Image result for cyber china
Di kamp-kamp pengasingan Tiongkok (Cina), Muslim dilaporkan mengalami indoktrinasi paksa, penyiksaan, bahkan kematian. Namun, beberapa iklan berbayar di Facebook dan Twitter meyakinkan Anda bahwa di sana (kamp) adalah tempat yang indah.
Media sosial raksasa yang berbasis di AS memungkinkan media milik pemerintah Cina untuk menyebarkan informasi yang salah tentang kamp, demikian investigasi oleh Intercept dan BuzzFeed News mengungkapkan pekan lalu.
Iklan berbayar tersebut bertujuan meyakinkan orang Barat bahwa kamp-kamp di wilayah Xinjiang barat laut Cina bukanlah tempat pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini kontradiktif dengan temuan berbagai instansi pemerintah, pakar Cina, juga badan internasional seperti PBB. Diperkirakan, satu juta Uyghur, minoritas Muslim di negara itu, telah ditahan di kamp tersebut sejak 2017.
Di Facebook, tabloid Global Times -media yang dikontrol negara- memposting video berbayarnya pada Senin (19/8/2019), berjudul “Xinjiang center trainees graduate with hope for future”. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada eks tahanan proses memanggang roti, sebagai contoh dari “keterampilan kejuruan” yang seharusnya dipelajari oleh warga Uyghur di kamp.
“Membangun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan membantu Xinjiang mempertahankan stabilitas sosial yang bertahan lama dan memerangi ekstremisme agama,” slide video itu mengatakan dalam bahasa Inggris. “Jika pusat-pusat itu didirikan sebelumnya, lebih sedikit serangan kekerasan akan terjadi.”
Di Twitter, Global Times mempromosikan tweet yang menampilkan video pemimpin redaksinya, yang mengkritik politisi dan jurnalis yang mengecam kamp, dengan mengatakan, “Tangan mereka tercemar darah orang-orang Cina yang tewas dalam serangan kekerasan” yang dilakukan oleh orang-orang Uyghur. (Sebagai info, dikutip Vox, pada 2009 terjadi kerusuhan etnis yang mengakibatkan ratusan kematian, dan beberapa orang Uyghur (radikal) telah melakukan serangan ‘teroris’ dalam beberapa tahun terakhir).
Pemimpin redaksi tersebut juga menambahkan, “Sejumlah besar negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim, memahami dan mendukung pemerintahan di Xinjiang. Dulunya, Xinjiang merupakan tempat yang mengalami kekerasan teroris. Kini wilayah ini mendapatkan kembali kedamaian dan perkembangan.”
Video berbayar lainnya dimaksudkan untuk menunjukkan orang-orang Uyghur yang dengan senang hati berputar-putar dan menari di jalan-jalan Xinjiang, sembari musik ceria diputar di latar belakang.
Ketika media seperti Global Times membayar Facebook dan Twitter -yang keduanya diblokir di Cina- untuk mempromosikan video seperti ini, jutaan pemirsa dapat terpapar pada mereka (media), baik mereka mengikuti media tersebut atau tidak.
Video-video ini, beberapa di antaranya telah beredar sejak awal Juni lalu, ditargetkan pada warganet di AS dan negara-negara Barat lainnya.
Cina juga memanfaatkan Facebook dan Twitter untuk menyebarkan disinformasi tentang protes besar yang sedang berlangsung di Hong Kong. Pengamat asing telah mengingatkan platform media sosial terkait masalah ini.
Pada Senin, Twitter mengambil sikap dengan memperbarui kebijakan periklanannya: bahwa Twitter tidak akan lagi mengambil uang iklan dari outlet media berita yang dikontrol negara.
Tanggapan Facebook jauh lebih anemia (lemah, ed.). Perusahaan tersebut mengatakan kepada BuzzFeed News bahwa mereka akan terus menerima iklan seperti itu (propaganda), tetapi akan “meninjau iklan yang diajukan kepada kami untuk menentukan apakah mereka melanggar kebijakan kami atau tidak.”
Batasan yang sama telah digunakan Facebook selama bertahun-tahun hingga sekarang. Mempertimbangkan apa yang terjadi di Myanmar pada 2017. Pengguna media sosial menggunakan platform tersebut untuk menghasut kekerasan terhadap Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang sebagian besar Muslim di negara mayoritas Buddha itu.
Di sana, ratusan ribu orang telantar, ribuan tewas, dan ratusan desa terbakar habis. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, “Sebuah contoh ‘modul’ mengenai pembersihan etnis/genosida.”
Setelah menghadapi kritik selama berbulan-bulan atas perannya dalam krisis, Facebook mengakui bahwa mereka terlalu lambat menanggapi posting yang menghasut. Facebook menghapus beberapa pengguna yang memiliki hubungan dengan militer, termasuk komandannya, dan melarang empat kelompok pemberontak yang telah diklasifikasikan sebagai “organisasi berbahaya.” Mereka berjanji untuk berbuat lebih baik.
Tetapi hanya beberapa bulan lalu, eksekutif Facebook masih terseret perihal memerangi informasi yang salah secara lebih luas. Facebook mengatakan ingin tetap “netral” pada deepfake -video yang dimanipulasi AI yang membuatnya tampak seperti seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah benar-benar katakan atau lakukan- meskipun para ahli memperingatkan teknologi ini dapat membahayakan pemilu 2020.
Sekarang, sepertinya Facebook meneruskan pendekatan ini dengan Cina. Alih-alih cukup menolak iklan berbayar dari media yang dikontrol negara, Facebook justru mengandalkan para ahli luar untuk menandai posting yang berpotensi bermasalah, yang mungkin (atau mungkin tidak) kemudian dihapus, dalam durasi yang mungkin (atau mungkin tidak) cukup cepat untuk mencegah kekacauan.
Bagi Uyghur dan pengunjuk rasa Hong Kong, dan juga bagi Rohingya, kebijakan longgar semacam ini adalah mimpi buruk, karena dapat membantu mengubah negara mereka menjadi negara ‘tangan besi’. Akan tetapi, bagi pemerintah otoriter seperti Cina, ini adalah impian.

Sumber : MuslimahNews

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.