi, posisi politik HTI sangat berpengaruh dalam kontestasi Pilpres 2019. [].

April 2019, Paslon Ko-Ruf akan Tumbang

Oleh: Zeng Wei Jian

Grand Strategy mayoritas followers Paslon Ko-Ruf No 1 adalah "Fearmongering" (Kampanye menjual ketakutan). Menginjeksi Islamophobia. Rasa takut diyakini lebih efektif daripada rasa lapar.

"Part of the reason that the government's fear mongering is succeeding is because so many people are so ignorant, that it is easier for government to frighten people in submission," kata Penulis James Bovard.

("Salah satu alasan mengapa fear mongering pemerintah ini berhasil adalah karena begitu banyak orang yang begitu bodoh, sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk menakut-nakuti orang")

Maka persetan dengan daya-beli lemah akibat policy pajak. Swasta bangun sepotong Jalan Tol Berbayar, dipaksain jadi Prestasi Jokowi. Ngga peduli usia, Kyai Maruf Amin direkrut jadi cawapres. Eliminasi Prof Mahfud MD. Fungsinya; sedot suara nahdliyin.

Padahal Jokower grassroot cuma Pasukan Nasi Bungkus. Walaupun, Jokowi dua periode, Mereka tetap ngutang, nunggak bayar listrik dan ngga sanggup beli rumah.

Pihak yang diuntungkan dari Jokowi Dua Periode ya dia-dia lagi. Broker politik, buzzer, kontraktor proyek dan taipan. Jokower grassroot cuma dapet kaos dengan gambar Kyai Maruf dan siluet biru, merah, hijau, kuning mirip diagram partai gay dan lesbian. Bonusnya nasi-bungkus dan duit goban.

Selagi Gubernur Ganjar gunakan APBD 18 Milyar gelar Konser Apel Kebangsaan Slank, ente dapet apa?!

Narasi "Fearmongering" itu seputar delusional story. Rekayasa konsultan politik. Outline-nya itu-itu aja. FPI, Khilafah, Negara Islam, Suriahnisasi Indonesia dan Syariah Laws. Hayalan tingkat tinggi seperti pasien over-dosis Sanax.

Jokower grassroot dan elite memang kurang piknik. FPI sudah ada sejak 1998. HTI bebas-bebas saja di masa lalu. Sudah ada dari tahun 1983.

Baru dipermasalahkan sejak Jokowi-Ahok berkuasa. Menurut Bret Stephens, Institutionalized racism dan Jihadist merupakan Liberalism’s Imaginary Enemies.

PEW Research melakukan riset. Hasilnya, dari 1.6 milyar muslim hanya 0.006625% mendukung violence (kekerasan).

Tapi karena pemerintah butuh "imaginary enemy" to divert people attention, maka "blame it on Islam attitude" diimplementasi. Hasilnya, divided society (masyarakat terbela). Dampaknya, investor males tanam duit. Solusinya ya ngutang lagi ke China.

Premis awal dari Grand Strategy sudah salah. "Fear" bukan primum movens. National Institutes of Health menyimpulkan motivasi utama manusia adalah hunger, thirst, or fear.

Keruntuhan ekonomi sudah dirasakan middle class. Mereka sudah ngga tahan. Jangankan bangun pabrik, import saja susah sekarang. Tempat-tempat hiburan sepi. Masyarakat pilih simpan uang.

Mantan Ketua Hipmi Erwin Aksa mengemukakan, para pengusaha ingin perubahan kepemimpinan nasional. Pasalnya, banyak usaha mereka yang mati atau tidak berjalan baik selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi.

"Ini pengusaha ingin sampaikan pesan yang tegas dan clear. Mereka ingin perubahan kepemimpinan nasional," kata Erwin dalam acara deklarasi Aliansi Pengusaha Pemenang di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019) malam. Acara itu dihadiri Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Erwin menjelaskan, selama 4,5 tahun terakhir ini, ekonomi Indonesia berjalan tanpa navigasi. Tidak ada keberpihakan terhadap pengusaha nasional. Atas kondisi tersebut, mereka menitipkan harapan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Karena itu, jangan heran bila April 2019, Paslon Ko-Ruf No 1 akan tumbang.

THE END

Hasil gambar untuk luhut binsar panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tahap pertama proyek skala besar dari inisiatif One Belt One Road Cina akan ditandatangani pada bulan depan.


Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua.
Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara (Kaltara), pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. “Tahap pertama hampir selesai dengan nilai proyek beberapa miliar dolar AS yang akan ditandatangani pada waktunya dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut, Kamis malam, 21 Maret 2019.
Secara umum, berdasarkan pengajuan bisnis, Pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Kelompok pertama mencakup empat koridor wilayah yakni di Sumut, Kaltara, Sulawesi Utara (Sulut), dan Bali. Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas beberapa proyek di Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Jambi, dan Papua.
Luhut menegaskan proyek yang dikerjasamakan tersebut murni dilakukan secara Business-to-Business (B2B). Kehadiran Pemerintah Indonesia dan Cina disebut hanya untuk memfasilitasi bertemunya masing-masing badan usaha antara kedua negara. Adapun kerja sama dilakukan pada badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perguruan tinggi.
Contohnya, proyek Kura-Kura Island yang akan dilakukan antara Institut Teknologi Bandung (ITB) di Indonesia dan Universitas Tsinghua di Beijing. Kerja sama ini pun tidak terbatas pada badan usaha di Cina saja, melainkan juga pengusaha luar negeri seperti Jerman dan Jepang yang beroperasi di negara tersebut.
“Kita terus berunding, kita tidak ingin diatur semua, mereka harus comply (tunduk) dengan empat ketentuan yang kita buat. Ada added value, tekonologi first class, transfer teknolofgi, dan menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia,” kata Luhut

Sumber : Tempo.co

Hasil gambar untuk hoax wiranto uu terorisme

Oleh: Harits Abu Ulya - pengamat terorisme dan Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA)

Publik dengan mudah menangkap itu “nalar otak otik matuk-otak atik gatuk”.  Upaya menampilkan sikap represif karena kepentingan kekuasaan

Munculnya wacana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Wiranto yang akan menggunakan Undang-Undang (UU) Terorisme untuk tangani hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) memantik munculnya keprihatinan banyak pihak terutama  dari komponen yang cukup paham terkait substansi UU Terorisme dan relasinya dengan persoalan Pemilu.

Masyarakat kiranya perlu paham bahwa diksi “terorisme” pada aspek konotasi atau definisi itu “no global cocencus” (tidak ada kesepakatan global). Setiap negara yang membuat regulasi (UU Terorisme) cenderung memberikan pemaknaan peyoratif dan determinasi kepentingan politik rezim menjadi sumbu putarnya. Karena sejatinya definisi terorisme dalam UU tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hadir dari konteks tertentu yaitu isu politik keamanan baik level domestik maupun global dengan segala bentuk relasi dan paradigmanya.

Dan paska perdebatan panjang di parlemen akhirnya Indonesia punya UU terorisme terbaru yaitu UU No 5 tahun 2018 Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan definisi terorisme di artikulasikan pada pasal 1 ayat (2);

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Mengacu definisi di atas, publik bisa menakar wacana Menkopolhukam Wiranto seperti yang terekam oleh banyak media: “Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah terorisme. Maka tentu kita gunakan Undang-undang Terorisme,” [Wiranto, 20 Maret 2019]

Pernyataan Wiranto adalah jelas tafsir subyektif terhadap definisi yang termaktub dalam UU Terorisme No 5 Tahun 2018.

Padahal sederhana, jika ada pihak tertentu yang sengaja menghalangi ke TPS, dan menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya itu bisa dipidana baik dengan cara menebar hoaks atau bukan hoaks. Substansi UU Pemilu masih menjangkau persoalan tersebut dan bahkan tidak perlu UU terorisme dipakai. Kalau masih butuh payung hukum yang lebih kuat, UU ITE masih relefan dengan persoalan hoaks.

Tafsiran Wiranto soal hoaks sebagai kekerasan verbal atau non verbal dan dianggap relefan dengan definisi terorisme adalah niscaya karena frase-frase dari definisi terorisme masih membuka peluang penafsiran yang elastis.

Namun alur logika Wiranto  bisa di anggap keblinger meski terkesan benar. Publik dengan mudah menangkap itu “nalar otak otik matuk-otak atik gatuk” sebagai bentuk upaya menampilkan sikap represif yang vulgar karena kepentingan politik kekuasaan.

Terkesan rezim memegang otoritas tunggal untuk menafsirkan secara subyektif sesuai kepentingan dan tidak perlu lagi terikat pakem.

Dari sisi lain, dari wacana Wiranto  publikpun sadar pentingnya “badan pengawas” seperti yang telah di rekomendasikan UU Terorisme untuk segera dibentuk. Paling tidak badan tersebut bisa memberikan fungsi pengawasan termasuk kontrol jangan sampai rezim melakukan “abusse of power” (menyalah gunakan kekuasaan) melalui piranti hukum (UU) yang ada.

Jangan sampai hanya karena ingin memenuhi syahwat kekuasaan dan kepentingan politik opuntunir lainya akhirnya membajak substansi UU dan suka-suka memberi penafsiran dan penggunaannya.

Rezim perlu melek, bahwa publik menyaksikan adanya paradok atau anomali pada aplikasi UU Terorisme.

Sebagai contoh aktual; apakah kelompok OPM oleh rezim di labeli sebagai kelompok teroris? Meskipun memenuhi semua unsur dan sarat untuk dikatagorikan sebagai kelompok teroris dan bisa ditangani dengan payung hukum UU Terorisme.

Aneh bin ajaib, justru Menkopolhukam mewacanakan penanganan hoaks dengan UU Terorisme. Rasanya nurani dan nalar yang sehat akan membaca ini adalah sikap “adigang adigung adiguno” pada akhirnya kalau tidak ada kontrol berpotensi melahirkan “state terrorism“, dan ini sangat bahaya apalagi untuk iklim demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. [IJM]

Hasil gambar untuk wiranto uu terorisme hoaks
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, rencana Menkopolhukam Wiranto menerapkan UU Terorisme dalam menangani kasus hoaks dalam Pemilu 2019 sebagai berlebihan.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution dalam siaran persnya (21/3) mengkhawatirkan jika ini diterapkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme.
Alasannya, kata Maneger, ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU ITE. Apatah lagi, beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini. “Ini sungguh mengkhawatirkan dan menebar syiar ketakutan publik,” tandas Maneger.
Ia mengingatkan, dalam penerapan UU ITE dalam kasus hoax tersebut saat ini saja, ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus hoaks diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, “maka sangat membahayakan jika kasus hoax ditangani dengan UU Terorisme.”
“Kami, juga dunia kemanusiaan, tidak menginginkan adanya Siyono-siyono baru dalam kasus hoax jika UU terorisme tersebut diterapkan,” kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Menurutnya, pemerintah dan Kepolisian sebaiknya membenahi dulu beberapa regulasi pelaksanaan yang menjadi mandat UU Terorisme dan juga tata kelola penanganan kasus terorisme, sebelum hasrat menerapkan UU Terorisme untuk kasus lain.
Ia pun membuka kembali catatan Muhammadiyah terkait penanganan terorisme. Menurutnya, penanganan yang dilakukan oleh Densus 88, diduga keluar dari koridor penegakan hukum (rule of law) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Contoh yang paling nyata yakni bagaimana warga Muhammadiyah tewas di tangan Densus 88. Padahal Siyono saat ditangkap dalam kondisi sehat kemudian pulang dalam kondisi tewas mengenaskan. Apa kesalahan Siyono hingga kini tak dijelaskan oleh kepolisian. [] umj
loading...
Powered by Blogger.