IMG-20171026-WA0001_1521391805053

Beredar viral di media sosial surat edaran Polres Kabupaten Jombang tertanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan adanya bahaya sebuah ormas islam KARIM yang diklaim terafiliasi oleh HTI. Hal ini mendapat tanggapan dari Direktur Indonesia Justice Monitor, Ahmad Rizal.

"Kalau surat edaran itu benar, ini akan berdampak pada elektabilitas petahana yang kian hari kian terjun bebas. Karena institusi kepolisian kan langsung dibawah kendali presiden, maka jangan salah bila nanti publik semakin yakin kalau rezim ini rezim anti islam", tegasnya.

Rizal juga mempertanyakan tentang dimana letak bahaya ormas tersebut.

"Bahaya apanya? Dimana bahayanya? Kalau mereka terafiliasi dengan HTI apa buktinya? Kalau cuma karena bawa bendera tauhid kan itu bendera milik umat islam, siapapun berhak memakainya. Dan HTI pun hingga kini dicabut BHPnya oleh pemerintah juga melalui mekanisme yang tidak prosedural. Sampai detik ini pemerintah belum bisa ungkap dimana letak kesalahan HTI", jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa telah banyak korban dari kalangan umat islam akibat ketidakadilan hukum rezim Jokowi. Ia menyebut adanya kasus Ustadz Alfian Tandjung, Gus Nur, HRS, Habib Bahar bin Smith dan Ustadz Heru Elyasa juga pencabutan BHP HTI adalah representasi dari kesewenang-wenangan rezim Jokowi menggebuk suara umat Islam yang kritis terhadap kezaliman pemerintah.

"Jika edaran itu benar, justru saya yakin 17 April nanti Jokowi End! (selesai red.) karena stigma rezim anti islam semakin menguat dan umat makin muak", Pungkasnya. (rz)

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.