Related image

Oleh: Eti Fairuzita

Pemerintah dan DPR pada Selasa (17/9) lalu resmi mengesahkan perubahan Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Revisi UU KPK.
Pengesahan ini dilakukan ditengah penolakan yang disampaikan oleh KPK, publik dan kalangan akademisi.
Baik Pemerintah dan DPR mengklaim bahwa Revisi UU KPK bertujuan menguatkan kelembagaan KPK, bukan untuk melemahkan sebagaimana dituduhkan banyak pihak.
Peneliti ICW, Emerson Yuntho di Kantor ICW, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).
Peneliti ICW, Emerson Yuntho di Kantor ICW, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Rabu (18/9/2019) kembali menegaskan bahwa revisi UU KPK tidak sedikitpun pelemahan namun justru penyempurnaan.
Pernyataan Revisi UU KPK memperkuat dan menyempurnakan KPK adalah pernyataan yang omong kosong dan menyesatkan.
Aksi saling antara massa aksi pro revisi UU KPK dan polisi terjadi di halaman depan Gedung Merah Putih, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).
Aksi saling antara massa aksi pro revisi UU KPK dan polisi terjadi di halaman depan Gedung Merah Putih, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).
Berdasarkan naskah Revisi UU KPK per 16 September 2019 yang telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR terlihat sejumlah pasal-pasal yang dinilai dapat melemahkan KPK.
Ketentuan yang dianggap melemahkan KPK antara lain Pembentukan Dewan Pengawas (pasal 37 Revisi UU KPK), kewenangan penghentian penyidikan (Pasal 40 Revisi UU KPK), Izin Penyadapan, Penyitaan dan Penggeledahan (Pasal 37 Revisi UU KPK), KPK masuk rumpun eksekutif (Pasal 1 Ayat 3 Revisi UU KPK), Pegawai KPK bersatus Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 ayat 6 Revisi UU KPK).
Selain itu Revisi UU KPK juga memberikan dampak lain berupa korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime, kewenangan pimpinan KPK dibatasi, kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan dan perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti
Namun jika dicermati kembali Revisi UU KPK yang telah disahkan dan membandingkan dengan UU KPK yang sebelum berlaku (UU 30 Tahun 2002), ternyata pelemahan KPK tidak saja terkait sejumlah hal seperti yang disebutkan diatas.
Pelemahan KPK yang yang paling ekstrim dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah dengan memangkas sejumlah kewenangan penindakan KPK khususnya pada tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK.
Kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan yang sebelumnya diatur UU KPK, namun ternyata dihilangkan dalam Revisi UU KPK (Lihat Lampiran 1: Perbedaan Pasal 12 UU KPK dan Pasal 12 Revisi UU KPK).
Penghilangan kata “penyelidikan” dan “penuntutan” dalam Pasal 12 Revisi UU KPK memberikan dampak atau konsekuensi pada hilang atau dipangkasnya 13 kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Ke-13 Kewenangan KPK yang hilang terdiri dari 4 kewenangan pada tingkat penyeldikan, 1 kewenangan dalam tingkat penyidikan dan 8 kewenangan dalam tingkat penyelidikan (Lihat Lampiran 2). Ketentuan yang hilang tersebut termasuk kewenangan pada tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK yaitu berupa merekam pembicaraan.
Sebagai contoh adalah sebelumnya (menurut UU KPK) dalam rangka menjalankan tugas penyelidikan, KPK berwenang untuk memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
Namun dalam Revisi UU KPK, kewenangan memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencekalan ini tidak muncul.
Contoh lain adalah (menurut UU KPK) dalam rangka menjalankan tugas penyelidikan, KPK berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
Namun dalam Revisi UU KPK, kewenangan pada tingkat penuntutan tersebut tidak diatur. Kewenangan memerintahkan pemblokiran hanya muncul pada tingkat penyidikan.
Pada akhirnya penghapusan sejumlah kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam revisi UU KPK menunjukkan bahwa pelemahan KPK itu fakta adanya.
Sebuah “kejahatan legislasi” dan “pembajakan” yang sempurna melemahkan upaya penindakan KPK. Dengan regulasi KPK yang baru dan periode KPK jilid ke-5 dibawah pimpinan Firli Bahuri dapat dipastikan kerja-kerja penindakan KPK akan terhambat dan bukan prioritas utama.
Kasus korupsi yang tumbuh subur bagaikan jamur di musim semi, akibat penerapan sistem demokrasi dan pemilihan pejabat publik yang membuka celah bagi koruptor dan aspirasinya masuk ke ranah legislasi.
Fakta di atas menunjukan secara gamblang betapa mudahnya mereka mengotak-atik berbagai undang-undang sesuai kehendaknya demi melancarkan aksinya.
Apabila kita cermati deretan revisi UU KPK yang baru sangat menguntungkan para pelaku korupsi di negeri ini, sebuah lembaga yang seharusnya mandiri namun saat ini menjadi bidang yang mudah diintervensi.
Padahal sebelum terjadinya revisi UU KPK inipun belum mampu membrantas korupsi secara menyeluruh, masih banyak kasus besar yang masih belum terungkap sampai saat ini. Seperti kasus Century, BLBI, Trans Jakarta, E-KTP dan masih banyak kasus besar lainya yang belum tersentuh oleh KPK sama sekali.
Hal ini wajar apabila mengundang kemarahan rakyat yang akhirnya memicu terjadinya unjuk rasa oleh mahasiswa, dimana mereka menilai bahwa revisi UU KPK hanya akan melemahkan hak penegakan hukum oleh KPK yang seharusnya mandiri tanpa tekanan dari pihak manapun.
Namun yang terjadi selalu sama, di setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat selalu berbuah pahit dengan adanya pertumpahan darah dan nyawa yang dikorbankan.
Di setiap rakyat menyuarakan aspirasinya selalu bentrok dengan aparat polisi yang brutal tak manusiawi, penembakan gas air mata, bahkan peluru pun tak bisa didihindarkan bersarang di dada yang akhirnya menewaskan seorang mahasiswa dan tak sedikit yang harus menjadi korban luka.
Lalu, jika demikian adanya apa gunanya DPR? apa fungsinya MPR ? bukankah menerima aspirasi rakyat menjadi tugas utamanya? tapi mengapa perlakuan terhadap rakyat begitu bengisnya, atau kah mungkin mereka bukan lagi manusia? menjadikan aparat polisi sebagai alat kekuasaan negara untuk menggebuk rakyatnya. Bahkan yang lebih miris lagi menyebarkan opini bahwa di balik aksi mahasiswa ada kelompok yang menunggangi, memboncengi dimana mereka adalah kelompok radikalis yang tidak cinta NKRI, yang ingin menghalangi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, betapa tuduhan ini begitu keji selalu menjadikan umat Islam kambing hitam dibalik semua ini.
Yang mereka lakukan bukan fokus pada apa yang terjadi, sama sekali tidak peduli dengan kondisi rakyat yang terzalimi, nyawa yang melayang tak dihiraukan lagi.
Selama sistem demokrasi kapitalisme masih bercokol di negeri ini, masalah korupsi tidak akan pernah berhenti. Umat butuh sistem yang mampu mengeliminasi kasus-kasus korupsi yakni sistem Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi, dengan tiga pilar penegakan hukum-hukumnya yang mampu menghilangkan praktek-praktek korupsi yang merugikan negeri ini. Dimana ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara akan saling bersinergi dalam mewujudkan peradaban yang hakiki.
Dimana Islam adalah satu-satunya solusi yang mampu menghakhiri semua keruwetan yang menimpa negeri ini. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada nabi Saw, yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqNya (penciptanya), dengan dirinya, dan dengan sesamanya.
Hubungan manusia dengan khaliqNya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara muamalah dan uqubat (sanksi).
Adapun aspek kerohanian di dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu adalah makhluk bagi khaliqNya, yang teratur mengikuti perintah dan kehendakNya.
Berdasarkan tinjauan yang mendalam tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan serta apa-apa yang berada disekitarnya dan yang berkaitan denganya maka manusia dapat membuktikan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan dirinya.
Dan bawasanya manusia itu dalam menjalankan kehidupanya memerlukan sistem yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya, dimana aturan tersebut tidak mungkin berasal dari manusia. Karena manusia bersifat lemah dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu, dimana pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin sekali terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi mamusia. Sehingga manusia hanya bisa berharap kepada aturan Allah semata, dengan demikian manusia akan berbuat sesuai perintah dan laranganNya.
Rasulullah Bersabda: " Tidak sempurna Iman salah seorang dari kalian, sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa (Islam)
Inilah saatnya kita mencampakan hukum buatan manusia yang hanya membawa kerusakan dan kesengsaraan kemudian kita ganti dengan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi yang mampu mengakhiri segala permasalahan yang menimpa negeri ini. Karena hanya dengan tata aturan negara yang tegas kasus-kasus korupsi akhirnya bisa diberantas.

Post a Comment

Powered by Blogger.