Image result for obor china

Oleh : Nasrudin Joha
[ Aktivis Media Sosial ]
Strategi utama penjajahan era baru adalah penguasaan pasar dan bahan baku. Negara, yang mampu menguasai pasar dan bahan baku, akan sukses menjadi Tuan Meneer dan menginjak kaum pribumi. Pribumi yang kolot, akan semarak menjadi pekerja kulinya. Sementara antek pribumi, akan menjadi 'makelar' tuan meneer.
Proyek One Belt One Road China, yang meliputi sejumlah wilayah di Asia tengah, sebagian Eropa, Afrika, asia timur, Asia tenggara hingga Asia selatan, adalah mimpi 'jalur sutera baru' untuk menguasai sejumlah pasar dan sumber daya bahan baku untuk menopang industri China. Sejumlah Projek Infrastuktur yang dibangun, dibuat dan ditujukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, jaminan serapan produk oleh pasar dan perluasan arus barang dan jasa guna menopang ambisi ekspansi ekonomi China.
China, sejak membuka diri untuk mengawinkan ideologi sosialisme dan kapitalisme, telah melihat barat sukses besar menguasai sejumlah negeri-negeri muslim dengan proyek neo kolonialismenya. China, ternyata tak mau sekedar menjadi penonton, China tergoda untuk langsung terjun dan ikut menikmati 'pasar' sekaligus suplai 'bahan baku industri' yang melimpah di sejumlah negeri muslim.
Apa yang dilakukan Luhut yang mengikatkan bangsa ini, dalam Projek besar OBOR China, adalah dalam rangka memuluskan China untuk melakukan kolonisasi negeri ini. Tujuannya juga jelas : akses pasar dan bahan baku.
Sejumlah Projek ambisius di bidang infrastruktur digagas untuk memperlancar arus barang dan jasa, menjaga keberlangsungan industri China, memasok bahan baku dan menjamin ketersediaan pasar bagi industri China. Indonesia terlibat dalam Projek ini, infrastruktur yang dibangun tidak mungkin dibuat untuk menopang kelancaran produksi dan distribusi ekonomi dalam negeri, bukan membangun jalan di pusat-pusat industri dalam negeri, pusat produksi pertanian, pusat-pusat hasil tangkapan ikan.
Karena itu, Projek mercusuar China ini tidak akan pernah meningkatkan kesejahteraan bangsa ini, Projek ini hanya memberi sedikit 'peluang' bagi putra bangsa ini untuk terlibat menjadi kulinya. Sementara mayoritas tenaga kerja Projek ambisius tersebut, tetap diboyong langsung dari China.
Para makelar proyek, Luhut cs, yang akan mendapat fee dari usaha jualan konsesi lahan negara. Konsesi-konsesi langsung, atau dalam bentuk keterlibatan sejumlah perusahaan dalam negeri akan terlibat dalam proyek OBOR, menjadi 'kartel bisnis' bagi pelengkap Projek ini.
Adapun bagaimana dengan nasib negeri ini ? Tak dapat apapun selain sebagai negara terjajah. Terjajah bahan bakunya, terjajah pasarnya, terjajah kedaulatannya. Negeri ini, akan masuk cengkeraman hegemoni China, selain sebelumya telah masuk perangkap Amerika.
Karena itu, negeri ini butuh sistem alternatif yang dapat membebaskan negeri ini dari cengkeraman asing Amerika juga cengkeraman aseng China. Negeri ini, wajib kembali kepada syariat Islam, syariat yang akan membebaskan negeri ini, juga negeri muslim lainnya, dari segala bentuk penjajahan.
Dengan syariat Islam, negeri ini akan berdaulat penuh atas seluruh sumber daya alam yang melimpah, karunia Allah SWT. Negeri ini akan berdaulat, membentuk sejumlah mimpi pretisius untuk menjadi khairu ummah, terbebas dari cengkeraman asing dan aseng.
Dengan syariah Islam, rakyat negeri ini akan mampu menikmati kekayaan alam yang melimpah, hidup dalam kecukupan, dan khusuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan syariat Islam, negeri ini akan mampu menghimpun seluruh umat dan bangsa dalam satu ikatan akidah, dalam naungan Daulah khilafah yang dijanjikan. InsyaAllah. [].

Image result for people power

[Catatan Hukum Diskusi Publik Pusat Kajian & Analisis Data/PKAD]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Ahad (28/4) penulis berkesempatan hadir sebagai salah satu nara sumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) di Surabaya, Jawa Timur. Selain penulis, juga hadir Nara Sumber lain. Ada Prof Suteki selaku Ahli hukum dan masyarakat, Bang Muslim Arbi ketua Gerakan Perubahan (GARPU), hadir juga Ust. Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI) dan Cahya Gunawan Direja (Mantan Wartawan Senior Kompas).
Tema yang diambil penyelenggara cukup menarik, "People Power atau State in Emergency dalam timbangan hukum". Tema ini diambil sebagai respons atas bergulirnya wacana People Power untuk menyoal kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres yang digagas Prof. Amien Rais. Wacana ini, kemudian ditanggapi oleh Bung Pigai (Natalius Pigai, Aktivis Mantan Komisioner Komnas HAM) dengan membuat artikel analisis kemungkinan rezim akan menyatakan negara dalam keadaan darurat (state in emergency), yang boleh jadi akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perppu untuk mengendalikan keadaan, sebagai jawaban taktis jika wacana people power menjadi realitas politik yang benar-benar terjadi.
Mengawali diskusi, Prof Suteki menyampaikan secara teoretik bisa dikemukakan beberapa hal untuk mencari jawab tentang timbangan itu, bukan hanya dari sisi politik dan hukum tetapi dari sisi sosial. Beliau, mencoba membuat analisis dalam perspektif Chaos theory.
Chaos Theori diawali dari gagalnya pembuktian teori Isaac Newton yang meyakini bahwa alam itu berproses serba tertib, mekanistik dan deterministic. Ternyata alam itu tidak demikian, ada aneka kenyataan yang menyimpang (aberrant data) yang nyata terjadi.
Berbagai kejadian ini tidak dapat didisipliner oleh teori newton. Teori chaos dimulai dengan bertolak dari dan memunguti kenyataan yang “dibuang” teori Newton dan mencoba menjalaskan bagaimana kekacauan itu bisa muncul dari ketertiban dan bagaimana perkembangannya.
Bila kita bertolak dari ketertiban, maka ketertiban awal itu diibaratkan sebagai AIR MENGALIR DENGAN MULUS, sampai nanti MEMBENTUR SESUATU yang menyebabkan aliran itu menjadi KACAU. Kekacauan ini muncul dalam bentuk ALIRAN YANG BERPUTAR-PUTARdan BERBUSA-BUSA karena membentur sesuatu.
"Dalam perkembangann selanjutnya aliran itu kembali menjadi mulus. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dari keadaan tertib itu disebut factor penggerak yang dating dari luar atau asing (STRANGE ATTRACTOR). Jadi ada ketertiban, ada kekacauan dan ada kekuatan yang memulihkan ketertiban" tegas Prof Suteki.
Beliau melanjutkan, dengan menyatakan Teori kekacauan memusatkan diri pada kenyataan yang menyebabkan peralihan dari keadaan tertib menjadi kekacauan. Pekerjaan besarnya adalah bagiamana kita berusaha agar ALIRAN AIR YANG KACAU (TURBULENT) itu kembali menjadi mulus dan lancar.
"People power sebagai KEKUATAN OTONOM yang sementara TERPENDAM (LATENT) dalam masyarakat yang berusaha membalikkan kekacauan menjadi
ketertiban, akan menjadi muncul kepermukaan nyata (MANIFEST)" terangnya.
"Ternyata perjalanan hukum tidak selalu tertib dan tunduk pada peraturan begitu saja, tetapi bisa juga menjadi “kacau”. Kekacauan ini tidak bisa dilihat secara negatif saja, tetapi telah menjadi faktor yang mengoreksi berbagai kegagalan hukum formal" terang beliau mengutip pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.
Muslim Arbi menyoroti berbagai keributan dan gonjang ganjing Pilpres ini dimulai dari posisi Presiden Jokowi yang tidak mau mengambil cuti. Kenyataan ini menimbulkan masalah, disamping juga banyaknya janji kampanye Jokowi pada tahun 2014 yang tidak ditepati.
"Kita bisa melihat kecurangan itu nyata, sejak dipaksakannya presidential treshold bahkan angkanya dihitung dari pemilu 2014, kecurangan sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pemilu, bahkan hingga proses penghitungan dan rekapitulasi suara nasional" tegas Muslim.
Muslim melihat people power adalah hal yang wajar dilakukan sebagai aspirasi untuk merespons adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Jadi people power itu bukan sebab, tetapi akibat dari maraknya kecurangan yang begitu brutal.
"People power itu hak masyarakat untuk melakukan kontrol jalannya pemerintahan. People power itu aksi damai seperti aksi bela Islam 212" pungkas Arbi.
Adapun juru bicara HTI, Ust Ismail Yusanto menegaskan adanya problem bawaan sistem demokrasi. Demokrasi hanya memberi celah sempit bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politik dan keagamaannya.
"Tentang demokrasi itu sendiri, umat Islam terbelah. Ada yang menerimanya total, ada yang menolaknya total, ada yang menerimanya dengan sejumlah catatan" tutur beliau.
Demokrasi ditolak oleh Islam bukan sebatas adanya musyawarah dalam memimpin, rakyat diberi kebebasan memilih dalam demokrasi. Tetapi adanya doktrin dan realitas bahwa kedaulatan didalam demokrasi yang diserahkan kepada rakyat, yang direpresentasikan melalui wakilnya di parlemen. Padahal, menurut pandangan Islam kedaulatan berada di tangan syara', kewajiban menetapkan hukum halal haram itu diambil berdasarkan dalil, bukan berdasarkan suara mayoritas.
Secara praktik demokrasi juga tidak sungguh-sungguh memberi jalan bagi umat Islam untuk menerapkan syariahnya. Kasus partai Reffah di Mesir, FIS di Aljazair dan Hammas di Palestina menjadi bukti kongkritnya. Kelompok politik Islam ini telah memenangkan pemilu secara telak, namun ketika ingin mengimplementasikan syariat Islam dalam konteks negara, akhirnya demokrasi menjegal suara Islam. FIS di Aljazair dikudeta militer, HAMMAS mengalami nasib yang sama, sedangkan di Mesir Ahmad Moorsy dikudeta secara hina oleh rezim Al Sisi.
"Sampai hari ini, adakah barat dan Amerika yang mengaku negara paling demokrasi mengecam kudeta Al sisi ? Mereka hanya teriak anti demokrasi jika itu yang melakukan umat Islam. Tapi diam terhadap kezaliman yang dialami umat Islam" ungkap jubir HTI melanjutkan pemaparannya.
Realitas kerusakan demokrasi termasuk enggannya rezim mengakui kemenangan 02 dengan berbagai dalih, dukungan umat Islam kepada 02, menguatkan argumen bahwa demokrasi di negeri ini juga 'macet' untuk mengakui kemenangan umat Islam. Karenanya, Umat Islam selayaknya membuat agenda-agenda keumatan, dialog-dialog nasional, seperti ijtima' ulama dan aksi bela Islam 212, yang lepas dari kungkungan kerangkeng demokrasi.
Kecurangan pemilu yang sangat brutal, teratur sistematis dan massif Jika kemudian direspons melalui wacana people power itu sah, legal dan Konstitusional. Secara formal konstitusional, kecurangan ini bisa dibawa ke MK. Sementara secara konstitusional non formal, kecurangan ini juga bisa direspons melalui gerakan people power.
"Jadi umat ini memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan ketidakridloan atas realitas kecurangan ini diantaranya melalui jalan people power" tegasnya lagi.
Cahya Gunawan Direja menyoroti pola kecurangan yang terjadi saat ini mengadopsi cara lama seperti saat Pilpres 2014. Media, secara total telah dikendalikan okeh rezim untuk menyuarakan dukungan kepada rezim dan pendeskreditan terhadap suara-suara umat Islam.
"Saya katakan, tidak semua media basisnya kepentingan bisnis an sich. Ada media yang memiliki ideologi, bekerja berdasarkan garis ideologi. Media-media ini berhaluan sekuler, sehingga sangat menentang potensi kebangkitan umat Islam" tegasnya.
Cahya juga menuturkan pengalaman bagaimana puluhan tahun menjadi wartawan dan bagaimana kebijakan dewan redaksi media yang selalu berpihak pada ideologi sekuler yang diembannya. Saat Pilpres 2014, media koor mendukung Jokowi dan pada Pilpres tahun 2019 ini juga sama.
Penulis sendiri berpandangan, wacana people power maupun state in emergency adalah wacana yang yang menurut hukum sah dan konstitusional. Baik people power maupun state in emergency, memiliki rujukan konstitusi dan konvensi, sehinga kedua langkah ini jika diambil rakyat dan penguasa, sah dan legal konstitusional.
Hanya persoalannya, tindakan apa yang memperoleh legitimasi, baik publik rakyat maupun militer. Sebab, pada ujungnya kemenangan itu terletak pada bandul politik umat dan militer berdiri dimana. Jika umat dan militer berdiri di kubu people power, sama-sama emoh dipimpin rezim yang zalim, curang dan tidak amanah, maka people power akan menjadi gerakan aspirasi yang mulus, dan mengantarkan pada tujuan yang diharapkan.
Sedangkan state in emergency saat ini, tidak memiliki basis legitimasi publik dan keumatan. Jika nantinya Pemerintah mengeluarkan Perppu untuk menganulir hasil pemilu, menetapkan pemerintahan transisi dan kemudian melakukan pemilu ulang, dapat dipastikan tindakan ini tidak mendapatkan legitimasi publik. Publik, khususnya umat islam akan memandang Perppu ini diterbitkan hanya untuk menyelamatkan kekuasaan rezim bukan menyelamatkan negara.
Berbeda kasus dengan dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, dimana dekrit ini diterbitkan memang untuk menyelamatkan negara, kembali kepada negara kesatuan, menganulir konstitusi RIS dan kembali ke UUD 1945. Dekrit Soekarno ketika itu didukung umat dan militer, dekrit yang dikeluarkan saat itu dipahami umat dan militer sebagai dekrit untuk menyelamatkan negara, bukan dekrit untuk menyelamatkan kekuasaan Soekarno.
Namun jika rezim Jokowi saat ini memaksa mengeluarkan Perppu atau dengan nomenklatur dekrit untuk menyatakan negara darurat, menganulir hasil pemilu dan menyusun sejumlah UU untuk melakukan pemilu ulang, bisa dipastikan tujuannya hanya untuk menyelamatkan kekuasaan Jokowi, bukan menyelamatkan negara.
Perppu yang seperti ini jelas kehilangan legitimasi publik, pasti ditentang publik dan boleh jadi berujung lengsernya kekuasaan secara paksa dan terhina. Tentu, persoalan ini wajib menjadi perhatian penting segenap umat dan elemen anak bangsa.
Persoalan intinya adalah sikap besar hati dan berlapang dada mengakui kekalahan, dan secara jujur mengumumkan kemenangan umat Islam. Pilpres saat ini jelas menggambarkan aspirasi umat Islam yang menginginkan perubahan, jengah dengan kedustaan, kecurangan, tirani dah penindasan. Maka sangat tepat, jika pihak-pihak yang kalah legowo dan mau mengakui secara jujur, bangsa ini memang merindukan perubahan, merindukan pergantian Presiden.
Terakhir, jika pemegang kekusaan ngotot, tidak mau diganti, terus berlaku curang tanpa mengindahkan aspirasi umat Islam, maka menurut hemat penulis wacana people power selangkah lagi pasti akan dieksekusi oleh umat Islam. Dan berikutnya, akan terjadi pertarungan antara suara umat Islam melalui people power dan suara rezim yang ngotot tidak mau diganti, melindunginya kekuasaannya menggunakan sarana dan alat-alat negara. Akan terjadi apa yang disebut oleh jubir HTI sebagai People Power vs State Power.
Siapa yang akan menang ? Dalam sejarahnya, tidak ada satupun tiran sekuat apapun yang mampu memenangi pertarungan menghadapi rakyat. Karena itu nasehat penulis kepada rezim, berlaku jujurlah, jangan memaksakan kehendak. Mengakhiri kekuasaan secara bermartabat jauh lebih terhormat ketimbang kehilangan kekuasaan karena dipaksa rakyat. [].



Ramadhan sebentar lagi akan datang. Bulan yang penuh dengan keberkahan akan tiba. Bulan dilipatgandakannya pahala. Seluruh umat Muslim bergembira menyambutnya.

Tak terkecuali jamaah dari Majlis Taqarub Ilallah Kabupaten Purworejo. Menyambut bulan suci ramadhan, Majlis Taqarub Ilallah Kabupaten Purworejo mengadakan kajian Tarhib Ramadhan dengan tema Menyongsong Bulan Perjuangan pada 28 April 2019.

Rangkaian acara yang dimulai pada pukul 15.30 ini berlangsung dengan khidmat. Dihadiri oleh 50an jamaah. Dibuka dengan bacaan Al Fatihah dan Tilawah Quran yang dibacakan oleh Ust. Asmui. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Panitia, Ust. Heri Widianto. "Ramadhan akan datang, maka kita hari ini akan mempersiapkan datangnya supaya bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadhan." pesan beliau.

Acara inti diisi oleh kajian menyambut ramadhan oleh Ust. Ibnu Syaerozi. Beliau menyampaikan bahwa ramadhan adalah tamu besar. Sehingga seyogyanya kita bersiap untuk menyambut tamu agung ini. "Ramadhan itu sangat luar biasa. Jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kita harus bersiap dengan baik untuk menyambutnya." ungkap beliau.

Beliau mengingatkan untuk membuat program yang baik dalam ramadhan, diantaranya banyak istighfar, berdoa, dan berlomba dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah. "Karena dalam ramadhan pahala dilipatgandakan dengan berkali-kali lipat." ujar Ust. Ibnu Syaerozi.



Penyampaian materi dari Ust. Ibnu Syaerozi dikuatkan kembali oleh Ust. Abdul Shomad, Ust. Ahmad Fauzi, dan Ust. Yahya Husein. Bahwa jangan sampai ramadhan ini terlewat begitu saja. "Sehingga kita berhak atas predikat taqwa dari Allah diakhir nanti." begitu penyemangat dari Ust. Abdul Shomad.

"Kita harus bersyukur atas nikmat Allah dengan bertemunya kita di bulan ramadhan, dengan senantiasa taat kepada Allah." ujar Ust. Ahmad Fauzi.

Ust. Yahya Husein menyemangati para jamaah dengan mengajak para jamaah untuk berniat mati dalam keadaan syahid. "Terserah Allah bagaimana caranya, yang penting kita niatkan mati kita berada di jalan Allah. Maka harusnya kita gunakan waktu kita untuk berdakwah."

Acara ditutup dengan doa oleh Kyai Umroni dengan khusyuk. Para jamaah saling bersalaman dan menyemangati untuk berada dalam kebaikan dalam ramadhan.

editor : masdhik

Image result for bahaya dusta

Bohong atau dusta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya atau palsu. Adapun dalam bahasa Arab, kebohongan (al-kadzibu), menurut Profesor Dr. Rawwas Qal’ahji dalam Mu’jam Lughah al-Fuqaha, adalah lawan dari kejujuran.

Allah SWT sudah menetapkan bahwa tak ada satu pun perbuatan yang terlepas dari hisab, termasuk ucapan:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

Janganlah kamu mengikuti apa saja yang tidak kamu ketahui. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggung jawaban (TQS al-Isra’ [17]: 36).

Allah SWT pun mengingatkan bahwa ada malaikat yang selalu mendampingi manusia dan mencatat apa yang keluar dari lisannya:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tiada suatu ucapan pun yang dia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir (TQS Qaf [50]: 18).

Kedudukan seorang hamba di akhirat kelak salah satunya juga ditentukan dari kemampuannya menjaga lisannya, termasuk jujur dalam perkataan. Nabi saw. bersabda:

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

Siapa saja yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga bagi dirinya (HR al-Bukhari).

Dengan demikian kejujuran adalah bagian integral dari agama ini, bukan sekadar nilai moral, apalagi sekadar demi pencitraan. Kejujuran dan keimanan merupakan dua hal yang saling berdampingan. Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar/jujur (shiddiqin):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang benar/jujur (TQS at-Taubah [9]: 119).

Di antara kadar keimanan seseorang ditandai dengan keteguhannya dalam menjaga lisannya agar senantiasa lurus. Nabi saw. bersabda:

لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

Tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya dan tidaklah lurus hatinya sampai lurus lisannya (HR Ahmad).

Berkaitan dengan menjaga lisan, Imam Syafii rahimahulLah telah berkata, “Jika seseorang mau berbicara, maka sebelum dia berbicara hendaklah berpikir. Jika tampak jelas maslahatnya maka dia berbicara. Jika dia ragu-ragu maka dia tidak akan berbicara sampai jelas maslahatnya.”

Di antara lurusnya lisan adalah jujur dalam berbicara. Kejujuran ini akan mengantarkan pada kebaikan dan selanjutnya membawa pelakunya ke surga. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا

“Sungguh kejujuran akan membimbing menuju kebaikan dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sungguh seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur.” (HR al-Bukhari).

Bahaya Dusta

Sungguh memprihatinkan bahwa pada hari ini umat Muslim menganggap kebohongan sebagai perkara biasa, bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Kita mengenal istilah April Mop, Prank, rekayasa atau pencitraan atas suatu produk atau tokoh agar mendapatkan simpati dan dukungan. Hal ini berkembang di masyarakat bahkan menjadi industri tertentu. Pelaku bisnis sering membuat opini palsu tentang suatu produk agar dianggap penting oleh konsumen sehingga mereka akan mencari dan membeli produk tersebut. Jadilah produk itu harganya melambung dan membuat prestise pemiliknya. Terhadap hal ini Nabi saw. mengingatkan:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ

“Para pedagang adalah tukang maksiat.” Di antara para sahabat ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?” Rasulullah menjawab, “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu.” (HR Ahmad dan ath-Thabari).

Meski demikian Nabi saw. juga menyampaikan keutamaan para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, shiddiqin dan para syuhada.” (HR at-Tirmidzi).

Berdusta bukanlah karakter seorang Muslim, melainkan ciri kemunafikan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara, dusta; jika berjanji, ingkar; jika dipercaya, khianat.” (HR al-Bukhari).

Di antara berkata dusta adalah menceritakan apa yang sebenarnya tidak ia saksikan. Artinya, ia mengarang-ngarang cerita yang kemudian disebarkan kepada orang lain.

مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

“Di antara sebesar-besarnya kedustaan adalah orang yang mengaku matanya telah melihat apa yang sebetulnya tidak dia lihat.” (HR al-Bukhari).

Dalam kehidupan, sering orang berdusta baik untuk keuntungan dirinya maupun untuk merampas hak orang lain, dan membuat orang lain celaka. Para koruptor memalsukan laporan keuangan, tanda bukti pembayaran, dsb. Ada juga orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan seseorang dan merampas haknya tanpa takut memberikan kesaksian palsu di pengadilan maupun kepada orang lain. Padahal bersaksi palsu, apalagi untuk merampas hak sesama, adalah salah satu dosa besar yang sudah diperingatkan oleh Nabi saw.,“Perhatikanlah (wahai para Sahabat), maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?” Beliau mengatakan hal itu tiga kali. Kemudian para Sahabat mengatakan, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orangtua.” Sebelumnya beliau bersandar. Lalu beliau duduk dan bersabda, “Perhatikanlah, dan perkataan palsu (perkataan dusta).” Beliau terus mengulangi hal itu (HR Muttafaq alaihi).

Dengan kesaksian palsu, pengadilan dapat memberikan keputusan yang akhirnya keliru dan merugikan orang yang tak bersalah, atau menggugurkan hak yang semestinya menjadi miliknya. Lewat kesaksian palsu pula seorang yang tak bersalah dapat diperlakukan sebagai pesakitan, dijadikan musuh masyarakat sehingga dibenci banyak orang. Pantaslah bila Islam menempatkan kesaksian palsu sebagai dosa besar yang kelak akan menyeret pelakunya ke dalam siksa Allah SWT. “Kalian menyerahkan persengketaan kalian kepadaku. Namun, bisa jadi sebagian dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Karena itu siapa saja yang karena kelihaian argumennya itu, lalu aku memutuskan bagi dia sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain, maka pada hakikatnya ketika itu aku telah menetapkan bagi dirinya sepotong api neraka. Oleh karena itu, hendaknya jangan mengambil hak orang lain.” (HR al-Bukhari).

Perbuatan menipu dan memperdaya orang lain akan lebih berat lagi manakala dilakukan oleh para penguasa yang menipu rakyatnya. Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِه، إِلاَّ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ

“Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Muttafaq ‘alaih).

Al-Amir ash-Shan’ani di dalam Subul as-Salâm menjelaskan bahwa ghissyu itu terjadi dengan kezaliman dia terhadap rakyat dengan mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, melanggar kehormatan mereka, menghalangi diri dari keperluan dan kebutuhan mereka, menahan dari mereka harta Allah SWT yang Allah tetapkan menjadi milik mereka yang ditentukan untuk pengeluaran-pengeluaran, tidak memberitahu mereka apa yang wajib atas mereka baik perkara agama dan dunia mereka, mengabaikan hudud, tidak menghalangi orang-orang yang membuat kerusakan, menelantarkan jihad dan lainnya yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hamba. Termasuk mengangkat orang yang tidak melingkupi mereka dan tidak memperhatikan perintah Allah tentang mereka dan mengangkat orang yang mana Allah lebih meridhai orang lainnya padahal orang lain yang lebih diridhai oleh Allah itu ada. Hadis-hadis menunjukkan haramnya al-ghisyyu (penipuan/khianat) dan bahwa itu termasuk dosa besar karena adanya ancaman terhadap (pelaku) al-ghisyyu itu sendiri.

Terhadap penguasa yang demikian, Nabi saw. mengingatkan, “Sungguh akan ada setelahku para pemimpin pendusta dan zalim. Siapa saja yang mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan minum dari telagaku.” (HR Ahmad).

WalLahu a’lam bi ash-shawab. []

—*—

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan; pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?” Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR Ibnu Majah).

—*—

Sumber:
Buletin Kaffah No. 088 (21 Sya’ban 1440 H-26 April 2019 M)

OBOR Cina
Oleh: KH. Heru Ivan Ilyasa (Ulama Aswaja Jawa Timur)
China sebagai rival dari Amerika Serikat dalam perebutan kue ekonomi dunia, tampaknya ingin mewujudkan mimpinya kembali ke masa kejayaan Jalur Sutra. Harus diakui pula, dorongan ideologi komunis China dan kapitalisme dalam ekonominya, menjadikan China mencari wilayah baru dalam gaya kolonialisasi. Targetnya jelas mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan menyandera negara lain dalam skema kerja sama yang tidak saling menguntungkan.
One Belt One Road (OBOR) menjadi mimpi besar China menjadi digdaya. Gagasan OBOR menjadi proyek besar China untuk masuk ke negara-negara berkembang, kaya sumber daya alam, dan yang mudah bertekuk lutut. Konsep OBOR juga menjadi master plan pembangunan jalur perdagangan Asia ke Afrika dan Eropa. Indonesia menjadi sasaran dalam lingkaran OBOR. Akankah OBOR menguntungkan Indonesia? Ataukah justru menjadikan Indonesia sebagai jajahan baru dan bertekuk lutut dalam hegemoni China secara politik dan ekonomi?
Nyala OBOR ke Indonesia
Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan gagasan One Belt One Road (OBOR) yang merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. Visi dari OBOR itu sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut, yang memadai di seluruh kawasan yang ditargetkan.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR Pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok. Terdapat sebuah pertemuan antara 29 Kepala negara dan 50 delegasi dari negara anggota OBOR dan 50 delegasi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek infrastruktur.
Dalam suatu kesempatan Presiden Rupublik Indonesia Ir. Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara Poros Maritim dengan potensi konektifitas antara pulau, pengembangan Industri perkapalan dan kekayaan sumber daya alam ikan. Kemudian Indonesia melihat bahwa koneksitas yang dimiliki oleh OBOR dapat mempengaruhi kegiatan dan perkembangan ekonomi maritim.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tahap pertama proyek One Belt One Road China (OBOR) akan ditandatangani bulan April 2019. Ada 28 proyek yang akan ditawarkan. Nilainya mencapai US$ 91,1 miliar setara Rp1.296 triliun. Salah satu proyek yang ditawarkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jonggol. Benar Anda tidak salah baca. Jonggol yang dimaksud adalah sebuah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jika terealisir daerah yang berdekatan dengan kawasan wisata Puncak itu, akan menjadi enclave baru komunitas pekerja Cina di Indonesia. Mirip Morowali di Sulawesi Tenggara.
Pilihan waktu penandatangannya pada bulan April menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting, mendesak, sekaligus darurat. Sulit menghapus kecurigaan Jalur Sutera Modern ini sebagai proyek kejar tayang. Harus beres sebelum pilpres 17 April 2019. Jelas sekali terlihat ada kekhawatiran, jika konstelasi politik Indonesia pasca Pilpres 2019 berubah, proyek ini bisa tidak terlaksana. Karena itu harus dikebut sebelum terlambat.
Main tanda tangan, dan memaksakan proyek-proyek besar di masa injury time, ketika tenggat waktu hampir habis, bukanlah hal yang baru bagi rezim Jokowi. Pemain dan orangnya juga itu-itu saja. Proyeknya juga ada kaitannya dengan kelompok yang itu-itu juga. Modusnya begitu-begitu juga.
Tak Ada Untung
Bagi Cina ada tiga keuntungan besar dengan tersalurnya dana cadangan devisa yang melimpah. Pertama, dana tersebut tetap produktif. Kedua, tersedia lapangan kerja baru untuk tenaga kerjanya yang juga melimpah. Ketiga, memperkuat pengaruh Cina dalam geopolitik global.
Adapun bagi Indonesia dan negera yang telah melakukan kerja sama, lebih banyak buntungnya. Hal itu tampak dari beberapa jebakan yang sudah disiapkan China untuk mencengkeram negara tujuan kerja sama OBOR:
Pertama, pinjaman itu tidak gratis. Proyek-proyek tersebut mempersyaratkan kerjasama dengan perusahaan Cina. Alat mesin, barang-barang produksi, semua dari Cina. Dan yang lebih penting lagi melibatkan tenaga kerja. Kerjasama semacam ini disebut sebagai Turnkey Project. Pemerintah setempat tinggal “menerima kunci,” karena semuanya sudah dibereskan Cina.
Selain membanjirnya tenaga kerja Cina, proyek OBOR juga banyak menimbulkan petaka bagi negara bantuan. Fenomena ini disebut sebagai jebakan utang Cina. The China’s Debt Trap.
Kedua, gagal bayar proyek diserahkan ke China. Pemerintah Srilanka terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota karena tidak bisa membayar utangnya. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan di bawah kendali Cina, pelabuhan itu akan dipergunakan sebagai pangkalan kapal selam untuk mengontrol kawasan di Samudera Hindia, dan Laut Cina Selatan.
Di Afrika, Cina juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti karena tidak bisa membayar utang. Langkah ini membuat kesal Amerika Serikat (AS) karena Djibouti menjadi pangkalan utama pasukan AS di Afrika. “Beijing mendorong negara lain mempunyai ketergantungan utang, dengan kontrak-kontrak yang tidak jelas, praktik pinjaman predator, kesepakatan korup yang membuat negara-negara lain terlilit utang,” kecam Menlu AS Rex Tillerson.
Ketiga, wilayah jajahan baru. Pemerintah Indonesia jika tidak paham upaya kolonilisasi China melalui OBOR, serta tidak menyiapkan diri menolaknya maka nasib Indonesia bisa saja sial. Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global. Kondisi tersebut dengan praktik VOC atau Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda jilid II.
Keempat, penguasaan SDA dan ekonomi. Jika OBOR dibiarkan, dalam jangka waktu ke depan, Indonesia berpotensi besar dalam orbit ekonomi China. Terkurasnya kekayaan alam Indonesia, banjirnya produk China hingga mematikan produk lokal, menyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa ini, bisa terjadi. Indonesia yang kaya, akan menjadi miskin, pengangguran tidak teratasi maksimal, dan bahaya krisis lahan ekonomi untuk rakyat, akibat ekspansi ekonomi China.
Khatimah
Berdasarkan kajian mendalam berkaitan OBOR sebagai proyek ambisius China dalam hegemoni kepentingan politik dan ekonomi, maka umat Islam sebagai pemilik sah negeri ini harus menolak semua itu. Kebijakan mengundang investor asing ke Indonesia dalam ambisius pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi, jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia.
Ancaman terbesar Indonesia yaitu tergadainya negeri ini dalam jebakan hutang dan hegemoni asing penjajah. Bukankah Indonesia ini negeri yang kaya sumber daya alam dan manusianya? Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya dan dikelola secara mandiri. Hal yang paling penting yaitu mengelola negeri ini dengan syariah yang telah Allah turunkan. Begitu pun orang-orang kafir tidak boleh menjajah dan menguasai kembali kehidupan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman:
“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin” (An-Nisa’ [4]: 141)
Tolak OBOR sebagai bentuk kolonialisasi China. Tegakkan kembali Khilafah Islamiyah untuk menyelamatkan umat dan hidup berkah dalam ridho-Nya.[]
Sumber: shautululama.co

epa04539730 An exterior view of the Mosque of Cordoba, southern Spain, 25 December 2014.  EPA/KHALED ELFIQI
Selama lebih dari tujuh abad, dari 8 M sampai 15 M, peradaban Islam pernah berakar kuat di Spanyol. Wilayah kekuasaan Islam itu lebih dikenal dengan Andalusia.
Andalusia boleh saja lepas dari kekuasaan Islam, tetapi jejak peradaban Islam di wilayah barat daya Eropa masih bisa ditelusuri hingga kini dan menjadi situs sejarah yang berharga sekaligus objek wisata di Spanyol.
Meski sebagian peninggalan tersebut telah beralih fungsi, seperti  Masjid Cordoba pada masa Dinasti Umayyah, yang sekarang difungsikan sebagai Gereja Katedral Katolik (Catedral de Cordoba).
Tetapi, tak sedikit pula yang masih bertahan hingga sekarang. Warisan peradaban Islam itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berupa istana, benteng, hingga bendungan. Berikut ini beberapa bukti dan sisa-sisa jejak Islam di Spanyol:
Puente Romano
Jembatan dengan panjang 400 m, lebar 40 m, dan tinggi 30 m ini merupakan warisan Islam yang sangat berharga di Cordoba. Jembatan ini direkonstruksi dan disempurnakan oleh penguasa Andalusia, Ibnu Malik al-Khaulani, atas perintah Umar bin Abd al-Aziz pada 101 H. Jembatan yang dikenal pula dengan Jisr atau Qintharah Qurthubah ini disebut-sebut sebagai jembatan termegah pada masa itu dengan detail arsitektur yang menawan.
Palacio de Generalife
Di Spanyol, tak hanya Istana al-Hamra dengan keelokannya nan menawan yang diwariskan oleh peradaban Islam, tetapi tak jauh dari istana tersebut ada pula Jannat al-Arif. Sebuah istana megah yang dibangun Penguasa Granada Raja Nasrid Emir sebagai tempat beristirahat dan rekreasi selama musim panas tiba. Tempat ini selain dipenuhi dengan aneka tanaman hias juga dipercantik dengan balutan ukiran kaligrafi khas Islam.
Benteng Malaga
Benteng ini merupakan salah satu benteng warisan Islam di Spanyol. Selama Islam berkuasa di sana, sejumlah benteng didirikan di kota-kota besar utama, antara lain, di Granada dan Cordoba. Motif pendirian banteng ini tak lain untuk melindungi dan mempertahankan daerah sekitarnya dari rongrongan musuh.
Aristektur bangunannya mirip dengan benteng-benteng di Maroko. Letaknya berada di lokasi strategis agar memungkinkan pertahanan selama mungkin dari serangan lawan.[]
Sumber: khazanah.republika.co.id

Image result for obor china

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Robert G. Sutter dalam bukunya yang berjudul China’s Rise in Asia menceritakan kebangkitan Cina sebagai poros baru Asia dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. Semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi negara yang kini dipimpin Presiden Xi Jiping itu berhasil menjadikannya sebagai salah satu new emerging force di kawasan Asia, bahkan dunia.

Kesuksesan Cina itu kini disertai dengan ambisi ekspansi pengaruh ideologi pembangunan ekonomi yang tertuang program OBOR (One Belt One Road).

Proyek ini juga disebut-sebut menjadi proyek jalur sutra abad 21 dengan ambisi untuk memperluas jalur perdagangan ala Cina.

Dalam sejarah Cina kita tentu tak lagi asing dengan istilah jalur sutra dimana jalur ini menjadi jalan terpanjang yang membentang di antara dua benua serta menghubungkan Cina dan Eropa sejak era Dinasti Han (202 SM – 220 M).

Jalur ini cukup terkenal sebagai rute perdagangan dari peradaban Cina kuno, di mana kala itu sutra menjadi komoditas utama yang diperdagangkan ke seantero dunia.

Dengan melalui jalan sepanjang 7 ribu mil (11,2 ribu kilometer), para pedagang Cina harus melewati berbagai negara yang terhubung melalui jalan ini ketika ingin sampai ke Eropa.

Nilai sejarah jalur sutra inilah yang menginspirasi ambisi pemerintah Cina saat ini untuk menerapkan apa yang disebut sebagai kebijakan One Belt One Road atau OBOR. Proyek ini adalah pembangunan jalur-jalur sutra baru dengan memperkuat infrastruktur pendukung perdagangan di titik-titik dan negara-negara yang dilalui.

Dalam sebuah pidatonya, Xi Jiping mengatakan perdagangan Cina dengan negara-negara Belt and Road melebihi US$ 5 triliun, dan investasi langsung melebihi US$ 60 miliar.

Tetapi sejumlah pihak mulai mempertanyakan kepantasan biaya itu.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Agustus 2018 mengatakan negaranya akan menghentikan proyek-proyek yang didukung dana dari China, termasuk jalur kereta senilai US$ 20 miliar.

Partai Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Khan bertekad untuk lebih transparan akibat muncul kekhawatiran akan kemampuan negara itu membayar kembali utang untuk proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan.

Sementara itu, pemimpin Maladewa yang diasingkan Mohamed Nasheed mengatakan kegiatan China di kepualauan Lautan Hindia serupa dengan "perebutan tanah" dan "penjajahan", karena 80 persen utang negara-negara itu berasal dari Cina.

Sri Lanka telah merasakan dampak negatif utang besar ke China. Negara ini harus memberi izin penggunaan pelabuhan strategis ke Beijing selama 99 tahun karena tidak bisa membayar pinjaman bagi proyek bernilai US$1,4 miliar itu.

Strategi Cina untuk menguasai negara-negara kecil dan berkembang cukup sederhana, yakni dengan memberikan pinjaman dengan bunga tinggi untuk proyek infrastruktur dan mendapatkan ekuitas dalam proyek. Kemudian, ketika negara tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya maka Cina bisa mendapatkan kepemilikan atas proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan itu.

Pelaksanaan proyek OBOR sebagai cita-cita pembangunan global bagi dunia tidak dapat menyembunyikan pendekatan eksploitatif Cina terhadap bisnis internasional. Selain itu, OBOR juga dapat menjadi perangkap utang Cina. Sedangkan, sejumlah proyek yang sedang berjalan di beberapa negara kecil telah menjadi bagian dari proyek OBOR.

Dalam konteks Indonesia, proyek LRT Palembang yang berpotensi bernasib sama dengan bandara di Sri Lanka, dengan realitas sepinya pengunjung. Bahkan proyek ini harus merugi dengan beban operasional yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.

Kini, di tengah beberapa proyek infrastruktur yang bermasalah, pemerintah seperti tak henti-hentinya berambisi untuk tetap mengajukan kerja sama dengan Cina melalui program OBOR-nya. Pemerintah sedang mewacanakan untuk menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.296 triliun pada KTT OBOR pada April ini.

Jika dilihat, sejauh ini investasi Cina yang berkaitan dengan OBOR yang masuk ke Indonesia nilainya tak sampai US$ 5 miliar (Rp 71,3 triliun).

Investasi ini terdiri dari kucuran dana bagi kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) dan limpahan dana dari China Development Bank (CDB) untuk tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masing-masing sebesar US$ 1 miliar.

Menurut Brahma Chellaney, apa yang dilakukan Cina dengan OBOR-nya adalah upaya debt-trap diplomacy, dimana diplomasi jenis ini adalah hubungan bilateral yang terjalin atas dasar utang.

Dalam operasinya, diplomasi jenis ini melibatkan satu negara kreditor yang secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara debitor.

Jika negara debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, sering kali negara kreditor akan memungkinkan untuk ikut campur kondisi ekonomi dan politik di negara debitor.

Catatan bagi Indonesia yg sudah masuk pegadaian dunia, maka kita rakyat Indonesia juga tahu persis bahwa kondisi ekonomi Indonesia yg sangat lemah dan punya banyak utang sampai mencapai US$ 376,8 miliar atau sekitar Rp 5.275,2 triliun pada akhir kuartal IV-2018 (kurs Rp 14.000/dolar AS). Lalu Indonesia mau menambah utangnya lagi dengan menandatangani MoU proyek OBOR ini?!

[IJM]

Related image

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. IJM

Kenyang sudah publik dengan suguhan pertarungan dua kubu. Para elit saling klaim kemenangan. Isu kecurangan menyeruak menggegerkan seantero negeri. Pencitraan dengan memunculkan sosok 'bijaksana' dalam menyikapi Quick Count dimainkan. Semua demi ambisi kekuasaan. Berkuasa untuk apa?

Petahana telah membuktikan selama kepemimpinannya menelurkan produk-produk kebijakan yang pro kapitalis. Cenderung memihak kepada para cukong. Bahkan terkesan jelas memusuhi entitas hijau (Islam). Meski banyak upaya mencitrabaikkan diri, namun stigma rezim represif dan anti Islam tak jua mampu dihempaskan yang sudah terlanjur melekat erat di tubuh petahana.

Kegagalan menuntaskan target kenaikan ekonomi sangat jelas terpampang. Proses kriminalisasi terhadap entitas maupun individu yang berseberangan arah politik dilakukannya demi menyelamatkan singgasana. Banyak nama korban yang tak perlu lagi disebut untuk hal ini.

Munculnya parpol ingusan yang berani menentang poligami dan syariah yang menjadi pendukung petahana, juga tertangkapnya elit parpol pengusung di tangan lembaga anti rasuah telah menjadi jawaban seperti apa visi misi pemerintahan ke depan jika ia terpilih kembali. Berlindung di bawah naungan seorang Kyai terkemuka merupakan harapan besar ia mampu menepis segala kezaliman yang ia telah lakukan.

Di sisi lain, penantang memainkan retorika perubahan. Menghembuskan isu kecurangan. Memainkan simpati publik untuk mendorong terjadinya perubahan melalui kekuatan massa. Berbagai data disuguhkan. Dokumentasi berupa foto dan video ditampilkan menjadi sarapan rakyat tiap pagi hari. Memanfaatkan kemuakan rakyat dengan segala kebohongan janji-janji petahana yang tak kunjung menemui realitanya.

Belum juga konflik yang sesungguhnya dimulai, ratusan korban telah berjatuhan demi menghitung suara. Berjibaku dengan segudang kertas penentu siapa yang menjadi 'Tuhan-tuhan' demokrasi berikutnya. Adakah rakyat yang telah merasa muak dengan segala fenomena ini?

Sudah 73 tahun sejak diproklamirkan kemerdekaan negeri ini dari penjajahan fisik asing. Selama itu pula rakyat entah dirasa atau tidak sesungguhnya telah dijajah oleh elit penguasa sendiri. Rakyat masih dalam kesehariannya, mengais rezeki sendiri di sela-sela permainan bandar-bandar kapitalis dan bonekanya. Dibutuhkan saat ingin berkuasa, diacuhkan ketika kekuasaan ada dalam genggaman. Inilah realita demokrasi. Yang herannya hingga saat ini masih diagungkan kesaktiannya. Meski telah banyak tumbal nyawa rakyat dijatuhkan entah melalui kebijakan atau sengketa kekuasaan di kalangan elit. Sadarlah wahai umat! Perubahan itu di tangan kalian, jangan tundukkan kepala! [IJM]

One Belt, One Road, Chinese strategic investment in the 21st century map.
Oleh: Fajar Kurniawan (analis senior PKAD)
Dikabarkan pemerintah Jokowi akan menyetujui proyek OBOR atau one belt one road yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa OBOR Cina akan ditandatangani pada bulan ini, April 2019.
Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. dan sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.
Proyek OBOR Cina diyakini bamyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.
Setelah melakukan transformasi dari ekonomi sosialisme ke ekonomi kapitalisme, saat ini yang terlihat secara fisik adalah kebangkitan Cina yang memungkinkan Cina membangun ekonomi raksasa yang memuat kemungkinan riil untuk mengancam keunilateralan ekonomi AS di dunia.
William A. Callahan dari London School of Economics menjelaskan, ambisi Cina dengan slogan “Asia for the Asian” adalah retorika baru yang jauh melampaui sekedar kerjasama ekonomi antara negara di kawasan.
Cina berambisi membangun berbagai infrastruktur baik darat, maupun pelabuhan laut maupun bandara udara di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam perspektif politik dan motif ekonomi, karena Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, juga kemungkinan besar akan digunakan sebagai fasilitas militer jika kelak meletus friksi terbuka dengan Amerika sesuai prediksi Huntington.
Sejak Xi Jinping memimpin tahun 2013, Beijing juga menerapkan kebijakan luar negeri baru, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Strategi pengelolaan dana investasi ke luar negeri, Cina mengumumkan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan apa yang disebut prakarsa “One Belt, One Road (OBOR)”.
Tujuan OBOR – yang juga dikenal dengan sebutan Prakarsa Jalan Sutra Baru – adalah membangun infrastruktur lintas benua. Beijing ingin memperluas jaringan dagang menuju Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara, baik melalui darat maupun laut. Pada tahun 2014, Xi Jinping menjelaskan bahwa prakarsa baru Cina ini bukan melulu soal ekonomi dan uang, namun berlandaskan pada “nilai-nilai bersama”.
Total cadangan devisa tersebut menjadi modal yang cukup besar untuk membangun kekuatan politik dan ekonomi negara itu. Salah satu strategi yang dilakukan oleh negeri Panda itu adalah melakukan ekspansi investasi di berbagai negara. Tujuannya antara lain agar pasokan bahan baku dan energi negara itu tetap terjamin dalam jangka panjang dan pasar ekspornya terus berkembang.
Oleh karena itu, Cina secara aktif melakukan investasi dan memberikan pinjaman terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alam seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia.
Salah satu strategi yang ditempuh Cina untuk memperluas sayap bisnisnya adalah mencontek strategi negara-negara maju seperti AS dan Jepang yang memberikan bantuan hibah dan utang secara bilateral dan melalui lembaga-lembaga multilateral yang mereka kuasai, seperti World Bank dan Asia Development Bank.
Dan strategi One Belt One Road (OBOR) bermuara dari strategi String of Pearls, yaitu strategi China guna mengamankan jalur ekspor-impornya terutama suplai energi (energy security) dari negara atau kawasan asal hingga ke kawasan tujuan.
Xi Jinping melahirkan OBOR sebagai penyempurnaan String of Pearls. Dan tak boleh disangkal, bahwa salah satu cabang OBOR-nya Xi adalah melintas di selat-selat dan perairan Indonesia. Kenapa? Bila Selat Malaka diblokade oleh Amerika kelak, maka alternatif jalur paling singkat menuju Samudera Hindia, Laut Arab, dan lain-lain guna mengamankan jalur suplai energi sesuai rute String of Pearls dulu adalah Selat Sunda, atau Selat Lombok dan lainnya.
Tak ada makan siang yang gratis. Cina tidak memiliki kompetensi dalam birokrasi internasional sektor bantuan asing, yang bertujuan menyebarkan dominadi ekonomi dan politik secara halus. Beijing memperlakukan proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan Belt and Road itu sebagai utang dalam bentuk konsesi jangka panjang, dimana satu perusahaan China mengoperasikan fasilitas itu dengan konsesi 20-30 tahun dan membagi keuntungannya dengan mitra lokal atau pemerintah negara setempat.
Fakta menunjukkan utang luar negeri cukup membahayakan negeri ini.
Risiko terbesarnya adalah gagal bayar utang. Zimbabwe menjadi contoh cerita yang mengenaskan. Gagal membayar utang sebesar US$40 juta kepeda Cina. Sejak 1 Januari 2016, mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Berikutnya Nigeria. Model pembiayaan infrastruktur melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang. Cina mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal negara mereka untuk pembangunan infrastruktur. Begitu juga Sri Lanka. Setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun. Tak ketinggalan Pakistan. Pembangunan Gwadar Port bersama Cina dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus rela dilepas. Risiko seperti itu tidak mustahil. Bila melihat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan secara massif, polanya mirip dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang gagal membayar utang (Rmol.co, 12/09/2018)
Utang LN membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri Muslim.
Walhasil, proyek OBOR wajib ditolak. Indonesia harus menjadi negara mandiri. Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat diwujudkan, syaratnya, penguasa negeri ini, dengan dukungan semua komponen umat, harus berani menerapkan syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan ekonomi. Penerapan syariah Islam secara total dalam semua aspek kehidupan.
Inilah jalan baru untuk Indonesia yang lebih baik, bukan terus-menerus mempertahankan kapitalisme-sekularisme, tergantung kepada OBOR Cina, Kerjasama berbsgsi bidang dengan AS, IMF, Bank Dunia, ABD, dan sejenisnya yang ternyata menjadi alat penjajahan.[]

muslim denmark protes
Anak-anak dari komunitas Muslim Denmark, Jum’at 19/4/2019, melakukan long march sebagai protes atas penghinaan terhadap al-Qur’an oleh seorang politisi ekstremis Denmark, dalam sebuah insiden yang kedua kalinya terjadi di negara ini. Koresponden kantor berita Anatolia melaporkan bahwa long march bergerak dari “Blaagards Plads Square”ke alun-alun Kotamadya Kopenhagen di pusat ibukota Denmark. Mereka berjalan sambil membawa al-Qur’an di tangannya, dan terus-menerus meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan untuk menghormati al-Qur’an dan kitab-kitab yang disucikan.
Perlu diketahui bahwa aksi long march ini diselenggarakan oleh 24 organisasi masyarakat sipil, terutama Waqf al-Diniyah al-Turky (Wakaf Keagamaan Turki) Denmark, dan Masyarakat Muslim Denmark. Dengan demikian, kaum Muslim hari ini membuktikan tanpa keraguan bahwa agama mereka adalah hal yang paling berharga di dalam hidup mereka, dan bahwa mereka siap untuk mempertahankannya dengan cara apa pun.
Pada saat di mana beberapa orang Barat menunjukkan arus deras kebencian yang membabi buta terhadap Islam dan al-Qur’an. Sementara kaum Muslim menunjukkan keteguhan yang lebih besar dalam mempertahankan agama mereka meskipun orang-orang kafir tidak percaya dan membuat tipu daya 
(hizb-ut-tahrir.info, 23/4/20190).

polisi inggris
Warga Inggris yang melakukan perjalanan ke hotspot (titik panas) asing terancam hukuman 10 tahun penjara, di bawah undang-undang baru yang kontroversial. Undang-Undang Anti-Terorisme dan Keamanan Perbatasan 2019 mulai berlaku pada 19 April 2019. Undang-Undang ini menetapkan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu memasuki atau tinggal di “zona khusus” di luar negeri. Para menteri meluncurkan langkah itu tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan pihak berwenang dalam melawan ancaman pejuang asing. Undang-Undang ini membolehkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan suatu daerah sebagai “zona khusus”, namun tetap tunduk pada persetujuan parlemen.
Undang-Undang tersebut juga memberikan kepada penjaga perbatasan kekuasaan untuk menangkap dan meninterogasi orang-orang tanpa kecurigaan, hanya atas dasar berurusan dengan aktivitas “negara musuh”, dan juga mengkriminalkan kegiatan menonton materi terkait (para teroris) secara online. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sembilan organisasi, termasuk manual sensor dan Reporters Without Borders (Wartawan Tanpa Batas) tahun lalu, memperingatkan bahwa kriminalisasi “negara misterius” yang tercermin pada “aktivitas bermusuhan” akan memberi penjaga perbatasan kekuasaan yang luas untuk menangkap, menginterogasi dan menahan.
Para penandatangan mengatakan bahwa seorang jurnalis yang sedang dalam perjalanan dalam negeri dapat ditangkap tanpa ada kecurigaan melakukan penyimpangan apapun, dan itu akan bertentangan dengan hak jurnalis, yaitu untuk tidak menjawab pertanyaan atau menyerahkan materi tanpa perlindungan sumber-sumber rahasia.
Tampaknya banyak di Barat yang telah berubah menjadi kondisi perburuan dan pengintaian, di mana begitu banyak di antara orang ditahan, pasti anda akan menemukan seorang teroris. Meski tingkat keberhasilannya kurang dari 10%, namun penyimpangan ini akan muncul ketika terkait urusan keamanan, sehingga nilai-nilai Barat dapat ditinggalkan dalam beberapa saat (hizb-ut-tahrir.info, 22/04/2019).

china vs USA
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah berkobar. Duta Besar China untuk Chili menyebut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebagai “munafik” setelah Dubes China tersebut berusaha untuk membujuk negara Amerika Selatan agar bekerjasama dengan Beijing, di mana AS dan China tetap terkunci dalam perang dagang.
Utusan Beijing untuk Chili, Xu Bo mengatakan bahwa “Pompeo benar-benar telah kehilangan akal sehatnya dan tersesat jauh.” Ia menggambarkan serangan terhadap kegiatan ekonomi China di wilayah AS sebagai “kejahatan” dan “kekonyolan”.
Sementara Mike Pompeo menggambarkan investasi China di Amerika Selatan sebagai “perjanjian perangkap utang”, di mana hal itu ia sampaikan selama kunjungan ke Santiago. “Beijing sering menyuntikkan modal penghisap ke dalam aliran darah perekonomian, yang membawa kehidupan pada korupsi, dan melemahkan pemerintahan yang baik,” katanya.
AS dan China tengah memasuki perang dagang sejak Presiden Donald Trump memberlakukan tarif bea cukai pada barang-barang China. Sementara Beijing meresponnya dengan melakukan hal yang sama terhadap sejumlah produk buatan Amerika.
Hubungan antara kedua negara ini semakin bertambah tegang, terutama setelah para pejabat senior AS menuduh Beijing menggunakan perusahaan raksasa telekomunikasi, Huawei, untuk memata-matai negara-negara Barat dan warga negara biasa. Mike Pompeo berusaha untuk mencegah semua sekutu AS di Eropa dari menggunakan perangkat Huawei, ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi China akan menghambat kerja sama mereka dengan Washington. Dengan demikian, pertempuran abad ke-21 baru saja dimulai (hizb-ut-tahrir.info, 22/04/2019)

unjuk-rasa-gema
Oleh: Eko Susanto (Barisan Advokasi Rakyat)
Indonesia harus lepas dari intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya serta Cina di negeri-negeri target lainnya termasuk Indonesia.
Alat utama yang digunakan negara-negara kapitalis raksasa untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun.
Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan, ” Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004: 8).
Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia.
Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu.
Atas nama pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, Bank Dunia, IMF), negeri-negeri Muslim dipaksa membuka keran privatisasi yang luar biasa, termasuk dengan menjual asset-asset publik mereka kepada swasta asing, baik dengan alasan untuk membayar utang, maupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional.
di Indonesia, lembaga-lembaga kreditor internasional tersebut melalui berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda privatisasi, melalui keluarnya berbagai produk regulasi seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Penanaman Modal hingga privatisasi BUMN.
Hasilnya, saat ini investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing.
Ini merupakan fakta bahwa penjajahan atau imperialisme merupakan metode baku ( thariqah ) negara kapitalis untuk menguasai negara lain, yang berbeda hanya terbatas pada bentuk dan pola penjajahannya.
Karena itu pula, umat Islam di negeri ini harus benar-benar menyadari bahaya tersembunyi di balik ketiga isu tersebut. Pertama , Allah dengan tegas mengingatkan kita, agar tidak pernah memberikan jalan kepada kaum kafir penjajah untuk menguasai negeri dan wilayah kita, sehingga orang-orang Mukmin di negeri ini benar-benar dikuasai dan dijajah oleh mereka:
ﻭَﻟَﻦْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺳَﺒِﻴﻼً
Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. ( QS an-Nisa’ [4]: 141 ).
Kedua , Rasulullah saw. juga mengingatkan, bahwa tidak layak orang Mukmin dipatuk ular pada lubang yang sama, lebih dari sekali. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:
« ﻻَ ﻳُﻠْﺪَﻍُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﻣِﻦْ ﺟُﺤْﺮٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻣَﺮَّﺗَﻴْﻦِ »
Tidak layak seorang Mukmin dipatuk oleh ular dari lubang yang sama dua kali. (HR al-Bukhari dan Muslim).[]


Amerika Serikat memuji perintah pemimpin militer baru Sudan untuk membebaskan tahanan politik dan mengakhiri jam malam. Seorang utusan akan dikirim ke Khartum untuk mendorong transisi menuju demokrasi.

“Makila James, wakil asisten menteri luar negeri yang bertanggung jawab atas Afrika timur, akan menuju ke Khartum akhir pekan ini,” kata seorang pejabat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat akan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Dia menambahkan, AS menangguhkan untuk mencabut status Sudan sebagai negara sponsor terorisme.
“Kami didorong oleh keputusan untuk membebaskan tahanan politik dan membatalkan jam malam di Khartoum,” kata Ortagus dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa James, utusan baru AS, berencana untuk mengadakan pembicaraan di Khartum pada akhir pekan dengan melihat situasi di lapangan.

Pejabat itu, menggambarkan situasi di Sudan “sangat tidak pasti”. Ia mengatakan, penting untuk menghindari “musyawarah tanpa akhir” tentang siapa yang harus memimpin otoritas sipil sementara.

Demonstran mengatakan mereka tidak akan berhenti sampai dewan militer transisi mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil dan pemilihan umum diadakan.

Al-Bashir, yang menghadapi surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur Sudan, dipindahkan dari kediaman presiden ke sebuah penjara dengan keamanan tinggi di Khartum minggu ini.

“Pada hari Rabu, dia dibawa ke penjara Kobar yang sangat aman di Khartum dari kediaman presiden,” kata sumber keluarga, ketika para penguasa militer mengumumkan langkah-langkah untuk memberantas korupsi.

Lebih dari tiga dekade pemerintahan Al-Bashir, puluhan ribu aktivis ditahan, dipukuli, disiksa dan dibunuh di Kobar oleh pejabat Partai Kongres Nasional dan sistem keamanannya.

Ortagus mengatakan Sudan tetap dilabeli oleh AS sebagai sponsor negara terorisme. Kebijakan Washington terhadap negara itu akan didasarkan pada “penilaian atas peristiwa di lapangan dan tindakan pemerintah transisi”. Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan tidak ada anggota dewan militer Sudan yang mendapat sanksi AS.
Sudan ditunjuk sebagai sponsor negara terorisme pada tahun 1993 ketika AS dipimpin Bill Clinton. Ekonomi negara itu diblokade sehingga mengalami krisis.

Letnan Jenderalera Abdel Fattah al-Burhan, yang telah terlibat dalam dialog dadakan dengan pengunjuk rasa di jalan-jalan ibukota, menjadi pemimpin dewan transisi militer. Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam waktu dua tahun.
loading...
Powered by Blogger.