Oleh : Zainab Ghazali

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dibandingkan tahun talu, maka jumlah penduduk miskin tahun ini mengalami penurunan sebanyak 530 ribu jiwa. Begitu ucap Kepala BPS, Suhariyanto.
Kepala BPS juga mengatakan bahwa orang yang akan dikategorikan miskin. Jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional sebesar Rp 1,99 juta per rumah tangga.
Alamak, pendapatan sebesar Rp 3 juta saja masih sulit mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Mengingat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, biaya pendidikan selangit, biaya Rumah Sakit juga tak terjangkau bagi yang berobat karena sakit. Malah sudah distandarisasi oleh BPS tentang pendapatan yang termasuk dalam garis kemiskinan.
Sementara peneliti Indef, Aviliani mengatakan bahwa laporan yang disampaikan BPS tidak relevan. Bahkan ia mengatakan, kemiskinan kalau dilihat dari angka bisa menurun, tapi masyarakat miskin dan hampir miskin di lapangan harus dilihat karena turunnya belum signifikan.
Hal senada juga dikatakan oleh pengamat Indef, Rusli Abdullah, meskipun BPS menyatakan telah menurunnya angka kemiskinan, namun masih ada sekitar 69 juta orang yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ialah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 1,5 kali garis kemiskinan. Penduduk rentan miskin ini bisa jatuh miskin apabila terjadi gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi yaitu kenaikan harga.
Menjadi sebuah tanya bagi kita, sebenarnya data yang dikeluarkan BPS tersebut, untuk pencitraan bagi rezim agar dianggap telah bekerja menyejahterakan rakyatnya, atau hanya menghibur rakyat yang hampir sekarat?
Kemudian, Bu Sri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil di atas 5 persen setara jumlah pengangguran menurun hingga mencatat angka paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kemarin 9.4 persen, ujarnya.
Bu Sri menjelaskan hal tersebut disebabkan satu desain kebijakan menjaga harga dan mengurangi belanja sosial sehingga menciptakan pertumbuhan, terutama pada 40 persen rumah tangga miskin.
Tak ketinggalan ia jelaskan, program sang pimpinan bukan program bagi-bagi uang saja, melainkan bagaimana memotong langsung tali generasi berpotensi miskin. Tapi katanya, hasil program itu baru bisa terlihat 10-15 tahun kedepan.
Pertanyaanya, alat apa yang dipakai untuk memotong tali generasi yang berpotensi miskin? Apakah dengan tarik subsidi dari rakyat, subsidi gas, subsidi listrik, subsidi BBM dll. Lalu generasi yang berpotensi miskin takkan ada alias menuju pada kematian. Sungguh tragis!
Bu Sri masih dengan bangga menyatakan bahwa kartu Indonesia Pintar dapat menjadi solusi bagi anak dari keluarga miskin agar bisa bersekolah. Lalu, kartu Indonesia Sehat dapat digunakan bagi keluarga miskin yang lebih sering sakit tidak tertinggal di belakang. Jangan ditanya hasil program tersebut ya, karena Bu Menteri menyampaikan hasilnya tidak instan, tapi 10-15 tahun ke depan baru didapatkan saat anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja.
Oh Kasihan, sungguh kasihan. Rakyat masih terus hidup dalam pusaran janji menghibur diri. Seharusnya bisa hidup bahagia di negeri zamrud khatulistiwa. Karena orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cukup besar harapan rakyat atas kekayaan negerinya. Namun realitanya, kekayaan justru tak pernah dinikmatinya.
Apa yang salah atas semua ini? Kita kah yang malas mencari penghidupan? Atau memang tak ada lahan pekerjaan yang diberikan? Mungkin juga, kekayaan alam memang bukan untuk kita gunakan, karena sudah “diobral” demi kepentingan segelintir orang.
Bandingkan dengan solusi Islam atasi kemiskinan secara terintegrasi. Kemiskinan tak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan pokok secara perorangan. Mencakup sandang, pangan, perumahan ,kesehatan dan pendidikan secara layak.
Orang baru dikatakan kaya atau sejahtera jika memiliki kelebihan harta di atas 50 dirham (2,5 juta). Kelebihan harta 2,5 juta, merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokonya, termasuk nafkah untuk anak dan istrinya serta gaji pembantunya.
Kebijakan dalam negaranya tidak saling bertabrakan atau pejabat pemerintahannya tidak saling menyalahkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw di Madinah. Menyediakan lapangan kerja bagi rakyat serta menjamin kehidupan mereka. Bahkan ahlus-shuffah (para sahabat yang dhuafa) diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.
Bagi para pemuda yang kekurangan uang untuk biaya pernikahan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif pada mereka. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit lengkap dan canggih dengan cuma- cuma untuk rakyat.
Bukan seperti saat ini, ketika sistem kapitalisme diterapkan. Negara berlepas tangan memenuhi kebutuhan rakyat. Rakyat diwajibkan bayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya rakyat sendiri yang menjamin kesehatan mereka, bukan negara. Berbagai jenis kartu dimunculkan guna ‘pencitraan’ tak dibutuhkan dalam Islam. Karena memiliki pemimpin yang amanah mengelolah kekayaan alam.
Sadarlah, kita mengalami kemiskinan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Sudah begitu banyak bukti dihadapan mata atas kerakusan penguasa, bekerjasama dengan para pengusaha. Maka mustahil kemiskinan bisa dientaskan . Bila negeri masih menerapkan sistem yang bobrok ini. Bahkan Oxfam International menyatakan bahwa sistem kapitalis menerapkan “sistem ekonomi yang gagal !”
Segera campakkan sistem kapitalis, ganti dengan Islam sebagai solusi. Karena negara dalam Islam menjalankan fungsinya dengan amanah. Sebagai peri’ayah (pengurus) dan junnah (pelindung). Bukan sebagai pedagang atau hanya sebagai fasilitator ulung.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.