Image may contain: 2 people, people sitting

Wahyudi al Maroky
(Dir. Pamong Institute)
Pada bulan September ini banyak sekali aksi demontrasi di negeri ini. Ada aksi demo para Mahasiswa, ada juga aksi Anak-anak STM, bahkan tak ketinggalan juga Aksi emak-emak Militan dan aksi Mujahid 212.
Ditengah gencarnya berbagai aksi tersebut, ada Suara yang minta agar Presiden Mundur dari jabatan. Suara itu semakin hari kian nyaring. Apalagi setelah ada 2 Mahasiswa yang gugur karena jadi korban kezaliman Rejim. Selain ada mahasiswa yang jadi korban tembak, banyak juga yang terluka akibat kebrutalan aparat. Ada yang luka tembak, ada yang kena pentungan, bahkan ada yang dilindas kendaraan barakuda.
Lalu, apakah boleh seorang Presiden minta mundur dari Jabatan, padahal masa Jabatanya belum berakhir? Terkait dengan Mundurnya Presiden sebelum masa Jabatannya berakhir ini di atur dalam konstitusi dan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001.
Mundur dan tidaknya seorang pejabat publik dapat dilakukan tatkala pejabat itu merasakan beban yang sangat berat dibandingkan kemampuannya memikul beban amanah jabatan itu. Apalagi secara moral ia bermasalah atau keluarganya bermasalah, ini tentu menambah beban berat kepemimpinannya.
Dalam kondisi seperti ini bisa saja pejabat publik itu dapat menempuh dua cara. Pertama, ia mengundurkan diri dari Jabatannya. Kedua, Pejabat itu dimakzulkan secara konstitusional.
PERTAMA, mengundurkan diri dari jabatan. Cara ini sangat elegan namun sangat jarang ada yang mau melakukan. Ketika seorang Pejabat publik Merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibanding kemampuannya memikul beban tanggungjawab itu maka ia dapat secara elegan menyatakan mundur.
Betapa banyak pejabat yang pada awal dilantik ia sehat, segar bugar dan mampu memikul jabatan publik itu. Namun seiring perjalanan waktu, ia sakit secara fisik maka jabatan itu terasa semakin berat bebannya dibandingkan kemampuannya.
Selain masalah fisik, bisa juga ia merasa berat karena beban secara non fisik. Bisa jadi karena kemampuan berfikir dan daya ingatnya yang menurun. Bisa juga beban non fisik lainnya yaitu masalah moral.
Dengan kondisi seperti ini maka ia akan lebih elegan jika mundur dan menyerahkan jabatan kepada orang yang lebih mampu. Tentu ini demi kebaikan bersama.
Cara pertama ini juga dilindungi secara konstitusional. Dasar hukumnya adalah Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tahun 2001 tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA. Dalam Tap MPR ini, diatur pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan, disebutkan bahwa :
_"Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan *siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."*_
_"Etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, *tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya."*_
Terkait dengan penilaian itu maka pejabat publik dapat merasakan dengan nuraninya. Jika ia dekat dengan rakyatnya maka kata hati dan suara nuraninya akan sama dengan apa yang dirasakan rakyatnya.
KEDUA, Jika rakyat tidak lagi percaya karena ada pelanggaran konstitusi atau ada kasus lainnya maka pemimpin dapat dima’zulkan.
Cara memakzulkannya mesti sesuai dengan cara konstitusional.
Dalam Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan
Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: ’...
baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.’
Pemakzulan melibatkan 3 institusi penting, DPR, MPR dan MK.
Usulan pemakzulan diajukan oleh DPR/MPR kepada MK denganbdisertai argumentasi dan bukti pelanggaran konstitusi.
Selanjutnya maksimal 90 hari, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara itu. Bisa saja MK menolaknya karena tak terbukti ada pelanggaran konstitusi dan atau penghianatan terhadap negara. Atau bisa juga MK memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi dan presiden layak dima’zulkan.
Kini semua terpulang kepada masyarakat dan lembaga perwakilan Rakyat DPR dan MPR. Apakah Dalam memimpin pemerintahan, rejim Jokowi selama ini terjadi pelanggaran etika? Atau sudah terjadi pelanggaran konstitusi?
Kalau berjanji pertumbuhan ekonomi meroket lalu kenyataanya tidak meningkat. Atau bahkan hanya tumbuh tak sampai tujuh persen seperti yang di janjikan itu termasuk pelanggaran moral atau pelanggaran konstitusi? Kalau janji mau beli kembali Indosat, lalu sampai akan berakhirnya masa jabatan juga belum dibeli, apakah ini termasuk dusta atau ingkar janji yang melanggar konstitusi atau sekedar melanggar etika?
Jadi, semua berpulang kepada kesadaran rakyat menuntut mundur itu hak rakyat. Menyatakan mundur juga hak presiden selaku pejabat publik. Jika karena banyak tuntutan publik yang minta mundur dan presiden secara sukarela menyatakan mundur maka masalahnya selesai secara elegan.
Bisa juga sebaliknya jika publik dan para politisi mendesak presiden mundur namun presiden tidak mau mundur maka dapat ditempuh jalan yang kedua. Akan terjadi sengketa di MK. Tentu akan kurang elok ketika rakyat dan pemimpinnya bersengketa. Karena sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai rakyatnya dan ia mencintai rakyatnya.

*Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.