Oleh : march_oete

Bertindak selaku inspektur upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi SH, membacakan sambutan Bupati Purbalingga pada acara upacara dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Ke XXVI Dan Hari Anak Nasional dirangkai dengan Peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, di halaman pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis (27/6).
Saat ini lanjut Wahyu, Purbalingga sedang berada dalam tahapan bonus demografi yaitu sebuah tahapan dimana komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun sejumlah : 602.028 orang) lebih besar dari pada yang tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas, yaitu sejumlah 314.399 orang), sehingga rasio ketergantungan menjadi rendah.
Kondisi ini menurutnya akan menciptakan jendela peluang, jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan, sehingga dapat berdampak pada kemajuan Kabupaten Purbalingga di masa depan. Peluang besar pada tahapan bonus demografi hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk, perubahan komposisi penduduk tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi pemerintah pada penurunan angka kelahiran melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan berbagai upaya untuk dapat memanfaatkan peluang ini akan terus kita lakukan, diantaranya adalah meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan mengoptimalkan penanganan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. “Sedangkan di bidang ekonomi, kita akan terus mendorong lahirnya wirausaha muda dan menciptakan iklim usaha yang kondusif,”
Paradigma tersebut, tentunya hanya ada dalam paradigma kapitalis. Pandangan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai dalam siklus bonus demografi. Di mana, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam satu siklus demografi. Artinya, kesempatan meraih kesejahteraan itu sangat terbatas. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan adalah salah satu hal yang menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Apapun keadaannya, dalam kondisi bonus demografi ataupun bukan.
Bagaimana cara islam mewujudkan kesejahteraan?
Islam, adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, dengan perantara Rasulullah Muhammad saw, guna mengatur segala urusan manusia. Dari urusan pribadi, sampai urusan publik, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ummat, dicapai dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh, tidak parsial. Karena aturan yang satu, akan berkaitan dan saling mendukung dengan aturan yang lain.
Untuk mewujudkan kesejahteraan umat, diperlukan sistem ekonomi yang kuat. Sistem ekonomi islam, meniscayakan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kepentingan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada asing, karena sumber daya alam adalah milik rakyat, sehingga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Kalaupun membutuhkan tenaga asing, karena belum memiliki tenaga ahli yang memadai, maka status tenaga ahli asing tersebut adalah sebagai pekerja, bukan pemilik usaha, sehingga tidak dapat menguasai pengelolaannya.
Selain dari pengelolaan sumber daya alam, Islam juga memiliki pos zakat, yang khusus diperuntukkan untuk 8 golongan, diantaranya untuk faqir miskin. Selain itu, ada juga pemasukan negara dari harta fa'i, kharaj, usyr.
Dari berbagai sumber pemasukan tersebut, yang sangat penting adalah tentang paradigma bahwa kesejahteraan adalah sesuatu yang wajib diupayakan oleh negara. Khalifah dan para pembantunya akan bekerja keras untuk mewujudkannya, karena didasari oleh pemahaman, bahwa kerja mereka senantiasa diawasi oleh Allah SWT, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, in syaa allah, kesejahteraan dapat diupayakan setiap saat, tidak menunggu komposisi penduduk dalam keadaan bonus demografi.
Wallohu A'lam Bishowab

Post a Comment

Powered by Blogger.