Dakwah Jateng-, Semarang Ahad, (15/09/2019)  puluhan tokoh masyarakat,  Ulama dan advokat menghadiri kegiatan Islamic Lawyer Forum Semarang edisi ke Empat dengan mengangkat tema diskusi “ Demokrasi dan Korporasi “

Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Suteki, SH., M. Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Drs. M Yulianto M.Si. Sebagai Pakar Politik FISIP UNDIP), Ahmad Khozinudin, S.H. Sebagai Ketua LBH Pelita Umat Wahyudi al Maroki (Direktur Pamong Institute), KH Nasrudin (Pengasuh Ma’had Al Mabda’ Al Islamiy)

Pada acara ini ditegaskan, tidak adanya perubahan rezim ekonomi di Indonesia, tetapi sekaligus ada perubahan dalam rezim politiknya (dengan munculnya sistem demokrasi), merupakan keberhasilan besar kapitalisme di Indonesia.

Di Indonesia , sejak zaman orde baru sampai sekarang sama sekali tidak ada perubahan dalam rezim ekonomi. Semuanya adalah orang-orang ekonom liberal dari Mafia Berkeley. Semuanya mengandalkan swasta dan utang sebagai solusi ekonomi. Semuanya satu mazhab. Murid dan guru. Semuanya mengundang korporasi internasional untuk mencengkeram ekonomi Indonesia.

Dengan demokrasi semua penguasa tak lagi menjadi sekutu kapitalisme. Tapi bahkan implementator kapitalisme. Karena dengan demokrasi maka korporasi leluasa mensponsori pihak-pihak yang pro mereka memegang kendali legislatif. Dan selanjutnya pihak eksekutif dipilih dengan kriteria program pro rezim ekonomi liberal pro korporasi/kapitalis, serta untuk menjalani program-program itu.

Belum lagi penyelenggaraan pemilu yang menggunakan dana-dana lembaga internasional pro kapitalis. Program pemulihan, kandidat, serta program pemerintah terpilih, juga partai-partai politik, semua pinjam bank atau lembaga keuangan internasional. Dan ujungnya rakyatlah yang harus menanggung dengan banyaknya pungutan pemerintah.



Terkait hal di atas, para pembicara mengulas sisi hubungan demokrasi dan korporasi dengan berbagai sudut pandang.

KH. Nasruddin, pengasuh sebuah ponpes di Semarang, menceritakan nasehat bijak Saad bin Amr Al Jumahi kepada Khalifah Umar bin Khaththab, "Jika Anda mengurus umat, takutlah Allah. Jika Anda melaksanakan urusan Allah, jangan takut umat." Hanya saja di zaman sekarang hal itu sulit dilaksanakan. Karena sistem sekuler dan dikuasai oleh korporasi dengan kapitalisme nya. Beda dengan sistem Islam, atau sistem khilafah. Yang berbasis ketaqwaan. Orang seperti Saad bin Amr bisa berbuat.

Prof. Suteki, MHum, menyampaikan, idealisme demokrasi pada dasarnya seperti kata Presiden Abraham Lincoln, "From the people, by the people, for the people". Kemudian dari prinsip itu dipakai mengejar berbagai kebebasan.

Hanya saja, semua itu tidak gratis. Pelakunya, yaitu partai-partai politik, mengandalkan dana dari korporasi. Sehingga korporasi begitu berkuasa.

Ahmad Khozinuddin, SH, menekankan bahwa korporasi adalah pemegang saham mayoritas dalam demokrasi. Sedangkan rakyat pemegang saham minoritas. Itupun rakyat dalam kendali korporasi dengan medianya. Sudah begitu, namanya tetaplah "kedaulatan di tangan rakyat".

Bukti kekuasaan korporasi adalah kasus Freeport. Di mana Freeport tidak membagi dividen saat jumlah saham pemerintah dinaikkan, sementara pemerintah berkewajiban membelikan smelter.

Pembicara keempat, seorang dosen politik, M. Yulianto, menegaskan hambatan umat Islam untuk bebas dari sistem yang dikuasai korporasi kadang datang dari umat Islam sendiri. Karenanya kesatuan umat sangat dibutuhkan. Dan harus tahan banting sebagaimana Partai Refah di Turki dulu.

Pembicara terakhir, Wahyudi Al Maroky dari Pamong Institut, menegaskan kata-kata presiden AS pasca Lincoln, yaitu Rutherford B. Hayes, bahwa demokrasi "From company, by company, for company" yang di Indonesia memang terasa serba maunya kompeni (mengingat pemaksaan yang ada).

Perubahan untuk bebas dari korporasi tak mesti harus dari dalam. Dalam sistem sekuler yang menjadikan korporasi begitu berkuasa dan tak peduli halal haram, umat Islam harus membuat langkah baru.

"Tak harus masuk lapangan untuk ikut pertandingan bola antar klub. Bikin saja pengajian. Tak mesti orang memilih menonton bola."

Pada akhirnya umat Islam harus berjuang untuk bebas dari sistem kedaulatan korporasi ini. Yaitu dengan menegakkan syariat Islam secara kaaffah. Kejelasan aturan seperti riba tak bisa diutak-atik korporasi, parpol, maupun parlemen, sebanyak apapun orangnya. Umat akan terjaga dengan syariat.[]HM/AA



Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.