Oleh : KH.Nasruddin, Pengasuh Pondok Pesantren Al Mabda’ Al Islamiy, Semarang

Ketika seorang santri mengkaji kitab Kitab Fiqih di Pesantren, biasanya, setelah membuka Kitabnya di awal bab, ia akan diajak bicara masalah Thaharah(Bersuci) yang benar menurut Hukum Syara’. Namun, ketika ia sudah nyampai pertiga akhir dari kitab yang ia kaji, mau tidak mau, ia secara pasti akan diajak pengarang kitab untuk membicarakan Hukum Hudud. Hukum atau aturan yg berbicara persanksian yang dipanggulkan kepada seluruh warga Negara Khilafah yang Merdeka, Mukallaf dan Berakal sehat. Santri dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, dari zaman Kyai Hasyim sampai titik tahun ini pasti juga masih membacanya.

Pertanyaan yang belum terjawab,

”UNTUK APA SEMUA ITU DIBACAKAN, DIPELAJARI DAN DIAJARKAN KEMBALI PADA GENERASI SANTRI BERIKUTNYA?. ATAUKAH ITU SEMUA DILAKUKAN HANYA SEBAGAI ILMU “PENGETAHUAN”, YANG TIDAK MUNGKIN BISA DILAKSANAKAN, DAN TIDAK PERLU DIUPAYAKAN PELAKSANAANNYA?”

Kalau benar begitu jawabnya, bukankah dokma “MU’ADDHABUN MIN QABLI UBBADIL WATSAN” (orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa sebelum para penyembah berhala) masih juga diajarkan? Itu artinya, di pesantren selalu diajarkan, untuk getol mencari ilmu, dan untuk diamalkan. BUKAN UNTUK PINTER PINTERAN.

Kalau saja jawaban itu benar, lalu untuk apa islam didatangkan di atas bumi ini?. Bukankah islam datang sebagai manhaj(jalan hidup) bagi seluruh manusia?. Ataukah hukum hudud tidak termasuk bagian dari hukum syara’?. Kalau iya jawabnya, lalu kenapa ia dijadikan satu kitab dengan hukum thaharah?. Kenapa pula masih diajarkan para kyai kepada para santrinya.

Ketahuilah, bahwa islam adalah sekumpulan konsep tentang keyakinan dan beberapa peraturan Allah untuk manusia dalam menyelesaikan seluruh masalah yang dilalui di sepanjang perjalananya dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Kalau saja konsep yang ditawarkan Allah sudah tidak diterima, lalu kemana lagi manusia akan mencari konsep solusi dari semua masalahnya?  Perlu juga diketahui, islam yang tinggi dan tak ada yang melebihi tingginya ini, jadi tak berarti apa-apa tanpa adanya institusi yang mengawalnya. Kalau toh ada institusi, namun tidak sesuai (contohnya: demokrasi) dengan islam, tentu saja islam kondisinya tetaplah terbengkelai sebagaimana saat ini. Islam boleh hidup berkembang, namun hanya dibatasi pada tataran mahdhah saja, islam hudud, islam politik, islam uqubat dan islam ekonomi, dipangkas-paksa oleh sistem pemerintahan non-islam(kufur) yang ada sa’at ini. Sungguh islam adalah sekumpulan konsep kehidupan. Tapi, apalah bagusnya konsep islam tanpa institusi negara(khilafah) yang menerapkannya. Ia-islam- hanyalah ajaran khayali yang hanya indah dibicarakan di majlis-majlis taklim, diajarkan di pesantren, dan dipelajari di kampus-kampus islam.

Kalau saja santri mau bicara jujur dengan Kitabnya

Kalau saja para santri mau bicara jujur dengan kitab yang selama ini dipelajari, tentu ia adalah manusia garda terdepan yang siap terlibat langsung pada perjuangan tegaknya institusi negara islam(khilafah) ini. Tapi, jika para santri tidak memperjuangkan institusi agung ini, maka ada beberapa kemungkinan.

1. Ia belum ta(h)u bahwa islam ini sepaket   dengan institusinya.

2. Ia takut risiko yang mungkin menimpanya; karena memang islam politik banyak risiko.

 3.Ia mulai banyak ditunggangi kepentingan dunia yang berat baginya lepas karena perjuangan agung ini.

Atau alasan-alasan lain yang belum ana sebutkan.

Baik, ini saya sertakan bagian kecil dari contoh kitab fiqih yang masih dikaji di pesantren namun terbengkali karena belum adanya khilafah.

Di dalam kitab “Nihaya Tuzzain” pada halaman 346, Al Syaih Al Allamah Muhammad Ibarahim Abi Khadhir menyampaikan hukum syara’ tentang beberapa Hukum Hudud.

باب الحدود

يجلد اي وجوبا امام او ناءبه حرا مكلفا فعلا كان او مفعولا وان كان الاخر غير مكلف زنى……ماءة ويغرب عاما ان كان الزاني

بكرا….

Artinya: seorang imam/ khalifah atau na’ibnya wajib menjilid(mendera) seratus kali dan mengasingkan selama setahun kepada orang yang berzina -baik yang melakukan atau yang dikenai perlakuan zina, dan meskipun yang satunya belum mukallaf-mukallaf, merdeka dan masih perjaka atau gadis.

Dalam kitab tersebut, dengan jelas sekali menyebut kata “Imam (khalifah )“ yang berkewajiban menegakkan hukum hudud; utamanya dalam hal ini adalah hukum jilid bagi pezina ghairu muhson. Jadi kalau sampai ada santri yang tiba-tiba menolak atau minimal tidak setuju ditegakknya khilafah yang di dalamnya ada seorang pemimpin yang bernama khalifah/imam, namun di sisi lain ia tetap mengkaji kitab tersebut maka sesungguhnya sadar atau tidak sadar ia terjerembab dalam kondisi yang membingungkan di satu sisi mewajibkan tegaknya hukum syariah di sisi lain mengingkari institusinya.

Pelajaran seperti ini sampai saat ini masih selalu dibacakan para 'alim kepada para santrinya. Namun, mungkinkah ini dapat diterapkan tanpa adanya khilafah? Jawabnya tentu “TIDAK!!”  Kenapa?, karena islam tanpa khilafah ibarat software tanpa hardware. Atau ada hardware, namun tidak cocok untuk software ini.

Karenanya, dengan tulisan ini saya mengajak para/kaum santri untuk ikut terlibat langsung perjuangan agung ini. Perjuangan demi tegaknya syariah di bawah naungan khilafah.

Wallahu a’lam bisshawab.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.