Related image

Oleh: Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum.

“Downward law is greater than upward law” (Donald Black: Sosiologist of Law)

Equality before the law telah menjadi mitos yang penuh dusta dalam kehidupan hokum di negeri ini. Berikut sederet bukti hal tersebut:

- Terbitnya PERPPU ORMAS (2017/2018) dengan HTI menjadi korban pertama mencerminkan rusaknya Rule Of Law dan amblasnya due process of law.

- Keputusan PTUN yang menolak gugatan HTI (2108), kekalahan banding HTI hingga incraacht disahkannya pencabutan BHP HTI melalui kasasi oleh MA.

- Penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan dan pembacokan ahli  IT Hermansyah yang tak jelas ujung kasusnya.

- Pelaporan chat porno yang menjerat Habib Rizieq Shihab

- Kasus ITE dan hatespeech yang menimpa: Ust. Alfian Tanjung, Jhonru Ginting, Buni Yani, Ahmad Dani dan Gus Nur baru-baru ini.

- Tuduhan penganiayaan anak atas Habib Bahar bin Smith

- Pemerkaraan Kepala Desa yang mengacungkan dua jari yang dijerat dengan pasal 490 jo 282 UU Pemilu 7 2017

- Kasus pelanggaran kampanye yang ditimpakan kepada Ketua PA 212 Ust. Slamet Ma’arif (meski sudah dihentikan)

Deretan kasus di atas akan kontras 180° dengan perlakuan penegak hukum terhadap Victor Laiskodat, Abu Janda, Ade Armando, Deni Siregar, Sukmawati, La Nyalla Mataliti, para kepala daerah (Gubernur) yang terang-terangan mengacungkan satu jari. Kontradiksi ini merupakan penistaan terhadap rasa keadilan dan proses penegakan hukum itu sendiri. Prinsip Negara Hukum menjadi sekadar pepesan kosong di sini.

Pantaslah bila muncul pertanyaan publik:

- Benarkah mengharapkan keadilan di negeri ini bagaikan berharap datangnya pelangi di malam hari?

- Adakah perbedaan penanganan perkara bidang penistaan, fitnah dan pencemaran nama baik antara kalangan yang pro rezim dan yang kontra rezim?

- Adakah perbedaan sikap dan tindakan terhadap  pendukung dan lawan rezim dalam pemilu, bukankah seharusnya mereka setara di depan hukum?

Belum pula bila harus menjawab pertanyaan apakah konstitusi itu di atas atau di bawah kitab suci, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pengaburan bahkan penistaan terhadap ajaran-ajaran Islam. Kasus Ahok, ujaran Victor Laiskodat, monterisasi ajaran syriah dan khilfah, terakhir serangan PSI terhadap ajaran poligami menguatkan persepsi pendelegitimasian ajaran Islam. Kriminalisasi dan persekusi atas ulama,habaib dan aktivis-aktivis Islam, termasuk ASN yang dituduh sepihak terlibat dengan HTI pun semakin menguatkan realita rezim ini anti Islam dan memperalat hukum untuk tujuan politis mereka.

Dramaturgi divestasi saham Freeport sebesar 51% dengan berbagai kontroversinya semakin berkembang ke arah terkuaknya skandal terbesar di Negara ini. Polemik penggunaan Kotak suara dari kardus, pembolehan orang gila untuk ikut coblosan saat pemilu pun ikut meramaikan karut marut penerapan low enforcement oleh rezim. Pada akhirnya, kenyataan-kenyataan ini akan menyudutkan publik dalam situasi antara memilih HIDUP TERTINDAS  atau BANGKIT MELAWAN!


Resolusi yang bisa ditawarkan adalah:

1. Kembalikan bifurkasi hukum. Mengembalikan praktik Negara hukum yang mengalami bifurkasi kepada Negara kekuasaan, bahkan diarahkan kepada Negara hukum transcendental seperti ide NKRI Bersyariah.

2. Hindari Negara menjadi police state. Suatu kondisi dimana rezim memanfaatkan polisi untuk melawan warga negaranya sendiri  sebagai kedok untuk menutupi kejahatan Negara. Ini adalah karakter rezim represif yang mencoba mengontrol publik dengan penyalahgunaan wewenang penegakan hukum yang dimiliki polisi.

3. Hijrah itu futuristik: PROGRESSIVE CHANGE. Hijrah adalah satu kata yang sarat makna, hijrah bukan sekedar slogan tapi tindakan sungguh-sungguh untuk mereformasi atau bahkan merevolusi diri dan sistem dari titik kegelapan menuju titik cahaya. Untuk hijrah diperlukan keyakinan yang kuat untuk menjadi lebih baik, lebih mulia. Jadi Hijrah itu basic value-nya adalah iman, sarananya jihad, tujuannya adalah  perubahan. Tahun 2019 harus ada perubahan CARA KITA BERHUKUM. [IJM]

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.