Image result for kpk ott bowo

Oleh : Nasrudin Joha
[Aktivis Media Sosial]

Nusron 'Ucon' Purnomo alias Nusron Wahid menampik pengakuan dosa kolega sahabatnya dari Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Ucon menyangkal, tidak pernah memberi perintah kepada Bowo untuk urusan amplop sejumlah 400.000.
Bowo sendiri mengaku diperintah Ucon untuk siapkan amplop. Bahkan, pengacara Bowo menyebut berbagi peran untuk siapakan satu juta amplop. Bowo 400.000 amplop, sedangkan Ucon yang ke jatah 600.000 amplop.
Bagi publik, yang telah berpraduga Ucon pasti keliru, 1000 % membenarkan testimoni Bowo. Sebab, tak mungkin ada asap jika tidak ada api. Bagi publik, Ucon adalah kayu bakar kering yang sering menebar api perpecahan ditengah umat, mengaku sok NKRI dan menuding pihak lainnya anti-anti. Jadi wajar jika Ucon berasap.
Persoalan selanjutnya tinggal pembuktian. Namun, jika Ucon bisa lepas dari pembuktian, bukan berarti menghilangkan praduga publik yang telah meyakini Ucon terlibat. Sayangnya, kasus hukum ini berimbas secara politik kepada Golkar dan TKN Jokowi.
Jika, TKN Jokowi masih menggunakan redaksi pledoi lama, copy paste, pasti TKN akan mengekploitasi kasus Bowo sidik sebagai prestasi Jokowi, yang menegakan hukum tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, menyasar kepada Bowo Golkar meski posisinya ketua pemenangan Jokowi - Ma'ruf di Jateng. Persis sama seperti ketika Rommy PPP kena OTT KPK. Atau, dengan ungkapan lebih lebai mengumbar aksara 'hukum tajam keatas'.
Petahana memang terbiasa klaim kinerja orang, bahkan kasus hukum yang seharusnya membuatnya malu untak keluar dihadapan publik selama 40 hari 40 malam, nyatanya tidak ngefek. Petahana masih memiliki muka, untuk mengumbar janji memberantas korupsi, meskipun barisan yang mendukung petahana banyak terkena kasus korupsi.
Jika saja, kasus Bowo sidik ini menyeret Nusron 'Ucon' Purnomo alias Nusron Wahid sebagai tersangka KPK, kemudian KPK melakukan upaya hukum dengan mengajukan kepada jaksa selaku pengacara negara untuk memproses pembubaran partai Golkar karena kasus ini, boleh lah kita acungi jempol TKN Jokowi. Baiklah, kita beri kredit point prestasi Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
Sayangnya tidak begitu. Kasus yang menyeret sejumlah orang di barisan Jokowi, dari Rommy Koco hingga Bowo Sidik Pangarso, semuanya justru menunjukan barisan Jokowi dipenuhi orang bermasalah. Bukan orang baik sebagaimana diklaim TGB.
Saya kira, sulit untuk membuat publik percaya kepada Jokowi bahwa pemerintahan Jokowi adalah Pemerintahan yang bersih. Bahkan, publik melihat di era Jokowi inilah kondisi pengelolaan negara kacau balau, baik dari sisi kinerja maupun keuangan.
KPK menyebut ada 2000 T potensi pemasukan yang tak masuk APBN. Meski menolak disebut bocor, tapi hakekatnya ini juga bocor. Bocor dari sisi potensi penerimaan. Padahal, bocornya APBN itu double, bocor dari sisi penerimaan dan bocor dari sisi Alokasi.
Dari sisi alokasi, 2000 T APBN R.I., entah berapa persennya yang terealisasi menjadi produk layanan publik atau peningkatan pembangunan. Dari sisi Alokasi, nyaris 75 % APBN hanya untuk belanja rutin. Bayar gaji pegawai dan pejabat. Sementara, yang 25 % juga banyak yang disunat. APBN dari pusat itu wujudnya laki-laki baligh, begitu sampai daerah berubah menjadi banci, karena banyak disunat sana sini.
Ya sudahlah, banyak OTT KPK diklaim komitmen penegakan pemberantasan korupsi oleh petahana. Banyak pejabat tersangkut kasus, diklaim komitmen petahana tidak pandang bulu. Padahal, itu semua menunjukan betapa gagalnya petahana dalam mengelola negara. [].

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.