Oleh : Siska Dewi Septiani, S.I.P

Bencana banjir yang menimpa 6 kecamatan di Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi warganya, namun juga pertanyaan mengenai penyebab terjadinya banjir bandang tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa penyebabnya adalah kerusakan lingkungan dan adanya aktivitas pertambangan. Misalnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas, mengatakan bahwa banyaknya pertambangan, buruknya kualitas lingkungan hidup, dan kurangnya drainase mengakibatkan terjadinya banjir (ZONASULTRA.COM, 11/6/2019). 
Direktur Walhi Sultra, Saharuddin, juga mengungkapkan bahwa banjir di Konut terjadi karena kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan serta intensitas hujan yang sangat tinggi (ZONASULTRA.COM, 10/6/2019). Selain, Wagub dan Direktur Walhi Sultra, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Syarif, ikut menanggapi bencana banjir terparah semenjak Konut menjadi daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Menurut La Ode Syarif, banjir tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada kerusakan lingkungan di hulu dan hilir sungai (kumparan.com, 23/6/2019).
Berbeda dengan pendapat wakil gubernur, Gubernur Sultra, menyatakan bahwa penyebab banjir di Konut bukanlah pertambangan karena tambang berada di wilayah bagian utara sedangkan wilayah yang terdampak banjir berada di bagian timur (ZONASULTRA.COM, 10/6/2019). Senada dengan gubernur, Bupati Konut, Ruksamin, menjelaskan bahwa hulu sungai di Konut berada di sebelah timur sedangkan lokasi tambang berada di sebelah utara dan barat. Ruksamin juga mempersilahkan universitas atau lembaga ilmiah untuk mencari penyebab banjir melalui penelitian ilmiah (kumparan.com, 23/6/2019).
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai apa penyebab banjir di Konut, tidak dipungkiri bahwa administrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sultra saat ini bermasalah. Dari 393 IUP hanya 52 IUP yang hampir memenuhi persyaratan sedangkan yang hampir 100 persen hanya 5 IUP dan hanya 2 IUP yang clean and clear (CnC) (ZONASULTRA.COM, 24/6/2019). KPK akhirnya ikut turun tangan dan menemukan banyak perusahaan yang tidak melakukan jaminan reklamasi (jamrek) dan melaporkan kegiatan yang dilakukan (kumparan.com, 24/6/2019). 
Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan masih secara leluasa dilaksanakan oleh siapa pun yang memiliki modal. Apalagi Gubernur Sultra sendiri mengakui masalah administrasi IUP tersebut dikhawatirkan berdampak pada investor. Artinya tambang bukan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak, yaitu para pemilik modal. Cepat atau lambat masyarakatlah yang akan menerima ekses negatif dari penambangan yang hanya berpihak pada kapitalis.
Salah kelola semacam ini bukan semata-mata karena implementasi yang buruk atau kesalahan aktor kebijakan, melainkan karena sedari awal sistem yg diberlakukan sudah salah. Sebab, pengaturan yang berasal manusia yang fitrahnya lemah dan terbatas pasti akan menimbulkan banyak kemudharatan, yaitu kerusakan di muka bumi. Allah berfirman:
“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar Ruum:41).
Kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh manusia saat ini adalah tidak diterapkannya syariat Islam secara kaffah dalam bingkai negara. Padahal jelas bahwa Allah telah memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah.
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al Baqarah:208).
Oleh karena itu, seharusnya hanya hukum-hukum Allah yang dijadikan rujukan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola sumber daya alam (SDA). SDA, termasuk di dalamnya tambang, wajib dikelola oleh negara.
Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu anhu, ia berkata, Saya berperang bersama Nabi shallallâhu alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda, Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
Dengan demikian, hasil tambang bukan dinikmati oleh individu-individu tertentu, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh negara juga semaksimal mungkin tidak mendzalimi limgkungan dan masyarakat. Jika kaum muslimin telah menerapkan syariat Islam kemudian Allah menurunkan bencana, maka yang harus dilakukan adalah bersabar dan melakukan muhasabah, baik individu, masyarakat, maupun negara karena bencana yang menimpa kaum muslimin merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman atau teguran bagi orang-orang yang bermaksiat. Wallahu alam bishshawwab.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.