Image result for perang dihapus dari kurikulum
Oleh : Zahrana Amatullah Khayr (Member Akademi Menulis Kreatif)

Geliat kebangkitan umat memang kian nampak. Kesadaran akan fakta bahwa umat tengah berada dalam cengkeraman musuh-musuh Islam pun kian nyata. Umat kini nyaris terbangun dari tidur panjangnya. Satu hentakan, dan raksasa yang tengah tidur pun dapat terbangun kapan saja.
Melihat ini, mereka para penentang Islam pun kian menyadari akan datangnya ancaman besar. Para penguasa tiran pun kian gusar. Mereka begitu takut dengan ancaman yang akan mengguncangkan kekuasaan mereka. Hingga berbagai daya upaya pun dilakukan demi menghadang umat dari kebangkitannya.
Di seluruh dunia, kita bisa melihat bagaimana Islam senantiasa ditekan. Negeri-negeri kaum muslim pun diporak-porandakan. Afghanistan, Irak, Mesir, Suriah hingga Yaman, menjadi beberapa di antara yang luluh lantak akibat skenario jahat yang menjauhkan umat dari kebangkitan. Palestina pun menjadi saksi sejarah betapa umat muslim tengah tertindas. Umat yang teraniaya seakan tak tak tau hendak kemana mencari suaka. Kaum kafir barat telah sukses 'menanamkan' penguasa-penguasa boneka di negeri-negeri mereka. Yang begitu kentara ke arah mana keberpihakkannya.
Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia pun menjadi salah satu target bidikannya. Meski negeri ini memang tidak terjajah secara fisik, tak dapat dipungkiri bahwa negeri ini tengah berada dalam cengkeraman penjajah melalui berbagai aspek kehidupannya. Ekonomi dan politik menjadi dua di antara yang paling dominan peran asing di dalamnya. Tidak hanya itu, serangan pemikiran dan propaganda barat pun terus dilancarkan. Demi terus melemahkan umat dan menjauhkannya dari kebangkitan.
Meski dengan mem-babi-buta-nya hadangan dari rezim boneka yang ada, nyatanya fajar kebangkitan umat kian tak terelakkan. Hingga menimbulkan kepanikan dan penentangan yang kian keras dari rezim tiran. Rezim pun melancarkan berbagai siasat untuk menjegal umat Islam. Mulai dari kriminalisasi pada para ulama, pencabutan izin ormas yang menyeru penerapan Islam kaffah, monsterisasi ajaran khilafah, pelabelan bendera teroris pada bendera tauhid, hingga menggelontorkan isu tentang radikalisme dan intoleransi.
Propaganda rezim ini kini telah meluas dan menyasar semua kalangan. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat awam hingga kini menargetkan kaum milenial. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa dianggap sebagai target potensial dalam menanamkan bibit anti radikalisme dan anti intoleransi.
Lihat saja bagaimana rezim mulai banyak turut campur dalam penentuan materi dalam kurikulum yang diajarkan pada siswa. Setelah sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan untuk menghilangkan pembahasan tentang khilafah dalam materi pelajaran siswa-siswa Madrasah, kini Kemenag kembali membuat kebijakan yang sarat muatan de-Islamisasi. Meski diklaim sebagai upaya menjauhkan generasi Islam dari radikalisme (deradikalisasi) tetapi lebih tepat jika disebut de-Islamisasi. Sebab menjauhkan satu ajaran Islam sama saja menjauhkan Islam secara keseluruhan.
Diungkapkan oleh Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Uma, bahwa pada tahun ajaran baru 2020, tidak akan ada lagi materi tentang perang di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Baik untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau pun di Madrasah Aliyah (MA). Hal ini menurut Umar dilakukan agar Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang radikal, atau agama yang selalu saja dikaitkan dengan perang oleh masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya akan dimasukkan materi tentang masa-masa kejayaan Islam. Baik itu kejayaan Islam di Indonesia atau Islam di dunia. Ini bertujuan untuk mengajarkan pada para siswa, bahwa Islam pernah sangat berjaya di masa lalu. Selain itu, dengan dihilangkannya materi tentang perang, diharapkan para siswa akan menjadi orang-orang yang punya toleransi tinggi kepada penganut agama-agama lainnya. (republika.co.id, 13/9/2019)
Apa yang dilakukan pemerintah melalui Kemenag ini tentu perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak. Perang adalah salah satu bentuk upaya mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.Hal ini pun disebutkan dalam Al Qur'an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup setiap muslim di dunia. Dalam surat Al Baqarah ayat 216 Allah SWT berfirman yang artinya, "Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui".
Maka, sudah jelas bahwa perang adalah bagian dari perintah Allah kepada kaum muslim. Meski pada fitrahnya manusia bisa jadi tidak menyukai peperangan. Namun, sejatinya perang dalam Islam adalah demi menyelamatkan umat manusia dari kekufuran. Sebab, jika seseorang dibiarkan dalam kekufuran tanpa ada yang menyerunya pada keimanan, niscaya ia pasti akan menemui kebinasan yang kekal di akhirat kelak. Perang dalam Islam hanya bertujuan untuk mengajak setiap umat manusia kepada Islam. Hal ini tentu amat jauh dari upaya-upaya perang yang dilakukan Barat yang hanya bertujuan dunia, kekuasaan dan tahta belaka.
Perang adalah bagian dari syariat Allah yang tidak mungkin dihilangkan. Ia tertera dengan begitu gamblang di dalam Al Qur'an. Dan kejayaan Islam di masa lalu pun diperoleh salah satunya berkat perang. Di mana pasukan kaum muslim datang ke sebuah negeri untuk menaklukkan. Dan menyinari negeri itu dengan cahaya keimanan.
Dan saat ini ketika syariat perang justru dipertanyakan dan hendak dihilangkan dari khazanah ajaran Islam, tentu memang ada tujuan besar di baliknya. Jika ajaran Allah saja diselisihi, bisa dipastikan ada barisan kaum munafik yang menunggangi. Maka, sejatinya upaya menghilangkan materi perang dari kurikulum yang ada hanyalah reaksi Islamophobia rezim pada kebangkitan umat Islam. Ini merupakan bagian dari proyek deradikalisasi rezim. Yang sejatinya hanyalah proyek untuk kian menjauhkan umat dari pemahaman yang benar atas agamanya.
Ini juga kian menunjukkan Islamophobia yang kian akut pada penguasa. Hingga dengan sadar meragukan legitimasi perang dalam Islam. Padahal tidak ada keraguan bahwa ia adalah bagian dari ajaran Islam. Tidak hanya dalam Al Qur'an, hadits-hadits nabi pun mengabarkan bahwa Rasul dan para sahabatnya pun dulu berperang. Tercatat tidak kurang 27 peperangan yang terjadi semasa Rasulullah hidup.
Meskipun demikian, bukan berarti Rasulullah SAW adalah seseorang yang menyukai perang dan tidak toleran terhadap penganut agama lain. Sebab, peperangan dalam Islam pun memiliki adab-adab yang tidak boleh dilanggar. Islam dalam peperangannya melarang untuk membunuh anak-anak, perempuan, orang tua dan orang yang sedang sakit. Dilarang pula melakukan pengkhianatan atau mutilasi. Tidak boleh mencabut atau membakar telapak tangan atau menebang pohon-pohon berbuah. Tidak boleh menyembelih domba, sapi atau unta, kecuali untuk makanan. Dilarang pula membunuh para biarawan di biara-biara, dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Serta dilarang menghancurkan desa dan kota juga tidak merusak ladang dan kebun.
Tawanan perang yang ada pun diperlakukan dengan penuh adab. Mereka diberikan makanan dan diberikan perawatan bagi yang terluka. Dan sejarah pun mencatat bahwa pada perang Badar yang terjadi tahun 624 M sebanyak 70 orang tawanan Makkah yang ditangkap dalam perang itu dibebaskan dengan atau tanpa tebusan. Mereka yang kalah perang pun tak pernah dipaksa untuk masuk Islam. Mereka diberikan pilihan akan tetap pada agama mereka atau beralih ke Islam. Jika mereka bersikukuh dengan agamanya, mereka akan dibiarkan dan diharuskan membayar jizyah saja.
Jadi, sungguh mengherankan jika Islam dikatakan sebagai agama yang intoleran sebab ada perintah perang di dalam syariatnya. Sebab, dalam prakteknya di sanalah aksi-aksi toleransi sejati terjadi. Dan sungguh amat berbeda dari peperangan yang dilakukan musuh-musuh Islam dalam memerangi orang Muslim. Yang sungguh jauh dari adab bahkan tidak berperikemanusiaan.
Maka, jelas sudah bahwasannya perang merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat dihilangkan. Mengingkarinya tentu dapat berakibat lunturnya keimanan. Sebab, mengingkari satu ayat dalam Kitabullah sama saja mengingkari ayat Allah secara keseluruhan.
"Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (TQS. Al Baqarah: 85)
Wallahu a'lam bishshawab.


Image result for kerusuhan papua

Oleh : Asyari Usman

Di tengah hiruk-pikuk aksi protes di Jakarta dan kota-kota lainnya, ada peristiwa sadis dan brutal yang mencemaskan. Yaitu, kerusuhan terbaru di Wamena, Papua bagian tengah. Terjadi pada 23 September 2019. Menelan korban puluhan tewas dalam kondisi mengenaskan.
.
Berita kerusuhan ini tertutup oleh rangkaian kekerasan di Ibukota.
.
Situasi di Wamena dilaporkan mulai kondusif. Tapi, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Kerusuhan terbaru ini menyisakan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Yaitu, kemungkinan adanya pihak yang ingin melakukan “ethnic cleansing” (pembersihan etnis) di Papua. Gejala itulah yang terbaca di Wamena.
.
Lakon kerusuhan baru ini adalah penyerangan terhadap warga pendatang. Kuat dugaan, pelaku penyerangan adalah orang asli Papua (OAP). Dari 32 korban tewas yang terdata hingga 29 September, sekitar 25 orang berasal dari luar Papua. Kebanyakan yang terbunuh adalah pendatang dari Sulawesi (9 orang) dan Sumatera Barat (10 orang). Selebihnya berasal dari Jawa-Madura.
.
Tidak salah kalau ada yang bertanya, inikah awal dari “ethnic cleansing” di Papua? Apakah pembersihan etnis adalah salah satu butir ideologi separatisme di Bumi Cendrawasih? Semoga saja tidak.
.
Akibat penyerangan yang sadis ini, sekitar 8,500 orang, sebagian besar warga pendatang, masih berada di sejumlah lokasi pengungsian. Banyak diantara mereka yang menyatakan keinginan untuk pulang ke kampung halaman mereka.
.
Seorang perwira Kodam Cendrawasih mengatakan bahwa TNI belum melihat kerusuhan terbaru di Wamena sebagai konflik horizontal. Penjelasan perwira Kodam itu masuk akal. Karena yang terjadi bukan perkelahian yang sifatnya saling serang. Yang terjadi adalah penyerangan oleh satu pihak.
.
Dalam peristiwa terbaru ini warga pendatang yang menjadi sasaran serangan itu tidak terdengar melakukan provokasi atau membuat gara-gara. Mereka diserang tanpa alasan.
.
Jadi, memang tidak tepat disebut konflik horizontal. Warga pendatang boleh dikatakan tidak melakukan perlawanan. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa.
.
Kesadisan dan kebrutalan adalah ciri penyerangan terhadap warga pendatang di Wamena. Para korban dibacok dan dikapak. Kebanyakan mereka tewas karena rumah atau ruko mereka dibakar oleh para penyerang.
.
Kaum pendatang sekarang merasa ketakutan. Nyawa mereka terancam setiap saat. Tidak salah kalau dikatakan mereka semua merasa terteror.
.
Dari lakon penyerangan terhadap warga pendatang di Wamena minggu lalu itu terlihat jelas bahwa kelompok penyerang tidak ingin ada pendatang yang tinggal di Papua. Tapi, siapakah mereka? Apakah OPM yang melakukan ini?
.
Tidak ada pernyataan pasti tentang itu. Yang hampir pasti bisa diyakini adalah bahwa para penyerang menunjukkan ketidaksukaan terhadap suku atau etnis lain di negeri mereka. Kalau ini benar, maka inilah ciri “ethnic cleansing” yang terjadi di berbagai belahan dunia.
.
Menyerang, membunuh dan mengusir suku lain adalah inti perang Balkan. Suku Serbia tidak suka terhadap orang Bosnis-Herzegovina. Mereka juga tidak suka suku Kroasia dan Slovenia. Orang-orang Serbia mencoba mengusir hampir dua juta warga suku Albania keluar dari Kosovo ketika berlangsung konflik Balkan pada 1990-an.
.
Tapi, skenario pembersihan etnis itu gagal. NATO melakukan campur tangan militer. Setelah itu, bermunculan negara-negara baru pecahan bekas Yugoslavia.
.
Kalau pembunuhan warga pendatang, plus pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik mereka di Wamena dibiarkan, sangat besar kemungkinan “ethnic cleansing” akan menjadi kenyataan. Bisa saja menjalar ke tempat-tempat lain.
.
Tentu kita semua tidak ingin melihat ini terjadi. Dan tentu kita juga tidak ingin ada aksi-aksi balas dendam.
.
Sumber gagasan “ethnic cleansing” itu perlu cepat ditumpas. Orang-orang yang berada di belakang pembunuhan warga pendatang di Wamena harus segera diadili. Semua pihak, pemerintah dan masyarakat dari segala latarbelakang, harus bekerja sama untuk mencegah “pembersihan suku”.
.
Sebab, “ethnic cleansing” akan menjadi bahan bakar yang cepat menyala untuk disintegrasi Indonesia.




Tidak kurang dari seratus Ulama dan asatidz se eks karesidenan Kedu berkumpul di Madrasah Darut Tauhid Ketawangrejo, Grabag, Purworejo. Dalam agenda Mudzakarah Ulama yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja Diponegaran Kulon mengambil tema Bela Ulama Aswaja.

Malam itu (28/9) menjadi forum kesepakatan bagi para Ulama Diponegaran Kulon untuk memberikan pernyataan dan pembelaan terhadap kasus kriminalisasi K.H. Heru Elyasa dari Jawa Timur. Diawali pada pukul 19:35 WIB dengan mujahadah bersama, yang meningkatkan tawadhu’ dan semangat perjuangan.

Dilanjutkan dengan pemaparan tentang kriminalisasi ulama yang terjadi di negeri ini oleh KH Abu Zaid dari Lasem Rembang. dan dipandu Ustadz Yahya Husein. Meski terkesan masalah hukum, namun sebenarnya adalah persoalan politik. “Kesalah beliau (KH Heru Elyasa) adalah karena memperjuangkan tegaknya syariah & khilafah!” KH Abu Zaid menjelaskan. Tidak hanya menyampaikan persoalan seputar krimininalisasi ulama, beliau menjelaskan pula akar masalah yang melatarbelakangi. '



Ketidaksukaan terhadap penegakkan syariah & khilafah bukanlah hal baru di negeri ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan panjang beliau bahwa sepanjang sejarah Islam negeri hanya komprador & agen penjajah saja yang tidak suka. Dan kebangkitan tidak dapat diwujudkan dengan model Negara bangsa, justru adanya Negara bangsa ini dibentuk untuk melanggengkan hegeoni dan penjajahan oleh bangsa kafir penjajah bahkan hingga kini.

Acara ini diakhiri  pada pukul 21:55 WIB dengan pembacaan pernyataan dukungan dan jaminan untuk K.H. Heru Elyasa oleh Ustadz Abdul Somad dari Purworejo. Para hadirin juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan tersebut.[]Masdik


Image result for asap karhutla

Oleh: Eti Fairuzita

Kebakaran hutan dan lahan di Riau, belum padam, bahkan asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat bahkan menyentuh level berbahaya.
Ratusan ribu warga menderita ISPA. Penderita ISPA sepanjang 2019 sebanyak 281.626 orang terdampak. Angka ISPA dalam empat tahun berturut-turut (2014-2018, 639.548, 720.844, 565.711, dan 529.232 orang terdampak.
Gubernur Riau, sudah perintahkan sekolah libur. Sebagian sekolah meliburkan siswa, tetapi sebagian lagi tidak.
Setelah lebih dari 100 hari masa pemadaman api, beberapa anggota mulai mengalami penurunan kesehatan. Tim Manggala Agni cukup banyak, tetapi peralatan minim. Mereka minta bantuan peralatan dan posko. Posko ini untuk petugas pemadam kala perlu layanan kesehatan dan makanan.
Meskipun sempat hujan, pekan ini kabut asap pekat kembali mendatangi Riau. Kebakaran hutan dan lahan, kembali membara. Pada Kamis (12/9/19), kualitas udara sampai level berbahaya. Tak pelak, banyak warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Rizka, tenaga pengajar di Sekolah Islam Abdurrab, harus masuk instalasi gawat darurat Eka Hospital, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau pukul 11.45, Selasa (10/9/19). Dia sesak napas dan batuk kering. Setelah diperiksa dokter, tak ada tanda-tanda asma dan gangguan vital, baik tensi, nadi maupun demam.
Rizka didiagnosa terkena ISPA dan langsung diberi oksigen dan nebulizer. Setelah tenang, pukul 13.20, Rizka boleh pulang.
Hari sama, empat siswi SMAN 1 Dumai juga dibawa ke Klinik Chevron dalam kondisi pusing, lemah dan sesak napas. Mereka langsung diberi tambahan oksigen, sekitar satu jam boleh pulang.
Hafidz Permana, Kabid Pelayanan Kesehatan Dumai, mengatakan, selain asap pekat pada pagi hari di Dumai, dua dari empat siswi itu juga belum sarapan ketika berangkat ke sekolah. Pihak sekolah langsung memulangkan seluruh siswa setelah kejadian itu.
Kualitas udara di Pekanbaru dan Dumai, dalam kondisi tidak sehat bahkan berbahaya. Di Pekanbaru, berdasarkan pantauan indeks kualitas udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, udara wilayah Rumbai—satu dari empat titik pantau— terus memburuk sejak awal September.
Berdasarkan parameter kiritikal indeks standar pencemaran udara PM10, mulai 1-3 September, kualitas udara di Rumbai, tidak sehat. Sehari kemudian sempat normal, tetapi kembali sangat tak sehat pada 7 September hingga level berbahaya pada 10-11 September. Selain Rumbai, kualitas udara di Tenayan Raya dan Libo juga tidak sehat.
Di Dumai, kualitas udara dua hari belakangan juga berbahaya atau menunjukkan warna hitam pada alat pengukur indeks pencemaran udara milik Chevron. Situasi itu mulai pukul 6.00 sampai menjelang siang dan bertahan pada kondisi tidak sehat.
Masalah Karhutla bukan sekedar hanya soal teknis saja melainkan paradigma riayah (kepengurusan) sebuah negara. Bagaimana sebuah negara mampu melayani dan menjaga kepentingan rakyatnya termasuk dalam hal kesehatan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
Akar masalah harus menjadi prioritas sehingga solusi yang didapatkan mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada. Tentu kita paham betul bahwa akar masalah yang sesungguhnya adalah sistem yang diterapkan negara yakni kapitalisme dengan asas manfaatnya yang menjadikan materi sebagai tujuan utama tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan khususnya keberlansungan hidup manusia.
Betapa kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan ini, kesehatan yang terancam bahkan kematian sesuatu hal yang tak terhindarkan.
Bukan hanya nyawa yang menjadi taruhan, kerugian materi pun mereka rasakan akibat kabut asap maka semua aktifitas masyarakat juga mengalami kendala termasuk kegiatan di Sekolah yang dihentikan.
Namun disayangkan, peran negara sampai saat ini belum bisa dibuktikan padahal masalah kebakaran hutan dan lahan bukan kali pertama terjadi namun semuanya itu tidak bisa dihindari dan dicegah sama sekali. Hal ini tentu tidak mengherankan karena negara sudah didikte oleh pihak korporasi yang terus menjadikan hutan sebagai lahan bangunan perusahaan. Sehingga mereka bebas dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan karena itulah cara termudah dan murah.
Padahal di dalam Islam hutan tidak boleh dikuasai dan dikelola oleh pihak swasta demi kepentingan ekonomi mereka, karena hutan masuk kedalam kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara.
Rasul saw bersabda: " Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadist ini menunjukan bahwa kaum muslim memiliki hak yang sama dalam ketiga perkara tadi dalam hal ini adalah hutan.
Segala musibah yang ditimpakan oleh Allah SWT terhadap manusia adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri termasuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang ini.
Allah Berfirman: " Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)
(TQS. ar-Rum:41)
Sudah sepantasnya kini umat mencampakan sistem kapitalisme yang sudah terbukti menjadi penyebab banyak kerusakan dan menggantinya dengan sistem Islam dimana tiga pilar penting yakni ketakwaan individu akan terbentuk, kontrol masyarakat selalu terjaga, dan peran negara juga terbukti nyata dalam penegakan hukum dan sistem peraturan yang tegas, sehingga masala kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera diakhiri. Dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusahaan liar dan menjadikan hutan sebagai harta milik umum yang mampu memberikan maslahat kepada seluruh rakyat.
Wallahu alam bish-sawab
.

Image result for konstitusi

Wahyudi al Maroky
(Dir. Pamong Institute)
Pada penghujung bulan Agustus lalu, dalam sebuah diskusi ada pertanyaan menarik yang dilontarkan peserta. Apakah mungkin ada pribadi orang atau ormas yang bisa mengubah konstitusi?
Menanggapi pertanyaan seperti itu, penulis menegaskan bahwa TIDAK BISA. Tak seorang pun secara individu atau Ormas atau bahkan Parpol sekalipun yang bisa mengubah konstitusi semaunya. Mengubah konstitusi itu ada aturannya dan banyak syaratnya. Tidak sembarangan orang bisa mengubah konstitusi. Hanya orang yang punya jabatan sebagai ANGGOTA DEWAN yang Terhormat saja yang bisa melakukan perubahan konstitusi. Itu pun dengan syarat yang sangat ketat.
Cara mengubah konstitusi diatur juga dalam konstitusi. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya. Bukan dilakukan oleh individu orang atau ormas. Kalau bukan anggota anggota DPR/MPR maka tak mungkin bisa mengubah konstitusi.
Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa ada orang atau ormas yang akan mengubah konstitusi itu patut diduga hoax atau fitnah. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa ada orang yang akan mengubah ideologi negara (Pancasila). Itu patut diduga menyebar hoax atau menyebar fitnah yang keji. Bagaimana mungkin orang bisa mengubah konstitusi seenaknya apalagi mengubah dasar negara, semua ada aturan dan syaratnya yang ketat.
Adapun tata cara mengubah konstitusi termuat dalam pasal 37 UUD’45 yang diatur sbb ;
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
Ketentuan perubahan konstitusi itu Kemudian diubah sebagaimana hasil amandemen ke-4 UUD 45 (1-11 agustus 2002) dengan ketentuan yang baru menjadi :
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Selain ketentuan yang diatur dalan konstitusi itu masih ada syara-syarat lainnya;
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimaksukkan kedalam pasalpasal (batang tubuh); dan
5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.
Jika melihat ketentuan dan syarat-syarat tersebut maka yang bisa mengubah konstitusi adalah Anggota MPR yang memenuhi syarat. Dalam catatan sejarah, negeri ini pernah mengalami perubahan Konstitusi hingga EMPAT kali.
Konstitusi yang pernah dipakai negeri ini diantaranya adalah UUD 1945 (18/08/45 - 27/12/49), lalu UUD RIS (27/12/49 - 17/08/50), selanjutnya UUDS 1950 (17/08/50 - 05/07/59). Dengan dekrfit presiden 5 juli 1959 maka negeri ini kembali lagi ke UUD 1945 (05/07/59-19/10/99).
Namun pasca reformasi ternyata UUD45 masih juga mengalami (amandemen), mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kali. Konstitusi yang digunakan kini merupakan hasil amandemen yang ke-empat. (10/08/2002).
Perubahan konstitusi ini sampai juga merubah bentuk negara dan pemerintahan. Sejak merdeka 17 Agustus 1945 kita menggunakan bentuk Negara kesatuan (NKRI). Namun pada tahun 1949 Konstitusi konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. Lalu kita menggunakan UUDS 1950, Negara indonesia punya perdana menteri. Hal ini berlangsung hingga dikeluarannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.
Jadi sejak merdeka negara ini pernah mengalami perubahan bentuk negara dan pemerintahan. Tak ada harga mati. Pernah menggunakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernah juga menjadi negara sarikat. Kemudian kembali lagi jadi negara kesatuan.
Dalam catatan tersebut yang bisa mengubah konstitusi adalah lembaga negara, baik MPR maupun Presiden (dengan dekrit). Tidak ada ormas apalagi orang secara individu yang bisa mengubah konstitusi.
Kita tentu berharap Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau ingin NKRI harga mati berarti kita menutup pintu perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah yang terbaik itu menggunakan sistem negara kesatuan yang berbentuk republik, atau negara syarikat, atau negara khilafah, atau negara kekaisaran, atau negara kerajaan, dll.
Yang jelas negeri ini bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih hebat jika membangun sistem yang hebat juga. Sistem yang sudah terbukti mengantarkan sebuah negara menjadi hebat. Selain sistem yang telah teruji dan terbukti menjadikan negara adidaya maka harus dijalankan oleh seorang pemimpin yang hebat "highly educated professional".
Ya, sistem yang terbaik saja tak cukup. kita perlu juga pemimpin yang "highly educated professional", profesional dan amanah (integritas). Pemimpin yang memiliki kapabiltas (kaffa’ah). Pemimpin yang mampu menjalankan sistem yang telah teruji dan terbukti menjadikan sebuah negara menjadi Adidaya yang hebat. Semoga.[]
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08

Image result for gelandangan di penjara

Oleh: Anna Liesa

Apa sebenarnya yang ada di otak para wakil rakyat disana? Rancangan Undang Undang KUHP menyebutkan akan mempidanakan dan memberikan denda bagi gelandangan. Bagaimana mungkin mereka akan mampu membayar denda tersebut? Darimana mereka mendapatkan uang? Sungguh hal ini begitu menggelikan.
Dikutip dari CNN.com Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan ini dimuat pada Pasal 432 tentang penggelandangan pada draf RKUHP 28 Agustus 2019.
"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.
Maraknya orang-orang yang menggelandang merupakan bentuk kegagalan negara memenuhi kesejahteraan warga. Sistem kapitalisme membuat kesenjangan sosial semakin melebar. Masalah kemiskinan seakan menjadi sebuah masalah yang tak akan pernah terselesaikan. Alih-alih mengentaskan kemiskinan pemerintah justru menambah penderitaan bagi rakyat miskin. Belum cukupkah penderitaan yang harus ditanggung rakyat setelah pencabutan subsidi BBM, kenaikan TDL, kenaikan tarif BPJS dan beban pajak yang harus ditanggung rakyat kini mereka pun harus menanggung penderitaan ketika hidup menggelandang dengan ancaman pidana.
Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka
Berbeda dengan Islam pengelolaan SDA baik minyak bumi, batubara, dan tambang lainnya mutlak dikelola oleh negara sedangkan hasilnya dikembalikan kepada rakyat bisa dalam bentuk harga yang murah atau untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat terpenuhi termasuk dalam perkara hunian yang layak.
Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.
Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang.
Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.
Hal di atas hanyalah sekelumit peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dengan penerapan Islam kaffah masalah kemiskinan dan gelandangan mampu untuk diselesaikan.



Manusia di dalam kehidupan dunia ini punya dua pilihan sikap terhadap syariah Allah SWT: menaati dan mengamalkannya di tengah kehidupan atau menyalahi dan meninggalkannya. Allah SWT tidak memaksa manusia atas salah satu dari kedua pilihan itu. Allah SWT telah memberitahu manusia konsekuensi dari kedua pilihan itu masing-masing.
Akibat Berpaling dari Syariah Allah SWT
Allah SWT memperingatkan akibat di dunia maupun di akhirat dari pilihan meninggalkan syariah-Nya. Allah SWT berfirman:
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).
Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm: “(Frasa) ‘man a’radha ‘an dzikrî’ bermakna: menyalahi ketentuan-Ku dan apa saja yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku. Dia berpaling dan melupakannya. Dia mengambil yang lain sebagai petunjuknya. (Frasa) ‘sungguh bagi dia penghidupan yang sempit’, yakni di dunia. Tidak ada ketenteraman bagi dia. Tidak ada kelapangan di dada (hati)-nya. Dadanya sempit dan berat karena kesesatannya meski lahiriahnya merasakan kenikmatan...”
Apa yang terjadi dan menimpa negeri ini hingga saat ini seakan menjadi bukti peringatan Allah SWT di atas. Betapa tidak. Telah lama bangsa ini didera oleh berbagai problem dan kesempitan hidup. Yang paling mutakhir, masalah karhutla benar-benar membuat masyarakat di Riau, Jambi, sebagian Sumsel dan sebagian Kalimantan merasakan kesempitan dada. Juga membuat sulit menjalankan aktivitas keseharian.
Saat ini jagat perpolitikan juga sedang ramai dengan aksi mahasiswa di berbagai kota. Mereka memprotes pengesahan RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK, yang berarti melemahkan pemberantasan korupsi. Padahal masalah korupsi masih merajalela. Bahkan makin menggurita. Muncul pula tuntutan agar Jokowi mundur.
Ancaman disintegrasi, terutama disintegrasi Papua, terus menghantui. Riak-riaknya sejak lama tak jarang memakan korban seperti dalam insiden terakhir di Papua.
Di bidang ekonomi, keadaan perekonomian makin memburuk. Laju pertumbuhan tak kunjung meningkat. Defisit anggaran makin lebar. Utang Pemerintah terus menggunung mencapai angka yang hampir tak terbayangkan bagaimana melunasinya. Per Juli 2019, utang Pemerintah Pusat sebesar Rp 4.603,62 triliun (Rp 3.820,9 berupa SBN dan Rp 782,72 triliun berupa pinjaman), naik Rp 346 triliun dalam setahun. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran terus melemah. Pasar dalam negeri terus digempur oleh produk impor. Yang terbaru, masyarakat akan digempur oleh daging ayam dari luar akibat Pemerintah kalah di WTO. Ini makin menambah daftar serbuan barang impor. Akibat gempuran barang impor, tak sedikit industri gulung tikar dan menimbulkan pengangguran, seperti industri tekstil.
Ketergantungan terhadap impor juga terjadi pada banyak komoditi, termasuk bahan kebutuhan pokok.
Beban rakyat makin besar. Pajak terus ditambah, baik jenis maupun subyek pajak. Beban rakyat karena diharuskan menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan sendiri melalui skema BPJS makin besar. Iuran BPJS rencananya akan dinaikkan seratus persen. Biaya pendidikan pun tetap tak terjangkau.
Di sisi lain, sumberdaya alam sebagian besar masih dikuasai swasta dan asing. Mereka terus saja mengeruk kekayaan alam yang sesungguhnya adalah milik rakyat itu. Jutaan hektar lahan juga dikuasai oleh swasta dan asing.
Pendek kata, negeri ini terus dikepung oleh beragam problem yang tak kunjung terselesaikan. Sebagiannya bahkan makin rumit. Semua itu adalah akibat dari pemberlakuan sistem dan aturan bercorak neoliberal. Semua itu adalah akibat dari kebijakan dan tindakan yang dijalankan di negeri ini sejak lama, yang mengesampingkan syariah Allah SWT. Sungguh semua itu seperti yang dilukiskan dalam firman Allah SWT:
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).
Abu Manshur Al-Maturidi menjelaskan di dalam tafsirnya, Ta’wilât Ahli as-Sunnah (Tafsîr al-Mâturidi): “Yaitu kekeringan, sedikitnya hujan, berbagai musibah dan kesempitan. Bimâ kasabat aydiy an-nâs, yaitu kesyirikan dan kekufuran mereka dan mereka melakukan apa yang tidak halal.”
Ibnu Katsir di dalam Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm menjelaskan, fasad yang dimaksud, yakni “kekurangan buah dan tanaman disebabkan kemaksiatan. Abu al-Aliyah berkata, ‘Siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi sungguh dia telah berbuat kerusakan di bumi sebab baiknya bumi dan langit dengan ketaatan.’”
Imam ath-Thabari dalam Tafsîr ath-Thabari menjelaskan: “Telah tampak berbagai kemaksiatan kepada Allah di mana saja, di daratan dan lautan (atau di kota dan kampung), bimâ kasabat aydiy an-nâsi, yakni karena dosa-dosa manusia dan tersebarnya kezaliman di situ. Firman-Nya, liyudzîqahum ba’dha al-ladzî ‘amilû, yakni untuk menimpakan kepada mereka sanksi atas sebagian perbuatan yang telah mereka lakukan dan kemaksiatan yang mereka perbuat; la’allahum yarji’ûn, yakni supaya mereka kembali pada kebenaran, kembali bertobat dan meninggalkan berbagai kemaksiatan kepada Allah.”
Ayat ini menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi adalah karena kemaksiatan yang dilakukan manusia. Berbagai problem dan kesempitan hidup yang terjadi adalah akibat dari penerapan sistem dan aturan yang menyalahi syariah Allah SWT. Hal itu merupakan bentuk kemaksiatan bahkan merupakan “kekufuran” dan kesyirikan, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel.
Hakikat Penghambaan
Allah SWT telah melarang penghambaan dan pengabdian kepada selain Diri-Nya. Dengan kata lain Allah SWT melarang manusia tunduk dan patuh pada aturan atau hukum yang bertentangan dengan syariah-Nya. Ketundukan dan kepatuhan pada selain syariah-Nya dipandang sebagai bentuk penghambaan (ibadah) kepada selain Diri-Nya. Allah SWT berfirman:
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ...
Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah (TQS at-Taubah [9]: 31).
Saat mendengar ayat di atas, Adi bin Hatim berkata, “Wahai Rasulullah, mereka tidaklah menyembah para pendeta dan rahib mereka.”
Namun, beliau menyanggah pernyataan itu:
«بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ الْحَلاَلَ، وَأَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ، فَاتَّبِعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ»
Benar (mereka menyembah para pendeta dan para rahib mereka). Sungguh para pendeta dan para rahib itu telah mengharamkan yang halal atas mereka dan menghalalkan yang haram untuk mereka. Lalu mereka mengikuti para pendeta dan para rahib mereka itu. Itulah ibadah (pengabdian) mereka kepada para pendeta dan para rahib mereka (HR Ahmad dan Tirmidzi).
Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum [30]: 41 itu sekaligus menjelaskan solusinya, yaitu kembali pada kebenaran; kembali pada ketaatan kepada Allah SWT. Caranya dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan yang terjadi, termasuk meninggalkan kesyirikan dalam bentuk penerapan hukum yang menyalahi hukum Allah, lalu kembali pada ketaatan dan kembali pada tauhid.
Konsekuensi Tauhid
Tauhid sejatinya melahirkan ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan hanya kepada Allah SWT tentu menafikan pihak lain untuk ditaati. Tauhid pun meniscayakan bahwa pembuat hukum yang wajib ditaati hanyalah Allah SWT. Dialah sebaik-baik Pembuat aturan bagi manusia. Ketika seorang manusia tidak mau berhukum pada hukum Allah dan Rasul-Nya, tentu tauhidnya ternoda. Allah SWT berfirman:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada keberatan di dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya (TQS an-Nisa’ [4]: 65).
Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi dalam Syarh ‘Aqidah Thahawiyah (2/267) mengatakan: “Sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh dipilih, atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar.”
Jadi salah satu manifestasi tauhid yang penting adalah mengambil dan menerapkan syariah Allah SWT di tengah kehidupan secara kaffah; secara totalitas dan menyeluruh. Hal itu sekaligus menjadi solusi atas berbagai problem dan kerusakan yang terjadi menimpa manusia di negeri ini.
Penerapan dan perwujudan tauhid di tengah kehidupan itu akan membuahkan rahmat dan kebaikan untuk semua manusia. Tentu karena Islam dan syariahnya diturunkan sebagai rahmat untuk semua; akan membukakan pintu kebaikan serta keberkahan dari langit dan bumi.
Karena itu jika kita memang menginginkan solusi bagi berbagai problem negeri ini, sekaligus mewujudkan kebaikan bagi negeri ini, menjadi tugas dan kewajiban kita semua untuk mewujudkan tauhid secara hakiki, yakni dengan menerapkan syariah Allah secara kaffah, totalitas dan menyeluruh.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []
Hikmah:
Allah SWT berfirman:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali dengan membawa rahmat bagi seluruh alam (TQS al-Anbiya’ [21]: 107).

Buletin Dakwah Kaffah No. 108
[27 Muharram 1441 H | 27 September 2019]



Hukum Menonton di Bioskop
(Jawab Soal Syekh ‘Atha’ Abu Rasytah)

Pertanyaan: Apakah boleh masuk ke bioskop untuk menyaksikan film-film yang biasa? Kemudian apakah boleh menyaksikan film-film yang mendorong kebebasan (mempertontonkan pornografi), mengingat bahwa hal itu adalah menyaksikan gambar dan bukan tubuh secara hakiki? Dan apa tindakan yang wajib dilakukan terhadap muslim yang memasuki bioskop, apakah kita melakukan amar makruf nahi mungkar kepadanya, atau membiarkannya saja?

Jawaban oleh Syekh ‘Atha’ bin Abu Rasytah

Boleh memasuki bioskop untuk menyaksikan film-film yang betul-betul bermanfaat. Syaratnya, barisan wanita berada di ruang yang terpisah dari barisan laki-laki [tidak ikhtilat/campur baur, ed.]. Kondisi itu seperti hadir ke acara diskusi atau seminar.

Yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena khawatir jatuhnya pandangan kepada memandang sebagian aurat wanita yang hadir di ruangan, karena khawatir mendengar suara-suara yang tidak pantas yang diucapkan oleh orang-orang yang sama-sama menyaksikan di dalam ruangan.

Adapun menyaksikan film-film yang mendorong pergaulan bebas (mempertontonkan pornografi), hal itu tidak boleh hingga meski (film itu) merupakan gambar dan bukan anggota tubuh secara hakiki. Hal itu karena kaidah syara’ dalam masalah ini adalah “al-wasilah ila al-haram haram (Wasilah yang mengantar kepada sesuatu yang haram hukumnya adalah haram)”.

Dalam menerapkan kaidah ini, tidak disyaratkan bahwa wasilah itu secara pasti akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram, tetapi cukup dengan dugaan kuat saja (ghalabah azh-zhann).

Film-film tersebut pada galibnya akan menuntun orang yang hadir (menyaksikannya) kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, kaidah tersebut berlaku atasnya.

Dengan demikian tidak boleh menghadirinya dan tidak boleh menikmatinya. [film yang mempertontonkan kebebasan/pornografi, ed.]

Adapun atas tindakan syabab hizb (pengemban dakwah) kepada kaum Muslimin yang menghadiri (menyaksikan) film-film seperti itu, maka pada galibnya orang yang menghadiri film-film seperti itu adalah orang-orang yang cinta kesenangan. Orang-orang yang tiada berguna lagi bagi perintah dan larangan, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Rabb-mu.

Meski demikian, jika syabab mendapati uslub yang kuat, menggetarkan, dan bijak, hendaknya ia mendatangi orang-orang itu.

Sepertinya orang yang bertanya ini, yang ia maksudkan adalah sebagian kerabatnya yang ia lihat memiliki perilaku sakit itu. Maka, ia wajib menjauhkannya dari hal seperti itu. Dan jika masalahnya demikian, maka hendaknya ia memerintah dan melarangnya, dan hendaknya ia memilih uslub (cara) yang sesuai.

Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi syabab itu akan mendapat pahala atas seizin Allah.

Hal mendasar bagi seorang muslim hendaknya waktunya tidak diisi dengan permainan, meski yang mubah. Lalu bagaimana (bisa) ia menghabiskan waktunya dalam permainan yang haram? Tempat berlindung hanya kepada Allah.

Sesungguhnya, hal yang wajib bagi Anda semua, wahai saudara-saudara, hendaknya Anda semua mengarahkan kaum Muslimin secara kuat, tetapi dengan hikmah (bijaksana) agar mereka mengisi waktu mereka dengan melakukan berbagai kebaikan, bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mengembalikan Khilafah, serta menyelamatkan umat dari berbagai keburukan itu.

Image result for khilafah ajaran islam

Ketakutan sekaligus kebencian terhadap Islam dan ajarannya (islamophobia) tampak makin menguat di Tanah Air belakangan ini. Celakanya, islamophobia tak hanya muncul dari kalangan non-Muslim. Bahkan secara vulgar, islamophobia ditunjukkan oleh sebagian kalangan Muslim sendiri. Islamophobia ini lalu mendorong sebagian kalangan untuk melakukan penistaan terhadap ajaran Islam.

Syariah Islam, misalnya, telah lama dipersoalkan oleh sebagian kalangan Muslim sekular. Salah satunya karena mengancam kebhinekaan. Mereka lalu menunjuk antara lain pada apa yang mereka sebut sebagai perda-perada ‘syariah’.

Khilafah, sebagai bagian dari ajaran Islam, oleh sebagian pihak, termasuk rezim saat ini, juga dituding sebagai ancaman atas negeri ini. Karena itu salah satu ormas pengusung ajaran Khilafah dibubarkan. Khilafah lalu dianggap sebagai paham terlarang. Disamakan dengan Komunisme dan Leninisme. Belakangan Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengaku akan menggodok aturan yang intinya akan mengkriminalkan individu yang tetap mendakwahkan Khilafah. Di sisi lain, ada salah satu oknum partai sekular yang menyebut ajaran tentang Khilafah sebagai sesat.

Yang terbaru, jihad sebagai salah satu puncak amalan Islam, rencananya akan dihapus oleh Kemenag dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Alasannya, kata Kemenag, supaya Islam tidak lagi selalu dikait-kaitkan dengan perang, juga supaya anak-anak didik memiliki toleransi yang tinggi kepada pemeluk agama lain.

Penistaan ajaran Islam ini—karena faktor islamophobia—salah satunya berpangkal pada narasi seputar bahaya radikalisme yang terus disuarakan oleh penguasa dan sejumlah pihak. Narasi ini hanyalah mengekor pada narasi yang telah lama digaungkan oleh Barat. Padahal istilah radikalisme sampai sekarang tidak jelas definisinya. Yang sudah jelas, radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam. Tudingan radikal pun senantiasa dialamatkan kepada kaum Muslim, terutama tentu yang berpegang teguh pada Islam dan syariahnya. Tidak aneh, banyak peristiwa seperti pengibaran Bendera Tauhid, ASN yang berjenggot atau fenomena sebagian artis ‘hijrah’ pun dicurigai terpapar radikalisme.

Kemuliaan Syariah

Islam tentu agama yang mulia. Demikian pula syariahnya dan seluruh ajarannya. Kemuliaan Islam antara lain tercermin dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam (TQS Ali Imran [3]: 19).

Allah SWT bahkan tidak mengakui agama di luar Islam, sebagaimana firman-Nya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat kelak dia termasuk kaum yang merugi (TQS Ali Imran [3]: 85).

Kemuliaan Islam juga tercermin dalam sabda Nabi saw.:

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَ لاَ يُعْلَى

Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam (HR ad-Daruquthni).

Islam tentu terdiri dari akidah dan syariah. Mengamalkan syariah bahkan merupakan konsekuensi dari iman (akidah Islam). Karena itulah Allah SWT menjuluki siapa saja yang tidak berhukum dengan syariah-Nya dengan sebutan kafir, zalim atau fasik (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47). Karena itu pula tidak ada pilihan bagi setiap Muslim kecuali terikat dengan syariah-Nya (QS al-Ahzab [33]: 36).

Keagungan Khilafah

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H), dalam Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’ (hlm. 88), menyebut sistem pemerintahan Islam adalah Al-Khilâfah, yang diistilahkan pula sebagai Al-Imâmah al-Kubrâ’ (Kepemimpinan Agung). Kepemimpinan ini bukan sembarang kepemimpinan, tetapi pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama ini (Islam), dan mengatur urusan dunia dengan Islam. Ini antara lain ditegaskan oleh Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah (1/15), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dalam Ghiyâts al-Umam (1/22), Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah (hlm. 97), dll (Lihat: Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

Menegakkan kepemimpinan Islam (Khilafah) adalah wajib. Kewajiban ini telah banyak dinyatakan oleh para ulama. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, misalnya, menyatakan, “Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah sepakat bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu seraya menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw.” (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7).

Kesepakatan atau Ijmak Sahabat itu, seperti yang ditegaskan oleh Imam al-Ghazali, tidak bisa di-naskh (dihapuskan/dibatalkan) (Al-Ghazali, Al-Mustashfâ, 1/14).

Karena itu Ijmak Sahabat tentang kewajiban mengangkat khalifah atau menegakkan Khilafah tidak bisa dibatalkan oleh kesepakatan orang sesudahnya, termasuk kesepakatan orang zaman sekarang, kalaupun benar ada kesepakatan itu.

Apalagi faktanya Ijmak Sahabat tentang kewajiban menegakkan Khilafah ini dikuatkan oleh kesepakatan para ulama. Dalam hal ini Imam al-Qurthubi menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli terhadap syariah) dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264. Lihat pula: An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 12/205; Asy-Syaulani, Nayl al-Awthâr, VIII/265; dll).

Keutamaan Jihad

Secara bahasa jihad memang bermakna sungguh-sungguh. Namun, secara syar’i, menurut para ulama mu’tabar, jihad bermakna perang di jalan Allah (Lihat: Ibnu ‘Abidin, Hasyiyah Ibn ‘Abidin, 3/336; Asy-Syirazi, Al-Muhadzzab, 2/227; Ibn Qudamah, Al-Mughni, 10/375; dll).

Di dalam al-Quran kata jihad (dalam pengertian perang) disebutkan 24 kali (Lihat: Muhammad Husain Haikal, Al-Jihâd wa al-Qitâl, I/12).

Jihad hukumnya wajib. Kewajiban jihad (perang) ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran di dalam banyak ayatnya (Lihat, misalnya: QS an-Nisa' 4]: 95; QS at-Taubah [9]: 41; 86, 87, 88; QS ash-Shaf [61]: 4; dll).

Karena itu di dalam Kitab Al-Mabsûth dinyatakan:

وَإِذَا قَعَدَ الْكُلُّ عَنْ الْجِهَادِ حَتَّى اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى بَعْضِ الثُّغُورِ اشْتَرَكَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَأْثَمِ بِذَلِكَ

Jika seluruh kaum Muslim berdiam diri/tidak melakukan jihad hingga kaum kafir menguasai sebagian wilayah kaum Muslim, mereka sesungguhnya telah sama-sama berdosa (Al-Mabsuth, 34/119).

Selain wajib, jihad adalah amalan yang utama. Tentang keutamaan jihad telah banyak dinyatakan baik di dalam al-Quran ataupun as-Sunnah. Allah SWT, misalnya, berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan seolah-olah mereka seperti bangunan yang kokoh (TQS ash-Shaf [61]: 4).

Rasulullah saw. pun bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Siapa saja yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi tinggi maka ia berada di jalan Allah ‘Azza wa Jalla (HR al-Bukhari).

Karena itu wajar jika Abu Hurairah pernah berkata:

وَ الَّذِيْ نَفْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ اْلَحّجُ وَ بِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَ أَنَا مَمْلُوْكٌ

Demi Zat Yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, andai bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan berbuat baik kepada ibuku, aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi budak (Tafsîr al-Qurthubi, 5/191, ‘Awn al-Ma’bûd, 11/189, Faydh al-Qadîr, 5/371).

Wajar pula jika Saad bin Abi Waqas ra. pernah berkata, sebagaimana dinukil dalam Kitab Nûrul Yaqîn:

كُنَّا نُعَلِّمُ أَوْلاَدَنَا سِيْرَةَ الرَّسُوْلِ وَ مَغَازِيْهِ كَمَا نُعَلِّمُهُمْ الْقُرْآنَ

Sungguh kami mengajari anak-anak kami Sirah Rasul dan peperangan-peperangan beliau sebagaimana kami mengajari mereka al-Quran.

Faktanya, dalam Sirah Rasulullah saw., sebagaimana bisa dibaca dalam Kitab Ghazwah ar-Rasûl wa Sarayah karya Ibnu Saad, Rasulullah saw. mengirim pasukan tidak kurang dari 62 kali. Bahkan 27 kali perang yang dilakukan oleh kaum Muslim dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. sebagai kepala negara saat itu.

Fakta juga berbicara, justru karena jihadlah Islam unggul dibandingkan dengan umat-umat lain. Kaum Muslim pun tak mudah dihinakan dan ditundukkan oleh bangsa-bangsa kafir. Ini pula yang pernah dibuktikan di Tanah Air. Bangsa Indonesia mampu mengusir Sekutu pada masa lalu. Salah satunya karena dipicu oleh ‘Resolusi Jihad’ yang dikeluarkan di Surabaya pada tahun 1945 oleh pendiri NU, Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy'ari, saat itu.

Khatimah

Alhasil, dengan seluruh kemuliaan Islam dan syariahnya di atas—termasuk khilafah dan jihad—tidak layak seorang Muslim, apalagi pejabat negara yang mengaku Muslim, terus-menerus menistakan apalagi mengkriminalisasi ajaran Islam. Mereka justru harus turut memuliakan serta mengagungkan Islam dan semua ajarannya. Karena itu mulai sekarang: stop menistakan ajaran Islam! []

—*—

Hikmah:

Hanzhalah ar-Rabi ra. bertutur:

عَجَبْتُ لِمَا يَخُوْضُ النَّاسُ فِيْهِ - يَرُوْمُوْنَ الْخِلاَفَةَ أَنْ تَزُوْلاَ وَ لَوْ زَالَتْ لَزَالَ الْخَيْرُ عَنْهُمْ – وَ لاَقُوْا بَعْدَهَا ذُلاًّ ذَلِيْلاً و َكَانُوْا كَالْيَهُوْدِ أَوْ النَّصَارَى - سَوَاءً كُلُّهُمْ ضَلُّوْا السَّبِيْلاَ

Aku heran dengan apa yang menyibukkan orang-orang ini/Mereka berharap Khilafah lenyap/Padahal andai Khilafah lenyap, lenyap pula segala kebaikan dari mereka/Setelah itu mereka akan menjumpai kehinaan yang luar biasa/Mereka seperti kaum Yahudi atau Nasrani/Semuanya sama-sama tersesat jalan. (Tahdzîb al-Kamâl, 7/441, Al-Kâmil fî at-Târîkh, 2/541, Târîkh ath-Thabari, 3/417). []

Sumber:
Buletin Kaffah, No. 107 (20 Muharram 1441 H/20 September 2019 M)


Oleh. Titin Kartini

Dunia pendidikan digemparkan oleh dua berita yang selama dua pekan terakhir ini menyita publik untuk ikut memberikan pandangan mereka tehadap dua masalah yang dialami dunia pendidikan di negeri ini.
.
Masalah pertama dialami oleh seorang mahasiswa berprestasi bernama Hikma Sanggala sampai banyaknya pembelaan terhadap sang mahasiswa dengan adanya hastag #SaveHikmaSanggala wara wiri di dunia maya.
.
Berawal dari sang mahasiswa yang mendapatkan ketidakadilan dari kampus tempatnya menuntut ilmu seperti diberitakan oleh kiblat.net
Seorang mahasiswa di Kampus IAIN Kendari, Hikma Sanggala dikeluarkan dari Kampus karena tuduhan tidak jelas. Pengacara Hikma dari LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan mengatakan bahwa Kliennya dikeluarkan karena dituding berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikal.
.
Menurutnya, pada tanggal 27 Agustus 2019 lalu Kliennya menerima 2 surat sekaligus yaitu surat dari Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa nomor : 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Kendari.
Berita yang kedua adalah adanya seorang yang bergelar Doktor dengan disertasinya yang menghalalkan zina yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para dosennya dengan nilai yang sangat memuaskan seperti diberitakan oleh Tempo.co.
.
Abdul Aziz, Doktor lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan tentang akad atau perjanjian hubungan intim diluar nikah yang dinilainya tidak melanggar hukum Islam. "Gambarannya persis seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (samen leven)", kata Abdul Aziz.
.
Dia menyampaikan disertasi bertema hubungan intim tanpa nikah dengan konsep Milk Al-Yamin dari Muhammad Syahrur. Aziz pun lulus dengan nilai yang memuaskan.
https://nasional.tempo.co/…/disertasi-hubungan-intim-tanpa-…
.
Miris rasanya menatap kondisi dunia pendidikan di negeri ini, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Indonesia meski mayoritas penduduknya beragama Islam, karena memiliki sistem negara sekular, jadilah sistem pendidikan dirancang untuk mengokohkan sistem sekularisme. Agama boleh ada tapi harus dipisahkan dari kehidupan.
.
Agama hanya sekadar mengatur moralitas dan ibadah ritual saja. Agama tidak boleh mengatur aspek publik seperti politik, ekonomi, atau pendidikan. Seperti halnya kasus yang dialami oleh Hikma Sanggala, Hikma hanya ingin memberikan solusi hakiki atas permasalahan yang menimpa negeri ini berdasarkan pandangan agama Islam. Tapi apa yang didapat? beliau malah dikeluarkan dari kampusnya atas nama mencegah paham radikal.
.
Musuh-musuh Islam tidak akan tinggal diam, mereka akan berusaha mencegah Islam politik tampil ke permukaan sebagai jati diri Islam yang sebenarnya. Mereka tidak ingin Islam terwujud di Indonesia secara kaffah, dan inilah yang ditakuti oleh mereka sehingga segala cara diupayakan oleh musuh-musuh Islam agar Islam tidak bangkit.
.
Sebaliknya, Doktor UIN Abdul Azis yang jelas-jelas sudah menistakan ajaran Islam yaitu menghalalkan zina malah diapresiasi. Kaum muslim harus menyadari ini adalah upaya barat untuk menyebarkan nilai-nilai liberal di negeri yang mayoritas muslim ini melalui kaki tangannya. berbagai upaya dilakukan agar Islam bisa menerima penafsiran baru yang datang dari luar Islam. Mereka menggiring umat Islam agar tercerabut dari akar pemahaman Islam yang sebenarnya. Dan inilah yang di inginkan oleh musuh-musuh Islam.
.
Segudang masalah di dunia pendidikan hakikatnya berakar pada sistem pendidikan sekular-liberal yang diterapkan di negeri ini. Sistem ini telah menjauhkan kaum muslim dari predikatnya sebagai umat terbaik. Sudah saatnya umat mencampakan sistem pendidikan sekular dan menegakkan sistem Islam. Agar lahir generasi yang berkualitas tinggi, yang mampu mengembalikan kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslim.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.



Oleh : Siti Rima Sarinah SPdi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di Kalimantan dan Sumatera. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut sebagai pemicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap pun bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) pada bulan ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai 16 September 2019, pukul 16.00 WIB , titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi 62, Sumatera Selatan 115, Kalbar 384, Kalteng 513 dan Kalimantan Selatan (Kalsel) 178. Sementara luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data Kementerian Lingkungan HUdup dan Kehutanan (KLHK), sudah mencapai 328.722 ha. Dari data itu, kebakaran di Kalteng tercatat seluas 44,769 ha, Kalbar 25.900 ha, Kalsel19,490 ha, Sumsel 11.826 ha, Jambi 11, 022 ha dan Riau 42.266 ha (tirto.id 17/9/2019).
.
Data hingga Senin pukul 15.00 WIB, menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru (Riau), Pontianak (Kalbar), masuk dalam kategori tidak sehat, dengan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masing-masing 192 dan 160. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. ISPU pada kategori tidak sehat juga terjadi di kota Jambi, yakni mencapai angka 129.
.
Dampak asap karhutla menyasar penduduk setempat, sebagian masyarakat pun mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Yang mengakibatkan rata-rata warga mengeluhkan sesak napas, demam, batuk hingga muntah-muntah. Warga yang dievakuasi ada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua yang terpapar kabut asap untuk mengungsi ke posko pengungsian dan posko kesehatan. Dinas Kesehatan RIau menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu mengenakan masker pelindung apabila beraktivitas diluar. Sementara di Sumatra Selatan karhutla memakan korban, bayi 4 bulan bernama elsa pitaloka di kabarkan meninggal setelah tujuh jam dirawat karena sesak napas.
.
Akibat dari karhutla ini juga mengganggu aktivitas penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada seluruh stakeholder penerbangan untuk tetap mengutamakan keselamatan bagi penggun jasa transportasi udara. Beberapa layanan bandara Sumatera dan Kalimantan ditutup sehingga maskapai mengalami penundaan penerbangan bahkan dibatalkan. Terdapat tiga bandara yang mengalami dampak terburuk dari insiden kabut asap ini, semua berada di daerah Kalbar (Liputan6.com 17/9/2019).
.
Kasus karhutla terus berulang, semua ekosistem makhluk hidup merasakan dampaknya. Benarkah penyebab karhutla adalah karena faktor kemarau panjang sebagai pemicu karhutla, atau ada faktor yang lainnya?. Disadur dari Detik.com Senin 16 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kebakaran hutan diduga melibatkan sejumlah perusahaan. Hal ini senada dengan penyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, ada lima perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia disegel karena penyebab karhutla. Sebanyak empat perusahaan berlokasi di Kalbar, sementara satu perusahaan di Riau.
Yang jadi pertanyaan siapa yang memberi ijin kepada kelima perusahaan asing untuk melakukan pembakaran hutan?.
.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ijin karhutla kepada lima perusahaan asing tanpa memperdulikan dampak karhutla bagi masyrakat dan ekosistem makhluk hidup lainnya. Ini sesuatu yang wajar karena pemerintah menjadi kapitalis sebagai ruh dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Menjadikan rakyat sebagai korban dari berbagai kebijakannya adalah sesuatu yang biasa. Karena dalam sistem kapitalis rakyat bukan untuk di urus tapi untuk di manfaatkan dan dijadikan korban terus menerus.
.
Hutan berfungsi dalam membantu manusia dan makhluk hidup di bumi untuk bernafas. Hutan juga sebagai penyerapan air dan sumber cadangan air serta untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Begitu besar manfaat hutan bagi kehidupan, sehingga perlu mekanisme yang baik dalam mengelola hutan. Dalam pandangan syariah Islam hutan termasuk kepemilikan umum bukan kepemilikan individu atau negara. Rasulullah bersabda “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, udara, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Hutan menjadi kepemilikan umum karena merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh Negara saja bukan pihak swasta/asing yang hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan hutan sesuai syariah hanya bisa dilakukan oleh negara (Khilafah ). Karena khilafah akan melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaannya melalui qadhi hisbah. Kasus pencurian hutan atau pembakaran dan pengrusakan hutan, pelakunya di jatuhkan vonis dilapangan.Dengan mekanisme tersebut diatas< Islam mampu menjaga kelestarian hutan dari tangan-tangan kerakusan para kapitalis. Wallahu a’lam.
Powered by Blogger.