Image result for gelandangan di penjara

Oleh: Anna Liesa

Apa sebenarnya yang ada di otak para wakil rakyat disana? Rancangan Undang Undang KUHP menyebutkan akan mempidanakan dan memberikan denda bagi gelandangan. Bagaimana mungkin mereka akan mampu membayar denda tersebut? Darimana mereka mendapatkan uang? Sungguh hal ini begitu menggelikan.
Dikutip dari CNN.com Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan ini dimuat pada Pasal 432 tentang penggelandangan pada draf RKUHP 28 Agustus 2019.
"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.
Maraknya orang-orang yang menggelandang merupakan bentuk kegagalan negara memenuhi kesejahteraan warga. Sistem kapitalisme membuat kesenjangan sosial semakin melebar. Masalah kemiskinan seakan menjadi sebuah masalah yang tak akan pernah terselesaikan. Alih-alih mengentaskan kemiskinan pemerintah justru menambah penderitaan bagi rakyat miskin. Belum cukupkah penderitaan yang harus ditanggung rakyat setelah pencabutan subsidi BBM, kenaikan TDL, kenaikan tarif BPJS dan beban pajak yang harus ditanggung rakyat kini mereka pun harus menanggung penderitaan ketika hidup menggelandang dengan ancaman pidana.
Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka
Berbeda dengan Islam pengelolaan SDA baik minyak bumi, batubara, dan tambang lainnya mutlak dikelola oleh negara sedangkan hasilnya dikembalikan kepada rakyat bisa dalam bentuk harga yang murah atau untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat terpenuhi termasuk dalam perkara hunian yang layak.
Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.
Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang.
Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.
Hal di atas hanyalah sekelumit peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dengan penerapan Islam kaffah masalah kemiskinan dan gelandangan mampu untuk diselesaikan.

Post a Comment

Powered by Blogger.