Jelang tahun baru Islam 1 Muharram 1441 H jagad maya dikejutkan dengan kemunculan 3 hastag bertema hijrah, syariah dan khilafah yang bertengger menjadi trending topik dunia (world wide trends). 

Pantauan dari tim Dakwahjateng.net menginformasikan bahwa hastag #HijrahMenujuSyariahKaffah  #HijrahSelamatkanIndonesia #WeAreTheWorldKHILAFAH mulai menaiki tangga trending topik dunia (world wide trends) sekitar pukul 09.00 WIB hingga menjelang pukul 11.30 WIB pada hari Sabtu (31/08/2019).

Fenomena trending topik dari 3 hastag di atas yang mengangkat tema dan tujuan yang sama menujukkan bahwa pembicaraan tentang hijrah, syariah dan khilafah ternyata menarik engagement yang tinggi begitupun impact dan reachnya  yang luar biasa.

Rizki Awal seorang praktisi sosmed mengungkapkan hal tersebut dalam akun facebooknya, "Pagi ini, saya dikagetkan dengan tiga hashtag trending sekaligus. Bukan saja di Indonesia tetapi masuk dalam Trending Worldwide. Artinya seluruh dunia." tulisnya.

"Yang paling menarik hashtag hashtag itu punya tema dan tujuan yang sama. Ini menandakan, pembicaraan tentang Islam kaffah dan Khilafah menarik engagement yang tinggi. Impact dan reach yang besar ini juga luar biasa" lanjut Rizki Awal.

Untuk mengecek masifnya hastag di atas bisa dicek pada link berikut https://www.trendsmap.com/v2/jI3r/w 



Oleh Yogie W. Abarri


Ibarat gelindingan bola salju yang sudah tak mungkin lagi dihentikan dan bahkan akan menggilas apapun or siapapun yg nekat menghadang lajunya... seperti itulah pula perkembangan opini Khilafah saat ini.
Telah melewati titik yang disebut... point of no return.

Tak bosan rasanya mengatakan... Sungguh beruntunglah negeri yang dikuasai oleh rezim "juaranya ruwaibidhah".

Juaranya ruwaibidhah?
Juara dalam hal apanya?

Sebelumnya, mari kita cermati kembali penjelasan yang keluar dari lisan RasuluLLah SAW sendiri, ketika Beliau ditanya oleh para sahabat tentang apa itu ruwaibidhah.

Yaitu, ruwaibidhah itu adalah "ar-rajul at-täfih fï amril-'ämmah".

Ar-rajul at-täfih itu artinya orang bodoh/pandir/tolol.
Fï amril-'ämmah itu gambarannya berarti orang itu terlibat dalam (pengurusan) urusan publik (amrul-'ämmah).

Jadi, ruwaibidhah itu punya dua faktor.
1. Dia bodoh/pandir/tolol.
2. Dia terlibat dalam (pengurusan) urusan publik.

Nah, sekarang barulah kita kembali ke pertanyaan di atas.

Juara dalam hal apanya?
Faktor apanya kah yang membuat rezim menjadi juaranya ruwaibidhah?

Apakah juara dalam pengurusan urusan publik?
Sepertinya tidak.
Karena dalam banyak kasus, rezim malah seolah seperti tak terlihat keberadaannya.
Tak terlihat kepeduliannya.

Bahkan kalimat "Itu bukan urusan saya" or yg senada dengan itu, sering terdengar dari mulut pejabat² rezim.

Kalau bukan faktor itu, lalu faktor apa yang membuat rezim menjadi juaranya ruwaibidhah?

Faktor apalagi kalau bukan karena faktor kebodohannya? Kebodohan yang sungguh luar biasa.
Kalau kata Rocky Gerung... dungu yang tiada bertepi.

Tapi uniknya, IQ-nya justru malah bertepi. Yaitu IQ penghuni seisi kolam, bila dijumlah, totalnya selalu 200.
Bahkan meski beberapa profesor sudah ikut nyemplung ke kolam sekalipun, jumlah IQ totalnya tetap tak beranjak dari angka 200.

Kedunguan yang tiada bertepi itu, membuat rezim menjadi sering mengambil kebijakan² yang berujung blunder.


Bendera HTI

Akan menjadi semakin panjang coretan ini bila kita membahas blunder² rezim yang sangat banyak itu.
So, kita fokus aja pada salah satunya, yaitu penyebutan Bendera Tauhid sebagai Bendera HTI.

Semakin kesini semakin terlihat bahwa narasi Bendera Tauhid sebagai Bendera HTI itu adalah blunder yang luar biasa fatal yang dilakukan oleh rezim.

Kita tahu, para penguasa di negeri² kaum muslim saat ini adalah boneka.
Mereka dengan sukarela menjadi kaki tangan para imperialis/penjajah kafir, baik Barat maupun Timur.

Jelas mereka sangat membenci Islam. Karena, Islam yang notabene adalah juga sebuah ideologi, adalah musuh bagi ideologi yang tengah mereka terapkan dan mereka jaga mati²an, yaitu ideologi Kapitalisme/Liberalisme/Sekularisme.

Mereka berusaha membonsai Islam agar hanya tinggal ibadah ritualnya saja yang dipahami oleh Ummat.
Dan juga hanya sebatas simbol² saja.
Agar Ummat tidak paham, bahwa ideologi yang mereka punya (ideologi Islam) tidak diterapkan, dan yang diterapkan adalah ideologi yang lain (ideologi Kapitalisme).

Mereka semua seperti itu.
Perbedaan antara antek di negeri satu dengan antek di negeri lainnya, hanyalah soal ke-käffah-annya saja dalam menerapkan ideologi Kapitalisme nya.

Kerinduan Ummat Islam terhadap Islam, mereka belokkan ke arah yang hanya simbol saja.
Sehingga, kebangkitan Islam di negeri mereka berhasil dibuat hanya bangkit dalam simbol²nya saja. Kosong dari ideologi.

Dakwah Islam yang berusaha menyadarkan Ummat agar kembali pada ideologi Islam, di banyak negara menjadi seolah seperti jalan di tempat.
Jalan sih, tapi karena kemajuannya pelan sehingga seolah seperti jalan di tempat.

Kesulitannya adalah karena berhadapan dengan Ummat yang menyangka Islam sudah diterapkan. Karena penguasanya berbusana muslim, tampak relijius, dll.

Di Arab Saudi, tak tanggung² bahkan simbol Islam berupa Bendera Tauhid pun bahkan dijadikan bendera negara. Hanya dimodif warnanya, dan ditambahi gambar pedang.

Termasuk di Indonesia, Ummat dikelabui dengan hanya sebatas simbol. Bukan hanya yang awam, bahkan sebagian pemuka agamanya pun sampai terkelabui juga dan jadi malah ikut meyakinkan Ummat bahwa Indonesia ini sudah Islami, jadi gak usah neko² (banyak tingkah).

Tapi semua itu berubah sejak rezim juaranya ruwaibidhah berkuasa.
Hal yang itu dianggap tabu oleh rezim ruwaibidhah di negeri lain, oleh rezim juaranya ruwaibidhah justru dilanggar.

Blunder tingkat dewa YANG PERTAMA adalah, rezim malah memusuhi simbol Islam, SECARA TERANG²AN.
Secara telanjang mata, rezim memusuhi simbol Islam yang berupa Bendera Tauhid.

Merampas Bendera Tauhid, menurunkannya ketika sedang dikibarkan, membakarnya, dll dll.
Baik yang dilakukan oleh aparat, maupun yang dilakukan oleh keparat (pihak ketiga yang dimanfaatkan oleh aparat, dan bertingkah lagaknya aparat).

Akibatnya apa?

Mudah ditebak. Tentu saja Ummat Islam menjadi bangkit.
Bukannya dibuat agar tetap tidur, malah dibangunkan.

Memang sih, awalnya tak banyak Ummat yang tahu bahwa yang rezim kriminalisasi itu adalah Bendera Tauhid yang bernama ar-Rayah dan al-Liwa.
Tapi itu hanya soal waktu. Dan di era medsos seperti ini, waktu yang dibutuhkan bisa menjadi sangat singkat.

Pendek kata, pemahaman Ummat Islam bahwa itu adalah Bendera Tauhid pun akhirnya menggelinding dan membesar dengan cepat, bagaikan gelinding bola salju.

Dan gelindingan bola salju itu kini telah melewati point of no return.
Sudah tak mungkin lagi dicegah.
Secara opini umum, Ummat sudah terlanjur paham bahwa yang dikriminalisasi rezim itu adalah ar-Rayah dan al-Liwa.

Blunder tingkat dewa YANG KEDUA adalah, rezim malah mengeluarkan narasi yang membranding Bendera Tauhid tersebut sebagai Bendera HTI.

Berhasilkah?

Tentu saja tidak. Karena Ummat akhirnya paham bahwa HTI tak punya bendera, dan bendera yang rezim kriminalisasi itu sah adalah Bendera Tauhid.

Tapi meski begitu, gara² narasi gegabah itu, Ummat jadi bertanya² dong... Mengapa kok Bendera Tauhid ini disebut² sebagai Bendera HTI?
HTI itu apaan sih?

Well well well... tanpa disadari, rezim ruwaibidhah telah mengantarkan Ummat menjadi kenal dengan HTI.
Video² lama acara² HTI yang bertebaran di youtube, menjadi diakses Ummat.

Oh, ternyata karena dahulu pada awalnya HTI-lah ormas yang hobi bawa² ar-Rayah dan al-Liwa ini.
Kurang lebih seperti itulah mungkin apa yang Ummat simpulkan.

Bahkan hingga saat ini pun Ummat masih bisa melihat dan menilai...
Ketika ormas lain ada yang kini juga turut membawa ar-Rayah dan al-Liwa, mereka masih membawa juga bendera yang lain.
Dan hanya HTI sajalah yang ketika membawa ar-Rayah dan al-Liwa, mereka tak membawa bendera yang lain.

Bendera yang selalu dibawa HTI adalah hanya ar-Rayah dan al-Liwa saja.

Lalu dimana letak salahnya rezim?


Terpapar Paham Radikal

Secara bendera, HTI memang hanya membawa ar-Rayah dan al-Liwa saja (sehingga wajar bila dulu jadi sempat identik dengan HTI).

Tapi bukan cuma itu. Ada hal lain yang mungkin alpa diperhitungkan oleh rezim.
Yaitu, HTI juga identik dengan... Khilafah.

Khilafah,
Khilafah lagi,
dan selalu Khilafah.

Bahkan banyak tokoh yang sampai protes (dengan maksud yang baik) sambil pasang tampang jengkel...
Diskusi sama orang HTI itu payah.
Mbahas apapun selalu UUK.
Ujung-ujungnya Khilafah.

Bukankah begitu?
Adakah ormas lain yang segila itu (gila dalam arti yang positif) bicaranya tentang Khilafah?
Terapkan syariah dan tegakkan Khilafah.
Ujung²nya selalu seperti itu.

Anda (yang belum paham dengan HTI) mungkin awalnya akan stress, karena bahkan bicara soal bumbu dapur pun, bila berbicaranya itu dengan orang HTI, dijamin Anda akan terkejut karena pembicaraan tersebut entah kapan berpindahnya tiba² sudah beralih jadi bicara tentang Khilafah.

Hahaha... ada di antara pembaca yang tertawa ya?
Kenapa? Pengalaman pribadi?
Apa? Pernah diskusi tentang poligami pun lalu tiba² terdampar ke mbahas Khilafah?
Ampun dah.
Itu pasti diskusinya dengan saya ya?
Hehehe...

Sssttt... kembali ke laptop.

Nah, sekarang coba bayangkan.
Pemahaman Ummat terhadap ar-Rayah dan al-Liwa bahwa itu adalah Bendera Tauhid, bendera milik Ummat Islam... kini telah kembali, tanpa bisa dihentikan lagi.

Kecintaan Ummat pada ar-Rayah dan al-Liwa telah tumbuh menjadi pohon yang rindang dan kokoh.

Sementara sampai detik ini, pasukan nasi bungkus peliharaan rezim, di medsos masih terus saja non-stop berusaha mengatakan bendera tersebut sebagai Bendera HTI.
Yang aktif memantau medsos pasti tahu itu.

Lihatlah. Betapa bodohnya mereka.
Bukan rajanya ruwaibidhah namanya bila rezim mampu menyadari kesalahannya.
Dan faktanya memang tak mampu.
Karena sampai detik ini, narasi Bendera HTI itu nyatanya masih terus berusaha mereka paksakan.

Efeknya, Ummat yang makin mencintai ar-Rayah dan al-Liwa pun otomatis jadi makin terpapar dengan HTI. Makin mengenal HTI.
Dan otomatis juga jadi makin terpapar pula dengan ide besar yang dibawa oleh HTI.
Yaitu... KHILAFAH.

Jadi jangan heran, bila tiba² kini kita saksikan semua orang jadi bicara Khilafah, Khilafah, dan Khilafah.
Kata Ust. Budi Ashari, Lc... wis wayahe. Memang sudah jamannya.


Bila Pertolongan Allah Tiba

Tiba² semua orang kini bicara Khilafah. Terpapar opini Khilafah.
Dan yang unik, rezim juga punya andil besar dalam membuat Ummat menjadi terpapar pada isu Khilafah tersebut.
Juara banget dah pokoknya, ruwaibidhahnya.

Tegaknya Khilafah murni adalah semata² pertolongan Allah SWT.
Tugas kita hanyalah menjalankan apa yang Allah wajibkan dan telah RasuluLLah contohkan.
Yaitu mendidik Ummat agar rindu kepada syariah käffah, dan agar sadar bahwa tegaknya Khilafah adalah satu²nya cara untuk menerapkan syariah tersebut secara käffah.

Al-Hamdu liLLah, perbincangan tentang Khilafah, kini telah melampaui point of no return.
Gelindingan bola saljunya sudah tak mungkin dihentikan lagi.

Maka bersyukurlah kita semua Ummat Islam yang ada di negeri ini.
Mengapa?

Tegaknya Khilafah itu adalah pasti. Sebab itu adalah janji Allah SWT.
Yang belum pasti adalah titik awal dimanakah ia akan tegak untuk pertama kalinya.

Dan bila kecepatan gelindingan bola salju itu adalah secepat sekarang ini, sangat besar kemungkinannya tegaknya itu justru adalah di negeri yang kita cintai ini.

Tapi Ummat Islam di negeri yang lain tentu tak akan mau kalah.
Fastabiqul-khairat.
Menjadi negeri dimana awal mula Khilafah akan (kembali) tegak, itu adalah kemuliaan yang sangat besar.

Dan selama perlombaan belum selesai, potensi munculnya kuda hitam yang akan menyalip secara tiba² adalah tetap ada.

Oleh sebab itu, jangan terlena.
Jangan angkat kaki Anda dari pedal gasnya.
Injak terus. Gaspol. Jangan kasih kendor



Cilacap, Minggu (25/8) suasana di kota Cilacap ada yang berbeda. Hal ini nampak terlihat saat LBH Pelita Umat cabang Cilacap menggelar forum diskusi tokoh umat, advokat dan aktifis Islam. Dalam forum diskusi tersebut menghadirkan pembicara ketua umum dan Sekjen LBH PELITA UMAT, Ahmad Khozinudin, SH dan Chandra Purna Irawan, SH MH.



Bang Ahmad Khozinudin, SH berkesempatan menyampaikan pemaparan pertama. Ahmad menjelaskan, pada faktanya mereka yang suka menuding radikalisme dan terorisme kepada umat islam dan Ormas Islam mereka sama-sekali tidak membela dan menyuarakan kepentingan rakyat, hal ini nampak dari sikap mereka yang diam (mingkem) saat radikalisme dan terorisme terjadi di Papua.

Bang Ahmad melanjutkan, bahwa isu radikalisme secara kasat mata ada narasi ingin menolak ajaran dan simbol-simbol Islam seperti jihad, poligami, khilafah, bendera tauhid dan syariat Islam lainnya. Isu radikalisme ingin mencabut perasaan, pemikiran dan keyakinan dari umat Islam, tandasnya.

Pemaparan selanjutnya dari Sekjen LBH Pelita Umat bang Chandra menjelaskan, isu radikalisme hanya isu lama seperti ekstrimisme, fundamentalisme, dan terorisme. Setelah isu lama itu tidak laku lagi dimunculkanlah isu baru yaitu isu radikalisme, tudingan anti pancasila, anti ke-bhinekaan.

Chandra juga mengingatkan ada penjelasan dari mantan kepala BNPT Ansyaad Mbai terkait definisi radikalisme. Ada tiga jenis radikalisme, Pertama, radikalisme fisik yaitu tindak terorisme seperti pengeboman dan lain-lain. Kedua, radikalisme ferbal seperti jenggot, celana cingkrang, cadar. Ketiga, radikalisme pemikiran yaitu orang-orang yang sering mengkritik penguasa, termasuk orang-orang yang menyampaikan politik Islam seperti syariah dan khilafah. Chandra melanjutkan, jangan takut mendakwahkan ajaran Islam seperti dakwah syariah dan khilafah. Karena tidak ada pasal yang dilanggar, tidak ada satupun hukum yang dilanggar.



Suasana semakin menghangat dengan diskusi dan pertanyaan dari peserta. Acara diskusi tokoh umat, advokat dan aktifis umat ditutup do’a oleh KH. Iskandar Idrus dari kecamatan Nusawungu, Cilacap. [HG].

Image result for karakter lucu abunawas

Oleh : Yogie W. Abarri


Alkisah ada dua orang dokter yang terlibat perdebatan sengit dalam menentukan jenis kelamin Si Takdirsah Kusen.

Takdirsah ini sejatinya laki² atau perempuan?

Dokter A yakin bahwa Takdirsah adalah laki². Sementara Dokter B yakin Takdirsah adalah perempuan.

Pada awalnya, kedua dokter ini mencukupkan diri dengan hanya sekedar menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya masing².
Selesai.
Tak ada perdebatan.

Namun urusan menjadi lebih serius ketika Sang Ayah melihat Si Takdirsah memiliki ketertarikan seksual pada kawannya yang laki².

Resahlah Sang Ayah.
Pasalnya ia tahu persis bahwa Si Takdirsah jelas punya titid yang berfungsi, sejak bayi.
Setidaknya bisa buat kencing. Soal kelak bisa berdiri atau tidak untuk menunaikan tugasnya, ia tidak tahu.

Sebelum nasi berubah menjadi bubur dan Si Takdirsah berubah menjadi bot (homo), Sang Ayah berikhtiyar mengenalkan Takdirsah dengan seorang gadis yang sangat cantik.

Tapi apa lacur.
Ternyata terlanjur sudah si otong cinta metong sama lekong.

Sepertinya sekedar nasihat saja gak bakalan mempan. Dibutuhkan tindakan yang lebih nyata.

Maka sebelum melakukan upaya pamungkas untuk mengembalikan Takdirsah ke jalurnya yang benar, Sang Ayah merasa perlu memperoleh kepastian sekali lagi dari dokter, apakah Takdirsah ini sejatinya laki² atau perempuan.

Bolak-balik dia menemui Dokter A dan Dokter B.
Apa yang ia dengar dari Dokter A, ia konfrontir kepada Dokter B.
Dan demikian pula sebaliknya.

Karena saking pedulinya, Dokter A serius berusaha meyakinkan Sang Ayah bahwa Takdirsah adalah laki² tulen.
Dokter A pun sampai mengeluarkan argumen² yang dapat membantah pendapat Dokter B yang mengatakan bahwa Takdirsah adalah perempuan.

Tak disangka, hal itu rupanya membuat jengkel Dokter B.
Di depan Sang Ayah, Dokter B menelpon Dokter A dan berkata...
"Bisa gak sih kamu menjelaskan kebenaran pendapatmu tanpa menyalahkan pendapatku?"

"Bagaimana caranya?" sahut Dokter A bingung.

"Yah, seperti kita mengagumi istri kita, tanpa perlu mengatakan istri orang lain jelek. Seperti itulah kira²."

Dan... Dokter A pun menjadi bengong dibuatnya.


Kebenaran vs Selera

Pada dialog imajiner di atas, wajar bila lalu Dokter A pun menjadi bengong. Terheran-heran dan gak habis pikir.

Karena dia pasti tak akan menyangka bahwa sejawat dokter yang sedang dihadapinya itu ternyata tak bisa membedakan... apakah yang sedang dibahas itu adalah soal kebenaran, atau soal selera.

Takdirsah Kusen itu laki² atau perempuan?
Lalu yang benar itu dia menikah dengan laki² atau menikah dengan perempuan?
Itu adalah soal kebenaran.

Perempuan mana yang akhirnya menjadi tambatan hati Si Takdirsah?
Itu adalah soal selera.

Dalam perdebatan yang membahas soal kebenaran, adalah wajar dan bahkan perlu, kesalahan pendapat lawan memang harus turut diungkap.
Sekedar menjelaskan benarnya pendapat kita saja, itu tak cukup.
Karena ini adalah soal benar-salah.

Misalnya, (4 x 4) itu sama dengan berapa?
Yang benar jawabannya adalah 16.
Semua jawaban selain 16, berapapun itu, adalah salah.

Maka ketika ada yang menjawab 8, wajar dan bahkan perlu kita tunjukkan letak kesalahan jawaban itu (misalnya) dengan mengatakan... yang jawabannya 8 itu adalah (4 + 4) bukan (4 x 4).

Jadi, (4 x 4) itu sama dengan berapa, jawabannya adalah bukan soal selera, melainkan soal kebenaran.


Menyingkap Jati Dirinya Sendiri

Dialog imajiner di atas sebenarnya terinspirasi oleh cuitan seorang penganut agama liberal yang kebetulan profesor, di akun Twitter nya.

Penganut agama liberal tersebut seolah sedang bertingkah sok bijak dan berlagak mau ngasih nasihat ke UAS.

UAS sedang diperkarakan oleh orang kafir yang (katanya) tersinggung dengan video ceramah UAS yang membahas tentang salib.
Padahal itu adalah video 3 tahun yang lalu dan UAS ceramahnya pun di masjid serta di hadapan Ummat Islam.

Eh mungkin dalam rangka mendompleng ketenaran, tiba² muncullah seorang profesor yang menganut agama liberal itu dan berlagak menasihati UAS lewat cuitannya di akun Twitter nya.

Maka seketika ramailah jagad medsos mengolok² cuitan tak bermutunya itu.
Ada yang menggoblok²kan. Ada yang mempertanyakan keprofesorannya. Dll, dll.

Namun bukan itu yang ingin saya tampakkan kepada para pembaca, via coretan saya ini.
Bukan tentang kepekokan si profesor yang beragama liberal itu.

Melainkan... lihatlah kelakuan orang² liberal itu.
Cuitan itu seolah telah menjadi konfirmasi akan apa yang selama ini hanya bisa kita raba.

Yaitu... bagi mereka... agama itu tampaknya memang bukanlah soal kebenaran... melainkan hanyalah soal selera belaka.

Jadi bukan mereka yang mengikuti agama sebagai suatu standar kebenaran, melainkan agama lah yang mengikuti selera mereka. []



Umar bin al-Khaththab ra pernah berpesan, “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab (di akhirat, red).”
Artinya, di dunia ini, sekaranglah waktu kita menghisab diri. Di mana posisi kita antara dosa dan pahala, antara kemaksiatan dan ketataan, antara neraka dan surga. Di mana posisi kita terhadap Islam dan syariahnya, juga di tengah umat Islam. Sejauh mana berbagai larangan Allah SWT telah ditinggalkan? Sejauh mana perintah-Nya telah dikerjakan? 

Muhasabah atau introspeksi diri ini penting dilakukan terus-menerus. Tentu agar setiap dari kita bisa memperbaiki diri atau ber-“hijrah”.
Hijrah secara bahasa adalah berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain atau meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Jadi hijrah itu identik dengan perubahan. Tentu perubahan ke arah yang baik. Ibnu Rajab al-Hanbali dalam Fath al-Bârî menjelaskan, asal dari hijrah adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan.
Hijrah itu terjadi karena adanya kesadaran tentang perlunya perubahan dari keadaan yang sedang eksis ke keadaan baru yang ingin diwujudkan. Kesadaran itu tentu muncul karena adanya muhasabah atau instrospeksi diri.
Karena itu muhasabah atau introspeksi diri menjadi sangat penting.
Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meninggalkan apa yang wajib ditinggalkan, yakni apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Inilah hijrah yang bisa dilakukan kapan saja. Rasul saw bersabda:
« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ »
Seorang Muslim adalah orang yang menjadikan kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Allah larang atas dirinya (HR al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Humaidi).
Meninggalkan apa saja yang Allah larang tidak menuntut kemampuan. Ini berbeda dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, yang menuntut kemampuan maksimal. Rasul saw bersabda:
«...فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
…Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka tingggalkanlah dan jika aku memerintahkan sesuatu maka lakukanlah sesuai batas kemampuan kalian (HR Ahmad, al-Bukhari dan Muslim).
Selain dilakukan berdasarkan kemampuan secara maksimal, perintah Allah harus segera ditunaikan. Allah SWT berfirman:
﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾
Bersegeralah kembali kepada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian (TQS adz-Dzariyat [51]: 50).
Abu Ishaq ats-Tsalabi dalam tafsirnya, Al-Kasyfu wa al-Bayân an Tafsîr al-Qurân, menjelaskan, frasa “Fafirrû ilâlLâh” bermakna: Larilah dari azab Allah menuju pahala-Nya dengan iman dan menjauhi kemaksiatan. Ibnu Abbas berkata: Larilah menuju Allah dan beramallah dengan menaati-Nya.”
Dengan demikian setiap Muslim harus segera berhenti dari apa yang Allah larang dan meninggalkannya, sekaligus segera menjalankan berbagai ketaatan kepada-Nya.
Dengan dua spirit ini, setiap Muslim akan menjadi sosok yang makin taat. Ketaatannya juga makin total, makin menyeluruh, makin kâffah.
Orang yang “hijrah” itu tidak menyukai apa saja yang menyalahi Islam dan syariahnya. Sebaliknya, dia makin senang kepada Islam dan syariahnya. Dia pun makin merindukan kehidupan islami; kehidupan yang diatur sesuai dengan Islam dan syariahnya.
Alhasil, secara individual seorang Muslim tak boleh berhenti ber-“hijrah”. Tak boleh berhenti berubah ke arah yang lebih baik sesuai tuntutan syariah, menuju totalitas berislam dan melaksanakan syariahnya secara kâffah.
Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh kaum Muslim secara keseluruhan. Kita perlu melakukan muhasabah/interospeksi atas keadaan umat Islam hari ini. Kita perlu merenungkan bagaimana keadaan umat Islam. Bagaimana pula keadaan seharusnya yang dikehendaki oleh Islam. Selanjutnya kita perlu menyiapkan tidak lanjut atas hasil muhasabah itu.
Allah SWT telah mensifati umat Islam sebagai khayru ummah (umat terbaik), sebagaimana firman-Nya:
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melakukan amar makruf nahi munkar dan mengimani Allah (TQS Ali Imran [3]: 110).
Sifat sebagai umat terbaik ini tidak hanya berlaku pada kaum Muslim masa Rasul saw saja, melainkan berlaku untuk umat beliau sampai kapan pun. Ali bin Abi Thalib ra menuturkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:
«أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الأنْبِيَاءِ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأمَمِ»
“Aku diberi apa yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku.” Kami bertanya, “Apakah itu?” Beliau bersabda, “Aku ditolong dengan rasa takut, aku diberi kunci-kunci bumi, aku diberi nama Ahmad, tanah dijadikan suci untukku dan umatku dijadikan sebagai umat terbaik.” (HR Ahmad).
Hanya saja, sifat sebagai umat terbaik itu tidak datang begitu saja. Harus dipenuhi dulu karakteristiknya. Di dalam ayat ini, Allah SWT menyebut karakteristik umat terbaik itu, yaitu: melakukan amar makruf nahi munkar dan mengimani Allah.
Terkait itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul saw saat beliau sedang di atas mimbar, “Siapakah manusia terbaik?” Rasul saw menjawab:
«خَيْرُ النَّاسِ أقْرَؤهُمْ وَأَتْقَاهُمْ للهِ، وآمَرُهُمْ بِالمعروفِ، وأنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ»
Manusia terbaik adalah yang paling banyak membaca dan memahami (al-Quran), yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak melakukan amar makruf nahi mungkar dan yang paling sering menyambung silaturahim (HR Ahmad).
Imam ath-Thabari menjelaskan karakteristik umat terbaik (khayru ummah) dalam tafsirnya, Jâmiu al-Bayân: Firman Allah “ta`murûna bi al-marûf” itu bermakna: kalian memerintahkan manusia agar mengimani Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariahnya. Lalu “wa tanhawna an al-munkar” bermakna: kalian melarang manusia untuk menyekutukan Allah, mendustakan Rasul-Nya dan mengamalkan apa yang Dia larang.”
Imam Ibnu Katsir, setelah menyebutkan hadis-hadis tentang khayru ummah, menyatakan, “Karena itu siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat ini, dia masuk di dalam penghormatan dan pujian-Nya…Umar ra. berkata, Siapa saja yang suka menjadi bagian dari umat (terbaik) itu maka hendaknya dia memenuhi syarat Allah yang dituntut atas dirinya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Siapa yang tidak mememiliki sifat demikian, dia serupa dengan Ahlul Kitab yang dicela oleh Allah SWT (yang artinya): “Mereka satu sama lain selalu tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan itu (TQS al-Maidah [5]: 79).”
Secara umum karakteristik umat terbaik itu adalah mengimani Allah, melakukan amar makruf nahi mungkar, mengikuti sunnah Rasul saw dan melaksanakan syariah. Dengan demikian kesempurnaan sifat khayru ummah itu terwujud ketika umat Islam beriman dan bertakwa.
Ketakwaan mereka harus tampak dalam kehidupan mereka, termasuk dalam pengelolaan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya, dengan syariah Islam.
Sayang, potret sebagai khayru ummah (umat terbaik) itu tidak tampak pada umat Islam hari ini. Umat Islam saat ini belum menjadi pemimpin bagi umat lain. Sebaliknya, umat Islam saat ini masih menjadi obyek dan eksploitasi pihak lain. Boleh jadi salah satu penyebabnya karena amar makruf nahi mungkar belum tampak menonjol menjadi budaya umat Islam.
Terutama yang ditujukan kepada penguasa. Padahal kemungkaran penguasalah yang paling besar menimbulkan keterpurukan umat. Kemungkaran terbesar penguasa tentu saja saat mereka tidak menerapkan syariah Islam secara kaffah.
Memang sebagian dari umat sudah dan terus melakukan amar makruf nahi mungkar. Namun, tak jarang masih ada seruan-seruan sebaliknya. Yang makruf justru dipersoalkan. Yang mungkar justru dipromosikan. Dakwah untuk menerapkan syariah secara kaffah dihadang. Seruan ke arah liberalisme justru difasilitasi.
Terjadilah keanehan. Islam dan syariahnya secara kaffah justru terhijab dari sebagian umat Islam sendiri.
Kondisi umat yang terpuruk dan jauh dari predikat sebagai umat terbaik ini tentu tidak boleh dibiarkan. Kondisi ini harus diubah. Aktivitas perubahan harus gencar dilakukan di tengah umat ini. Sebab perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Allah SWT berfirman:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (TQS ar-Radu [13]: 11).
Imam al-Qurthubi dalam Al-Jâmi li Ahkâm al-Qurân menjelaskan, “Allah SWT memberitahukan dalam ayat ini bahwa Dia tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai terjadi perubahan dari mereka, baik dari mereka sendiri, atau dari orang yang mengurus mereka, atau dengan sebab dari sebagian orang di antara mereka.”
Karena itu perubahan atau “hijrah” harus dilakukan bukan hanya pada tataran individu, tetapi juga pada tataran masyarakat, yakni perubahan menuju ketaatan kepada Allah SWT secara total. Ketaatan total kepada Allah SWT diwujudkan dengan penerapan syariah Islam kaffah di dalam seluruh aspek kehidupan. Ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen umat Islam.
WalLâh alam bi ash-shawâb. []
Hikmah:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Sungguh orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
(TQS al-Baqarah [2]: 218).



Oleh : Yogie W. Abarri


Brainstorming.
Pemindahan ibukota ke Kaltim, tampaknya bisa ada manfaatnya juga lho bagi dakwah syariah dan khilafah.

Sebelumnya, saya termasuk yang kurang antusias ketika membahas isu rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Katim.

Bukan karena itu adalah isu yang tak penting. Melainkan karena sudah banyak yang membahas.

Dan saya juga termasuk yang heran dan tak habis pikir dengan urgensi pemindahan tersebut.

Terkadang saya berpikir, apakah itu karena ada cukong yang sudah memborong tanah disana dan sudah ngebet ingin agar sebagian tanahnya itu dibeli dengan harga berlipat (baca: dapat untung bejibun) oleh negara untuk proyek pembangunan ibukota?

Lalu sebagiannya lagi bisa dia kembangkan untuk dibangun perumahan dan situs komersial yang akan menjajakan "dekat dengan istana negara" sebagai selling point nya?

Atau ini adalah plan B setelah pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta gagal, yang bila kemarin sukses jangan² ada hidden agenda untuk memindahkan ibukota kesana?

Atau apakah ini adalah proyek yang dari situ bisa diharap memperoleh hasil guna memulihkan modal yang kemarin sudah dikeluarkan untuk mendukung salah satu calon di pilpres?

Atau...

Atau...

Masih banyak lagi pikiran² lain yang bersliweran dalam benak.
Yang entah kenapa... semuanya bernuansa rada negatif.

Tapi beberapa hari lalu saat sedang nongkrong di atas kloset... tiba² muncul pikiran yang berbeda di dalam benak. Dan kali ini nuansanya malah positif.


Aman Karena Adil

Fase kepemimpinan yang telah, sedang, dan akan dialami oleh Ummat Islam hingga kiamat nanti... setidaknya ada lima fase.
Bisa saja lebih dari lima. Kita tidak tahu, karena pasca menyebutkan fase yang kelima, RasuluLLah SAW kemudian diam (tak melanjutkan ucapannya).

Di fase yang kedua (fase khilafah 'ala minhajin-nubuwwah) (yang akan kembali hadir pasca fase yang sekarang ini), khalifah yang paling sering dibicarakan adalah Ummar bin al-Khaththab RA.

Ia adalah pemimpin yang cerdas dan dikenal tak berjarak dengan rakyatnya.
Di tengah rakyatnya, tak pernah ia merisaukan tentang keamanan dirinya.
Karena keamanan itu otomatis didapatkannya, buah dari keadilan yang ia tegakkan.

Ini berbeda dengan rezim pendusta yang zhalim terhadap rakyatnya.
Sudahlah istananya memiliki halaman luas dan berpagar tinggi yang dapat menjaga rakyat agar tetap jauh darinya, masih dilengkapi pula dengan barikade kawat berduri dan sejumlah besar pasukan pengawal yang bersenjata lengkap.

Hanya berani bertemu dengan rakyat yang sudah di-setting. Sementara terhadap rakyat yang datang tanpa settingan, misalnya para guru honorer yang datang karena ingin mengadu, ngacir menghindar dia.

Di saat rakyatnya rela berjibaku dengan udara yang berpolusi, jalan yang macet, banjir yang rutin datang, dan tingkat kriminalitas yang tinggi... demi untuk sekedar dapat bertahan hidup... eh penguasa zhalim itu malah berpikir untuk memindah istananya ke tempat yang lebih jauh lagi dan lebih sepi lagi.

Dengan dalih mau memindah ibukota, pendusta tersebut jadi (merasa) punya legitimasi untuk membangun infrastruktur super yang menyerupai kota baru di zona penyangganya.

Akan dihuni oleh siapakah "kota baru" tersebut?
Siapakah dari rakyatnya yang akan berminat (baca: mampu) pindah kesana?

Ya, betul. Berminat dan mampu. Itu kata kuncinya.
Yang jelas BERMINAT pindah kesana adalah mereka² yang MAMPU. Alias kaum berduit.

Iming² "dekat dengan pusat ibukota" pasti akan menjadi selling point semua real estate yang bakal dibangun disana.
Itu jelas akan membuat properti disana akan sangat mudah terjual dengan harga yang sangat tinggi.

Segmen masyarakat yang manakah yang bakal mampu membeli properti di level harga yang seperti itu?
Dan kaum dengan model income seperti apakah mereka itu?

Bisa dibayangkan, penguasa zhalim itu mungkinkah memang bermaksud menjauh dari rakyatnya yang isunya (menurut standar Bank Dunia) 50% nya adalah miskin, dan lalu ia ingin dapat berkumpul dengan kaum sejenisnya yaitu sesama para kapitalis perampok harta rakyat dan penjarah kekayaan alam milik rakyat?


Sumber Daya yang Paling Penting

InsyaaLLah mudah untuk dipahami, bahwa sumber daya bagi suatu perusahaan itu ada yang internal dan ada yang eksternal.

Yang eksternal, contohnya adalah pelanggan.
Itu adalah sumber daya yang penting.
Akan tetapi, sumber daya internal yang puuualing penting adalah... manusianya (karyawan).

Situs produksi or delivery tak ada, bisa sewa. Mudah.
Uang tak punya, bisa pinjam. Agak mudah.
Yang paling tak mudah, dan tak murah pula investasinya, adalah SDM.
Sumber Daya Manusia.
Human Resource(s).

Hal yang sama juga berlaku dalam sebuah entitas negara.
Rakyat... itu adalah sumber daya paling pentingnya.
Bahkan tak berlebihan bila dikatakan... itu adalah pondasinya.
Tak ada rakyat, tak ada negara.

Bila bisa mengelolanya dengan (misalnya) agak benar saja, negara dengan jumlah rakyat yang sangat besar seperti China, akan sangat mudah untuk bisa mendominasi dunia.

Apalagi bila mengelolanya benar² benar sebagaimana yang akan mampu Khilafah lakukan kelak, maka SDM yang berlimpah tentu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.


Dharbul-'Alaqat

Ideologi komprehensif alias ideologi total alias ideologi murni... di dunia ini... hanya ada tiga.
Kapitalisme/Sekularisme and the gank,
Sosialisme/Komunisme and the gank,
dan Islam.

Ketiganya memiliki caranya masing² untuk merebut kekuasaan di suatu negeri.

Komunisme, cenderung menggunakan kekuatan militer.
Itulah cara yang sudah beberapa kali dicoba dilakukan di negeri ini oleh PKI, dan al-Hamdu liLLah sampai saat ini selalu gagal.
Revolusinya pasti berdarah².

Kapitalisme, bertumpu pada proses penjajahan alias imperialisasi yang bisa menggunakan kekuatan militer dan bisa pula tidak.
Dengan menggunakan penjajahan ekonomi, atau dengan utang, misalnya.

Adapun Islam, sebagaimana yang telah RasuluLLah SAW contohkan, fokus pada pembentukan ra`yul-'am (opini umum).

Gerakan yang Beliau SAW pimpin bukan gerakan militer. Bukan pula gerakan ekonomi. Dll.
Melainkan gerakan pemikiran (fikriyah).

Selama 13 tahun Beliau hanya fokus pada upaya membina aspek fikriyah para sahabat (plus otomatis nafsiyah nya juga).

Itu sebabnya ketika Beliau ditawari kekuasaan oleh para petinggi Quraisy, dengan syarat Beliau harus tinggalkan dakwahnya, Beliau SAW menolaknya.
Beliau istiqamah membina pengikutnya, dan selalu berusaha terus menambah jumlahnya.

Pembinaan aspek fikriyah tersebut, membuat ketika para pemimpin suku besar di Madinah menyerahkan kekuasaan tertingginya kepada Beliau SAW, itu adalah karena mereka paham benar... apa yang akan Beliau terapkan... Beliau tegakkan... serta apa pula resiko dan balasannya bagi mereka.

Dan terbentuknya opini umum tersebut jelas membawa konsekuensi, yaitu terjadinya dharbul-'alaqat. Yaitu terputusnya ikatan rakyat kepada penguasanya. Rakyat tak lagi merasa terikat pada penguasanya.

Di saat yang sama, rakyat mulai belajar percaya, belajar peduli, belajar semakin mendekat, dan ujungnya akan mulai belajar merasa terikat pada pihak lain.

Secara de jure, penguasa yang lama memang masih eksis.
Tapi secara de facto, ketaatan Ummat telah mulai beralih ke pihak lain.

Itulah situasi yang terjadi di Madinah, setahun pasca Mush'ab bin Umair RA diutus oleh RasuluLLah SAW.
Yaitu dimana tak ada satu rumahpun melainkan Islam masuk dan menjadi sentra pembahasan di dalamnya.

Tinggal menunggu gongnya saja.

Dan gong itu pun akhirnya "berbunyi" ketika para pemimpin militer dari dua suku besar di Madinah berbai'at kepada RasululuLLah SAW.

Itu membuat penguasa² lain di Madinah yang masih ada dan tak ikut berbai'at, menjadi tenggelam secara opini, dan menjadi ikut tunduk pada kekuasaan RasuluLLah SAW yang pasca dibuatnya Piagam Madinah menjadi komplit de facto dan de jure.

Penguasa suku Qainuqa, suku Nadhir, dan suku Quraizhah (yang ketiganya adalah suku² Yahudi), dan beberapa suku lainnya yang tokoh²nya masih tetap musyrik... semuanya tunduk pada Piagam Madinah.
Tunduk pada kekuasaan RasuluLLah SAW.


Pulau Sponge Bob

Di Madinah, dharbul-'alaqat (putusnya keterikatan rakyat pada penguasanya) akhirnya terjadi, tak dapat dihindari. Padahal secara fisik tokoh² mereka tersebut tinggal bersama dan di tengah² kaumnya.
Padahal dekat di mata. Tapi ternyata bisa jauh di hati.

Lalu bagaimana pula yang bakal bisa terjadi nanti bila ibukota akhirnya jadi dipindah ke tengah hutan Kalimantan?
Sementara mayoritas SDM (rakyat) adalah berada di Pulau Jawa.
Wow, bakal jauh di mata itu.

Bagaikan suami-istri yang menjalin hubungan LDR (long distance relationship / jauh di mata), usaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tentu akan lebih berat daripada yang dekat di mata.

Itu baru soal jauh or dekat di matanya.
Apalagi kalau soal biaya pembangunan ibukota sudah ikut dibahas... yang mana sekalipun pakai dana swasta, dampaknya pasti akan dirasakan oleh rakyat juga.

Kalau dana itu akan pemerintah kembalikan dalam bentuk uang, berarti pajak berpeluang bakal makin mencekik.
Bila dikembalikan dalam bentuk kompensasi berupa peluang², berarti itu akan berdampak pada semakin sempitnya peluang bagi rakyat kecil.

So, dipindahnya ibukota ke Kaltim, dapat berpotensi mempercepat proses dharbul-'alaqat.
Saat ini secara de jure yang diterapkan memang masih Kapitalisme-Demokrasi.
Namun secara de facto, Ummat sekarang ini sudah mulai menimbang² opsi lain.
Yaitu Khilafah.

Hari ini, di media tiada henti Ummat berbicara soal Khilafah, HTI, dan FPI. Plus soal hasil Ijtima' Ulama IV yang lalu.
Serta soal² lain yang mengitari isu utama tersebut. Termasuk soal UAS.

Situasinya sepertinya sudah kayak tinggal nunggu ada yang  mukul gongnya saja.

Maka adakah pemindahan ibukota tersebut malah akan semakin mempermudah jalan bagi tegaknya Khilafah di Indonesia? WaLLahu a'lam. Allah-lah yang lebih tahu.

Oya, di Kaltim sana, tak jauh dari Pulau Derawan, ada sebuah pulau yang bernama Pulau Manimbora.
Pulau indah yang juga dijuluki Pulau Sponge Bob tersebut kabarnya benar² tak berpenghuni. Eh barangkali aja mau sekalian dijadikan bahan pertimbangan.

Menikmati seluruh fasilitas kenegaraan, sambil bersantai di Pulau Sponge Bob, tanpa direcoki oleh urusan rakyat, tidakkah itu cukup menarik? []



Oleh Wahyudi al maroky
(Dir. Pamong Institute)

Rencana Kemenristekdikti akan impor rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN), menuai pro kontra. Alasan Menristekdikti M. Nasir, agar PTN RI bisa menembus 100 besar peringkat dunia. Ini alasan dan logika yang berbahaya jika diterus-teruskan.

Misalnya rektor gagal menembus peringkat 100 besar lalu impor rektor. Bagaimana jika menteri yang gagal memimpin para rektor, apakah harus impor menteri juga? Atau lebih jauh lagi presiden yang gagal menunjuk menterinya, apakah harus impor juga? Ini tentu logika yang berbahaya.

Impor rektor akan menambah rekor baru soal impor. Setidaknya memperbaharui rekor pribadi soal impor. Apalagi rezim ini dikenal gemar impor di berbagai sektor. Meski pernah janji tidak akan impor namun faktanya impor jalan terus, mulai dari impor buah sampai impor beras. Impor garam sampai impor ikan asin, bahkan jagung dan singkong pun impor.

Seorang Menteri tentu tak berani Impor Rektor tanpa sepengetahuan Presiden. Hal ini pun diakui oleh Menteri Nasir. "Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi…," ungkap Menteri Nasir. (www.detikNews.com).

Impor Rektor ini sekaligus menunjukkan komitmen rezim Jokowi untuk menjaga ideologi Pancasila patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin bisa teriak “Saya Pancasila” jika rektor saja Impor? Apakah rektor impor itu lebih paham pancasila sehingga kita harus belajar dari dia? Apakah memang diantara lebih 200juta penduduk negeri ini tak ada satu pun manusia yang bisa jadi rektor?

Jika kita telaah, setidaknya ada tiga bahaya yang mesti diwaspadai dengan masuknya Rektor Impor.

Pertama, masuknya ideologi asing dan paham berbahaya. Dengan masuknya rektor impor, tentu sekaligus impor ideologiny, impor paham-paham berbahaynya. Karena rektor impor itu akan membawa ideologinya. Baik itu ideologi komunis maupun kapitalis, yang keduanya sangat berbahaya dan mengancam negeri ini.

Dari kedua ideologi itulah melahirkan berbagai paham berbahaya seperti atheise, liberal radikal, hedonisme, permisifisme dan isme-isme lainnya.

Boleh saja rezim ini berdalih akan mencari rektor asing yang tidak membawa pengaruh paham ideologinya ke kampus. Namun ini tentu bertentangan dengan akal sehat. Disatu sisi rezim ini sedang membangun citra dan gencar menjaga Pancasila dengan membersihkan kampus yang terpapar radikalisme. Disisi lain ingin impor rektor yang sangat mungkin membawa paham liberal radikal.

Kedua, masuknya tenaga asing ke dalam negeri, padahal banyak anak negeri yang masih menganggur. Apalagi sebagai rektor ia punya banyak kewenangan. Bisa saja dengan dalih agar suskes ia akan memasukkan orang-orangnya. Mungkin awalnya hanya beberapa orang dekatnya lalu melebar ke staf kampus lainnya, selanjutnya ke para dosen dan seterusnya.

Ini tentu makin mempersempit peluang lapangan kerja disaat anak negeri ini banyak yang nganggur.

Ketiga, pintu masuknya ketergantungan bahkan penjajahan melalui para intelektual asing. Poin ini yang sangat berbahaya.
Dengan posisi rektor dan para intelektual asing, dapat saja mereka mendisain berbagai rancangan kebijakan bahkan merancang undang-undang yang bisa mengokohkan dominasi negara asing atas negeri ini. Terutama dalam menguasai sumber kekayaan alam dan kebijakan politik negeri ini.

Alasan menteri Impor rektor agar PTN bisa masuk 100 besar peringkat dunia itu seolah menganggap masalah pendidikan hanya pada rektornya. Padahal banyak fakor lain yang mesti diperbaiki.

Ibarat sepakbola, kita mau impor Pelatih sekelas dunia seperti Zinedine Zidane atau Pep Guadiola sekali pun kalau melatih tim Nasional kita, apa langsung bisa jadi juara? Mestinya yang disiapkan ya sistem dan kadernya. Baik kader pemain maupun kader pelatihnya.

Kalau di Perguruan Tinggi yang disiapkan tentu kader dari anak bangsa yang siap jadi rektor kelas dunia. Lalu kader itu dikirim belajar serius ke berbagai dunia jika sudah hebat barulah dijadikan rektor. Jadi bisa menghindari impor rektor yang berpotensi membawa ideologi asing dan paham berbahaya bagi negeri ini.

Dengan minimal tiga bahaya yang mengintai negeri ini, mestinya rencana impor Rektor dibatalkan. Belum lagi dengan bahaya lainnya, misalanya masalah budaya, ekonomi, politik dan hankam.

Saatnya membangun kemandirian dengan serius. Jangan korbankan negeri dan generasi mendatang dalam cengkeraman negara asing.[]




[Catatan Hukum Laporan Kasus Video Salib UAS]


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Organisasi massa (ormas) di Kota Kupang yang menamakan diri Brigade Meo resmi melaporkan Ustaz Abdul Somad kepada Polda NTT terkait kasus dugaan penistaan terhadap simbol agama akibat video ceramah UAS tentang Salib. Kuasa hukum Brigade Meo, Yacoba Yanti Susanti Siubelan, mengatakan dilaporkannya Ustaz Abdul Somad atau UAS itu karena ceramahnya dituding meresahkan sejumlah umat Kristen dan Katolik di Indonesia (19/8/2019).

Paralel dengan pelaporan di NTT, di Jakarta melalui Polda Metro Jaya UAS juga dolaporkan oleh perkumpulan masyarakat batak, Horas Bangso Batak (HBB). Bahkan, disebutkan Polisi mulai menyelidiki laporan itu. (19/8/2019).

Tak cukup di Polda Metro Djaya, di Jakarta pada hari yang sama sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) juga melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Bareskrim Mabes Polri. Materi laporan masih sama, terkait dengan video dakwahnya tentang salib yang viral di media sosial.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan alasan pelaporannya bukan untuk membela satu agama tertentu melainkan untuk membela kepentingan bangsa. Pasalnya video dakwah Abdul Somad dianggap telah membuat gaduh masyarakat.

Terpisah, UAS telah memberikan penjelasan soal ceramahnya itu melalui akun YouTube FSRMM TV pada Minggu (18/8/2019). Video tersebut berjudul 'Klarifikasi tentang Anggapan Ustadz Abdul Somad Menghina Kristen/Menghina Salib'.

Menurut klarifikasi UAS, pengajian itu dilakukan dalam forum tertutup. Ceramah itu adalah untuk kalangan internal jemaah muslim. Video yang beredar merupakan Penjelasan atas pertanyaan umat Islam mengenai patung dan tentang kedudukan Nabi Isa.


Laporan Terkonsolidasi

Penulis belum mendapat kabar lebih detail tentang hubungan antara satu pelapor dengan pelapor lainnya. Namun, jika ditinjau dari beberapa aspek maka publik dapat menyimpulkan bahwa laporan ini terkonsolidasi, bahkan terencana secara matang dilihat dari :

Pertama, materi laporan sama yakni mempersoalkan konten unggahan berisi pengajian UAS yang menjawab pertanyaan jemaah soal salib. Padahal, pengajiannya itu terjadi tiga tahun silam. Baik perkara yang dilaporkan di Polda NTT, Polda Metro Djaya dan Mabes Polri materinya sama.

Kedua, pihak pelapornya dari entitas atau kelompok masyarakat yang relatif sama, yakni setidaknya mewakili etnis yang terasosiasi dengan agama tertentu, bahkan diwakili oleh komunitas yang mengatasnamakan kepentingan Kristen dan katholik.

Di polda NTT UAS dilaporkan oleh segelintir orang yang menamakan diri Ormas Brigade Meo. Di Polda Metro Djaya UAS dilaporkan perkumpulan masyarakat batak, Horas Bangso Batak (HBB) sementara di Mabes Polri UAS dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Ketiga, pasal yang dilaporkan sama yakni tuduhan melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP.

Keempat, waktu pelaporan yang relatif sama, setidaknya pada hari dan tanggal yang sama yakni pada senin 19 Agustus 2019.

Kelima, mulusnya laporan yakni sikap kepolisian di tiga Wilayah hukum yakni Polda NTT, Polda metro Djaya dan Mabes Polri yang langsung menerbitkan bukti laporan. Padahal, dalam banyak kasus Polri biasanya rigid dan selektif menerima laporan.

Prof Suteki saja yang melaporkan  Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ke Polda Jateng atas dugaan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik hingga nyaris 2 bulan lebih bukti LP (laporan polisi) belum juga diterbitkan.  Poisi berdalih sedang mengkaji materi laporan.

Dari lima alasan diatas, patut diduga kuat bahwa pelaporan UAS ini terkonsolidasi, bukan laporan yang sifatnya parsial dan insidental. Lebih jauh, patut diduga laporan ini adalah laporan yang terencana, terstruktur, dilakukan secara sistematis dan massif, mengingat pasca pembuatan laporan seluruh media koor memberitakannya.

Yang patut didalami adalah motif laporan yang dalihnya disebut untuk menjaga bangsa. Sebab, ceramah UAS adalah konsumsi privat, untuk kalangan umat Islam. Jika ceramah itu sampai keluar, seharusnya orang yang mengedarkan yang dipersoalkan bukan UAS.

Target kasus juga spesifik, menarget UAS dengan pasal 156a KUHP. Pasal ini adalah pasal yang dulu pernah membuat Ahok divonis sebagai penista agama.

Padahal, jika melihat konstruksi laporan yang mempersoalkan konten video UAS berarti ini bertalian erat dengan konstruksi pidana ITE. Sebab, beredarnya video UAS yang kemudian dapat disaksikan Para Pelapor jelas menggunakan sarana ITE. Tidak mungkin pelapor adalah orang yang menyimak langsung ceramah UAS sebab ceramah UAS hanya untuk kalangan terbatas, untuk internal umat Islam.

Karena itu, kenapa pasalnya di Kerucutkan hanya ke pasal 156a KUHP dan hanya mentarget UAS ? Bukankah, jika mau konsisten seharusnya pelapor juga menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?


Target Politik

Penulis berkeyakinan ada motif politik dibalik dilaporkannya UAS. Proses pelaporan bukanlah murni penegakan hukum an sich, tetapi ada target politik yang hendak diraih melalui sarana mengkriminalisasi UAS.

Target-target politik itu dapat kita baca dari beberapa aspek :

Pertama, laporan ini bisa diartikan langkah lanjutan terhadap UAS yang beberapa saat lalu dipersoalkan atas kapasitasnya sebagai ASN yang dianggap mendukung capres tertentu. Nampaknya, sanksi administratif dari pihak kepegawaian tidak cukup memuaskan rezim sehingga perlu memberi 'pelajaran' terhadap UAS melalui laporan ini.

Kedua, UAS adalah ulama yang tidak bisa dibeli penguasa dan berkomitmen hanya berkhidmat kepada umat. Berulangkali kita mendengar Kabar sejumlah tawaran kekuasaan kepada UAS, namun beliau tetap teguh menolaknya.

Pasca pengumuman kemenangan rezim oleh putusan MK, rezim melihat ancaman kekuasan itu bukan berasal dari partai. Partai oposisi mudah ditundukan melalui komitmen berbagi kursi dengan bungkus rekonsiliasi.

Namun, rezim tak akan sanggup menundukan umat -apalagi umat telah memiliki keyakinan bahwa kemenangan rezim diperoleh melalui kecurangan- yang karenanya hingga saat ini umat enggan memberikan legitimasi kepada rezim, meski telah terjadi pertemuan Lebak Bulus dan Teuku Umar.

Potensi perlawanan umat ini wajib dieliminasi (baca: digembosi) dengan menutup celah UAS selaku ulama panutan umat menantikan pergerakan. Padahal, UAS sudah hijrah melanjutkan studi S3 di Sudan. Namun, potensi ancaman UAS masih membuat rezim tidak bisa tidur nyenyak.

Ketiga, isu khilafah semakin krusial untuk diperangi rezim, setelah forum Ijtima' Ulama IV memberi penegasan bahwa syariah dan khilafah, dakwah amat Ma'ruf nahi munkar, adalah kewajiban agama Islam. UAS sendiri dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya institusi khilafah bagi umat Islam.

Keadaan inilah, yang membuat rezim merasa perlu mengkriminalisasi UAS setelah gagal menawarkan sejumlah kompensasi dunia kepada UAS. Kasus UAS ini akan dijadikan rezim sebagai ultimatum umum kepada umat Islam agar jangan macam-macam kepada rezim. Padahal, umat Islam telah kehilangan urat takutnya.

Seharusnya, Polri segera menghentikan kasus ini. Sebab, magnitut perpecahan dan keterbelahan antar elemen anak bangsa akan makin menganga. Ingat, UAS itu bukan hanya milik orang Melayu Riau. UAS adalah ulama umat Islam, milik seluruh umat Islam. Dapat dipastikan, seluruh umat Islam akan membela UAS. [].



[Catatan Politik Pemerintahan dalam Diskusi Islamic Lawyers Forum]


Oleh : Wahyudi al Maroky.
(Dir. Pamong Institute)

Pada penghujung Juli 2019, Ahad (27/7), di Kota Semarang,  penulis berkesempatan menjadi salah satu Nara Sumber dalam diskusi ILF (Islamic Lawyers Forum). Diskusi yg digawangi LBH Pelita Umat Semarang itu mengambil tema 'Radikalisme Islam : isu hukum atau isu pollitik?'.

Nampaknya, isu radikalisme ini begitu penting, sehingga banyak pihak mengomentari.  Bahkan beberapa mentri rezim ikut menabuh gaduh isu ini.
https://m.detik.com/news/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme

https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/21/12551891/menag-dalami-temuan-41-masjid-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme.


Pada sesi pemaparan, dua pakar hukum (Bung Candra,SH.MH & KH. Nasrudi). Keduanya membahas dari sudut pandang Hukum yang berlaku dan Hukum Islam. Setelah  Guru Besar dari Undip, Prof Suteki, SH. MHum, Memaparkan dari sisi hukum progresif maka giliran  penulis memaparkan dan menyingkap tirai dibalik isu Radikalisme itu

Pertama, radikalisme itu isu politik  Global sebagaimana isu terorisme yang patut diduga  digulirkan oleh rezim lokal demi menangguk keuntungan politik. Salah satu benefit politik yg bisa didapat dari isu radikalisme adalah tertutupinya isu kegagalan rezim dalam menepati janji-janji politiknya.

Betapa banyak janji politik rezim Jokowi yang tak ditepatinya. Dulu janji mau beli balik Indosat, janji tidak Impor, janji lapangan kerja, janji ekonomi meroket, dll. Semua janji itu jejak digitalnya masih tersimpan rapi dan sangat mengerikan jika rakyat tiba-tiba ingat dan menagihnya.

Dengan isu radikalisme ini setidaknya rakyat lupa akan janji-janji rezim jokowi yang gagal ditepatinya itu setidaknya dengan isu radikalisme itu rezim ini bisa tidur nyenyak & mimpi indah diatas janji-janji yang tak ditepatinya. Bahkan mungkin sampai akhirat baru bisa ditagih.

Kedua, Dibalik isu radikalisme itu, rezim ini mendapat benefit politik besar. Siapa pun lawan politik yang tidak disukai terutama dari kalangan umat islam, maka dicap sebagai terpapar Radikal dan selanjutnya mendapat legitimasi publik untuk melakukan persekusi dan kriminalisasi. 

Dengan segala kewenangannya Rezim dapat menggunakan  kekuasaan negara, untuk membungkam pihak-pihak yag tak disukai, terutama yang kritis dari kalangan aktifis islam kaffah.
Setidaknya ia bisa menghambat dakwah Islam karena sudah dicap radikal dan bisa ditindak dengan  dibungkus kebijakan hukum, yang dijadikan sarana untuk mempersekusi dan mengkriminalisasi.

Ketiga, dengan isu radikalisme yang di monsterisasi, rezim ini mendapat benefit politik untuk meredam gejolak internal yang sebagian tidak puas dengan bagi bagi jabatan. Ketidak puasan itu  bisa berbahaya penyebabkan saling cakar dan bermusuhan dengan sesama.

Dengan isu radikalisme ini bisa terlupakan sejenak soal rebutan jabatan dan sama-sama menghadapi monster fiktif isu radikalisme.

Isu Radikalisme ini mesti didudukkan dengan tepat agar tak menjadi alat adu domba sesama anak bangsa. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan komoditi politik rezim utk menutupi janji- janjinya yang gagal ditepati. [].


oleh : Agung Wisnuwardana.
Benny Wenda (Tokoh Papua Merdeka) mengatakan kepada The Guardian, Senin (12/8/2019), bahwa pelanggaran HAM dan penindasan sipil yang saat ini merusak provinsi Papua Barat adalah "kanker di kanker di dalam hati orang-orang Pasifik" .Ungkapan Wenda disampaikan menjelang pertemuan Forum Kepulauan Pasifik yang akan mengangkat isu HAM dan Papua Merdeka.Tak berselang lama kemudian muncul kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan No.10, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (16/8/2019) sore.

Isu yang mencuat di publik adalah rusuh di Surabaya bernuansa rasis karena adanya teriakan "mahasiswa Papua monyet".Dan kemudian hari senin (19/8/2019) terjadi kerusuhan di Manokwari yang berujung pada pembakaran kantor DPRD dan bendera merah putih.Kejadian-kejadian tersebut seperti berurut dan disinyalir ada nuansa pengkondisian.Semuanya tak bisa dilepaskan dari proses internasionalisasi isu HAM dan Papua Merdeka yang telah berlangsung lama dan terus dicarikan momentumnya.Dengan bungkus ketidakadilan pada rakyat Papua, akhirnya beberapa kalangan yang diback up oleh kekuatan asing mendorong Papua Merdeka.

Dibumbui dengan semangat ras melanesian yang berbeda dengan ras kebanyakan rakyat Indonesia.Dalan konteks hukum internasional juga berat karena menurut Perjanjian Westphalia semua bangsa dengan identitas sejenis dapat menentukan nasib sendiri (baca : merdeka).
Hal inilah yang dimakaud dengan konsep negara bangsa (nation state).Artinya kalo negeri ini masih mempertahankan konsep negara bangsa maka sangat berpeluang terjadi pecah belah karena di Indonesia banyak suku bangsa yang masing-masing memiliki hak untuk merdeka.Dalam konteks kapitalisme global, keberadaan konsep nation state yang pastinya sekuler di negara berkembang akan memudahkan strategi penjajahan gaya baru di negara berkembang tersebut.

Bagi negara kapitalis global dengan multi national corporation nya, keberadaan Papua Merdeka sangat cocok dengan strategi penjajahan mereka karena akan lebih leluasa lagi menguras kekayaan Papua tanpa hambatan.Di sisi yang lain, tampak narasi yang mencuat selaras dengan keinginan negara kapitalis global. Para perusuh dan aktivis kemerdekaan Papua tidak pernah mendapatkan stigma "radikal" apalagi "teroris", walaupun mereka membuat kerusakan dan kekerasan.Stigma radikal dan teroris selama ini malah diarahkan pada umat Islam yang mencita-citakan penerapan syariah Islam dan juga khilafah.Double standard memang sering dilakukan oleh negara kapitalis global dan para pendukungnya agar penjajahan tetap berkesinambungan.Papua Merdeka adalah jalan lancar untuk penjajahan lebih massiv dan sistematis. Sedangkan tegaknya syariah dan khilafah adalah ancaman bagi mereka sehingga dapat menghentikan proses penjajahan.Hal ini semakin menguatkan bahwa memang ada kapitalisme global dibalik aktivitas Papua Merdeka .Papua membutuhkan kebijakan yang serius agar keadilan terwujud dan ketegasan terbentuk .

Solusi keadilan bukan dengan Papua Merdeka, tetapi dengan mengenyahkan negara kapitalis global plus multi national corporation nya dari negeri Papua dengan ketegasan, agar Papua tak terjajah .Solusi berikutnya adalah menerapkan kebijakan yang benar-benar membawa kekayaan melimpah di Papua menjadi milik rakyat dan didistribusikan secara adil tanpa memandang suku, ras maupun agama.Dan hal itu hanya dapat terwujud dengan penerapan kebijakan yang sesuai syariah Islam dalam naungan Khilafah.



Oleh Wahyudi al Maroky
_(Dir. Pamong Institute)_
_…Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur,…_
Pasca Merdeka 74 tahun, negeri berjuluk zamrud katulistiwa yang bernama Indonesia ini belum mampu menunaikan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat. Ya, Masih ada siswi SMP di Aceh yang sakkit karena kelaparan, masih ada siswa belajar tak punya bangku, masih ada cerita anak putus sekolah.
Disisi lain Angka kemiskinan masih tinggi, tapi korupsi juga tinggi, kriminalitas tinggi, pengangguran juga banyak. Itulah sekilas wajah kita dalam kaca benggala 74 tahun merdeka.
Tak perlu marah apalagi memecahkan kaca benggala itu. Tak perlu juga menyalahkan kaca benggala. Apalagi menaikan setatus kaca benggala jadi tersangka. Cukuplah kita jadikan renungan, seberapa jauh dari cita-cita kita dalam bernegara yang termuat dalam konstitusi itu tercapai. Konon kita hendak …“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Impian mewujudkan masyarakat adil dan makmur nampaknya masih jauh panggang dari arang apalagi dari api. Keadilan hukum kini hanya milik mereka yang punya kuasa. Siapa yang kritis kepada penguasa akan cepat diproses hukum jika ada celah salah. Sementara mereka yang dekat dan membela penguasa maka proses hukum sering menemui jalan buntu. Kasus Novel Baswedan membangunkan kita dari mimpi keadilan hukum.
Cita-cita negara “melindungi” segenap bangsa tak boleh direduksi hanya melindungi kepentingan para kapitalis liberal. Bahkan demi melindungi kepentingan investasi mereka, negara tega menindas dan menggusur rakyatnya sendiri.
Disisi lain kemakmuran yang terjadi itu dinikmati sebagian kecil mereka yang punya modal besar dan punya akses kekuasaan. Kita dikagetkan dengan pernyataan ketua partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan bahwa Indonesia kini negara Kapitalis yang Liberal (republika.co.id).
Cita-cita negara “mensejahterakan” semestinya untuk seluruh rakyat, namun kini justru dinikmati segelintir kapitalis liberal dan para investor asing. Hanya dikarenakan mereka punya uang dan punya akses kekuasaan.
Kemakmuran masyarakat dikalahkan oleh kemakmuran orang yang punya uang dan akses kuasa. Jurang kesenjangan sosial kian lebar. Siapa yang kaya kian kaya, yang miskin makin miskin, cita-cita keadilan sosial itu hanya ada di sila ke-lima Pancasila. Para penguasa dengan lantang teriak keras “Saya Pancasila” meski mereka juga yang tertangkap KPK. Tapi kesenjangan itu bisa ditutupi dengan cukup menuding ada kelompok radikal. Ada bahaya HTi, ada ancaman Khilafah. Rakyat pun diajak untuk membahas isu itu dan lupa membahas kemiskinan, pengangguran dan bahaya kapitalis liberal.
Dalam konstitusi disebutkan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Namun atas nama negara, rezim zalim kapitalis liberal itu menyerahkan ke tangan penguasaan individu dan modal asing. Kekayaan alam jatuh ke tangan segelintir orang kuat atau asing.
Dalam konstitusi juga disebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nyatanya sumber kekayaan alam kita semakin dikuasai oleh individu dan asing bagi sebesar-besar kemakmuran segolongan kecil dan orang asing. Perampasan dan perusakan sumberdaya alam oleh pemodal kuat terjadi secara sistematis, massif, terstruktur, dan brutal. Akibatnya rakyat juga yang terdampak kerusakan lingkungan bahkan tertimpa bencana alam.
Dari sisi tradisi dan budaya, negeri ini sudah tak berdaya menghadapi serbuan budaya asing. Agama yang mestinya menjadi pondasi membangun etika, norma dan budaya malah dipojokan. Siapa yang mengajak dekat pada aturan agama akan dituduh radikal dan intoleran. Aktifisnya dikriminalisasi dan organisasinya di persekusi.
Budaya sekuler garis keras tanpa ampun melanda dan mendorong ajaran individualisme, materialisme dan hedonisme. Keragaman yang mestinya memberi wawasan luas, saling mengenal, saling menghormati, saling belajar, saling menyempurnakan, serta saling berbagi dan melayani untuk menguatkan persatuan, justru menjadi wasilah saling persekusi dan membubarkan.
Pada pojok politik, negeri ini terjerat dan terjebak dalam sistem demokrasi yang super mahal. Pesta demokrasi yang super mahal itu sesungguhnya tak sesuai sila ke-4 pancasila. Namun para penguasa yang suka teriak “saya Pancasila” justru menikmatinya. Tanpa ada koreksi dan rasa bersalah. Bahkan jika diingatkan maka mereka akan menuduh dan memfitnah siapa pun yang mengingatkan itu dengan sebutan “anti Pancasila”.
Model demokrasi yang supermahal, biaya tinggi (high cost economy), justru berpotensi memicu korupsi. Tak heran jika ratusan kepala daerah yang terlibat korupsi.
Setelah merdeka 74 tahun, negeri ini makin sekuler, makin liberal, makin radikal. Akibatnya jurang kesenjangan makin lebar. Bagi kaum kapitalis liberal dan para penguasa mereka menikmati kemerdekaan dengan mulus. Mereka hidup berkelimpahan harta benda; sama dapat, sama senangnya.
Di sisi lain rakyat banyak yang merasakan jalan terjal kemerdekaan, hidup berkekurangan; sama sengsaranya, sama merananya.
Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi persatuan negeri ini. Bahkan kecenderungan perpecahan sesama anak bangsa sudah mendekati tubir. Meski teriak NKRI harga mati tapi orang lapar perlu solusi tak cukup slogan harga mati.

Cita-cita negara “mencerdaskan” dengan sistem pendidikan liberal dan mahal, maka hanya mencerdaskan mereka yang punya uang dan mampu membayar akses pendidikan. Semsetinya di atas negeri zamrud katulistiwa ini terlahir anak negeri yang cerdas dan dapat mengelola karunia kekayaan alam bagi seluas-luas kemakmuran bersama.
Cita-cita negara “turut melaksanakan ketertiban dunia” ini semestinya aktif melakukan langkah politik internasional untuk menghindari ternjadinya penjajahan atas negara lain. Namun penjajahan yang sistematis dan masif oleh negara kapitalis leberal telah menyulitkan negeri ini. Konon lagi mau berperan membantu negara lain.
Usia 74 tahun merdeka itu sudah cukup panjang untuk melihat dan belajar. Cukup lama juga para kapitalis asing itu mengeruk kekayaan alam negeri ini. Cukup juga untuk berfikir ulang mengelola sendiri karunia kekayaan alam untuk menciptakan kemakmuran.
Kita masih memiliki cadangan sumberdaya alam yang memadai dan mutu sumberdaya manusia yang membaik. Kita juga mewarisi karakter semangat juang para pahlawan. Kita juga memiliki sejarah kejayaan para sultan nusantara.
Mestinya kita segera melakukan perubahan di negeri ini. Berupaya mengubah dari sistem kapitalis liberal, sistem penjajahan kembali kepada sistem ilahi yang adil. “Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum/bangsa sampai kaum itu berupaya mengubahnya”.
loading...
Powered by Blogger.