Dakwah Jateng-, Semarang, 28 Juli 2019 LBH Pelita Umat Korwil Semarang menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertemakan "Radikalisme Islam Isu Hukum atau Politik?"

Dihadiri berbagai elemen masyarakat Semarang mulai dari praktisi Pendidikan, Advokat dan perwakilan ormas Islam. 

Narasumber yang hadir adalah KH. Nasrudin  dari Pondok pesantren Al mabda Al islami Semarang, Chandra Purna Irawan S.H., MH Selaku Sekjen LBH Pelita Umat,  Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian Wahyudi al Maroki dari Ketua Dewan Pembina LBH Pelita Umat dan dipandu oleh host Hendro Dahsyat.




KH. Nasrudin yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan bahwa dakwah jika mengikuti metode Rasulullah resikonya nanti akan persis seperti Rasulullah. 

Jadi kalau dakwah yang dialami Rasulullah dulu pada titik sakit ya kita anda semua yang mengikuti dakwah Rasulullah akan merasakan sakit yang sama. maka jangan salah jika kita sekarang berdakwah mengingatkan penguasa dan dipandang oleh mereka berseberangan maka akan disebut sebagai radikal oleh mereka" Ungkap KH. Nasrudin.

Kemudian dari Chandra Purna Irawan S.H., MH menyampaikan bahwa isu radikal bagi saya itu mengulang ulang tahun-tahun yang lalu, jadi setelah extrimis nanti ada isu militan, teroris dan sekarang radikal jadi polanya hampir sama. 

Hanya kalau dulu tidak masif seperti sekarang ini. nah dalam konteks hukum setelah kita kaji dan telaah di LBH Pelita Umat terkait radikal ini tidak ada definisi yang Khusus yang sifatnya konkrit dan definitif tidak ada yang disebut dengan radikal."Lanjut Chandra.

Nah apakah isu ini isu politik atau isu hukum. awalnya ini isu politik kemudian dibahas disiapkan undang undangnya, menjadi politik hukum, setelah menjadi undang undang maka menjadi hukum. lalu apa diantaranya?. PERPU Ormas Diantaranya oleh karena itu awalnya isu politik sekarang menjadi isu hukum. terkait dengan definisi radikal didalam undang undang itu tidak ada. jadi saya menduga kedepan hukum itu dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan penguasa untuk melakukan tindakan persekusi terhadap siapapun" Tegas Chandra.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. Ia menyampaikan didalam undang undang dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. jadi intinya jelas kita ini negara hukum bukan negara politik. 

Maka tidak ada delik dan tidak ada hukum kecuali sudah ditentukan oleh perundang undangan. maka radikalisme itu apakah kena delik dan hukum? nanti dulu. Jadi kita tidak bisa melakukan pidana sedangkan belum ada aturannya. Nah bagaimana dengan Radikalisme? dicari dalam undang undang tidak ada." Ucap Suteki.

Kesempatan terakhir diberikan kepada Wahyudi al Maroki Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya siapa dalang dibalik munculnya radikalisme dan tentu isu ini liar dan memang dibuat liar. Nah saya membaca begini, baik isu radikali, teroris, extrimis dan isu lainnya. itu ada dipanggung depan. Nah berarti bukan persoalan utamanya. Kalau dalam ajaran islam tidak pernah mengajarkan tentang radikalisme didalam warisan nenek moyang bangsa juga tidak pernah mengajarkan radikalisme. Lalu siapa yang mengajarkan radikalisme ini? 

Dan ini sebenarnya proyek internasional dari terorisme turunannya adalah radikalisme. Terorisme mungkin sekarang sudah tidak laku lagi maka menggunakan isu radikalisme. oleh karena itu kita jangan terbawa oleh isu ini tapi kita perlu menjelaskan bahwa sebenarnya isu radikalisme ini mainan mereka yang ingin menyerang islam dan memnga mereka anti terhadap islam" Jelas Wahyudi.




Setelah pemaparan materi dari para pembicara terjadi tanya jawab yang membuat diskusi semakin menarik   




Acara diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh KH. Nasrudin dan dilanjutkan foto bersama untuk mengabadikan moment kegiatan.[]AA

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.