Dakwahjateng.net - Semarang, Jum'at (11/05/19) Ulama dari berbagai daerah jawa tengah berkumpul dalam acara Mudzakaroh Ulama  Ahlussunnah Wal Jama'ah Jawa tengah.

Dalam acara ini, Berbagai ulama dari daerah kedu,klaten, banyumas ,wonosobo dan lain lain. acara berlangsung dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh KH. Muhammad Ainul Yaqin kemudian dilanjutkan dengan orasi dari para ulama. Ulama silih berganti menyampaikan orasi berisi analisis politik berkaitan dengan proyek One Belt One Road (OBOR). Intinya ulama Aswaja Jawa Tengah secara tegas harus menolak proyek OBOR 



Seperti yang diungkapkan Oleh KH. Muhammad Ainul Yaqin bahwa sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan bahwa orang kafir tidak akan henti hentinya akan memerangi kalian (orang mukmin).

" Bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa merujuk pada alqur'an salah satunya yaitu Alquran mengatakan bahwa Orang kafir tidak akan berhenti memerangi kalian  (Orang-orang mukmin). maka kita sebagai mukmin harus senantiasa waspada. nah maka kalau ada orang kafir ini nawarin utang kita harus melihat ada apa ini sebenarnya?. Nah itu sebenarnya adalah jeratan strategi gaya baru penjajahan. kita haru ada kesadaran begitu "Ungkapnya.

kemudian yang kedua alqur'an juga mengungkapkan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang orang mukmin. artinya haram membuka peluang berbagai celah yang menjadikan orang kafir menguasai orang mukmin. Maka disinilah nanti akhir kenapa kita harus menolak OBOR Ini. "tambahnya.

acara berjalan dengan lancar dilanjutkan  dengan pembacaan pernyataan sikap oleh para ulama dan kemudian buka puasa bersama para peserta mudzakaroh ulama aswaja Jawa Tengah.[AA]


Video Pernyataan Sikap Ulama Aswaja Jawa Tengah Tolak One Belt One Road (OBOR)

Kriminalisasi Ulama, UBN Banjir Dukungan

Oleh : Nasrudin Joha
Ramadhan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan ampunan, bulan amal ini ternyata tidak membuat rezim Jokowi berhenti berbuat zalim. Malahan, di bulan Nan suci ini kriminalisasi justru diintensifkan.
Pertama, di bulan suci ini secara tiba-tiba Ust. Bahctiar Nasir (UBN) dipanggil polisi langsung dengan status Tersangka. Padahal, kasus yang dihadapi sudah lama tutup buku sejak 2016.
Namun, karena rezim telah menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan, maka wajar saja kasus UBN di goreng lagi. Padahal, banyak kasus yang jelas merugikan keuangan negara, atau yang paling mudah kasus dana Haji yang digunakan bukan untuk peruntukannya, didiamkan.
Begitu UBN yang mengelola dana umat, tidak sepeser pun menggunakan atau merugikan keuangan negara, kasusnya digoreng lagi. Motifnya jelas, ingin melemahkan daya juang umat Islam melalui kriminalisasi ulamanya.
Kedua, kasus Eggi Sudjana. Advokat senior yang di bulan suci ini juga naik pangkat menjadi Tersangka. Sebagaimana UBN, Eggi juga diberondong dengan pasal bejibun.
Dari pasal tuduhan makar hingga dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal Jokowi nyaris saben hari berbohong, tidak juga ditindak.
Pada saat debat capres, Jokowi jelas bohong kepada publik. Dari soal data import, data kebakaran hutan dan lahan, juga sengketa agraria. Semua kebohongan ini oleh aktivis Garpu, Muslim Arbi dilaporkan ke polisi, nyatanya tidak diproses. Katanya equality before the law ?
Ketiga, dibulan Ramadhan ini emak-emak pun diangkut. Meski judulnya 'undangan permintaan keterangan' namun bagi emak-emak ini sudah bikin heboh. Padahal, emak ini bukan emak biasa.
Namanya Minurlin Agus Sutomo, istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo. 'Wereng Cokelat' ini nampaknya tidak ada rasa hormat lagi dengan sesama alat negara, mentang-mentang punya kuasa semua dibulan suci ini diangkut.
Ngomongnya Ramadhan diminta jadi bukan tebar kedamaian, bulan untuk mendulang pahala amal sholeh. Tapi, di bulan suci ini rezim Jokowi justru mengintensifkan kriminalisasi.
Entah, apa yang akan dijawab pelaku zalim ini kelak di akherat. Dibulan yang suci, bukannya meminta maaf atas segala Khilaf, bertaubat atas segala bentuk maksiat, malah bikin konfrontasi ditengah umat.
Wahai rezim zalim, ketahuilah ! Tindakan represif tidak akan menambah usia kekuasaan rezim, tidak pula membuat umat ini mundur dari perjuangan. Sebaliknya, represifme yang intensif di bulan suci Ramadhan ini justru akan mempercepat kejatuhan rezim. [].

Image result for ramadhan

Ramadhan, bulan yang di dalamnya banyak keutamaan, baru saja kita masuki. Tentu amat disayangkan jika keutamaan Ramadhan itu tidak bisa kita raih. Karena itu keberhasilan meraih keutamaan Ramadhan ini harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh.
Keberhasilan meraih keutamaan Ramadhan setidaknya meliputi: Pertama, keberhasilan meraih ampunan Allah SWT. Rasul saw bersabda:

«وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ»

Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadhan, lalu Ramadhan berlalu dari dirinya sebelum dosa-dosanya diampuni (HR at-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).

Ampunan Allah SWT pada bulan Ramdhan bisa diraih antara lain dengan menunaikan puasa sebaik-baiknya, mengetahui batasan-batasannya dan menjaga diri dari apa saja yang seharusnya dijaga. Rasul saw pernah bersabda:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُوْدَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِيهِ كَفَّرَ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

Siapa saja yang berpuasa Ramadhan, mengetahui ketentuan-ketentuannya dan menjaga apa saja yang harus ia jaga selama Ramadhan, akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu (HR Ahmad).

Kedua, keberhasilan meraih kebaikan Lailatul Qadar. Rasul saw bersabda:

«إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ»

Sungguh bulan (Ramadhan) ini telah datang kepada kalian. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa saja yang tidak mendapatkan (kebaikan)-nya maka dia tidak mendapat kebaikan seluruhnya. Tidak ada yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang bernasib buruk (HR Ibnu Majah).

Dengan menghidupkan Lailatul Qadar —di antaranya dengan menunaikan shalat malam di dalamnya—akan diraih keutamaannya sekaligus ampunan Allah SWT di dalamnya. Rasul saw bersabda:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

Siapa saja yang berpuasa Ramadhan karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad).

Kata îmânan wa ihtisâban dalam hadits tersebut dapat berposisi sebagai hâl yang menjelaskan keadaan subyeknya; bisa juga sebagai mafûl lahu (mafûl li-ajlih) yang menjelaskan alasan dan tujuannya. Sebagai hâl yakni menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dan menghidupkan Lailatul Qadar itu dalam keadaan mengimani Allah dan apa saja yang wajib diimani, mengimani kewajiban puasa, meyakini qiyamul layl adalah aktivitas taqarrub kepada-Nya serta meyakini keutamaan Ramadhan dan aktivitas-aktivitasnya. Ia juga dalam keadaan muhtasib[an], yaitu ikhlas karena Allah, semata-mata mencari dan mengharap pahala di sisi-Nya; bukan mengharap pujian, kekaguman orang dan yang lain.

Adapun sebagai mafûl lahu, menurut Imam ath-Thayibi, îmân[an] yakni (aktivitas itu dilakukan) karena iman, yaitu pembenaran terhadap apa saja yang dibawa oleh Nabi saw. dan keyakinan akan wajibnya puasa; dan ihtisâb[an] yakni dilakukan semata-mata demi meraih pahala dari Allah SWT atau karena ikhlas. Artinya, yang mendorong aktivitas puasa itu adalah semata-mata karena Allah, untuk meraih pahala-Nya; bukan karena takut kepada manusia, bukan karena malu kepada mereka, juga bukan untuk mendapat pujian (sumah dan riya) dari mereka dan yang lainnya.

Agar keutamaan Ramadhan itu bisa diraih, tentu juga harus ada upaya untuk meninggalkan segala perkara yang haram atau sia-sia; lebih khusus lagi meninggalkan apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang bisa menggagalkan pahala puasa. Rasul saw bersabda:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى. الصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

Puasa itu perisai. Karena itu janganlah seseorang berkata keji dan jahil. Jika ada seseorang yang menyerang atau mencaci, katakanlah, “Sungguh aku sedang berpuasa,” sebanyak dua kali. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah ketimbang wangi kesturi; ia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya demi Diri-Ku. Puasa itu milik-Ku. Akulah yang membalasnya. Kebaikan (selama bulan puasa) dilipatgandakan sepuluh kali dari yang semisalnya (HR al-Bukhari).

Ketiga, keberhasilan meraih secara maksimal keutamaan pahala amal salih yang dilipatgandakan selama bulan Ramadhan, seperti yang Allah SWT janjikan. Karena itu sudah seharusnya setiap Muslim memperbanyak amal shalih selama Ramadhan. Bentuknya bisa berupa: tadarus al-Quran; memperbanyak shalat sunnah; membayar zakat dan meningkatkan sedekah; iktikaf, qiyamul lail, amar makruf nahi mungkar; dan amal-amal taqarrub lainnya. Namun demikian, amal shalih yang paling utama di sisi Allah SWT adalah apa saja yang Dia wajibkan. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT berfirman:

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Tidaklah hamba-Ku bertaqarub kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang Aku fardhukan atas dirinya. Hamba-Ku terus bertaqarrub kepada-Ku dengan amal-amal nawafil hingga Aku mencintai dirinya (HR al-Bukhari, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Karena itu amal-amal fardhu tentu harus diprioritaskan sebelum amal-amal sunnah. Ibn Hajar al-Ashqalani menyatakan di dalam Fath al-Bârî, sebagian ulama besar mengatakan, “Siapa saja yang fardhunya lebih menyibukkan dia dari nâfilah-nya maka dia dimaafkan. Sebaliknya, siapa yang nâfilah-nya menyibukkan dia dari amal fardhunya maka dia telah tertipu.”
Keempat, keberhasilan meraih hikmah pensyariatan puasa, yakni mewujudkan ketakwaan, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 183).

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, makna firman Allah SWT ”laallakum tattaqûn”, yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk meraih takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya (Al-Jazairi, Aysar at-Tafâsîr, I/80).

Takwa bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pemahaman syari atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, yang diwujudkan secara praktis (amalî) di dalam kehidupan.

Takwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayidina Ali bin Abi Thalib ra., adalah: al-khawf min al-jalîl wa al-amalu bi at-tanzîl wa ar-ridhâ bi al-qalîl wa al-istidâd li yawm ar-rahîl (memiliki rasa takut kepada Zat Yang Mahaagung, mengamalkan al-Quran, ridha dengan yang sedikit dan mempersiapkan bekal untuk (menghadapi) hari penggiringan (Hari Kiamat) (Dalil al-Waizh ila Adillah al-Mawaizh, 1/546; Subul al-Huda wa ar-Rasyad, 1/421).

Al-Khawf min al-Jalîl yakni memiliki rasa takut kepada Allah SWT; takut dari murka dan azab-Nya, takut dari ketidakridhaan-Nya, dan sebagainya. Rasa takut kepada Allah SWT itu haruslah melahirkan dua sikap: Pertama, makin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah yang wajib dan sunnah, menjalankan perintah-perintah-Nya dan apa saja yang bisa mendekatkan kepada-Nya dan mendatangkan ridha-Nya. Kedua, menjauhi apa saja yang bisa mendatangkan kemurkaan, azab dan ketidakridhaan Allah SWT.

Rasa takut kepada Allah SWT haruslah membuat orang meyakini seyakin-yakinnya bahwa dia harus berbuat, menjalani hidup dan mengatur kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum yang Dia ridhai; menjauhi aturan dan hukum mana pun yang datang dari selain-Nya. Rasa takut kepada Allah SWT juga haruslah membuat orang merealisasi al-amal bi at-tanzîl, yakni mengamalkan seluruh isi al-Quran atau menerapkan semua syariah Islam.

Maknanya, selalu terikat dengan syariah Islam dan menjadikan syariah Islam (halal-haram) sebagai standar ucapan dan perbuatan dalam kehidupan. Dengan kata lain, al-amal bi at-tanzîl bermakna melaksanakan dan menerapkan syariah secara kaffah. Penerapan syariah secara kaffah itu hanya bisa diwujudkan melalui kekuasaan yang menerapkan sistem Islam yang berasal dari Allah SWT, yang oleh para ulama berdasarkan nas-nas hadis disebut Al-Khilafah ar-Rasyidah.

Semua itu merupakan persiapan untuk menghadapi hari penggiringan, yakni Hari Kiamat (istidâd[an] li yawm ar-rahîl).

WalLâh alam bi ash-shawâb. []

Hikmah:

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ...

Di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada Hari Kiamat nanti orang-orang yang berpuasa memasuki pintu itu. Tidak ada seorang pun yang memasuki pintu tersebut selain dari mereka…
(HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad). []

Buletin Dakwah Kaffah No. 090
[5 Ramadhan 1440 H | 10 Mei 2019]



Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Sebagaimana diketahui, esok (Rabu, 8/5) Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, memanggil Ust. Bachtiar Nasir (UBN) untuk dilakukan pemeriksaan pertama kali sebagai Tersangka. Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1212/V/RES.2.3/2019/Dit Tipideksus, yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Rudy Heriyanto, beredar luas di berbagai jejaring sosial media.
Dalam surat tersebut, UBN dijerat Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Perkara bermula ketika Nama Ust. Bahctiar Nasir sebagai pemimpin Yayasan Indonesian Humanitarian Relief (IHR) pernah menjadi pembicaraan publik, pada akhir tahun 2016 lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi pengiriman dana dari GNPF-MUI ke Turki.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami ingin menyampaikan pendapat hukum (legal opini) dengan batasan definisi, fakta peristiwa, rujukan hukum dan peraturan perundangan, yang pada akhirnya menghadirkan kesimpulan, sebagai berikut :
1. Bahwa Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana, yakni tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3, tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5, dan tindak pidana bagi yang menikmati harta hasil pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
3. Bahwa melihat konstruksi hukum pasal TPPU yang dikenakan kepada UBN sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1212/V/RES.2.3/2019/Dit Tipideksus, UBN dikenakan pasal TPPU kumulatif, yakni pasal 3, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) UU TPPU, dijelaskan : "(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".
5. Bahwa ketentuan pasal 2 UU TPPU ini, mengatur tentang tindak pidana asal (predicate crime), yang mana dalam kasus UBN, predicate crime nya berupa :
5.1. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Jo. Pasal 5 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 tentang Yaysan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, yang menyatakan :
Pasal 70 ayat 1: "Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."
Pasal 5 ayat 1 "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."
5.2. Tindak pidana Penggelapan, Penipuan, dan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 374 Jo. Pasal 372 Jo. Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 56 KUHP.
5.3. Tindak Pidana Perbankan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
6. Bahwa melihat konstruksi pasal yang menjerat UBN, terlihat jelas bahwa UBN sedang ditarget rezim, mengingat penyidik secara kumulatif sekaligus menempatkan 3 (tiga) tindak pidana asal (predicate crime) berupa tindak pidana yang merujuk rezim UU yayasan, KUHP dan UU perbankan termasuk perbankan syariah. UBN juga dijerat pasal TPPU secara kumulatif, baik secara aktif melakukan pencucian uang, secara pasif maupun menikmati harta hasil kejahatan TPPU.
7. Bahwa Khusus tindak pidana asal yang berasal dari rezim UU yayasan, dimana Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, *tidaklah tepat jika dijadikan predicate crime pada kasus TPPU.*
8. Bahwa seharusnya, penyidik lebih berfokus pada asal usul harta yayasan, yang mengandung praduga diperoleh dari harta kekayaan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Fokus penyidik seharusnya menyidik perkara berdasarkan ketentuan pidana rezim KUHP yang memang secara limitatif disebut dalam tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU, yakni pidana penggelapan dan/ atau penipuan.
9. Bahwa terlebih lagi, kasus ini lebih pekat nuansa politiknya ketimbang ikhtiar nyata penyidik untuk menegakan hukum, disebabkan :
Pertama, kasus ini telah lama berlalu dan dianggap ditutup, meskipun tidak ada deklarasi resmi maupun penerbitan SP3 dari penyidik. Dengan diendapkan, kasus ini seperti di peti-eskan dan siap digoreng kapanpun dibutuhkan.
Kedua, kasus ini bergulir dan UBN langsung dipanggil dengan status tersangka setelah Wiranto mengumumkan rencana memantau sejumlah tokoh yang dipandang menghasut rakyat. Jelas, kasus ini sangat erat hubungannya dengan bergulirnya isu people power yang bergulir ditengah masyarakat sehubungan adanya pemilu curang.
Ketiga, ada semacam hororisasi berupa menebar teror dan ketakutan ditengah masyarakat, dengan 'digarapnya' sejumlah tokoh yang kritis terhadap rezim. Selain UBN, kabarnya UAS juga mendapat tindakan represif rezim, bahkan Gus Nur dua kasusnya baik di Palu maupun di Surabaya digarap ke proses lanjutan setelah lama _Cooling Down._
Keempat, kasus-kasus serupa seperti apa yang dialami oleh Yusuf Mansyur dan Ma'ruf Amien mendapat perlakuan berbeda. Meskipun banyak nasabah yang menjadi korban penipuan dan/atau penggelapan, namun kasus ini jalan ditempat. Padahal, selain dikenakan pasal penipuan dan penggelapan kasus ini juga bisa dilekatkan penyidikan kasus TPPU.
Berdasarkan paparan sebagaimana dijelaskan diatas, jelaslah bahwa UBN memang sedang ditarget. Kasus hukum yang menimpa UBN tidak lepas dari sikap kritis UBN terhadap rezim, yang selama ini berbuat zalim terhadap umat. Termasuk, keikutsertaan UBN dalam forum Ijtima' Ulama III, beberapa waktu yang lalu.
Andai saja UBN diam, tidak melakukan aktivitas dakwah untuk mengoreksi kezaliman, andai saja UBN mencukupkan diri dengan dzikir dan membaca Al Quran di masjid dan diam dari mendakwahi penguasa, pastilah kasusnya tidak akan dibuka kembali. Karena itu, umat Islam harus berdiri tegak disamping UBN untuk memberi dukungan dan pembelaan, sekaligus melawan kezaliman yang dipertontonkan rezim Jokowi yang represif dan anti Islam. [].

Image result for hendropriyono
Oleh, *Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.* (Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT)
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, menyambangi Lembaga Ketahanan Nasional. Hal ini berkenaan dengan situasi terkini setelah pemilihan umum. Hendropriyono khawatir, jika kondisi hari ini dibiarkan akan terjadi kudeta. Kudeta yang dimaksud adalah kudeta yang dilakukan oleh sipil.
“Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elite yang dihormati masyarakat cobalah mengendalikan diri. Jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat,” kata Hendropriyono
Menanggapi pernyataan tersebut diatas, saya akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut;
1. Bahwa saya mendorong Pemerintah yang katanya akan membentuk Tim Hukum Nasional akan mengkaji pernyataan para tokoh. Sebaiknya untuk segera mengkaji pernyataan Hendro Priyono terkait pernyataan nya yang diduga memiliki unsur-unsur rasisme.
2. Bahwa saya mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan bila perlu penangkapan atas Hendro Priyono dengan dugaan tindak pidana rasisme. Berdasarkan pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.
_"Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) "_
Pasal 4 huruf b angka 2 UU No 40 tahun 2008
_"Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain:"_
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
_"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." "Acaman pidana dari pelanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dena paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah)"_
3. Bahwa saya mengingatkan yang pertama kali memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia adalah bangsa-bangsa Arab Timur Tengah yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Yaman dan Arab Saudi. Terbentuknya suatu negara tidak cukup unsur konstitutif (wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat). Adapun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif sebenarnya bukanlah unsur yang mutlak harus dipenuhi. Namun pengakuan dari negara lain sangatlah penting agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional.
4. Bahwa keturunan Arab ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan yaitu Indo Arabische Verbond (IAV) yang berdiri sejak 1930. Kemudian berdiri Persatoean Arab Indonesia (PAI), salah satu pendiri nya adalah Abdul Rahman Baswedan.
Wallahualam bishawab

Image result for menkopolhukam Tim Hukum Nasional

[Catatan Hukum Rencana Pembentukan Tim Hukum Nasional Kemenpolhukam]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Belum lama ini Pemerintah melalui Kemenkopolhukam berencana membentuk Badan Hukum Nasional yang bertujuan untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu. Tim hukum ini akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
Pada Selasa (7/5) Wiranto menyebut nama sejumlah tokoh hukum untuk terlibat didalamnya. Nama Prof Romli Atmasasmita, Prof Muladi dan Prof Mahfud MD disebut akan terlibat dalam tim hukum bentukan Wiranto.
Namun secara ketatanegaraan, nomenklatur Tim Hukum Nasional ini tidak dikenal dalam konstitusi dan perundangan, baik secara ad hock maupun permanen. Jelas, lembaga yang menjalankan tugas kenegaraan tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas, akan mendapat persoalan terkait legitimasi secara hukum dan ketatanegaraan.
Wiranto sendiri mengakui, lembaga yang dibentuk ini tidak mengganti lembaga hukum yang lain. Dirinya menegaskan bahwa Tim Hukum yang dibentuk hanyalah satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu kantor Kemenko Polhukam untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum.
Lembaga bentukan Wiranto ini selain secara formal tidak memiliki kedudukan dan legitimasi konstitusi, secara substansial lembaga ini berpotensi disalahgunakan menjadi alat politik untuk membungkam sikap kritis publik khususnya para tokoh. Selain itu, keberadaan fungsi Tim Hukum bentukan Wiranto ini akan memandulkan, menegasikan, atau bahkan akan bertentangan dengan kinerja lembaga formal yang telah dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menegakan hukum.
Jika persoalannya adalah ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh, baik melalui lisan atau tindakan nyata, maka negara seharusnya mencukupkan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan melanjutkannya dengan proses penyidikan, jika ditemukan cukup bukti. Apabila dibutuhkan pakar hukum, maka kedudukan pakar hukum tersebut hanyalah ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sehubungan dengan adanya perkara yang sedang diselidiki atau disidik oleh kepolisian atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
Adalah keliru besar jika para pakar hukum dimaksud justru dikumpulkan dalam satu tim yang disebut dengan Tim Hukum Nasional untuk meneliti dan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh. Bukankah ini kegiatan yang melanggar hukum ? Bukankah ini sama saja mengadu domba para pakar hukum dengan tokoh ? Bukankah ini lebih mirip tindakan memata matai kegiatan tokoh ?
Padahal, asas praduga tidak bersalah _(presumption of innocent)_ harus dikedepankan. Mengkaji tindakan tokoh diluar prosedur hukum sama saja melakukan pelanggaran hukum.
Semestinya Wiranto lebih mengintensifkan kinerja Kepolisian R.I. dan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penegak hukum yang sah, legal dan konstitusional dibentuk untuk menjalankan proses penegakan hukum. Tindakan pro justisia tidak boleh diambil oleh lembaga non pro justisia.
Sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana pembentukan Tim Hukum Nasional ini karena secara nomenklatur dan substansi tidak dikenal dalam tata perundangan dan tata kenegaraan sebagaimana diatur oleh konstisusi. Kepada para pakar dan tokoh hukum, sebaiknya juga menolak untuk terlibat dalam tim bentukan Wiranto ini karena pasti akan berhadap-hadapan dengan rakyat.
Kalaupun ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh maka prosesnya ditentukan berdasarkan proses pro justicia, bukan didahului atau berdasarkan atas keputusan dari kajian Tim Hukum Nasional bentukan Wiranto. Karenanya, menurut hemat penulis Tim Hukum Nasional yang akan dibentuk ini memiliki 4 (empat) kesalahan :
Pertama, Tim Hukum Nasional menyerobot fungsi penegakan hukum yang itu berada dibawah kendali kepolisian dan kejaksaan.
Kedua, Tim Hukum Nasional mengambil alih tafsir kesalahan secara substansi dari Due Proces of Law, menjadi hak otoritatif Tim Hukum Nasional.
Ketiga, Tim Hukum Nasional berpotensi mengadu domba dan memecah belah antara pakar hukum yang terlibat dalam Tim Hukum Nasional dengan para tokoh yang dikaji perkaranya.
Keempat, Tim Hukum Nasional berpotensi penyalahgunaan kewenangan dan berubah menjadi alat politik, sarana untuk melindungi kekuasaan rezim Jokowi dari kritikan publik khususnya kritisme para tokoh. Dan hal ini, adalah hal yang paling merugikan kepentingan berbangsa dan bernegara.
Sudah sepatutnya Pemerintah di bulan suci Ramadhan ini menyudahi segala kontroversi yang tidak penting, dan berusaha untuk membuka telinga agar dapat banyak mendengar keluhan dan aspirasi rakyat. Menjalankan kekuasaan secara represif memang bisa melindungi diri dari kejatuhan politik, tetapi tak akan aman dari Indelegitimasi.
Kekuasaan tanpa kepercayaan rakyat, kekuasaan tanpa mandat rakyat, sejatinya secara substansi telah runtuh meski pilar formalnya masih berdiri kokoh. Sederhana saja, aspirasi rakyat ini ingin perubahan, marah terhadap kecurangan, penindasan dan kezaliman, jadi cobalah belajar bijak dan mendengar. [].

Image result for people power

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengancam bakal menggunakan pasal terkait tindak pidana makar saat menyinggung gerakan massa atau people power yang diserukan sejumlah pihak pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurutnya, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan (7/5).
Terkait pernyataan Kapolri ini, perlu kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut :
1. Bahwa unsur utama dari tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP adalah 'ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah', lengkapnya pasal 107 KUHP berbunyi :
"(1) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
2. Bahwa sayangnya, KUHP tidak memberikan definisi baku tentang makar, proses transliterasi bahasa Belanda 'Aanslag' menjadi 'makar' tidak diberi penjelasan dan keterangan lebih lanjut. Persoalan makar ini pernah sampai ke MK melalui perkara nomor 7/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 28/PUU-XV/2017, namun MK menolak untuk memberikan tafsiran limitatif terhadap istilah makar ini.
3. Bahwa makar adalah kata serapan dari bahasa Arab untuk mentransliterasi kata 'Aanslag' dalam bahasa Belanda. Secara bahasa, Aanslag mewajibkan adanya 'serangan', yang sifatnya fisik yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah.
4. Bahwa jika Aanslag didefinisikan bergeser menjadi 'makar' dalam arti serapan bahasa Arab merujuk arti harfiah makar dalam bahasa Indonesia, makar bisa diartikan : 1. akal busuk; tipu muslihat: segala -- nya itu sudah diketahui lawannya; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya: karena -- menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah: ia dituduh melakukan.
5. Bahwa Makar dalam pengertian bahasa apalagi makar merujuk pengertian 'Aanslag' dalam bahasa Belanda, keduanya jelas membutuhkan unsur 'ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah', hal mana penyidik tidak bisa serampangan menerapkan pasal pidana makar ini atas dalih atau kepentingan politik tertentu.
6. Bahwa wacana people power yang bergulir saat ini, adalah wacana tentang keinginan rakyat untuk menyatakan aspirasi tentang adanya dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang selama ini tidak mendapatkan respons memuaskan melalui saluran hukum yang ada.
7. Bahwa people power yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah ikhtiar pamungkas rakyat untuk menggunakan hak konstitusi yang dimilikinya, berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, untuk memperjuangkan nasibnya, suara-suaranya, dan masa depannya.
8. Bahwa menurut konstitusi, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah dijamin. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tegas menyatakan, _“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”._
9. Bahwa sepanjang tujuan gerakan people power adalah dalam rangka menjalankan hak konstitusi berupa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, maka kegiatan ini dijamin undang undang. Pasal 28 UUD 45 menyebutkan : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
10. Bahwa praktiknya, secara substansi gerakan people power ini pernah dilakukan pada saat aksi 212, dimana ketika itu umat Islam berkumpul di Monas untuk menjalankan hak konstitusi, berupa penyampaian pendapat dan aspirasi agar Ahok si penista Agama segera diproses hukum.
11. Bahwa adapun People Power yang diwacanakan saat ini, adalah gerakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif sekaligus menuntut Pemerintah atau negara menindak tegas pelaku curang dalam pemilu, tentu hal ini adalah tindakan yang wajar, biasa saja, alami dan konstitusional.
Jadi jelaslah bahwa people power yang dilakukan dalam rangka menjalankan hak konstitusi berupa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah sah, legal dan konstitusional. *People power dimaksud bukanlah makar.*
Namun, jika Pemerintah melalui Kapolri justru menindak secara represif gerakan aspirasi rakyat ini dengan tudingan makar, maka justru pemerintahlah sebenarnya yang memicu gerakan makar. Karena tindakan hukum yang menyalahi hukum, abuse of power, dapat memicu respons rakyat untuk bertindak diluar kendali.
Jika persoalannya telah terjadi amuk rakyat, maka logikanya bukan persoalan konstitusi lagi, tapi siapa yang menang. Dan menurut hemat penulis, Pemerintah sebaiknya tidak menyulut gerakan rakyat melawan diluar jalur konstisusi. Karena dalam sejarahnya, tidak ada pemerintahan yang bisa menang melawan gerakan rakyatnya. [].

donald trump dan Vladimir putin
Sementara media dunia menggambarkan Rusia tengah bersaing dengan Amerika untuk menjamu Kim Jong-un, namun kenyataannya adalah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya menawarkan kembali jasanya kepada Amerika untuk tujuan kebijakan luar negeri AS.
Media Korea Utara melaporkan pada hari Jum’at (26/4) bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea tergantung pada Amerika, dan memperingatkan bahwa permusuhan dapat dengan mudah menggelora kembali.
Pernyataan Kim selama pembicaraan dengan Putin pada hari Kamis (25/4) tampaknya bertujuan untuk mendorong Washington agar lebih fleksibel pada tuntutan Korea Utara guna meringankan sanksi internasional.
Presiden AS Donald Trump, yang mengakhiri pertemuan puncak kedua dengan Kim pada Februari tanpa mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya, tampak khawatir, dan mengatakan bahwa telah banyak kemajuan yang dibuat menuju kesepakatan, serta menyambut dukungan Putin.
Trump menambahkan: “Saya piker, kami baik-baik saja dengan Korea Utara”. Bahkan Trump berkata kepada para wartawan di Gedung Putih: “Sungguh kemajuan besar telah dibuat”. “Saya menghargai pernyataan Presiden Putin kemarin. Dia ingin melihat itu terjadi juga. Saya pikir ada banyak pendorong untuk mencapai kesepakatan dengan Korea Utara”.
Kebijakan ideologis di Rusia telah berakhir setelah runtuhnya Uni Soviet. Setelah bertahun-tahun mengalami anarki, negara Rusia direbut dari lembaga keamanan militer, di mana ribuan mantan perwira militer dan mantan perwira intelijen menduduki posisi-posisi penting di negara tersebut, hingga Rusia memiliki istilah tidak resmi “Silovik” (secara harfiah “orang-orang yang berkuasa”) bagi para politisi yang berlatar belakang militer atau pasukan keamanan, termasuk Vladimir Putin sendiri, adalah mantan perwira menengah intelijen Soviet.
Tidak ada negara manapun yang dapat berhasil tanpa para politisi yang visioner. Latar belakang militer atau keamanan atau intelijen tidak memberikan pemikiran politik pada individu. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kemudahan yang dirasakan Amerika dari Rusia untuk melayani agendanya, terutama di Suriah, adalah karena kurangnya pemikiran politik yang sehat dalam kepemimpinan Rusia.
Umat Islam harus belajar dari kegagalan Rusia. Pemikiran militer diperlukan bagi umat Islam untuk membangun pasukan kita, dan membebaskan negara kita dari pendudukan kaum kafir asing. Akan tetapi pemikiran politik lebih penting, di mana negara tidak kehilangan di meja perundingan apa yang dimenangkan di medan perang (hizb-ut-tahrir.info, 3/5/2019).

delegasi yahudi ke ajc
Delegasi Yahudi akan mengunjungi Arab Saudi atas undangan Liga Dunia Muslim yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Syeikh Muhammad Al-Issa (arabic.cnn.com, 4/5/2019).
*** *** ***
Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama mengusir kaum Yahudi dari Semenanjung Arab, maka lihatlah tingkah rezim keluarga Saud yang akan membawa mereka kembali. Hal memalukan ini terungkap melalui undangan resmi Liga Dunia Muslim yang diwakili oleh Sekretaris Jenderalnya Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, yang mengatakan bahwa kunjungan itu akan diadakan pada Januari 2020 .
Berita tersebut dikonfirmasi oleh surat kabar Israel berbahasa Arab milik kementerian luar negeri entitas Yahudi, yang mengatakan: “Untuk pertama kalinya, delegasi Yahudi akan mengunjungi Arab Saudi.”
Hal tersebut terjadi dalam kerangka kesepakatan abad ini yang tengah diusahan oleh Trump untuk diterapkannya, dalam upaya untuk menormalisasi hubungan para penguasa Muslim dengan Yahudi. Sementara para penguasa lainnya di kawasan Timur Tengah—UEA, Qatar, dan lainnya—telah  mengumumkannya kepada publik. Begitu pun para penguasa keluarga Saud di bawah Putra Salman juga mengumumkannya.
Akan tetapi umat Islam harus melawan rencana-rencana tersebut dan mencegahnya, sebab mereka melayani musuh-musuh umat, dan memungkinkan mereka untuk mendominasi semua potensi umat, baik yang bersifat materi, pemikiran dan akidah, di samping itu Allah subhānahu wa ta’āla melarang kaum kafir penjajah memiliki kekuasaan atas umat Islam: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS An-Nisā’ [4] : 141).
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallama melarang berkumpulnya dua agama di Semenanjung Arab: “Tidak berkumpul dua agama di Semenanjung Arab.” (HR. Imam Malik). Artinya bahwa umat Islam harus menjadikan Islam satu-satunya, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi kita yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallama, yang mengontrol dan mendominasi agama dan ideologi lainnya.
Allah subhānahu wa ta’āla berfirman: “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” (TQS At-Taubah [9] : 33).
Namun semua itu tidak akan pernah terwujudkan kecuali dengan mengembalikan sistem Islam ke dalam kekuasaan, yang tercermian dalam negara Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah. Allah subhānahu wa ta’āla berfirman: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (TQS Al-Māidah [5] : 49). [DR Abdullah Batheb – Yaman]
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 06/05/2019.

wiranto bentuk tim hukum nasional
Rencana pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokoh-tokoh yang dianggap melanggar hukum pasca-pemilu, justru dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mengkriminalisasi pemikiran.
“Menurut pendapat saya adalah tindakan berlebihan dan berpotensi mengkriminalisasi pemikiran. Ada dugaan tampak seperti mencari-cari kesalahan. Jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa ada dugaan penguasa telah memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan meraih kekuasaan. Katanya negara demokrasi?” ujar Sekjen LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan dalam rilisnya  Senin (6/5/2019).
Padahal, lanjutnya, setiap orang telah dijamin oleh UUD 1945 untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, pikiran. Siapa pun tidak boleh melarang dan tidak boleh membatasi. “Apabila pemerintah berusaha untuk membatasi hak tersebut adalah tindakan melanggar hukum,” tegasnya.
Menurutnya, apabila sampai terjadi “perselingkuhan” hukum dan politik sangat berbahaya sekali karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Apabila ada standar ganda dalam bidang penegakan hukum bisa mengancam kohesi sosial.
Sedangkan alasan Menko Polhukam Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dinilai Chandra pemerintah tampak seperti menjadi penafsir tunggal atas Pancasila karena seolah-olah Pancasila senantiasa sering dijadikan alasan untuk mengambil tindakan.
“Seharusnya pemerintah mengedepankan asas praduga tak bersalah, asas due process of law dan asas kepastian hukum,” pungkasnya.[] 
Sumber : mediaumat.news,

Image result for demokrat ketemu jokowi

Oleh : Nasrudin Joha
Tidak cukup dengan pendekatan hukum yang ada, tidak puas dengan kriminalisasi yang sudah berlaku, rezim akan melakukan intensifikasi penzaliman pasca pengumuman Wiranto. Legitimasi hukum itu sedang dibangun, untuk dapat membuat serangkaian tindakan pembungkaman, baik melalui aktivitas nyata maupun melalui dunia maya.
Pada saat yang sama, duri Demokrat juga terus menusukan serum tetanusnya, membelah kohesi persatuan untuk melawan kezaliman rezim. Melalui Deklarasi prematur untuk berhimpun bersama rezim, padahal sebelumya Demokrat terikat komitmen untuk bersatu melawan kezaliman.
Tak apa, umat ini telah terbiasa melalui berbagai pertarungan sekaligus, untuk menunjukan sikap, karakter dan jatidiri. Sikap yang tak mungkin terbeli, sikap yang tak mungkin berkompromi, sikap yang tak mungkin berbasa basi.
Serangan rezim juga langsung memukul simpul kepemimpinan umat, menohok sensitifitas SARA, ingin menjauhkan umat dari Habibana Muhammad Rizq Syihab. Simpul operasional, juga mulai diamputasi dengan menggoreng kasus lama sampai akhirhya status Tersangka menjadi penghias nama Ust. UBN.
Tak apa, tak mengapa, umat ini siap. Umat ini telah siap, untuk mencabut duri perjuangan dan mengintensifkan perlawanan. Tak apa, umat ini telah siap untuk menangguk banyak pahala di bulan Ramadhan yang mulia, dengan tetap membusungkan dada, berdiri tegak melawan setiap inchi kezaliman.
Tidak saat ini, tidak nanti, tidak juga untuk waktu yang akan datang. Keteguhan umat, untuk tetap menggenggam amanah dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, tetap terus digelorakan. Tidak ada rehat di bulan penuh berkah ini, justru semangat jihad akan mengumandangkan bara perjuangan makin berpijar.
Sungguh, suasana ini bagai badar kedua. Keikhlasan 300 pasukan Islam mampu menundukan 1000 lebih pasukan kafir. Kunci ketaatan, akan membuka pertolongan dan kemenangan.
Simpul Demokrat, mulai membuka agitasi pembusukan. Mengumbar manuver keji, setelah sebelumnya juga tdk berbuat banyak bagi umat. Demokrat, telah mengambil pilihan sangat keliru. Membuka ruang terbuka vis a vis dengan umat, padahal belum jelas kompensasi dari rezim.
Belum lagi, barisan partai di kubu rezim tak sepenuhnya semua ridlo Demokrat berhimpun. Akan ada pembagian kompensasi yang menggerus jatah mereka.
Demokrat sendiri, masih harus menunggu pembagian kompensasi setelah pengumuman resmi kemenangan dan rezim. Padahal, pengumuman itu bukan untuk kemenangan rezim, tetapi pengumuman runtuhnya tirani dan kezaliman.
Berbeda dengan Golkar, yang cukup diam dan tak terbuka mengumbar perlawanan terhadap umat tetapi telah, sedang dan akan terus mendapat kompensasi legit, bagian dari saham kekuasaan. Itulah beda Demokrat dengan Golkar.
Golkar telah mendapat bagian untuk peran yang tidak signifikan. Sementara Demokrat, telah berdarah untuk kompensasi yang belum tentu diberikan. Bahkan, oleh otoritas yang sedang melawan rakyatnya sendiri.
Sederhana saja, sikap mendua Demokrat, menyerang terbuka pada barisan umat, jauh lebih baik daripada berkelindan dalam barisan, tapi tetap menjadi duri yang menyakiti. Selamat datang Demokrat, telah sah bagi kami untuk menggelontorkan agitasi yang selama ini kami tahan sekedar untuk menghormati komitmen dan harga diri. [].

Image result for jokowi abuse of power

[Catatan Hukum Rencana Pemerintah Dalam Pembentukan Tim Hukum Nasional]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Baru-baru ini, Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tak takut dengan tuduhan miring. Wiranto yang memimpin rapat koordinasi bersama jajaran elite TNI, Polri, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM, Senin (6/5/2019), dalam sambutannya saat membuka rapat berbicara mengenai langkah tegas yang akan diambil pemerintah kepada para pelanggar hukum.
Para pengadu domba, pihak yang suka berbicara tanpa bukti, dan penyebar hoax di media sosial diamati dengan saksama oleh pemerintah. Jika telah ditemukan bukti pelanggaran hukumnya, aksi tegas akan diambil tanpa keraguan.
"Langkah, tindakan hukum, dan apa yang kita lakukan, dengan demikian ini nanti merupakan hasil rapat koordinasi bukan lagi digubris sebagai kesewenang-wenangan pemerintah. Bukan itu sebagai kesewenang-wenangan TNI, Polri, kita bukan lagi dituduh sebagai langkah-langkah diktatorial pemerintah, bukan. Karena itu diembuskan supaya kita takut mengambil langkah-langkah itu, dan kita tidak takut," ujar Wiranto.
Dalam hal ini, Wiranto ingin Kemenkominfo bertindak tegas terhadap akun-akun yang mendorong pelanggaran hukum.
"Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum kalau perlu kita shutdown kita hentikan. Kita tutup nggak apa-apa demi keamanan nasional, ada UU, ada hukum yang mengizinkan kita untuk melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI demi masyarakat yang ingin damai masyarakat mendambakan kedamaian untuk Indonesia," imbuhnya.
Hal itu disampaikan Wiranto sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang dituding sengaja ingin memecah belah dengan menghasut masyarakat melawan pemerintah. Isu Pemilu Serentak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal terus dihembuskan. Bahkan, Wiranto mengklaim sudah mendapatkan informasi banyak dari berbagai pihak tentang adanya pihak-pihak tertentu yang pada bulan suci Ramadhan ini terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menebar Ujaran Kebencian, fitnah, hasutan-hasutan, ajakan-ajakan yang inkonstitusional untuk memecahbelah kesatuan dan kesatuan bangsa.
Alhasil, rapat koordinasi tersebut salah satunya memutuskan adanya rencana membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, yang disebut nyata-nyata melanggar dan melawan hukum.
Pembentukan Tim Hukum Nasional ini menurut hemat penulis berpotensi abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
Pertama, Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
Kedua, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Dan ketiga, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Publik tentu dapat menilai, rapat koordinasi di bidang politik, hukum dan keamanan yang dipimpin Wiranto ini tak lepas dari adanya dinamika politik nasional mutakhir. Berbagai temuan kecurangan Pemilu yang disebut banyak kalangan sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif disebut telah memicu bergulirnya wacana people power.
Awalnya, Pemerintah mempersoalkan wacana people power ini sebelum akhirnya, Kastaf Kepresidenan Moeldoko menyebut people power konstitusional sepanjang dalam rangka untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana aksi kampanye dukungan kepada Jokowi Ma'ruf di GBK, beberapa waktu yang lalu. Tentu saja, pembatasan kreteria ini tidak menutup arus aspirasi publik pada wacana people power yang semakin membuncah, terlebih setelah diketahui banyaknya temuan kecurangan pemilu yang begitu brutal di berbagai wilayah.
Beberapa kasus kriminalisasi terhadap ulama, termasuk terhadap Gus Nur turut menyulut amarah publik untuk menggaungkan semangat perlawanannya. Bahkan, hingga beberapa ulama rezim menyerukan umat untuk rehat selama bukan suci Ramadhan, tak juga membuat umat berhenti untuk berjuang menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman.
Selain wacana people power, ditengah wacana publik juga bergulir isu state in emergency. Apa yang digelorakan oleh Moeldoko sebagai 'perang total' saat kampanye telah menimbulkan praduga publik tentang sejumlah rencana jahat rezim untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan kemenangan.
Kemungkinan rezim menyatakan negara dalam keadaan darurat, potensi pemerintahan Jokowi - JK menerbitkan Perppu kedua, setelah Perppu pertama digunakan untuk mencabut BHP HTI sempat bergulir. Namun, wacana ini keburu diketahui dan dihantam publik dengan berbagai kritik sehingga kehilangan legitimasi dan relevansi untuk dieksekusi.
Wacana people power memang sangat menghantui rezim, sebab hanya gerakan rakyat yang dianggap mampu mengungkap kecurangan pemilu yang ada. Saluran aspirasi, saluran hukum yang ada baik melalui Bawaslu, KPU bahkan hingga ke MK dinilai tidak memiliki kemampuan dan daya eksekusi untuk menegakan hukum secara adil dalam mengadili sengketa politik dan kecurangan Pemilu yang ada.
Psikologi umat sudah sampai pada tahap kemarahan akut, sebagaimana umat pernah marah pada kasus penistaan agama oleh Ahok dan merasa kecewa dengan sistem dan aparat penegak hukum yang ada sehingga perlu melakukan 'gerakan massa' untuk memaksa hukum berjalan diatas relnya.
Kondisi kecurangan pemilu saat ini, telah sampai pada suasana kebatinan yang sama. Ketidakpercayaan pada sistem dan Pranata hukum yang ada, membuat umat mencari jalan alternatif melalui people power yang diakui, sah dan legal menurut konstitusi.
Nampaknya rezim Jokowi benar-benar kewalahan. Bahkan, salah satu anggota TKN Inas Jubir dari Fraksi Hanura secara terbuka mengungkap rencana aksi Fight Power untuk melawan gerakan People Power. Sebuah istilah jumawa dan merupakan simbol kekuasaan yang represif dan zalim.
Jika benar rezim Jokowi menghargai puasa Ramadhan, ingin merajut sulam pada tenunan kain kebangsaan, tentulah tidak akan menghadapi aspirasi rakyat yang berbeda dengan ujaran represif. Kejumawaan kekuasaan, tidak boleh dipertontonkan kendati kritikan umat begitu tajam dan mendalam.
Alih-alih menebar kedamaian dan mengungkap permohonan maaf pada bulan suci Ramadhan ini, Pemerintah melalui Wiranto justru mendeklarasikan suasana genting, suasana 'perang', suasana yang dianggap merespons berbagai fitnah dan kritikan tetapi justru mengunggah suasana kegelisahan dan amarah ditengah umat.
Rencana pembentukan Tim Hukum Nasional dapat dipahami sebagai 'pernyataan semi Kegentingan'. Hanya saja, Wiranto tak mau terbuka menyatakan negara dalam keadaan genting sehingga negara memiliki argumentasi untuk menerbitkan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang.
Dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
D. Peraturan Pemerintah;
E. Peraturan Presiden;
F. Peraturan Daerah Provinsi; dan
G. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Secara nomenklatur, kebijakan pembentukan Tim Hukum Nasional tidak ada rujukannya dalam hierarki perundangan. Namun melihat substansi pekerjaan tim, penulis menduga tim ini akan menjadi dasar legitimasi bagi Pemerintah untuk mengambil sejumlah tindakan hukum yang tak wajar. Pembentukan Tim Hukum Nasional ini mirip pembentukan Perppu untuk membuat sejumlah kajian dan rekomendasi, untuk melegitimasi sejumlah tindakan hukum Pemerintah untuk melawan dan meredam kritikan dan kontrol publik terhadap jalannya roda pemerintahan.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugasnya Menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Namun, apa yang dinyatakan Wiranto sebenarnya merupakan pekerjaan biasa bagi aparat penegak hukum. Jika persoalannya adalah masalah maraknya dugaan perilaku kejahatan melalui dunia sosmed, Wiranto dapat langsung mendorong Polri dan kejaksaan untuk menertibkannya, dengan mekanisme Due proces of Law yang telah ditetapkan oleh UU.
Selama ini tanpa membentuk Tim Hukum Nasional, kinerja kepolisian, kemenkoinfo dan sejumlah lembaga terkait telah mengambil tindakan serius untuk memerangi apa yang disebut Wiranto sebagai 'hoax' fitnah dan adu domba. Jadi, nampaknya rezim telah lebih dahulu menghalau people power dengan menerbitkan 'Perppu Terbatas ini' yang melibatkan sejumlah ahli hukum untuk berhimpun dalam Tim Hukum Nasional sebagai dasar legitimasi.
Tidak perlu heran, jika dalam waktu dekat dugaan penulis akan banyak kasus yang menjerat aktivis, ulama, dan siapapun yang kritis terhadap rezim. Berbagai perkara yang mandek karena komitmen politik, bisa digoreng lagi untuk menekan arus pergerakan umat.
Pasal-pasal ITE khususnya pasal 28 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal hoax baik merujuk pasal 14 dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946, pasal-pasal makar KUHP, pasal Tipikor untuk lawan rezim yang berkelindan di partai oposisi, tidak lama lagi akan marak digulirkan. Akan banyak sejumlah aktivis ditersangkakan, sejumlah akun sosmed dimatikan, dan berbagai tindakan lain yang membungkam kritisme publik.
Penulis kira tindakan semacam inilah yang justru tidak elok dilakukan di bulan suci Ramadhan. Pemerintah bukannya mengulurkan tangan untuk membuka ruang dialog bersama umat, di bulan yang suci ini Pemerintah justru secara terang-terangan membuka Front dan membuat polarisasi ditengah masyarakat.
Lantas, siapa yang salah ? Apakah umat ini dipaksa terus diam, meskipun dizalimi ? Apakah sikap kritis umat ini akan dilabeli terus memecah belah ? Apakah tafsir menjaga persatuan itu wajib taklid buta pada kebohongan Jokowi ?
Jika cara-cara semacam ini diteruskan, penulis melihat Pemerintah sangat berpotensi abuse of power. Penyalahgunaan wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasi bidang politik, hukum dan keamanan demi menjaga keamanan negara telah bergeser menjadi alat dan sarana untuk menjaga kekuasaan rezim Jokowi. [].

Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza

JALUR GAZA -- Bayi Palestina kedua meninggal pada Ahad (5/5), dalam serangan udara yang dilancarkan Israel ke Jalur Gaza. Kementerian kesehatan Palestina menyebutkan dua orang lainnya meninggal dalam serangan tersebut. 
Media WAFA melaporkan Maria Ahmad Ramadan Al-Ghazali (empat bulan) meninggal bersama ayahnya, Ahmad Ramadan Al-Ghazali (31 tahun) dan Eman Abdullah Asraf (30 tahun), ketika aparteman mereka di satu gedung di Beit Lahiya dihantam rudal Israel. Delapan orang juga cedera dalam serangan tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Indonesia untuk diobati.

Satu bayi yang berusia 14 bulan dan ibunya, yang sedang hamil, meninggal ketika Israel melancarkan serangan udaranya ke Jalur Gaza pada Sabtu. Seorang lagi perempuan Palestina yang sedang hamil tewas pada Ahad dalam serangan Israel.

Korban jiwa itu membuat orang Palestina yang tewas dalam serangan Israel naik jadi 14 orang pada Ahad. Korban meninggal seluruhnya menjadi 21 orang sejak dimulainya agresi militer Israel ke Jalur Gaza pada Sabtu, selain 125 orang lagi cedera.

Israel melanjutkan pemboman pada Ahad terhadap gedung tinggi di Jalur Gaza, serta apartemen dan mobil, kata Kantor Berita Palestina, WAFA. Agresi tersebut merenggut banyak korban jiwa dan cedera di kalangan warga sipil.

Menurut laporan terkini, Abdul Rahman Talal Abu Al-Jidyan (12) dan Abful Rahim Mustafa Madhoun juga menemui ajal dalam serangan yang sama terhadap Beit Lahiya. Sehingga, seluruh jumlah korban jiwa di kalangan warga Palestina dalam dua hari serangan udara Israel naik jadi 23.

Sumber : Antara
loading...
Powered by Blogger.