Related image

PREFERENSI POLITIK HTI DALAM PILPRES 2019
[Membaca Bandul Kesetimbangan Politik Pilpres]

Oleh : Nasrudin Joha [Aktivis Media Sosial ]
Publik paham bagaimana kemampuan penetrasi politik HTI dalam mengunggah isu-isu politik tertentu, termasuk kemampuan manuver dan kecanggihan politik santun HTI dalam memenangkan sejumlah wacana. Mewabahnya diskursus syariah & khilafah, tidak lepas dari peran politik Hizbut Tahrir. Agenda politik Pilkada DKI Jakarta, membuktikan hal ini.
Sulit bahkan mustahil melakukan pembungkaman terhadap HTI melalui pencabutan SK BHP HTI. Sejumlah kalangan masih meneliti, rahasia apa dibalik kemampuan bertahan sekaligus menyerang dari kezaliman rezim, sehingga eksistensi dan peran HTI tidak pernah pudar dalam percaturan politik nasional maupun global.
Bahkan, rezim Jokowi yang kepayahan mencabut SK BHP HTI melalui penerbitan Perppu, nyatanya tak mampu meredam semangat dan pengaruh politik HTI dalam sejumlah isu politik. HTI yang dicabut BHP nya, secara hukum dan konstitusi tak kehilangan hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Secara politik, kezaliman yang ditimpakan rezim kepada HTI nyatanya justru semakin mematangkan dan memantapkan posisi politik HTI sebagai entitas jamaah yang konsisten mendakwahkan syariah dan khilafah.
Secara hukum, putusan PTUN terhadap HTI hanya mencabut SK BHP HTI. Tidak ada amar putusan, yang mencabut hak politik anggota HTI baik untuk memilih atau dipilih. Secara hukum anggota HTI berhak membaur di partai politik apapun untuk mencalonkan diri sebagai caleg di DPR RI dan DPRD, atau mandiri mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD R.I.
Isu politik Pilpres 2019, turut memposisikan HTI sebagai entitas dakwah politik, dakwah pemikiran yang sangat diperhitungkan. Posisi survei elektabilitas Capres Cawapres dengan selisih tipis, masih besarnya Undecided Voters, menjadikan HTI memiliki peran signifikan sebagai penentu kemenangan bagi Capres dan Cawapres yang berlaga.
Sejumlah ormas dan partai telah secara terbuka menentukan posisi, melabuhkan preferensi politik pada pasangan Capres-cawapres tertentu. Berbeda dengan parpol dan ormas yang lain, HTI masih sampai saat ini masih merahasiakan preferensi politiknya, pada saat yang sama HTI tegas tidak menyerukan kadernya untuk golput.
HTI benar-benar sedang mempraktikkan asas pemilu yang LUBER, langsung, umum, 'BEBAS dan RAHASIA". Kebebasan HTI untuk secara RAHASIA memilih capres tertentu, masih terus dirahasiakan.
Bagi HTI tidak sulit, untuk menerbitkan instruksi tertentu menjelang Pilpres, dalam waktu yang relatif singkat menjelang pemungutan suara. Organisasi yang rapih serta jalur komando yang efektif, didukung kader yang loyal dan militan, memungkinkan HTI untuk membuat instruksi-instruksi terbatas, dalam waktu dekat, bahkan secara mendadak.
Pertanyaanya, apakah isi instruksi HTI bagi kadernya saat Pilpres ? Apa kebijakan HTI terkait memilih pasangan calon dalam Pilpres ? Sampai saat ini, itu masih menjadi 'KEBEBASAN HTI' dan juga masih menjadi 'RAHASIA HTI'.
Menurut berbagai analis ada sejumlah 60 juta kader dan simpatisan HTI, atau mungkin lebih besar dari itu. Jumlah ini, tentu sangat menentukan bandul kesetimbangan politik Pilpres. Bisa disederhanakan, dimana HTI melabuhkan preferensi politik, dipastikan disitulah kemenangan.
Jika HTI, menjelang hari H membuat instruksi rahasia kepada seluruh kader dan simpatisannya yang loyal dan militan, untuk memilih pasangan capres - cawapres tertentu, bisa dipastikan capres-cawapres pilihan HTI akan mendapat kemenangan. Bagi HTI, tidak sulit membuat instruksi yang efektif secara mendadak, bahkan lima menit sebelum pemungutan suara, dengan sarana teknologi informasi yang tersedia.
Yang jelas, anggota dan simpatisan HTI tidak mungkin melabuhkan preferensi politik kepada rezim yang secara zalim mencabut BHP ormasnya. HTI tidak mungkin, mendukung pemimpin yang pendusta, ingkar dan khianat. Jadi, posisi politik HTI sangat berpengaruh dalam kontestasi Pilpres 2019. [].

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.