Image result for people power

[Catatan Hukum Diskusi Publik Pusat Kajian & Analisis Data/PKAD]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Ahad (28/4) penulis berkesempatan hadir sebagai salah satu nara sumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) di Surabaya, Jawa Timur. Selain penulis, juga hadir Nara Sumber lain. Ada Prof Suteki selaku Ahli hukum dan masyarakat, Bang Muslim Arbi ketua Gerakan Perubahan (GARPU), hadir juga Ust. Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI) dan Cahya Gunawan Direja (Mantan Wartawan Senior Kompas).
Tema yang diambil penyelenggara cukup menarik, "People Power atau State in Emergency dalam timbangan hukum". Tema ini diambil sebagai respons atas bergulirnya wacana People Power untuk menyoal kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres yang digagas Prof. Amien Rais. Wacana ini, kemudian ditanggapi oleh Bung Pigai (Natalius Pigai, Aktivis Mantan Komisioner Komnas HAM) dengan membuat artikel analisis kemungkinan rezim akan menyatakan negara dalam keadaan darurat (state in emergency), yang boleh jadi akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perppu untuk mengendalikan keadaan, sebagai jawaban taktis jika wacana people power menjadi realitas politik yang benar-benar terjadi.
Mengawali diskusi, Prof Suteki menyampaikan secara teoretik bisa dikemukakan beberapa hal untuk mencari jawab tentang timbangan itu, bukan hanya dari sisi politik dan hukum tetapi dari sisi sosial. Beliau, mencoba membuat analisis dalam perspektif Chaos theory.
Chaos Theori diawali dari gagalnya pembuktian teori Isaac Newton yang meyakini bahwa alam itu berproses serba tertib, mekanistik dan deterministic. Ternyata alam itu tidak demikian, ada aneka kenyataan yang menyimpang (aberrant data) yang nyata terjadi.
Berbagai kejadian ini tidak dapat didisipliner oleh teori newton. Teori chaos dimulai dengan bertolak dari dan memunguti kenyataan yang “dibuang” teori Newton dan mencoba menjalaskan bagaimana kekacauan itu bisa muncul dari ketertiban dan bagaimana perkembangannya.
Bila kita bertolak dari ketertiban, maka ketertiban awal itu diibaratkan sebagai AIR MENGALIR DENGAN MULUS, sampai nanti MEMBENTUR SESUATU yang menyebabkan aliran itu menjadi KACAU. Kekacauan ini muncul dalam bentuk ALIRAN YANG BERPUTAR-PUTARdan BERBUSA-BUSA karena membentur sesuatu.
"Dalam perkembangann selanjutnya aliran itu kembali menjadi mulus. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dari keadaan tertib itu disebut factor penggerak yang dating dari luar atau asing (STRANGE ATTRACTOR). Jadi ada ketertiban, ada kekacauan dan ada kekuatan yang memulihkan ketertiban" tegas Prof Suteki.
Beliau melanjutkan, dengan menyatakan Teori kekacauan memusatkan diri pada kenyataan yang menyebabkan peralihan dari keadaan tertib menjadi kekacauan. Pekerjaan besarnya adalah bagiamana kita berusaha agar ALIRAN AIR YANG KACAU (TURBULENT) itu kembali menjadi mulus dan lancar.
"People power sebagai KEKUATAN OTONOM yang sementara TERPENDAM (LATENT) dalam masyarakat yang berusaha membalikkan kekacauan menjadi
ketertiban, akan menjadi muncul kepermukaan nyata (MANIFEST)" terangnya.
"Ternyata perjalanan hukum tidak selalu tertib dan tunduk pada peraturan begitu saja, tetapi bisa juga menjadi “kacau”. Kekacauan ini tidak bisa dilihat secara negatif saja, tetapi telah menjadi faktor yang mengoreksi berbagai kegagalan hukum formal" terang beliau mengutip pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.
Muslim Arbi menyoroti berbagai keributan dan gonjang ganjing Pilpres ini dimulai dari posisi Presiden Jokowi yang tidak mau mengambil cuti. Kenyataan ini menimbulkan masalah, disamping juga banyaknya janji kampanye Jokowi pada tahun 2014 yang tidak ditepati.
"Kita bisa melihat kecurangan itu nyata, sejak dipaksakannya presidential treshold bahkan angkanya dihitung dari pemilu 2014, kecurangan sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pemilu, bahkan hingga proses penghitungan dan rekapitulasi suara nasional" tegas Muslim.
Muslim melihat people power adalah hal yang wajar dilakukan sebagai aspirasi untuk merespons adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Jadi people power itu bukan sebab, tetapi akibat dari maraknya kecurangan yang begitu brutal.
"People power itu hak masyarakat untuk melakukan kontrol jalannya pemerintahan. People power itu aksi damai seperti aksi bela Islam 212" pungkas Arbi.
Adapun juru bicara HTI, Ust Ismail Yusanto menegaskan adanya problem bawaan sistem demokrasi. Demokrasi hanya memberi celah sempit bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politik dan keagamaannya.
"Tentang demokrasi itu sendiri, umat Islam terbelah. Ada yang menerimanya total, ada yang menolaknya total, ada yang menerimanya dengan sejumlah catatan" tutur beliau.
Demokrasi ditolak oleh Islam bukan sebatas adanya musyawarah dalam memimpin, rakyat diberi kebebasan memilih dalam demokrasi. Tetapi adanya doktrin dan realitas bahwa kedaulatan didalam demokrasi yang diserahkan kepada rakyat, yang direpresentasikan melalui wakilnya di parlemen. Padahal, menurut pandangan Islam kedaulatan berada di tangan syara', kewajiban menetapkan hukum halal haram itu diambil berdasarkan dalil, bukan berdasarkan suara mayoritas.
Secara praktik demokrasi juga tidak sungguh-sungguh memberi jalan bagi umat Islam untuk menerapkan syariahnya. Kasus partai Reffah di Mesir, FIS di Aljazair dan Hammas di Palestina menjadi bukti kongkritnya. Kelompok politik Islam ini telah memenangkan pemilu secara telak, namun ketika ingin mengimplementasikan syariat Islam dalam konteks negara, akhirnya demokrasi menjegal suara Islam. FIS di Aljazair dikudeta militer, HAMMAS mengalami nasib yang sama, sedangkan di Mesir Ahmad Moorsy dikudeta secara hina oleh rezim Al Sisi.
"Sampai hari ini, adakah barat dan Amerika yang mengaku negara paling demokrasi mengecam kudeta Al sisi ? Mereka hanya teriak anti demokrasi jika itu yang melakukan umat Islam. Tapi diam terhadap kezaliman yang dialami umat Islam" ungkap jubir HTI melanjutkan pemaparannya.
Realitas kerusakan demokrasi termasuk enggannya rezim mengakui kemenangan 02 dengan berbagai dalih, dukungan umat Islam kepada 02, menguatkan argumen bahwa demokrasi di negeri ini juga 'macet' untuk mengakui kemenangan umat Islam. Karenanya, Umat Islam selayaknya membuat agenda-agenda keumatan, dialog-dialog nasional, seperti ijtima' ulama dan aksi bela Islam 212, yang lepas dari kungkungan kerangkeng demokrasi.
Kecurangan pemilu yang sangat brutal, teratur sistematis dan massif Jika kemudian direspons melalui wacana people power itu sah, legal dan Konstitusional. Secara formal konstitusional, kecurangan ini bisa dibawa ke MK. Sementara secara konstitusional non formal, kecurangan ini juga bisa direspons melalui gerakan people power.
"Jadi umat ini memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan ketidakridloan atas realitas kecurangan ini diantaranya melalui jalan people power" tegasnya lagi.
Cahya Gunawan Direja menyoroti pola kecurangan yang terjadi saat ini mengadopsi cara lama seperti saat Pilpres 2014. Media, secara total telah dikendalikan okeh rezim untuk menyuarakan dukungan kepada rezim dan pendeskreditan terhadap suara-suara umat Islam.
"Saya katakan, tidak semua media basisnya kepentingan bisnis an sich. Ada media yang memiliki ideologi, bekerja berdasarkan garis ideologi. Media-media ini berhaluan sekuler, sehingga sangat menentang potensi kebangkitan umat Islam" tegasnya.
Cahya juga menuturkan pengalaman bagaimana puluhan tahun menjadi wartawan dan bagaimana kebijakan dewan redaksi media yang selalu berpihak pada ideologi sekuler yang diembannya. Saat Pilpres 2014, media koor mendukung Jokowi dan pada Pilpres tahun 2019 ini juga sama.
Penulis sendiri berpandangan, wacana people power maupun state in emergency adalah wacana yang yang menurut hukum sah dan konstitusional. Baik people power maupun state in emergency, memiliki rujukan konstitusi dan konvensi, sehinga kedua langkah ini jika diambil rakyat dan penguasa, sah dan legal konstitusional.
Hanya persoalannya, tindakan apa yang memperoleh legitimasi, baik publik rakyat maupun militer. Sebab, pada ujungnya kemenangan itu terletak pada bandul politik umat dan militer berdiri dimana. Jika umat dan militer berdiri di kubu people power, sama-sama emoh dipimpin rezim yang zalim, curang dan tidak amanah, maka people power akan menjadi gerakan aspirasi yang mulus, dan mengantarkan pada tujuan yang diharapkan.
Sedangkan state in emergency saat ini, tidak memiliki basis legitimasi publik dan keumatan. Jika nantinya Pemerintah mengeluarkan Perppu untuk menganulir hasil pemilu, menetapkan pemerintahan transisi dan kemudian melakukan pemilu ulang, dapat dipastikan tindakan ini tidak mendapatkan legitimasi publik. Publik, khususnya umat islam akan memandang Perppu ini diterbitkan hanya untuk menyelamatkan kekuasaan rezim bukan menyelamatkan negara.
Berbeda kasus dengan dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, dimana dekrit ini diterbitkan memang untuk menyelamatkan negara, kembali kepada negara kesatuan, menganulir konstitusi RIS dan kembali ke UUD 1945. Dekrit Soekarno ketika itu didukung umat dan militer, dekrit yang dikeluarkan saat itu dipahami umat dan militer sebagai dekrit untuk menyelamatkan negara, bukan dekrit untuk menyelamatkan kekuasaan Soekarno.
Namun jika rezim Jokowi saat ini memaksa mengeluarkan Perppu atau dengan nomenklatur dekrit untuk menyatakan negara darurat, menganulir hasil pemilu dan menyusun sejumlah UU untuk melakukan pemilu ulang, bisa dipastikan tujuannya hanya untuk menyelamatkan kekuasaan Jokowi, bukan menyelamatkan negara.
Perppu yang seperti ini jelas kehilangan legitimasi publik, pasti ditentang publik dan boleh jadi berujung lengsernya kekuasaan secara paksa dan terhina. Tentu, persoalan ini wajib menjadi perhatian penting segenap umat dan elemen anak bangsa.
Persoalan intinya adalah sikap besar hati dan berlapang dada mengakui kekalahan, dan secara jujur mengumumkan kemenangan umat Islam. Pilpres saat ini jelas menggambarkan aspirasi umat Islam yang menginginkan perubahan, jengah dengan kedustaan, kecurangan, tirani dah penindasan. Maka sangat tepat, jika pihak-pihak yang kalah legowo dan mau mengakui secara jujur, bangsa ini memang merindukan perubahan, merindukan pergantian Presiden.
Terakhir, jika pemegang kekusaan ngotot, tidak mau diganti, terus berlaku curang tanpa mengindahkan aspirasi umat Islam, maka menurut hemat penulis wacana people power selangkah lagi pasti akan dieksekusi oleh umat Islam. Dan berikutnya, akan terjadi pertarungan antara suara umat Islam melalui people power dan suara rezim yang ngotot tidak mau diganti, melindunginya kekuasaannya menggunakan sarana dan alat-alat negara. Akan terjadi apa yang disebut oleh jubir HTI sebagai People Power vs State Power.
Siapa yang akan menang ? Dalam sejarahnya, tidak ada satupun tiran sekuat apapun yang mampu memenangi pertarungan menghadapi rakyat. Karena itu nasehat penulis kepada rezim, berlaku jujurlah, jangan memaksakan kehendak. Mengakhiri kekuasaan secara bermartabat jauh lebih terhormat ketimbang kehilangan kekuasaan karena dipaksa rakyat. [].

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.