Amerika Serikat memuji perintah pemimpin militer baru Sudan untuk membebaskan tahanan politik dan mengakhiri jam malam. Seorang utusan akan dikirim ke Khartum untuk mendorong transisi menuju demokrasi.

“Makila James, wakil asisten menteri luar negeri yang bertanggung jawab atas Afrika timur, akan menuju ke Khartum akhir pekan ini,” kata seorang pejabat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat akan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Dia menambahkan, AS menangguhkan untuk mencabut status Sudan sebagai negara sponsor terorisme.
“Kami didorong oleh keputusan untuk membebaskan tahanan politik dan membatalkan jam malam di Khartoum,” kata Ortagus dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa James, utusan baru AS, berencana untuk mengadakan pembicaraan di Khartum pada akhir pekan dengan melihat situasi di lapangan.

Pejabat itu, menggambarkan situasi di Sudan “sangat tidak pasti”. Ia mengatakan, penting untuk menghindari “musyawarah tanpa akhir” tentang siapa yang harus memimpin otoritas sipil sementara.

Demonstran mengatakan mereka tidak akan berhenti sampai dewan militer transisi mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil dan pemilihan umum diadakan.

Al-Bashir, yang menghadapi surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur Sudan, dipindahkan dari kediaman presiden ke sebuah penjara dengan keamanan tinggi di Khartum minggu ini.

“Pada hari Rabu, dia dibawa ke penjara Kobar yang sangat aman di Khartum dari kediaman presiden,” kata sumber keluarga, ketika para penguasa militer mengumumkan langkah-langkah untuk memberantas korupsi.

Lebih dari tiga dekade pemerintahan Al-Bashir, puluhan ribu aktivis ditahan, dipukuli, disiksa dan dibunuh di Kobar oleh pejabat Partai Kongres Nasional dan sistem keamanannya.

Ortagus mengatakan Sudan tetap dilabeli oleh AS sebagai sponsor negara terorisme. Kebijakan Washington terhadap negara itu akan didasarkan pada “penilaian atas peristiwa di lapangan dan tindakan pemerintah transisi”. Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan tidak ada anggota dewan militer Sudan yang mendapat sanksi AS.
Sudan ditunjuk sebagai sponsor negara terorisme pada tahun 1993 ketika AS dipimpin Bill Clinton. Ekonomi negara itu diblokade sehingga mengalami krisis.

Letnan Jenderalera Abdel Fattah al-Burhan, yang telah terlibat dalam dialog dadakan dengan pengunjuk rasa di jalan-jalan ibukota, menjadi pemimpin dewan transisi militer. Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam waktu dua tahun.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.