Image result for china bantu bpjs

Oleh : Rauza Husna, S.Pd
Memasuki bulan September kita dikejutkan dengan informasi kenaikan iuran BPJS yakni sebagai Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin mendekati realisasinya, bermula dari usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II diawal tahun mendatang yakni januari 2020. Usulan Kemenkeu sebesar 100 persen dari iuran semula.
Dengan kapasitas tersebut berarti, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri I naik dari RP 80ribu menjadi Rp 160 ribu per orang per bulan dan kelas mandiri II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per orang per bulan. Sementara untuk golongan mandiri kelas III naik dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu per orang perbulan.
Alasan kenaikan iuran BPJS dari Kemenkeu, untuk bisa membantu menutupi defisit BPJS mencapai Rp 32,8T dan menurut Dirut BPJS Fachmi Idris memproyeksi defisit Rp 77,8 pada tahun 2024. Bukan hanya kenaikan iuran BPJS saja saat ini yang tengah diperbincangkan di gedung DPR, tapi ada masukan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan defisit BPJS bisa dibantu dengan masuknya perusahaan asing, yakni Ping An Insurance, perusahaan asuransi terbesar di China.
Mereka menawarkan bahkan sudah lama tertarik untuk membantu perbaikan sistem Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan. Dan bahkan Luhut sudah mempertemukan dirut BPJS dengan pihak Ping An Insurance. Beserta pujian Luhut terhadap Ping An “Perusahaan Tersukses” bahkan Singapore pun pakai mereka imbuhnya. Dia pun berharap akan ada jalinan kerjasama dengan pihak China.
Dirut BPJS juga mengakui salah satu permasalahan BPJS Kesehatan ialah terkait kolektibilitas iuran. Dengan diperbaiki kolektibilitas arus kas akan berjalan maksimal. Sebagai catatan per 30 Juni 2019 kolektibilitas terendah di catat oleh kelompok Pekerja Bukan Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04 persen dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03 persen. Intinya, masalah datalah yang hari ini perlu diperbaiki sehingga untuk pemungutan iuran bisa cepat, akurat, sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Karena ada dilapangan ditemukan masyarakat yang tidak layak menerima bantuan malah menerimanya. Tapi belum diputuskan apakah akan dilakukan kerjasama dengan pihak Ping An atau tidak.
Kelahiran BPJS dari awal memang sudah menuai masalah, alias cacat bawaan, terungkap dari mantan Menteri Perekonomian diera SBY, Rizal Ramli. Beliau mengatakan BPJS dulunya kita yang perjuangkan tahun 2011 bersama dengan serikat pekerja, berjuang untuk menggoalkan BPJS, tapi banyak ditolak para pejabat dengan alasan macam-macam, misalnya gak punya uang. Maka dilakukanlah demonstrasi besar-besaran serikat pekerja dan berhasil goal tahun 2014, dengan dana yang dibuat pas-pasan maka bukan hal yang aneh terjadi kesulitan finansial. Ditambah lagi iuran perusahaan yang seharusnya besar, mereka melobi untuk kecil.
Tidaklah aneh jika sekarang mengalami kesulitan keuangan, terlihat jelas banyak dokter-dokter yang belum dibayar, obat-obatan yang belum dibayar bahkan ada rumah sakit yang kolaps. Rizal mengganggap juga masalah BPJS defisit disebabkan karena pola iuran, harusnya iuran perusahaan dinaikkan, sehingga prinsip gotong royong akan terjadi. Menurut Dirut IDI juga sangat setuju jika iuran BPJS dinaikkan karena mereka saat ini belum dibayar, bahkan ada yang sudah 7 bulan belum dibayar jasanya.
Pola pikir penguasa beserta jajarannya, intelektualnya, para praktisi sama saja dibangun atas dasar berpikir praktis, dangkal, pendek tanpa melihat setiap permasalahan dari akar masalahnya. Simple banget berpikirnya, BPJS defisit, akibat iuran. Pemecahannya naikkan iuran. Ini sebenarnya adalah kedzoliman yang sangat luar biasa, sedikit-sedikit punya masalah dibebankan ke rakyat. Rakyat terus diperas, apalagi kondisi hari ini bukan hanya BPJS saja yang dinaikkan iuran, tarif pajak naik, tarif listrik naik, dan lain-lain. Semuanya dipundak rakyat.
Dalam hitungan-hitungan kedepannya jika diprediksi dalam satu keluarga terdiri dari empat orang, jika mereka terdaftar BPJS pada kelas I, maka pengeluaran mereka perbulannya 4 x Rp 160.000 dengan total Rp 640.000 belum ditambah pengeluaran listrik, air, telp/hp, transportasi, pendidikan anak-anak, rumah, pangan, pakaian yang harganya terus melangit. Bisa-bisa gaji meraka pas-pasan atau tak cukup jika diestimasi penghasilan sesuai dengan UMR. Bahkan memungkinkan jika peserta BPJS mangkir bayar iuran, terlihat data dari BPJS Kesehatan jumlah segmen mandiri tahun 2018 mencapai 36 juta orang. Setelah dihitung maka peserta yang rajin membayar hanya sekitar 19 juta orang (sumber detikfinance). Tahun 2018 saja belum banyak yang mampu membayar, konon lagi bakalan dinaikkan.
Dan saat ini juga sedikit-sedikit tidak mampu menyelesaikan masalah serahkan ke asing, membuka lebar kerjasama dengan asing khususnya China. Walaupun belum final kerjasamanya, tapi ini memungkinkan untuk terjadi. Bisa saja Indonesia ditekan dengan China karena banyaknya hutang dengan mereka, sehingga akhirnya dipakailah jasa mereka. Jika itu terjadi database ada di China, pembeli obat-obatan terbesar adalah BPJS, bisa saja China menjadi pemasok obat-obatnya dan mengendalikan harga obat dengan sesukanya, bahkan kemandirian dan keamanan nasional akan tergadaikan.
Carut marutnya Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS banyak terlihat dan dirasakan masyarakat. Pelayanan rumah sakit di Medan misalnya, masih banyak yang belum maksimal, bahkan menganak-tirikan peserta umum dan BPJS, daftar antri yang panjang jika mau operasi, antri mendapatkan kamar untuk rawat inap berjam-jam, pernah ada yang sakit keras harus dirawat inap tapi pada hari ke-3 disuruh pulang padahal masih sakit keras, dan lain-lain.
Apakah dapat disalahkan Lembaga Kesehatannya saja misalnya dokter, atau komponen rumah sakit? Tentu tak bisa disalahkan, sebenarnya mereka pun sangat berkenan untuk memberikan pelayanan yang baik dan prima, tapi apalah daya mereka sudah beberapa bulan belum dibayar gajinya, mau kasih obat yang terbaik, tapi apalah daya stock obat kadar rendah dan kosong.

Sesungguhnya yang tengah terjadi saat ini adalah komersialisasi/liberalisasi kesehatan. Pembatasan peran pemerintah sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional dialihkan kepihak BPJS sebagai pelaksananya. Wewenang BPJS dan kekuasaan BPJS sendiri pun sangat luar biasa, mulai dari menagih (baca:memaksa) pembayaran dari masyarakat, pengelolannya, sampai dengan pelayanan kesehatan itu sendiri, (lihat:pasal 11 UU NO 24 tahun 2011 tentang JKN).
Konon lagi jika dibantu dengan asing yang akan bisa terabaikannya pengurusan negara kepada rakyatnya, bahkan negara bisa-bisa tak menyentuh sedikit pun urusan kesehatan masyarakatnya karena sudah dialihkan kepihak lain serta bisa menghambat kemandirian nasional, bahkan membahayakan keamanan nasional suatu bangsa.
Sejatinya Islam mempunyai konsep dalam mengatasi permasalahan jaminan kesehatan dan sudah pernah diterapkan selama kurang lebih 1400 tahun lamanya. Kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai kebutuhan pokok bagi manusia yang wajib dipenuhi.
“Siapa saja ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (H.R bukhari)
Disamping itu Allah SWT juga telah menetapkan negara yang bertanggung jawab sebagai penyelengara jaminan kesehatan bukan dialihkan kepihak swasta ataupun asing. Maka negaralah yang menjamin terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ini, memberikan secara cuma-cuma alias gratis bagi setiap individu-individu masyarakatnya tanpa memandang status sosialnya, kaya ataupun miskin, muslim atau nonmuslim semuanya mendapatkan hak yang sama.
Maka dipundak negaralah terletak tanggung jawab yang besar terhadap segala sesuatu demi terselengaranya jaminan kesehatan bagi setiap individu masyarakat. Memastikan terjaminnya pembiayaan kesehatan secara gratis, sarana prasarana kesehatan yang memadai, memastikan penyelenggara pelayanan terbaik dan profesional, obat-obatan yang terbaik,sarana penunjang lainnya misal air, listrik, logstik, dan lainnya.
Adapun pembiayaan jaminan kesehatan diambil dari baitul mal, dari pos pemasukan barang-barang yang menjadi kepemilikan umum seperti tambang emas, batubara, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Maka tidak akan ada kekurangan atau defisit anggaran yang terjadi karena kepemilikan umum dikelola oleh negara bukan diserakan ke pihak swasta atau asing.
Jikalau pun ada terjadi kekurangan dana diakibatkan misalnya adanya bencana besar yang menyedot pos pengeluaran sehingga membenggak, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok, maka diperbolehkan negara untuk menarik pajak yang bersifat sementara, dan sebesar dibutuhkan saja itupun bagi yang mampu saja. Tapi jika upaya ini berakibat terjadinya kemudharatan maka diperbolehkan negara berhutang. Disamping itu negara juga bisa memberikan arahan adan motivasi kepada rakyatnya agar beramal sholeh, seperti wakaf dan shodaqoh.
Semua ini membuktikan kepada kita bahwa tidak boleh sama sekali negara membebankan pembiayaan kesehatan kepada rakyatnya, dan negaralah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jaminan kesehatan bukan yang lain.
Mengutip dari buku Menggagas Kesehatan Islam yang ditulis oleh KH. Hafidz Abdurrahman, MA dkk, perhatian di bidang kesehatan seperti ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, bahkan di seluruh wilayah Islam, hingga sampai ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun. Pada era Kekhilafahan Abbasiyah, sudah ada kebijakan Khalifah dengan rumah sakit keliling. Rumah sakit seperti ini masuk dari desa ke desa. Perlu dicatat di sini, Khilafah saat itu benar-benar memberikan perhatian di bidang kesehatan dengan layanan nomor satu, tanpa membedakan lingkungan, strata sosial dan tingkat ekonomi.
Sudah saatnya kita kembali kepada fitrah kita yakni Islam, menjadikan Al-Qur’an dan as-sunnah sebagai problem solving bagi setiap persoalan yang terjadi. Saatnya juga tinggalkan sistem kapitalis liberal saat ini dan gantikan dengan penerapan sistem Islam kaffah dibawah naungan Khilafah Rasyidah.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.