Hasil gambar untuk jokowi"

Oleh : Nasrudin Joha
(Aktivis Media Sosial)

Saya awali pembahasan dengan definisi. Melalui definisi ini, kita dapat membatasi hal-hal diluar yang diperbincangkan, sekaligus memasukan keseluruhan unsur pokok bahasan yang diperdebatkan. Baru kemudian, kita membahas kenapa rezim Jokowi terkategori rezim yang menganut paham sekuler radikal.

Sekuler adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan negara. Sementara radikal, adalah pemahaman yang mengakar dan ekstrim terhadap suatu keyakinan tertentu. Sekuler radikal didefinisikan sebagai orang, atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan wajibnya agama dipisahkan dari negara dengan pandangan yang sangat ekstrim dan mengakar/radikal.

Jika merujuk definisi sekuler saja, maka rezim pemerintahan di Eropa dan Amerika itu termasuk rezim yang sekuler biasa. Bukan sekuler yang radikal. Karena, di negara tersebut khususnya seperti di Inggris, Belanda, Italia, Amerika, Jepang, Korea tidak ekstrim dalam menerapkan nilai nilai Sekulerisme. Ini termasuk negara sekuler biasa.

Karena meskipun negara ini sekuler, mereka tak bertindak ekstrim dan radikal. Di Amerika, urusan celana cingkrang, urusan niqab, urusan hadits dan ayat Al Quran, itu tidak pernah diintervensi negara. Mereka memandang urusan itu bagian dari urusan domestik privat yang terkategori kebebasan individu yang dijamin dan dihormati.

Sementara rezim ini, tidak cukup puas memisahkan agama dari negara. Tidak cukup puas hanya membatalkan sejumlah produk legislasi daerah yang dicurigai mengandung muatan nilai syariah. Rezim ini sangat ekstrim, begitu radikal, sampai-sampai urusan celana cingkrang dan cadar pun di intervensi. Sampai ustadz ceramah di masjid pun di awasi, diperiksa ayat dan haditsnya apakah mengandung muatan sensitif atau tidak.

Karena itu tidak keliru bahkan sangat tepat jika rezim Jokowi ini disebut sebagai rezim sekuler radikal. Karena rezim ini telah melakukan intervensi terlalu jauh atas urusan agama umat ini.

Saat ustadz atau ulama ceramah, mengisi Khutbah, seharusnya cukup berpatokan pada dalil. Jika dalilnya Sahih, rajih, maka tak perlu lagi melihat apakah dalil yang disampaikan diridloi penguasa atau tidak direstui penguasa.

Rezim Jokowi telah menjatuhkan Marwah ilmu dan ulama dibawah ketiak kekuasaan. Restu penguasa telah menjadi alat ferifikasi terhadap muatan dakwah ulama, ini jelas pemahaman sekuler yang paling radikal.

Seharusnya biarkan saja ulama berkuasa atas masjid, berdakwah sesuai tuntutan Al Quran dan As Sunnah. Kenapa rezim ikut ikutan baper urusan ceramah agama ? Toh kekuasaan rezim meliputi seluruh urusan negara, kenapa mau ikut mengkudeta masjid yang menjadi area suci para ulama ?

Karena itu rezim Jokowi ini memang sekuler dan radikal. Tak mau umat ini mendapat pencerahan dari ulama, untuk mengoreksi penguasa. Padahal, ditengah posisi DPR yang dipastikan sulit menjalankan fungsi kontrol eksekutif saat ini, ulama dan umat memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan.

Apakah tindakan radikal sekuler ini memang bertujuan membungkam nalar kritis rakyat ? Kalau memang demikian, kenapa tak membentuk kekuasaan sendiri tanpa melibatkan rakyat ?

Ingat ! Selama unsur negara itu ada rakyat, maka menjadi hak sekaligus kewajiban rakyat untuk terus mengoreksi kekuasaan. Dan ulama, adalah PELITA bagi umat untuk memimpin aktivitas dakwah mengoreksi kekuasaan yang menyimpang. [].

 Prof Suteki: Indonesia Lima Tahun Ke Depan Lebih Suram
Dengan kepemimpinan dan komposisi kabinet sedemikian rupa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki memprediksikan Indonesia lima tahun ke depan akan lebih suram.
“Maka menurut saya lima tahun ke depan akan lebih suram. Madesu. Madesu itu masa depan suram, jika pendekatan penyelesaian tentang radikalisme itu menggunakan pendekatan keamanan,” ungkapnya dalam Diskusi Tabloid Media Umat: Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan, Kamis (31/10/2019) di Gedung Joang, Jakarta.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan semestinya bukan keamanan tetapi dialog. “Silakan kalau tidak percaya, ditunggu saja lima tahun ke depan, ketika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan, bukan pendekatan dialog, di dalam penegakan hukum kita pasti akan semakin suram,” bebernya di hadapan sekitar 250 peserta yang hadir.
Suteki menyatakan, ketika ini berjalan, maka kegaduhan semakin riuh. Kegaduhan semakin riuh kira-kira investor tertarik enggak untuk masuk? “Berarti apa prediksi saya? Itu pertumbuhan ekonomi kita tidak akan lebih dari 5 atau 5,3 persen. Jadi ya sama saja (dari periode sebelumnya), atau malah kurang,” katanya.
Karena kepemimpinannya sudah jelas, kabinetnya sudah jelas, mungkin program-programnya saja yang belum begitu jelas. “Tetapi yang jelas pengusaha-pengusaha yang saya temui mengeluh lantaran usahanya masih down dan belum mulai bangkit,” ujarnya.
Sementara di kabinet tidak ada program yang dulu sering disebut dengan istilah “Program 100 Hari”.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula pembicara lainnya yakni Abdul Chair Ramadhan (Ketua Umum HRS Center) dan Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI) serta keynote speaker Farid Wadjdi (Pimred Tabloid Media Umat).[]

Sumber : Mediaumat.news

 Jubir HTI: Rezim Jokowi Mengidap Sekulerisme Radikal
Sekularisme itu ada sekularisme yang ramah dan ada sekularisme yang tidak ramah. “Kita kalau ke negara-negara Eropa Barat, itu semua negara sekuler, tapi itu relatif ramah. Nah, (rezim) ini (mengidap) sekularisme radikal, yang tidak ramah, tidak terdidik dan tidak berakal,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto dalam Diskusi Tabloid Media Umat: Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan, Kamis (31/10/2019) di Gedung Joang, Jakarta.
Ia pun menjelaskan lebih lanjut dengan tanya jawab monolog. Tidak ramahnya kepada siapa? Kepada mayoritas penduduk ini. Tidak terdidik? Tidak terdidik untuk memahami apa sebenarnya yang substansi dari seorang Muslim itu. Yang substansi sebagai seorang Muslim itu ketundukkannya kepada Allah SWT. Jadi tidak terdidik dia. Karena itu lucu pernyataan-pernyataannya. Salah satunya pernyataan yang mau melarang cadar.
“Menteri Agama itu mau melarang rok mini, itu masuk di akal, ini kok??? Iya kan!? Sejelek-jeleknya bercadar itu tetap pendapat agama. Tetapi rok mini, sebaik-baiknya rok mini itu bukan pendapat agama. Mustinya Menteri Agama itu berpikirnya ke sana. Jadi ini tidak terdidik. Karena tidak terdidik akhirnya tidak berakal karena tidak menggunakan akal,” tegasnya.
Fobia Islam
Ismail juga menyayangkan di negeri mayoritas Muslim ini bisa terpilih pemimpin seperti itu. “Ini sangat ironis, bagaimana bisa di negeri mayoritas Muslim, persoalan praktek dan paham Islam itu ditempatkan sebagai masalah yang paling besar dan dijadikan prioritas yang paling tinggi?” ujarnya.
Sehingga, memerangi radikalisme (baca: memerangi syariat Islam dan pengembannya) menjadi kata pertama (first words) rezim ini.
Publik tidak mendapati di dalam first words presiden soal korupsi, keadilan, HAM, pemerataan.
“Itu tidak ada, enggak ada itu. Enggak ada. Padahal kita tahu bahwa negeri ini sedang menghadapi persoalan yang luar biasa terkait korupsi, ratusan orang meninggal dalam Pilpres 2019, kerusuhan di Papua, soal ketidakadailan ekonomi, soal ketidakadilan hukum,” ujarnya.
Justru yang muncul di dalam first words adalah radikalisme. “Kalau itu yang muncul maka kita bisa mengatakan bahwa memang rezim ini menempatkan itu sebagai persoalan. Ketidakadilan bukan persoalan. Maraknya korupsi bukan persoalan. Dari sana kita bisa meraba ke mana kita akan dibawa dan bagaimana hal tadi itu mau diselesaikan,” bebernya.
Menurutnya, ini hanya mungkin terjadi jikalau otak para pemimpin negeri ini dan para kroninya mengidap fobia Islam. “Rezim ini adalah rezim (sekuler) yang Islamophobia,” pungkasnya.
Dalam acara yang dihadiri 250 peserta tersebut hadir pula pembicara lainnya yakni Abdul Chair Ramadhan (Ketua Umum HRS Center) dan Prof. Dr. Suteki (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) serta keynote speaker Farid Wadjdi (Pimred Tabloid Media Umat).[]

sumber : Mediaumat.news

Image result for Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Novita Aryani M. Noer (Director of Ideology Battle Forum)

Selama lima tahun memimpin Indonesia, satu-satunya yang selalu dinarasikan Jokowi di periode pertama pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.
.
Jokowi memang “ngebut” membangun infrastruktur komersial dari barat hingga timur Indonesia. Sayang, itu hanya terkait dengan berbagai kepentingan asing dan aseng daripada membangun infrastruktur dasar bagi rakyat.
.
Narasi yang jauh dari memberikan jawaban, namun malah kian mengundang banyak pertanyaan. Ini bukan soal bagaimana pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi bagi bangsa ini, tetapi soal siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan itu? Untuk siapa sesungguhnya pembangunan infrastruktur itu ada? Benarkah untuk rakyat?
.
Bagaimana dampak lingkungan, sosial, dan tanah adat hingga mata pencaharian rakyat yang terus dibabat habis oleh alat-alat berat dalam pengawalan aparat hukum? Di mana kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan yang dijanjikan dari investasi infrastruktur hasil utang dan pencabutan subsidi hak rakyat itu?
.
// Kapitalisme Eksploitatif dan Tidak Manusiawi //
.
Berbagai protes masyarakat dari berbagai kalangan terhadap dampak buruk pembangunan infrastruktur bagi lingkungan, sosial, dan kemanusiaan hanya dianggap angin lalu oleh negara.
.
Stagnasi yang sebenarnya datang dari asumsi bahwa bangsa ini akan mendapat manfaat dari “pertumbuhan ekonomi” yang sering digunakan penguasa untuk menutupi sifat eksploitatif dari kapitalisme yang sebenarnya.
Sebut saja kegiatan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Pekerjaan terowongan (tunnel) 11 yang berlokasi di Gunung Bohong, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat telah membuat kekhawatiran dan keresahan warga setempat. Pasalnya, pekerjaan terowongan tersebut dilakukan dengan cara pengeboman. Padahal, di kesepakatan awal pengerjaan dilakukan dengan cara pengeboran.
Ledakan dalam setiap pengeboman berdampak pada kerusakan ke 120 rumah dengan 500 jiwa yang berada di kaki Gunung Bohong itu. Belum lagi terganggunya aktivitas belajar mengajar siswa yang berdekatan dengan proyek akibat terpapar debu dan kebisingan.
Terakhir telah memakan korban jiwa dan luka-luka pada pekerja proyek akibat pipa BBM Pertamina yang berada pada lokasi proyek bocor dan terbakar Selasa (22/10/2019) lalu. Sejauh ini pihak proyek hanya menyampaikan permintaan maaf.
Hal serupa juga pernah dialami masyarakat petani Majalengka yang harus digusur akibat pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat. Masyarakat petani Sumedang turut kehilangan ruang hidupnya selama ini saat proyek DAM Jatigede mulai dibangun.
Pembangunan infrastruktur selama ini berjalan memang didesain abai kepada aspek lingkungan dan kemanusiaan. Pemerintah terlihat lebih menganakemaskan investasi ketimbang penyelesaian masalah dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan dan hak-hak warga.
Lebih jauh, tidak adanya pemikiran cermat dan baik terkait rencana tata ruang, mengakibatkan tergerusnya lahan pertanian. Diterbitkannya Perpres 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional yang mengharuskan pemangkasan prosedur perizinan untuk sejumlah proyek strategis nasional, telah menjadi alas hukum pengabaian rencana tata ruang daerah.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur ikut berperan menghilangkan lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai area persawahan. Hingga 2018 saja hampir 25% lahan persawahan beralih fungsi (terkonversi) untuk infrastruktur.
Belum lagi banyaknya catatan buruk bagi para investor yang abai dan tidak memiliki komponen bantuan teknis, seperti Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kerangka Kerja Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Aksi Pemukiman Kembali, peta proyek dan inventaris aset, dan metodologi kompensasinya, membuat masyarakat yang terkena dampak menanggung ketidakpastian dan ketakutan akan mata pencaharian mereka serta penggusuran paksa dan diinjak-injak hak-haknya oleh korporasi atas nama proyek pembangunan.
.
// Keserakahan Kapitalisme Global di Balik Pembangunan Infrastruktur //
.
Pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kapitalis Barat dan Timur. Berbagai upaya kapitalisme untuk “menjarah” dunia terus dilakukan, namun terhambat akibat keterbatasan infrastruktur.
.
Dibutuhkan pembangunan infrastruktur global untuk dapat mencapai tujuan itu. Karenanya, kapitalisme global membutuhkan sejumlah besar birokrasi dan infrastruktur pemerintah agar dapat berjalan memenuhi sifat eksploitatifnya.
.
Narasi yang dibangun akan pentingnya infrastruktur baru –dengan mengandalkan peran investasi infrastruktur- adalah sebagai sarana untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, permintaan, dan pekerjaan di ekonomi global, sehingga dapat keluar dari abu krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur dipromosikan sebagai ‘obat mujarab’ untuk itu.
.
Sejak krisis keuangan global, sebuah konsensus telah melahirkan agenda infrastruktur global yang sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa ada kesenjangan infrastruktur yang sangat besar yang harus diisi.
.
Sementara pemerintah menghadapi dilema bagaimana cara membiayai infrastruktur komersial tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya publik yang terbatas, negara juga harus melakukan penghematan dan mematuhi dogma-dogma neoliberal yang telah mereka adopsi.
.
Di sisi lain, pasar modal global telah membuat kekayaan swasta terpusat di tangan segelintir orang, dan pada gilirannya saling berburu peluang investasi dalam aset baru yang menguntungkan seperti Indonesia yang kaya sumber daya. Di sinilah dua kepentingan saling berkolaborasi.
.
Bank Dunia, IMF, dan berbagai aktor lainnya ditunjuk untuk memainkan peran dalam agenda ini. Serangkaian asumsi dibangun bahwa untuk menarik modal dalam jumlah besar untuk waktu yang lama, proyek infrastruktur harus berukuran besar. Infrastruktur harus diubah menjadi kelas aset agar investor dapat melihat infrastruktur sebagai aliran pendapatan murni, sehingga aset keuangan itu akan menghasilkan laba ketika diperdagangkan di pasar keuangan.
.
Keadaan ini sesungguhnya telah terjadi sejak lama. Di masa Orde Lama, pembangunan irigasi dan jalan di Hindia-Belanda utamanya bukan untuk mengairi sawah rakyat, melainkan untuk pengairan perkebunan tebu dan tembakau milik penjajah Belanda.
.
Begitu pun dengan proyek jalan raya. Jalan raya tidak dibangun untuk menembus hutan atau antarpulau sehingga melancarkan mobilitas penduduk dan barang-barang, melainkan untuk melayani transportasi logistik dan hasil produksi kapitalis Belanda.
.
Di masa Orde Baru sendiri, negara bekerja sama dengan lingkar elite berburu rente atas keuntungan pembangunan infrastruktur komersial. Sementara hari ini, mentalitas terjajah pemerintah tidak berubah, bahkan makin dalam akan ketergantungan pada dominasi asing dan aseng untuk membangun (baca: mengobral) negara ini.
.
Saat ini, melalui kedok mendorong investasi, pemerintah masuk ke dalam perangkap kapitalisme timur melalui Kerja Sama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategis Partnership) dengan Cina sejak 2015 silam. Dari sinilah yang mendorong BUMN kedua negara bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur.
.
Kemudian berlanjut dengan kesepakatan proyek mercusuar raksasa One Belt One Road (OBOR), yang kini berganti nama menjadi Belt and Road Initiative (BRI), mengonfigurasi ulang yang menghubungkan Cina dengan seluruh daratan dari Eropa, Afrika ke Asia (dan laut yang menghubungkannya), menjadi pusat produksi dan distribusi, koridor pembangunan, zona ekonomi khusus (KEK), dan interkonektor. Cina telah menjadi kontraktor raksasa global yang membangun jaringan infrastruktur lintas benua.
Nyata, proyek-proyek pembangunan infrastruktur komersial hanyalah untuk melayani akses rantai pasok global para kapitalis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, dan malah menjadi jalan tol bagi ‘dagangan politik’ para elite. Rakyat hanya menjadi korban kapitalisme di atas altar eksploitasi tanpa batas.
.
// Negara Pelayan Korporasi //
.
Kondisi buruk ini adalah akibat rezim mewarisi cara bernegara secara neoliberal dengan menerapkan konsep good governance, yang termaktub dalam sejumlah perundang-undangan dan peraturan.
Di antara yang menonjol adalah fungsi dan wewenang pemerintah dibatasi sebagai regulator (baca: pelayan bagi kepentingan korporasi), pembangunan infrastruktur yang mengacu pada konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), dan anggaran berbasis kinerja. Akibatnya hajat hidup publik berada dalam kendali korporasi.
Kebijakan justru menjadi legitimasi bagi korporasi berjalan sesukanya dan melakukan kejahatan di atas “stempel” pemerintah melalui perundang-undangan, regulasi, dan pemberian izin.
Belum lagi sederet wajah lama di bidang ekonomi yang kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II yang selama ini fokus menggarap pembangunan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi.
Selain itu, dilakukan perubahan nomenklatur yang menjadikan urusan investasi dinaungi oleh Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, yang akan mengoordinasikan hingga tujuh kementerian di bawahnya, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nantinya, Menko berwenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan yang akan menghambat investasi dan komitmen investasi besar.
Jelas, pemerintah telah disandera kepentingan asing. Gerak cepat hanya pada proyek yang menawarkan imbal balik keuntungan bagi investor yang menggelontorkan utang. Berbeda hal dengan program pemantapan jalan nasional yang dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) paruh waktu mendapat rapor kuning.
Mengejar proyek jalan tol, namun kemantapan jalan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diamanatkan UU tidak menjadi prioritas, bahkan diabaikan karena di sana tidak ada kepentingan para kapitalis pemilik modal. Ironisnya, jalan tol yang telah dibangun dijual ke swasta, membuat tarif tol pun terus melompat.
Hal ini tak bergeser dari apa yang diharapkan Infrastructure Summit yang dilahirkan di masa rezim SBY. Bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa pengecualian.
Di sisi lain, infrastruktur menjadi instrumen untuk mengeruk uang rakyat di semua sektor, baik infrastruktur transportasi maupun nontransportasi. Semangat ayat-ayat dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang bersifat strategis telah sirna.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata sesungguhnya bukan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, akan tetapi memberikan kemudahan bagi investor untuk mengambil keuntungan dari keindahan alam negeri ini. Keelokan negeri pun digadaikan.
Padahal, banyak hal yang dipertaruhkan: bahaya pembangunan skala besar pada lingkungan yang kian parah, beralihnya tanah adat ke tangan swasta, termasuk mengabaikan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang telah memberi mandat untuk diurus semua kepentingannya. Apakah mungkin bisa dipenuhi oleh rezim yang nyata kapitalistik seperti ini?
.
// Islam Solusi Komprehensif //
.
Kebijakan ekonomi negara hari ini yang berbasis kapitalisme neoliberallah yang membuat kondisi ini terjadi. Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal.
.
Akibatnya, hak-hak masyarakat tergilas, sementara para kapitalis terus meningkatkan labanya dengan segala cara tanpa melihat dampak buruk bagi lingkungan, kehidupan, dan manusia.
Dalam sistem Islam setiap jenis kepemilikan (al-milkiyah), baik itu kepemilikan individu, umum, dan negara) memiliki tata cara pengaturan dan cara-cara penggunaan atas harta milik masing-masing jenis.
Seorang Khalifah tidak bisa menggunakan begitu saja harta milik umum untuk kepentingan individu (swasta) dan negara. Atau seorang Khalifah –dengan dalih kemaslahatan umat– mengambil alih bangunan atau tanah milik individu rakyat dan menjadikannya milik negara.
Sangat berbahaya jika negara ikut-ikutan ambil bagian dalam merampas begitu saja harta kekayaan milik individu dengan dalih untuk kepentingan nasional atau pembangunan.
Lebih dari itu, bahkan bisa jadi malapetaka jika negara atau individu (swasta) berebut aset atau harta kekayaan yang melimpah ruah tersedia di alam begitu saja. Ini tidak akan dijumpai di dalam negara Khilafah.
.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda,
“Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
.
Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab yang ingin memperluas masjid umat Islam yang sudah sedemikian sesak. Khalifah memberikan tiga opsi bagi Abbas yang rumahnya terkena proyek perluasan masjid tersebut.
Pertama, menjual rumah tersebut dengan harga sesuai dengan yang diinginkan pemilik. Pembeliannya dari dana baitulmal milik umat Islam. Kedua, bangunan dan tanah akan diganti sesuai dengan kota yang dikehendaki yang diambil dari dana baitulmal. Ketiga, mewakafkan rumah tersebut untuk perluasan masjid.
Meski awalnya Abbas menolak, Khalifah Umar tidak mengambilnya secara paksa (gashab) walau diperuntukkan bagi kepentingan umum. Setelah Abbas berubah pikiran, barulah Khalifah Umar membangunkan rumah sebagai ganti untuknya dari biaya baitulmal. (Ibnu Sa’ad, al-Thabaqotu al-Kubra, 4/15).
Hal ini telah menciptakan kehidupan yang sejahtera dan tenteram bagi seluruh umat manusia, berabad lamanya.

Image result for hari pangan sedunia 2019 jakarta

Oleh : Alvi Rusyda

Swasembada pangan menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara butuh ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2014 silam pernah berjanji mengupayakan swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya, namun belum sepenuhnya tercapai. Apa tantangan dan bagaimana solusinya, ternyata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan sedikit bocorannya.
Pada Desember 2014, tepatnya dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gajah Mada (UGM), Presiden Jokowi pernah mengatakan RI bakal swasembada pangan dalam 3 tahun. Ketika itu Jokowi baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai Presiden RI.
“Sudah hitung-hitungan, tiga tahun tidak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari fakultas pertanian bisa antre. Tapi saya yakin bisa, hitung-hitungannya ada. Konsentrasi 11 provinsi,” kata Jokowi di Balai Senat Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) silam.
Namun, kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan data Ombudsman RI, total impor beras dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton, sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah total impor akan meningkat jika Pemerintah melakukan kembali pada tahun 2019. Namun dengan jumlah stok yang relatif memadai (2,1 juta ton di akhir 2018), diperkirakan Pemerintah tak perlu memerlukan impor di tahun 2019, kecuali terjadi krisis besar.
Sedangkan total impor gula selama kurun waktu 2015-2018 mencapai 17,2 juta ton, lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010-2014 yang mencapai 12,7 juta ton.
Terkait swasembada pangan, Wapres JK membandingkan kondisi swasembada beras saat ini dengan era Presiden Soeharto. Menurutnya, upaya swasembada sekarang sulit diwujudkan karena situasinya berbeda. “Waktu zaman Pak Harto kita bangga swasembada (yang dimulai tahun) 70-an,” ujar JK dalam acara Dialog 100 Ekonom di Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
Namun, lanjutnya, pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia tak sebanyak sekarang. Pada saat Soeharto memimpin, jumlah penduduk sekitar 130 juta jiwa yang didukung luas sawah yang besar. “Dulu penduduknya 130 juta jiwa, sawah kita 10 juta hektar. Produktivitas tinggi, 3 ton per hektar, jadi swasembada lah,” jelasnya.
Tapi, saat ini jumlah penduduk Indonesia meningkat pesat, sementara jumlah lahan sawah yang bisa diolah menurun akibat pembangunan infrastruktur. Sehingga swasembada seperti era Soeharto sulit dicapai. “Penduduk sekarang 260 juta jiwa, sawahnya berapa? Jadi sebenernya kita lebih baik, tapi sawahnya turun, ya gimana mau swasembada,” jelas dia.
Meski demikian, dia berharap cita-cita swasembada beras tetap dilanjutkan terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. “Mudah-mudahan tahun ini tetap oke,” katanya.
Perencanaan Solusinya
Sementara itu, Ekonom INDEF Rusli Abdullah menilai faktor kegagalan swasembada pemerintah terletak di perencanaan. Salah satu hal mendasar dalam perencanaan adalah data yang valid.
“Pemerintah kita belum mampu swasembada pangan. Gagal. Bahkan yang terbaru, pakan jagung untuk ternak saja masih impor. Tahun kemarin (2018, red) ada impor beras 2,8 juta ton. Kedelai untuk bahan baku tempe dari Argentina dan Amerika juga impor. Termasuk gandum,” ujarnya saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Padahal, gandum merupakan bahan dasar mie instan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Kendati demikian, ia mengapresiasi janji kampanye Jokowi-JK meski tidak sepenuhnya terealisasi.
“Perencanaan adalah masalah yang krusial. Kementan (Kementerian Pertanian) sempat dikritik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa aspek perencanaan kurang optimal. Sebab, jika perencanaan beres, maka hasilnya akan baik,” kata dia.
Dia menyebutkan, data perencanaan pemerintah Jokowi-JK terkait swasembada pangan pada tahun 2014 sangat carut-marut. Meski demikian, ia optimis perencanaan swasembada pangan di tahun 2019 lebih baik karena memiliki data yang valid.
“Pemerintah saat ini dalam perwujudan kedaulatan pangan masih semrawut. Tapi mungkin di tahun 2019 lebih tertata dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Minimal datanya lebih akurat,” ujarnya.
Sesuai mandat pemilu 2014, kata Rusli, seharusnya Jokowi lebih memprioritaskan janji kampanye yang dapat direalisasikan. “Sebisa mungkin Pak Jokowi seharusnya menepati janji yang dapat ditepati sampai Oktober 2019,” pungkasnya. Indonesia Inside.Id
Ada Apa dibalik Hari Pangan Sedunia?
Setiap tahun diperingati hari pangan sedunia, namun tiada perubahan peningkatan di bidang pertanian, malah semakin merosot. Ketahanan pangan itu makin menurun sejak era Jokowi. Julukan negara swasembada pangan , era Soeharto tinggal kenangan. Negeri ini tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan pokok rakyatnya, yang berjumlah ratusan jiwa. Pendistribusian bahan pokok juga tidak rata di setiap daerah. Akibatnya, suatu wilayah ada yang kelebihan konsumsi bahan pokok, sampai obesitas, ada juga yang miskin karena tiadanya persediaan makanan. Banyaknya masyarakat yang kurang gizi, dan kurangnya perhatian pemerintah. jikapun ada, terkesan lambat dalam mengurusi rakyat.
Pemerintah sebagai pengayom rakyat tidak lagi peduli. Pengelolaan pertanian tidak berjalan dengan baik. Sarjana pertanian banyak yang menganggur, karena tidak adanya lowongan kerja. Lahan pertanian tidak lagi berdaya. Banyaknya lahan yang terlantar, dan ada juga yang dijadikan untuk membangun infrastruktur negara. Untuk pangan malah menerima impor dari luar negeri berupa: bahan makanan, bibit pertanian, sekaligus tenaga kerjanya dari asing.
Kebijakan ini sangat merugikan rakyat dan menguntungkan pihak asing.
Penyebab semua ini akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal, yang semakin parah di negeri ini. Pemerintah lepas tangan dalam mengurusi umat.
Solusi Islam dalam masalah pangan
Agama Islam merupakan solusi permasalahan kehidupan dalam berbagai aspek. Salah satunya masalah pangan.
Islam memandang, masalah pangan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Menyangkut kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, supaya tidak ada rakyat yang kelaparan, atau kurang gizi.
Pemerintah bertanggung jawab dalam mengurusi umat, kelak akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya di akhirat.
Dalam mengurusi lahan pertanian, pemimpin mengusahakan semua lahan pertanian menjadi produktif. Bagi yang tidak mempunyai lahan, boleh bekerjasama dengan orang lain, dan mengaktifkan lahan yang tidak ada pemiliknya.
Islam juga mengatur kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pokok, dan terjaminnya kebutuhan rakyat.
Begitu mulia Islam dalam mensejahterakan rakyat, dan menjamin kebutuhan rakyat.
Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, kita dapat belajar dari Rasul saw yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Praktek pengendalian suplai pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al–‘Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, “saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di Madinah) dan dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut”.
Demikianlah konsep dan nilai-nilai syariah Islam memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pangan. Konsep tersebut tentu baru dapat dirasakan kemaslahatannya dan menjadi rahmatan lil alamin bila ada institusi negara yang melaksanakannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka dalam melayani urusan umat, termasuk persoalan pangan dengan menerapkan syariah yang bersumber dari Allah SWT, pencipta manusia dan seluruh alam raya.
Wallahu ‘alam.

Image result for rezim anti khilafah

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

Carut marut dunia perpolitikan telah menjadi bagian penting dari dakwah Islam. Karena Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya urusan bernegara.
.
Seorang pendakwah harus menyampaikan seluruh ajaran Islam, termasuk masalah yang dianggap “sensitif” terhadap keberadaan penguasa. Borok yang menganga dalam kepengurusan negara ini adalah PR bersama para ulama Indonesia.
Rezim hari ini telah nyata membenci Islam politik. Terbukti dari ditangkapnya sejumlah ulama yang lantang mengoreksi penguasa dan mengkriminalisasi ajaran Islam yang bertentangan dengan kepentingan mereka.
Alih-alih mengapresiasi warganya yang ikut membangun bangsa dengan pemikiran dan suaranya, penguasa malah lebih menyukai membabat habis siapa pun yang berseberangan dengan mereka.
Miris apa yang diucapkan Menko Polhukam di awal masa jabatannya, Mahfud MD menjamin tidak ada sistem Negara Khilafah dalam Islam. “Yang ada hanyalah prinsip Khilafah dan itu tertuang dalam Alquran,” kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Dialog Kebangsaan Korps Alumni HMI (KAHMI), di Kalimantan Barat, Sabtu malam (26/10/2019). (Tempo.Co, 27/101/19)
Padahal, dalam kitab fikih Islam pertama di Indonesia karya ulama besar tanah air, Sulaiman Rasyid, telah jelas disebutkan bahwa Khilafah adalah persoalan politik dan ketatanegaraan. Bahkan beliau membahasnya dalam satu bab khusus: “Kitab Al-Khilafah”. Kitab ini telah menjadi rujukan wajib di perguruan tinggi dan menengah di Indonesia serta Malaysia sampai sekarang.
“Al-Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. semasa beliau hidup dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khaththab, Utsman Bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Kepala negaranya adalah Khalifah.” (Sulaiman Rasyid, 1951: 494)
Para ulama terdahulu, bahkan kelima imam mazhab telah sepakat akan kewajiban khilafah. Fakta sejarah tak bisa ditutupi lagi. Khilafah dengan kegemilangannya tak terbantahkan. Hingga tak mungkin lagi bernarasi menegasikan Khilafah.
Akhirnya, narasi melawan ajaran Islam dibelokkan dengan membiaskan makna Khilafah dengan hanya sebatas substansi bukan simbol. Mereka terjebak dan salah menempatkan sebuah adagium “Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah”. Padahal, konteks syariat tidak boleh hanya mengambil substansinya saja.
Dalam fikih salat, mengandung substansi menghadap kepada Allah Swt dan merasakan kebesaran-Nya. Termuat pula di dalamnya tata cara salat sesuai tuntunan Rasulullah Saw. Jika tata caranya tidak sesuai syariat, walaupun substansinya adalah menghadap kepada Allah Swt, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut ibadah salat.
Begitu pun syariat Allah mengenai Khilafah, tidak boleh diambil substansinya saja, atau prinsipnya saja. Lebih dari itu, tata cara dan definisinya harus jelas sesuai dengan syariat.
Syariat telah jelas dan gamblang mendefinisikan Khilafah. Telah sepakat para ulama terdahulu tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Bahkan, jumhur ulama menjadikan Khilafah sebagai Tajul Furudh, yaitu mahkota kewajiban.
Seluruh kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak akan terpenuhi tanpa adanya Khilafah. Namun, mengapa rezim hari ini seolah alergi dengan kata Khilafah, bahkan ajaran Khilafah disebut ajaran radikalisme yang akan memecah belah NKRI? Mengapa malah mengkriminalisasi para pengembannya dan menyebarkan agitasi bahwa Khilafah adalah ancaman bangsa?
// Khilafah Musuh Demokrasi //
Sungguh tak berkesudahan problematik kelas akut yang mendera bangsa ini. Bergantinya rezim tak membawa perubahan yang berarti, bahkan umat semakin menderita. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan rasa aman yang sangat mahal, telah berkelindan pada mayoritas penduduk negeri.
Di manakah kekayaan yang terkandung dalam perut bumi pertiwi? Di manakah hasil kekayaan laut di negeri maritim ini? Bukankah semua itu milik rakyat? Penguasa hanya diberi amanah untuk mengelolanya, bukan menjualnya. Apalagi untuk kepentingan pribadi dan partainya.
Wajar, di negeri demokrasi, rakyat hanya bisa mengemis sisa-sisa kerakusan para kapitalis yang berkolaborasi dengan penguasa. Mereka telah menjadi komprador-komprador yang siap menghisap kehidupan rakyatnya.
Politik itu kotor dalam sistem demokrasi, berebut kekuasaan menjadi hal biasa. Lihat saja bagaimana para politisi partai tanpa risih meminta jatah menteri dan kursi. Kontribusi mereka dalam menaikkan elektabilitas calon presiden kala itu bukan tanpa pamrih. Bukan ingin yang terbaik untuk rakyat. Namun, pengorbanan mereka harus dibayar dengan sebuah pertukaran yang sepadan, apalagi kalo bukan jabatan. Begitulah politik transaksional.
Akhirnya, koalisi gemuk di tubuh kabinet yang menampung balas jasa. Bukan lagi mempertimbangkan berjalan atau tidaknya program pemerintah, namun “sudah benarkah porsi pembagian kuenya?”. Jasa yang terbanyak dan signifikan tentu mendapat kue yang banyak dan manis.
Kenapa ngotot ingin mendapat kue? Tak lain tak bukan karena jabatan menteri didaulat sebagai ajang menaikkan pamor partai dan pundi-pundi perburuan rente partai. Bisa dibayangkan bagaimana kinerja lima tahun ke depan? Adakah untuk kepentingan rakyat?
Demokrasi telah menjadikan politik sekotor comberan. Bahkan orang-orang bersih jika terjebak dalam sistem ini, akan terkena bau busuknya. Para pengusung dan penikmat demokrasi itu telah terlalu menikmati gelimang harta dan kuasa, hingga tak rela pergi meninggalkan kursinya.
Itulah mengapa rezim hari ini memusuhi Khilafah. Khilafah akan mengusik kebahagiaan mereka. Tikus-tikus berdasi dan berpeci itu tak akan lagi mendapatkan rente jika Khilafah menjadi sistem negara ini.
// Sistem Khilafah Wajib Diterapkan Jika Ingin Sejahtera //
Sistem Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbeda 180 derajat dengan sistem demokrasi. Keunggulannya mampu memimpin dunia selama 13 abad. Hubungan yang harmonis antara rakyat dan penguasa hanya akan ditemui dalam sejarah kekhilafahan. Perpaduan tingginya iman dan takwa telah menjadi motor penggerak para penguasa dalam mengurusi ururan umat di dalam sistem Khilafah.
Hal demikian karena para pejabat yang lahir di sistem ini adalah sosok yang memahami Islam dengan benar. Menjadikan Alquran sebagai standar dalam membuat kebijakan. Takut pada azab Allah bagi penguasa yang lalai terhadap gembalaannya.
Selain karakter pemimpin/khalifah yang akan lahir bervisi akhirat, sistem Khilafah adalah syariat Allah Swt. Artinya di sini, Allah dengan kemahatahuan-Nya telah membuat sebuah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia.
Jika demokrasi diakui masih belum menemukan kesempurnaan bentuknya, masih terus berproses menuju demokrasi terbaiknya, itu karena demokrasi buatan akal manusia yang terbatas. Sedangkan Khilafah adalah sistem langsung buatan Allah Swt yang sudah tidak diragukan lagi keabsahannya.
Sistem Khilafah menjadikan rakyat sebagai tuan, dan penguasa sebagai pelayan. Sumber daya alam yang terkandung di daratan dan lautan adalah milik rakyat. Pengelolaannya diserahkan pada penguasa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Penguasa tak punya hak untuk menjual SDA pada pengusaha swasta apalagi asing, seperti yang terjadi sekarang ini.
SDA milik rakyat dikelola asing, wajar hasilnya diambil semua oleh asing. Disisakan sedikit untuk pemangku kebijakan yang memberi andil dalam memuluskan perampokan ini. Rakyat tak sedikit pun mendapatkan hasilnya. Maka, jangan berharap negeri ini sejahtera jika sistem demokrasi masih bercokol di sini.
Sistem Khilafah yang sedang dimonsterisasi ini, memiliki sistem yang kuat untuk menopang sebuah negara berdaulat. Maka wajar, para penjajah tak akan rela jika sistem Khilafah menaungi negeri.
Lewat para kompradornya, mereka melakukan segala daya dan upaya untuk menyingkirkan Khilafah, menciptakan narasi sesat dengan mengatakan Khilafah adalah ancaman keutuhan Indonesia, lalu mengkriminalisasi organisasi dan para pengembannya.
Oleh karena itu, jika rezim ini dengan kasat mata telah mencederai mandat rakyat, berlaku semena-mena, menangkapi siapa saja yang mengkritik kebijakannya, koruptor dilindungi, penjarahan SDA oleh asing-aseng-asong semakin menggila, lalu serempak membuat agitasi Khilafah adalah ancaman, berarti kebutuhan umat akan adanya sistem Islam mutlak adanya.
Penerapan aturan Islam secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah urgen ditegakkan secepatnya, agar umat merasakan kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupannya. []

Image result for Ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Oleh : Eti Fairuzita

Ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) retak‑retak akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di Gunung Bohong.
Menurut pantauan Tribun, Jumat (18/10), rumah warga yang retak‑tetak itu kebanyakan bagian dindingnya, baik itu dinding ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi.
Bahkan ada dinding rumah warga yang nyaris ambruk akibat keretakannya terus membesar.
Warga RT 04, Heru Agam (49) mengatakan, selama dua pekan ini pengeboman di proyek tersebut sudah terjadi sebanyak delapan kali dan dentumannya terdengar jelas, bahkan barang‑barang di rumahnya pun sampai bergetar.
"Tapi dampaknya itu sangat dirasakan pada hari ketiga dan mulai terlihat ada retakan dinding, padahal sebelumnya tidak ada retakan," ujar Heru saat ditemui di kediamannya.
Saat pertama kali mendengar dentuman itu, ia merasa kaget karena suaranya terdengar keras, terlebih dentumannya kerap terdengar dua kali dalam satu hari.
"Dentumannya terdengar pagi dan sore hari, saya sampai kaget karena setelah dentuman itu rumah saya retak‑retak," katanya.
Rumah milik Linda Kurniasari (50), dinding kamar tidur dan kamar mandinya paling parah retaknya, bahkan dinding kamar mandi sampai menganga.
"Kalau ada ledakan lagi, dinding kamar mandi saya bisa ambruk, makanya saya kalau lagi mandi takut ambruk. Dentuman pengeboman itu saya dengar dua kali dalam satu hari," ucapnya.
Linda mengatakan, sesuai kesepakatan dengan warga lainnya, jika proyek tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan keselamatan jiwa, ia dan warga lainnya minta agar direlokasi.
Liberalisasi layanan transportasi menyebabkan masyarakat pengguna transportasi terzalimi, dimana pembangunan infrastruktur rezim neolib tak memikirkan dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan rakyat sekitar.
Fakta di atas telah gamblang menunjukan betapa penguasa kita hari ini sangat tidak perduli terhadap rakyatnya demi memuluskan sebuah proyek yang tentunya hanya menguntungkan segelintir orang namun disisi lain rakyat banyak justru dikorbankan.
Sistem kapitalis dengan asas manfaatnya yaitu materi menjadikan uang di atas segalanya menjadikan penguasa mengabaikan keselamatan rakyatnya. Proses pembangunan terowongan dengan jalan pengeboman sudah jelas berbahaya dan terbukti membuat lingkungan hidup masyarakat mengalami kerusakan, bagaimana jika terjadi gempa maka bisa dipastikan rumah akan mudah roboh dan mengancam nyawa penghuninya.
Selama sistem kapitalisme masih bercokol di negeri ini masalah demi masalah datang silih berganti, kerusakan demi kerusakan selalu terjadi. Belum usai kasus pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan banyak nyawa yang melayang sama sekali tidak dijadikan pelajaran, kini proyek pembangunan terowongan pun mengancam kehidupan.
Masihkah kita berharap kepada sistem hari ini yang tidak pernah berpihak kepada kemaslahatan yang ada tidak lain hanyalah bencana akibat ulah tangan-tangan durjana yang selalu menggunakan hawa nafsunya demi keuntungan semata.
Padahal di dalam Islam keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan negara wajib untuk menjaminnya, tak terkecuali dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi harus sesuai syariat dan memberi jaminan keamanan bagi seluruh rakyat dimana kepemimpinan sebuah negara ada pertanggung jawaban dunia dan akhirat.
Rasulullah Bersabda : " Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara akan dimintai pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya "
(HR. Bukhari Muslim)
Dengan demikian sudah sepantasnya pemimpin negara hadir untuk menjamin keamanan rakyatnya, dimana hal ini hanya bisa terwujud apabila diterapkan syariah Islam secara kaffah sehingga negara mampu memenuhi hak-hak rakyat sebagaimana mestinya dimana semua peraturan yang diterapkan hanya bersumber dari Al Quran dan as-sunah.
Wallahu alam

Image result for menolak khilafah

Oleh : Zainab Ghazali

Miris. Benar-benar miris. Membela demokrasi dan membenci khilafah kok segitunya. Demokrasi yang jelas batil, tanpa dalil dan berdampak rusak terus diagung-agungkan. Sementara khilafah yang merupakan warisan Nabi dan terbukti telah membawa kebaikan kok terus diserang. Bahkan para pengembannya harus siap-siap dikriminalkan.
.
Bagi para pembenci, dalil sebanyak apapun memang tak akan memberi manfaat sedikitpun. AlQur'an kalamullah, AlHadits Rasulullah, Ijma para Shahabat, dan maqalah ulama salaf pun semuanya lewat.
.
Mereka malah terus mencari dalih untuk menolak khilafah dan membela loyalitas mereka pada sekulerisme dan sistem kufur yang dianggap telah memberi penghidupan bagi mereka. Termasuk dengan berpegang teguh pada sabda para filosof Yunani yang bahkan tuhanpun bisa jadi bahan perdebatan dan olok-olokan.
.
Mereka terus membuat narasi untuk meragu-ragukan umat soal kewajiban dan urgensi khilafah. Mereka menuding khilafah sebagai sumber keburukan dan perpecahan. Lalu menisbahkan pada secuil bukti sejarah dari sejarah panjang keemasan khilafah. Atau menisbahkan kepada narasi ala ISIS yang sudah jelas dibuat Amerika demi menanam imej buruk soal khilafah. Teroris radikalis!
.
Mereka lupa bahwa apa yang mereka bela mati-matian kerusakannya terserak di depan mata. Krisis moral generasi, hegemoni korporasi, perampokan sumberdaya alam, budaya koruptif, merajalelanya riba, kemiskinan dan ketidakadilan, intervensi asing, utang yang melimpah ruah, kapitalisasi layanan dan hak-hak publik, semuanya terjadi saat sekulerisme dan demokrasi diterapkan sebagai sistem kehidupan. Bukan saat Islam ditegakkan.
.
Mereka pun berusaha mengecilkan gagasan khilafah dan meletakkannya di bawah aturan hidup yang lainnya. Menyebut khilafah bukan sistem, tapi cuma kumpulan nilai-nilai yang bisa dicangkokkan pada aturan kufur buatan manusia. Lha, mana bisa?
.
Tak usah berpikir keras buat memahami perbedaan keduanya. Mungkinkah menyandingkan prinsip "kedaulatan membuat hukum ada pada Allah" dengan sistem demokrasi yang memberi kedaulatan hukum pada manusia? Mungkinkah menyandingkan prinsip "khilafah dibaiat oleh rakyat demi menerapkan hukum Allah" dengan sistem yang menempatkan penguasa sebagai pihak yang dikontrak untuk menjalankan kehendak rakyatnya? Apalagi, rakyat dimaksud ternyata segelintir konglomerat!
Lalu, apakah mungkin menyandingkan prinsip "kewenangan mengadopsi hukum hanya pada khalifah" dengan sistem yang mengadopsi konsep trias politica? Dan mungkinkah menyandingkan prinsip 1 kepemimpinan untuk dunia dengan sistem yang meneguhi keterpecahbelahan bangsa?
.
Sungguh ada perbedaan diametral antara khilafah dengan sistem demokrasi yang mereka agung-agungkan. Namun mereka terus saja berupaya membuat kekaburan hingga umat tak lagi kenal dengan rumahnya. Yakni rumah yang selama belasan abad telah melindungi dan memuliakannya.
Bahkan mereka terus memisahkan cita-cita khilafah dari benak dan perasaan umat. Sejauh-jauhnya. Karena mereka tahu, khilafah akan mengobrak abrik mimpi-mimpi mereka. Mimpi menjadi anak emas Kapitalis demi memenuhi kerakusan dan hasrat mereka akan dunia.
Sungguh makin jelas dimana posisi mereka. Mereka telah memilih untuk setia berdiri di pihak bangsa penjajah. Menjadi para abdi dalem yang siap mengamankan kepentingan penjajahan. Menjalankan semua instruksi layaknya budak yang tak punya pilihan-pilihan. Tak peduli harga diri bangsanya tergadai demi pangkat dan jabatan.
Alangkah ruginya pilihan hidup para pembenci khilafah dan para da'inya. Karena yang dibenci adalah ajaran Allah dan para kekasihNya. Yang lisannya dipuji karena senantiasa menyeru kebenaran. Yang siang dan malamnya habis untuk berjuang menapaki jejak risalah kenabian.
.
Tidakkah mereka takut akan satu masa dimana pengadilan Allah akan digelar? Sementara saat ini, di bumi milikNya, mereka terus menebar kebencian pada ajaran-ajaran Islam.

Diedarkannya kembali link berita JPNN bahwa dirinya termasuk di antara 119 teroris dunia, ditanggapi santai oleh Prof M Din Syamsuddin MA.
“Itu lagu lama. Berita pada 2014 itu sebenarnya sudah basi dan tidak terbukti. Aneh ya saya dituduh teroris dalam link berita Arab yang tidak jelas, dan di dalam negeri link tersebut disebarluaskan lagi,” kata Din , Ahad (27/10/19) malam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2015 ini menduga, itu permainan inteligen yang mengembangkan dan selalu mengembangkannya. “Jelas itu skenario character assasination (pembunuhan karakter) terhadap para tokoh Islam di dunia,” ujarnya.

Din merasa aneh dengan tuduhan itu. “Saya dituduh teroris tapi terpilih kedua kalinya sebagai President of Asian Conference on Religions and Peace (ACRP) berpusat di Tokyo, dan Co-President of Religions for Peace yang berpusat di New York,” ungkapnya.

Selain itu, Din sering diundang berbicara di berbagai forum internasional, seperti di PBB, Vatican, dan sebagainya. Din juga memperoleh penghargaan internasional dari beberapa negara antara lain Italia, Malaysia, Jordan, UAE, dan Jepang.

“Aneh ya kok berita tidak jelas pada 2014 sekarang dimunculkan lagi. Siapa yang melakukannya dan untuk apa?” tanya Din heran.

Tapi menurut Din, hal itu tidak perlu digubris. “Itu ibarat maling teriak maling. Kepada yang menuduh dan menyebarkan fitnah maafkan saja,” tutur dia.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu juga berterima kasih pada yang membuat dan menyebarkan link itu. “Saya berterima kasih karena sudah memberi peluang pahala. Urusannya dengan Allah SWT biarlah mereka mempertanggungjawabkannya di akhirat,” kata dia.
JPPN mewartakan bahwa media online berbahasa Arab Almashhad-Alyemeni merilis daftar nama teroris dan tokoh-tokoh yang terkait erat dengan gerakan Islamic State Iraq and Syiria atau ISIS.
Di dalam berita itu, nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (saat itu) Din Syamsuddin ada di daftar 101 dari 119 nama yang dirilis.
Sesuai situs itu, data itu didapat di Kementerian Luar Negeri AS. Selain nama Din Syamsuddin, ada lima lainnya berkewarganegaraan ataupun berdomisili di Indonesia seperti Nahdi Saleh Zaki, Shahura Mohammed, Mohammed Zaitun, Salim Sagaf Jaffery yang kemudian diidentifikasi sebagai Salim Jufri Assegaf, dan Brigadir Kesabaran.
sumber : PWMU.CO

Image result for sekuler

Oleh: Arief B. Iskandar

Kata radikal berasal dari kata radix yang dalam bahasa Latin artinya akar. Dalam kamus, kata radikal memiliki arti: mendasar (sampai pada hal yang prinsip), sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), maju dalam berpikir dan bertindak (KBBI, ed-4, cet.I, 2008).
Dalam pengertian ini, jelas kata radikal sebetulnya bersifat ’netral’. Ia bisa disematkan untuk hal yang positif ataupun negatif. Positif-negatif istilah radikal tentu bergantung pada fakta: dengan kata apa istilah tersebut dipasangkan. Jika pasangan katanya positif, harusnya frasa yang dihasilkan juga positif. Jika pasangan katanya negatif, tentu frasa yang dihasilkan juga negatif.
Jika mengacu pada definisi radikal sesuai kamus di atas, ’Muslim radikal’, misalnya, berarti Muslim yang sangat memegang prinsip (keyakinan) Islam, yang keras menuntut perubahan (tentu perubahan ke arah Islam), serta maju dalam berpikir dalam bertindak (secara islami). Salahkah sikap demikian? Tentu tidak. Bahkan inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap orang yang mengaku Muslim.
Bagaimana dengan ’koruptor radikal’? Jika mengacu pada definisi radikal sesuai dengan kamus di atas, ’koruptor radikal’ berarti mereka yang memegang teguh prinsip korupsi, menuntut secara keras perubahan (tentu ke arah sistem yang korup), serta berpikir dan bertindak maju dalam hal korupsi.
’Koruptor radikal’ saat ini sudah lama ’bergentayangan’ di negeri ini. Banyak di antara pejabat negara atau para anggota wakil rakyat yang benar-benar memegang teguh prinsip korupsi. Mereka pun menghendaki agar sistem pemerintahan dan perundang-undangan tetap memberikan peluang bagi mereka untuk korupsi.
Karena itu mereka akan selalu berada di garda terdepan dalam mendukung sistem demokrasi. Sebabnya, hanya dalam sistem demokrasilah dimungkinkan adanya ruang korupsi yang leluasa bagi mereka. Buktinya, sekadar contoh, banyak kepala daerah saat ini telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka ini tentu dipilih secara langsung lewat mekanisme demokrasi.
Hanya dalam sistem demokrasi pula mereka bisa dengan mudah melenggang bebas dari jeratan kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan. Buktinya, banyak di antara para koruptor itu yang tidak tersentuh hukum. Kalaupun mereka menjadi tersangka, terdakwa atau bahkan sudah divonis bersalah, mereka bisa dengan mudah bebas. Kalaupun mereka dipenjara, mereka tetap bisa mendapat fasilitas istimewa, bahkan bisa tetap keluar-masuk menghirup udara segar meski mereka berstatus sebagai tahanan.
Para koruptor itu pun menghendaki, kalau bisa, UU yang ada tidak boleh menghalangi mereka untuk korupsi. Itulah satu-satunya alasan mengapa UU KPK direvisi. Bahkan mungkin, bagi mereka tidak perlu ada lembaga anti korupsi semacam KPK karena itu akan mengancam mereka. Wacana pembubaran KPK yang pernah beberapa kali diusulkan membuktikan hal itu.
Mereka ini juga termasuk yang cukup maju dalam berpikir dan bertindak, tentu dalam hal korupsi. Akibatnya, korupsi tidak lagi tampak sebagai hal yang ilegal, karena telah dilegalkan oleh UU yang mereka buat.
Pada akhirnya, gaji besar, tunjangan yang tinggi, fasilitas yang mewah dan biaya pelesiran yang selangit—tentu di tengah kemiskinan puluhan juta rakyatnya—tidak dipandang sebagai korupsi karena memang dijamin UU.
Mark-up anggaran juga hal yang biasa dan tidak dianggap korupsi jika tidak bertentangan dengan UU. Ya, cara mereka berpikir dan bertindak dalam hal korupsi memang amat maju. Mereka memang layak disebut ’koruptor radikal’. Padahal menjadi koruptor saja haram, apalagi ’koruptor radikal’.
Karena itu, saat ini negeri ini sebetulnya lebih membutuhkan proyek ’deradikalisasi koruptor’—agar mereka kapok korupsi—ketimbang deradikalisasi yang menyasar para pejuang syariah dan Khilafah atas nama Perang Melawan Terorisme.
Lalu bagaimana dengan ’sekular radikal’? Kaum sekular (pengusung paham sekularisme) tidak lain adalah mereka yang menolak peran agama (syariah) dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Mereka percaya bahwa agama (Islam) hanya layak mengatur urusan ritual, spiritual atau moral belaka; tidak boleh mengatur urusan pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dll.
Karena itu, lagi-lagi jika mengacu pada definisi radikal sesuai kamus di atas, maka ’sekular radikal’ adalah siapa saja yang memegang teguh prinsip sekularisme, yang mempertahankan secara keras sekularisme, serta yang berpikir dan bertindak maju dengan paham sekularismenya.
Jika dia penganut Kristen, Budha, Hindu, dan lain-lain, sikap demikian tentu wajar belaka. Sebabnya, agama-agama tersebut memang hanya mengatur urusan ritual, spiritual dan moral belaka. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan pengaturan kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, sosial-budaya, dsb; yang tentu tidak disediakan oleh agama mereka. Dalam ajaran agama mereka tidak dikenal ’sistem pemerintahan Kristen’, atau ’sistem politik Budha’, atau ’sistem pemerintahan Hindu’, dst. Karena itu, jika para penganut non-Islam tersebut menjadi ’sekular radikal’ dengan mengambil ideologi dan sistem Kapitalisme, maka klop-lah.
Lalu bagaimana jika itu malah dipraktikkan juga oleh seorang Muslim sehingga ia pun menjadi ’sekular radikal’? Tentu saja salah besar! Menjadi sekular saja haram, apalagi ’sekular radikal’. Sebabnya, Islam adalah agama sekaligus ideologi. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Islam mengatur masalah ritual, spiritual dan moral. Islam juga mengatur urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dll.
Karena itu, aneh jika ada Muslim, apalagi tokoh Islam, yang tidak mendukung (bahkan menolak dengan keras) penerapan syariah Islam dalam negara sembari menganggap bahwa negara ini—yang nyata-nyata mengadopsi ideologi dan sistem Kapitalisme—sudah final bagi umat Islam. Mereka pun, sebagaimana Barat yang kafir, menuduh para pengusung syariah dan Khilafah sebagai ’Muslim radikal’. Sebaliknya, mereka mengklaim sebagai ’Muslim moderat’. Padahal ’Muslim moderat’—jika memang menolak syariah dan Khilafah—hakikatnya radikal juga, yakni ’sekular radikal’.
Karena itu, lagi-lagi yang lebih dibutuhkan negeri ini sesungguhnya adalah proyek ’deradikalisasi’ yang menyasar kaum ’sekular radikal’ ini. Tujuannya tentu agar mereka bisa mengubah pandangannya yang sekular menjadi islami. Dengan itu diharapkan mereka bukan hanya mendukung penerapan syariah dan Khilafah, tetapi bahkan mau terlibat bersama-sama dalam mewujudkannya di negeri ini khususnya, dan di Dunia Islam umumnya. Mari kita doakan mereka!
Wama tawfiqi illa bilLah. 

Image result for deislamisasi

Oleh : M. Rizal Fadillah, (Aktivis Senior)

Terorisme sebagai ideologi global adalah “mainan” Amerika untuk membuat berantakan dunia Islam. Dengan modal tragedi 9/11, semua lawan diruntuhkan dengan bahasa “teroris”.
.
Negara termasuk Kepala Negara di dunia Islam dikendalikan dengan skim kerjasama memerangi terorisme. Musuh dalam bentuk organisasi mesti dibuat agar ada kaitan.
.
Munculah Al Qaida dan kemudian ISIS. Diskenariokan model kekekerasan yang dilakukan organisasi ini. Klaim atas peristiwa bom bunuh diri, peledakan atau aksi kekerasan lain dilakukan Al Qaida atau penerusnya jejaknya, ISIS. Kerusuhan pun dianggap susupan. Dunia Islam lumpuh di bawah kendali dan hegemoni Amerika.
.
Indonesia mungkin menjadi bagian dari “permainan” tersebut. Muncul nama-nama seperti Azhari, Nurdin M Top, Imam Samudera, hingga Abu Bakar Baasyir pun dikaitkan. Butuh figur untuk menakut nakuti. Berbagai aksi terjadi dari mulai Bom Bali hingga Bom Panci.
Namanya juga terorisme dan lembaga pun dibentuk dari Densus 88 hingga BNPT. Untuk pencegahan dan penindakan. Tentu besar biaya global yang mesti dibayar. Umat Islam adalah sasaran pelumpuhan karenanya semua berkaitan dengan identitas kemusliman. Doktrin Jihad, “pengantin surga”, celana cingkrang, janggut, ataupun hijab.
.
Kita kini memasuki era modifikasi. Terorisme tak harus dengan ledak-ledakan. Yang lebih murah yaitu dengan ledekan atau celotehan.
Radikalisme adalah ideologi baru yang dipasarkan gencar. Di kampus, Menteri Dikti mengingatkan akan terpaparnya dosen dan mahasiswa oleh radikalisme. Santri dan anak madrasah harus disterilkan sehingga kurikulum yang mengandung sejarah perang dalam Islam harus dihapus.
Birokrasi juga mesti dibersihkan dari anasir anasir radikal. Menteri Agama diberi tugas khusus untuk melawan radikalisme. Radikalisme menjadi “senjata” untuk menaklukan siapa saja. Umat dan agama Islam harus diwaspadai. Ditakut takuti.
.
Sementara di sisi lain bahaya komunisme dianggap “out of date”, liberalisme dan kapitalisme dianggap hanya fenomena ekonomi. Kristen, Buddha, atau Hindu adalah ajaran baik-baik saja yang tidak tergores radikalisme. Hanya Islam yang berbahaya.
Untuk ini dinyatakan bahwa radikalisme lebih bahaya dari komunisme. Sejarah “radikalisme” yang berakar pada gerakan liberalisme progresif di Inggris disimpangkan arah kepada (umat) Islam.
Gerakan pemojokkan Islam dengan isu radikalisme hakikatnya adalah gerakan anti-Islam. Ketakutan yang sangat berlebihan terhadap agama Islam. Islamophobia.
Tentu pendukung sekularisme, kapitalisne, dan komunisme sangat bahagia dengan program ini. Karena sangat menguntungkan misi mereka di Indonesia.
Kuda troya sedang bersiap untuk kelak mengeluarkan pasukan anti-Islam yang menyebar di semua ruang. Deradikalisasi menjadi deislamisasi. Rezim yang seperti ini adalah rezim zalim yang tak berkeadilan dan berkeadaban. Agama dianggap perusuh, candu, atau penghambat kemajuan. Cara pandang klasik yang jahat.
Umat Islam tentu tak setuju pada terorisme dan radikalisme dalam makna destruktif. Merusak lingkungan kehidupan. Islam adalah agama keshalehan dan akhlak yang mulia. Berbuat baik untuk sesama manusia merupakan keyakinan dasar agama.
Tetapi jika dakwah mencegah kemungkaran dianggap radikal, rajin ke Masjid dan menghabiskan waktu untuk memahami Al Quran dianggap radikal, atau berjihad menegakkan Agama dan hukum Allah pun dianggap radikal, maka biarlah umat Islam rela disebut kaum yang radikal.
Tapi jangan salahkan jika umat dengan pemahaman seperti itu diganggu dan dilarang-larang, maka umat Islam akan melawan hingga titik darah penghabisan.
Penguasa zalim adalah musuh abadi umat. Pilihan hanya dua, Anda wahai penguasa zalim yang hancur atau umat yang akan berguguran syahid membela keyakinan agamanya.
Dan Allah lah yang menjadi penolong, bukan para penjilat dunia.
.
Sumber Tulisan : eramuslim.com

Image result for kabinet

Setting lesehan ternyata tak mampu menutupi kesan “seram” dari susunan kabinet yang diumumkan Presiden Jokowi. Betapa tidak? Nama-nama dan jabatan yang ditetapkan menunjukkan bahwa fokus rezim baru lima tahun ke depan masih melanjutkan fokus agenda sebelumnya. Yakni menyukseskan liberalisasi ekonomi seraya mengencangkan proyek deradikalisasi sebagai penopangnya.
Bahkan proyek deradikalisasi nampaknya akan menjadi agenda utama. Ini terlihat dari penempatan Tito Karnavian yang berlatar kepolisian di posisi strategis sebagai Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, serta Tjahjo Kumolo mantan Mendagri sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dilengkapi Nadiem Makarim sang pebisnis yang juga dikenal sangat pluralis di posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagaimana diketahui, salah satu tupoksi kemendagri adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sementara tupoksi kemenag salah satunya adalah melakukan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan.
Adapun tupoksi Menpan-RB adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan. Sementara tupoksi kemendikbud di antaranya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
Apa yang Presiden Jokowi pesankan saat pelantikan, melekat pada semua tupoksi ini. Salah satunya agar mereka serius menuntaskan persoalan radikalisme yang dianggap kian membahayakan. Membahayakan persatuan, kebinekaan, dan yang terutama, investasi modal asing.
Terbayang sudah, wacana screening dan pembersihan ASN serta aparat radikal yang akhir-akhir ini suaranya menguat, akan kian masif dilakukan di semua level kelembagaan dan kemasyarakatan. Begitu pun proyek deradikalisasi yang selalu disandingkan dengan moderasi Islam, ditengarai akan makin dikukuhkan melalui kebijakan keagamaan dan pendidikan.
Sekolah, kurikulum, guru, siswa, pesantren, santri, madrasah, ormas, masjid, majelis taklim, ulama, ustaz-ustazah semuanya akan menjadi sasaran proyek ini.
Dan semuanya terbaca dengan sangat jelas, baik oleh pengamat yang pro maupun yang kontra. Bahkan Profesor Din Syamsuddin sampai menyindir agar kemenag diganti nama dengan Kementerian Antiradikalisme saja.
Di luar itu, dunia maya pun tak akan luput dari incaran. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD saat diwawancara salah satu stasiun TV. Menurutnya, medsos sudah saatnya ditertibkan karena selama ini (dianggap) telah menjadi alat yang membahayakan keutuhan bangsa dan ideologi negara.
Tak heran jika ada yang menengarai rezim kedua Jokowi ini akan lebih represif dari sebelumnya. Narasi radikalisme akan dijadikan alat legitimasi untuk menekan rakyat dan oposan agar selalu tunduk pada keinginan penguasa dan tak lagi berani menggagas dan/atau memperjuangkan perubahan mendasar, apalagi ke arah Islam.
Kriminalisasi, alienasi, dan brainwashing pun akan lebih gencar dibanding sebelumnya. Apalagi, kini penguasa telah memiliki dukungan internasional serta seperangkat proyek dan alat pukul untuk membungkam pelakunya. UU ITE salah satunya.
Penguasa memang nampak PeDe, tak peduli cap tangan besi dilekatkan pada tubuhnya, mengingat banyak pengamat yang menyatakan bahwa nomenklatur radikalisme masih osbcure alias kabur. Definisi hukum sekaligus unsur-unsur pelanggaran atau kejahatannya pun belum pernah diformulasikan.
Inilah yang terjadi sejak jilid pertama kekuasaan Jokowi. Praktik perang melawan radikalisme menjadi terkesan mawur dan serampangan. Bahkan, nampak telanjang bahwa narasi radikalisme hanyalah jurus dewa mabuk untuk membungkam lawan politik dan mengalienasi kelompok kritis yang menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih bermartabat sesuai Islam.
Ya, Islam memang nampak menjadi sasaran utama proyek deradikalisasi ini. Mengingat geliat kebangkitan kesadaran akan rusaknya sistem hidup berdasar sekularisme demokrasi yang dimotori kelompok Islam dan ulama-ulama ideologis memang berbenturan dengan kepentingan kelompok penguasa yang telah diuntungkan oleh penerapan sistem rusak ini.
Siapa pun tahu, Indonesia hari ini sudah masuk dalam jebakan kapitalisme global, melalui agen-agen kapitalis yang berhasil duduk di kursi kekuasaan. Sistem demokrasi kapitalis neoliberal yang berbiaya mahal, nyatanya memang membuka jalan lebar bagi para pemilik modal menguasai sistem politik. Hingga wajar jika nyaris seluruh kebijakan yang dikeluarkan sangat prokepentingan pemodal dan abai terhadap kepentingan rakyat banyak.
Negara dalam sistem ini nampak berposisi sebagai pedagang, bukan pengurus umat atau pelindung mereka. Bahkan umat dan kekayaan mereka terus dieksploitasi hingga kehidupan umat kian lama kian sulit.
Negara dalam sistem ini pun sangat abai terhadap aspek moral dan agama. Karena keduanya dipandang sebagai ranah privat yang jika masuk ke ranah publik, maka bisa menghalangi kemajuan dan menjadi sumber konflik yang kontraproduktif dengan agenda liberalisasi ekonomi alias penjajahan.
Itulah kenapa praktik-praktik haram begitu merajalela. Ekonomi berbasis riba, bisnis berbau asusila, budaya konsumtivisme dan liberalisme, semuanya dibiarkan tumbuh subur karena dipandang membawa kemanfaatan material bagi kaum pemodal.
Itulah pula kenapa rezim ini begitu bersemangat membangun sumber daya manusia yang punya skill tapi minus akhlak mulia. Karena tema dari semua kebijakan bernegara adalah memutar mesin kapitalisme global di mana mereka turut mengambil keuntungan.
Padahal, tak bisa dinafikan jika semua ini jelas berujung pada kerusakan dan ketidakberkahan. Terbukti negeri ini makin dikuasai para konglomerat rakus, para koruptor berdasi, makelar yang menggadai negara demi kepentingan asing-aseng, serta dikuasai orang-orang yang anti-Islam. Dan rakyat kebanyakan terposisi sebagai korban.
‘Alaa kulli haalin, hadirnya kembali rezim represif tak perlu disikapi dengan rasa takut dan gentar. Karena semuanya memang merupakan keniscayaan sejarah.
Baginda Rasulullah saw bahkan telah mewacanakan tentang datangnya fase yang lebih sulit lagi. Sebagaimana termaktub dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda,
«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ»
“Akan datang ke pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan, saat itu pendusta dibenarkan, orang yang benar justru didustakan, pengkhianat diberikan amanah, orang yang dipercaya justru dikhianati, dan Ar-Ruwaibidhah berbicara.” Ditanyakan, “Apakah Ar-Ruwaibidhah?” Beliau bersabda, “Seorang laki-laki yang bodoh (Ar Rajul At Taafih) tetapi sok mengurusi urusan orang banyak.”
(HR. Ibnu Majah No. 4036. Ahmad No. 7912. Disahihkan Syekh Al Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibni Majah No. 4036. Dihasankan oleh Syekh Syu’aib Al Arnauth dalam Ta’liq Musnad Ahmad No. 7912. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Sanadnya jayyid“. Lihat Fathul Bari, 13/84).
Hadis ini sejalan dengan sabda Rasul tentang kedatangan Khilafah Rasyidah yang kedua di akhir zaman, yang didahului oleh hadirnya masa kediktatoran alias rezim yang represif.
Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,
«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْف َعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»
“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. …
… Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. …
… Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.”
(HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))
Walhasil, setiap kita hari ini sesungguhnya sedang menapaki pilihan sejarahnya sendiri. Hingga apa yang dijanjikan Allah pasti akan benar-benar terjadi.
Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Yang memilih jalan di atas jalan kenabian. Menjadi perintis terwujudnya janji Allah bersama kelompok yang benar, sekalipun tantangan makin keras menghadang. Semoga istikamah, kuat, sabar, dan terjaga keikhlasan. Aamiin.
Powered by Blogger.