(Oleh: Wulan Eka Sari)

Miris memang. Seringkali pelaku pelecehan seksual mendapat payung hukum. Belum lama ini koraban pelecehan seksual yang justru terjerat pasal karet UU ITE. Kini terpidana kasus pelecehan seksual Neil Bantlmen telah bebas.

Neli dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.
Pemberian grasi kepada para pelaku pedofili bukti Negara lemah menghadapi pelaku criminal terutama warga asing. Hal ini tentu tidak akan memberikan efek jera dan sangat sulit mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga kasus pedofilia makin marak karena tak ada hukum yang tegas kepada pelakunya. Pemberiaan grasi kepada pedofili bukti rezim tak serius menyelamatkan generasi.
Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penyakit psikologis di kemudian hari. Korban bisa mengalami depresi, stress, gelisah, mengalami kekacauan kepribadian.
Korban juga dapat mengalami gangguan syaraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, serta masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakitkan diri sendiri, kriminalitas ketika dewasa bahkan bunuh diri.
Ancaman lebih besar dan mengerikan adalaah terjadinya siklus pedofilia, abused-abuser cycle, yakni korban pelecehan seksual (abused) pada masa kecil, tumbuh dewasa menjadi predator dan pelaku pelecahan seksual (abuser) terhadap anak. Lantas bagaimana kualitas generasi masa depan?
Dalam Islam, sistem uqubat secara tegas benar-benar ditegakkan. Dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Hukum Islam memandang, hukuman bagi pelaku pedofilia dalam bentuk sodomi akan dijatuhi hukuman mati. Begitu pula dengan pelaku homoseksual. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:
Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi) (H.R Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi)
Tentu anak-anak yang menjadi korban tidak dijatuhi hukuman itu karena dipaksa atau diperdaya, apalagi belum baligh. Dalam pandangan Islam, korban tetap mulia dan terhormat. Negara harus melakukan pengobatan, rehabilitasi dan perbaikan fisik dan mentalnya.
Jika kejahatan seksual dilakukan dalam perkosaan, maka pelakunya yang muhshan (pernah menikah) dirajam hingga mati dan yang ghayr muhshan (belum menikah) dicambuk 100 kali. Pelaksanaan itu dilakukan secaraa terbuka dan disaksikan oleh khalayak serta dapat memberi efek jera untuk mencegah kejahatan.
Indahnya hukum Islam ketika diterapkan adalah minimnya kasus-kasus seperti ini terjadi. Hal ini karena Negara mempunyai visi penyelamatan generasi. Negara akan menanamkan akidah Islam dan membentuk ketaqwaan pada diri masyarakat. Menanamkan nilai-nilai, norma, moral budaya, pemikiran dan sistem Islam kepada masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal. Sehingga masyarakat akan memiliki kendali internal yang menghalangi mereka dari ragam tindakan criminal, termasuk pedofilia. Perlindungan ini hanya didapat ketika syariat Islam diterapkan secara totalitas dalam naungan Khilafah.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.