Oleh : Siti Rima Sarinah SPdi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di Kalimantan dan Sumatera. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut sebagai pemicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap pun bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) pada bulan ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai 16 September 2019, pukul 16.00 WIB , titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi 62, Sumatera Selatan 115, Kalbar 384, Kalteng 513 dan Kalimantan Selatan (Kalsel) 178. Sementara luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data Kementerian Lingkungan HUdup dan Kehutanan (KLHK), sudah mencapai 328.722 ha. Dari data itu, kebakaran di Kalteng tercatat seluas 44,769 ha, Kalbar 25.900 ha, Kalsel19,490 ha, Sumsel 11.826 ha, Jambi 11, 022 ha dan Riau 42.266 ha (tirto.id 17/9/2019).
.
Data hingga Senin pukul 15.00 WIB, menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru (Riau), Pontianak (Kalbar), masuk dalam kategori tidak sehat, dengan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masing-masing 192 dan 160. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. ISPU pada kategori tidak sehat juga terjadi di kota Jambi, yakni mencapai angka 129.
.
Dampak asap karhutla menyasar penduduk setempat, sebagian masyarakat pun mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Yang mengakibatkan rata-rata warga mengeluhkan sesak napas, demam, batuk hingga muntah-muntah. Warga yang dievakuasi ada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua yang terpapar kabut asap untuk mengungsi ke posko pengungsian dan posko kesehatan. Dinas Kesehatan RIau menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu mengenakan masker pelindung apabila beraktivitas diluar. Sementara di Sumatra Selatan karhutla memakan korban, bayi 4 bulan bernama elsa pitaloka di kabarkan meninggal setelah tujuh jam dirawat karena sesak napas.
.
Akibat dari karhutla ini juga mengganggu aktivitas penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada seluruh stakeholder penerbangan untuk tetap mengutamakan keselamatan bagi penggun jasa transportasi udara. Beberapa layanan bandara Sumatera dan Kalimantan ditutup sehingga maskapai mengalami penundaan penerbangan bahkan dibatalkan. Terdapat tiga bandara yang mengalami dampak terburuk dari insiden kabut asap ini, semua berada di daerah Kalbar (Liputan6.com 17/9/2019).
.
Kasus karhutla terus berulang, semua ekosistem makhluk hidup merasakan dampaknya. Benarkah penyebab karhutla adalah karena faktor kemarau panjang sebagai pemicu karhutla, atau ada faktor yang lainnya?. Disadur dari Detik.com Senin 16 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kebakaran hutan diduga melibatkan sejumlah perusahaan. Hal ini senada dengan penyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, ada lima perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia disegel karena penyebab karhutla. Sebanyak empat perusahaan berlokasi di Kalbar, sementara satu perusahaan di Riau.
Yang jadi pertanyaan siapa yang memberi ijin kepada kelima perusahaan asing untuk melakukan pembakaran hutan?.
.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ijin karhutla kepada lima perusahaan asing tanpa memperdulikan dampak karhutla bagi masyrakat dan ekosistem makhluk hidup lainnya. Ini sesuatu yang wajar karena pemerintah menjadi kapitalis sebagai ruh dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Menjadikan rakyat sebagai korban dari berbagai kebijakannya adalah sesuatu yang biasa. Karena dalam sistem kapitalis rakyat bukan untuk di urus tapi untuk di manfaatkan dan dijadikan korban terus menerus.
.
Hutan berfungsi dalam membantu manusia dan makhluk hidup di bumi untuk bernafas. Hutan juga sebagai penyerapan air dan sumber cadangan air serta untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Begitu besar manfaat hutan bagi kehidupan, sehingga perlu mekanisme yang baik dalam mengelola hutan. Dalam pandangan syariah Islam hutan termasuk kepemilikan umum bukan kepemilikan individu atau negara. Rasulullah bersabda “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, udara, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Hutan menjadi kepemilikan umum karena merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh Negara saja bukan pihak swasta/asing yang hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan hutan sesuai syariah hanya bisa dilakukan oleh negara (Khilafah ). Karena khilafah akan melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaannya melalui qadhi hisbah. Kasus pencurian hutan atau pembakaran dan pengrusakan hutan, pelakunya di jatuhkan vonis dilapangan.Dengan mekanisme tersebut diatas< Islam mampu menjaga kelestarian hutan dari tangan-tangan kerakusan para kapitalis. Wallahu a’lam.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.