Oleh: Rindyanti Septiana S.Hi

Potensi yang dimiliki oleh Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ( Inalum) sebagai etintas holding industri pertambangan di Indonesia, tentunya sangat diminati oleh pihak asing. Dengan diupayakannya mencari mitra strategis bagi Inalum, hal tersebut disambut baik oleh Cina.
Direktur Utama Inalum Budi G.Sadikin mengunjungi produsen bahan baku baterai kendaraan listrik di dunia Zhejiang Huayou Cobalt Company Lt. Huayou adalah calon mitra strategis dalam produksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Dinyatakan bahwa kunjungan tersebut sesuai dengan rencana strategis Inalum dan dapat membantu mempercepat terealisasinya hilirisasi tambang untuk kesejahteraan masyarakat. (Jum’at (17/5), dikutip dari ekonomi.bisnis.com)
Adapun, Huayou berencana untuk membangun smelter nikel di dalam negei untuk memenuhi permintaan industri bateri dengan nilai US$1,83 miliar. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian, kerjasama strategis Inalum dengan Cina akan menyejahterakan rakyat?
===
Sementara itu, PT Krakatau Steel Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang konsen di sektor baja menghadapi masalah yang besar. Emiten yang memiliki kode KRAS tersebut dikepung oleh persoalan utang dalam jumlah besar, sedangkan perseroan mengalami terus kerugian hingga tujuh tahun.
Persoalan Krakatau Steel tak hanya menghadapi persoalan internal kinerja yang buruk, tapi juga sedang menghadapi masuknya raksasa baja asal Cina yang membuka pabrik di Kendal seluas 700 hektare. Ini tentu bagian dari ancaman Krakatau Steel untuk bangkit. Bahkan, selama 4,5 tahun terakhir kue bisnis baja untuk pembangunan infrastruktur tidak diperoleh secara optimal oleh Krakatau Steel. Justru perusahaan China yang mendapat privilege lebih memasok baja untuk pembangunan infrastruktur.
Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center Of Reform on Economic (CORE) menyatakan, karena pemerintah tidak memiliki strategi, pemerintah hanya sekadar berpikir mendorong investasi. Jadi membuka selebar-lebarnya akses dan seolah-oleh ada pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mengerti arahnya kemana. Faktanya, menurut Hendri, pemerintah acap kali terlanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha dan baru di kemudian hari menyadari ada permasalahan.
Tercatat di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing, pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing. Lantas dimanakah letak untuk menyejahterakan rakyat?
Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasoni menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia tidak untuk dijual. Indonesia sendiri tidak untuk dijual. Penyebab itu semua, tidak saja karena paham neoliberal yang dianut tetapi para pemimpin yang selalu menganggungkan investor, dikutip dari moner.kompas.com, (7/11/13).
===
Indonesia membutuhkan pemimpin dan sistem pemerintahan yang kuat serta ekonomi yang mandiri. Jika negeri ini bersungguh-sungguh ingin bergerak bangkit menuju Negara mandiri, kuat, terdepan bahkan memimpin bangsa-bangsa lain di dunia, sangatlah mungkin. Caranya bangsa ini harus memiliki dan mengemban ideologi.
Keberadaan ideologi pada suatu negara akan memberikan pemecahan bagi persoalan di segala aspek. Ideologi tersebut haruslah yang benar, datang dari yang Maha Benar, bukan dari kecerdasan akal manusia, tidak lain hanyalah Islam.
Karena Islam ialah ideologi yang benar menghasilkan kekuatan militer yang tangguh dan disegani dunia, kekuatan ekonomi yang menyilaukan dunia dan kekuatan politik yang menjadi poros dunia. Sejarah mencatat kejayaan peradaban Islam tidak pernah terjadi dengan absennya syariat Islam. Dunia pun mengakui kemampuan peradaban Islam dalam memimpin dunia.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.