Image result for Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Novita Aryani M. Noer (Director of Ideology Battle Forum)

Selama lima tahun memimpin Indonesia, satu-satunya yang selalu dinarasikan Jokowi di periode pertama pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.
.
Jokowi memang “ngebut” membangun infrastruktur komersial dari barat hingga timur Indonesia. Sayang, itu hanya terkait dengan berbagai kepentingan asing dan aseng daripada membangun infrastruktur dasar bagi rakyat.
.
Narasi yang jauh dari memberikan jawaban, namun malah kian mengundang banyak pertanyaan. Ini bukan soal bagaimana pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi bagi bangsa ini, tetapi soal siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan itu? Untuk siapa sesungguhnya pembangunan infrastruktur itu ada? Benarkah untuk rakyat?
.
Bagaimana dampak lingkungan, sosial, dan tanah adat hingga mata pencaharian rakyat yang terus dibabat habis oleh alat-alat berat dalam pengawalan aparat hukum? Di mana kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan yang dijanjikan dari investasi infrastruktur hasil utang dan pencabutan subsidi hak rakyat itu?
.
// Kapitalisme Eksploitatif dan Tidak Manusiawi //
.
Berbagai protes masyarakat dari berbagai kalangan terhadap dampak buruk pembangunan infrastruktur bagi lingkungan, sosial, dan kemanusiaan hanya dianggap angin lalu oleh negara.
.
Stagnasi yang sebenarnya datang dari asumsi bahwa bangsa ini akan mendapat manfaat dari “pertumbuhan ekonomi” yang sering digunakan penguasa untuk menutupi sifat eksploitatif dari kapitalisme yang sebenarnya.
Sebut saja kegiatan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Pekerjaan terowongan (tunnel) 11 yang berlokasi di Gunung Bohong, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat telah membuat kekhawatiran dan keresahan warga setempat. Pasalnya, pekerjaan terowongan tersebut dilakukan dengan cara pengeboman. Padahal, di kesepakatan awal pengerjaan dilakukan dengan cara pengeboran.
Ledakan dalam setiap pengeboman berdampak pada kerusakan ke 120 rumah dengan 500 jiwa yang berada di kaki Gunung Bohong itu. Belum lagi terganggunya aktivitas belajar mengajar siswa yang berdekatan dengan proyek akibat terpapar debu dan kebisingan.
Terakhir telah memakan korban jiwa dan luka-luka pada pekerja proyek akibat pipa BBM Pertamina yang berada pada lokasi proyek bocor dan terbakar Selasa (22/10/2019) lalu. Sejauh ini pihak proyek hanya menyampaikan permintaan maaf.
Hal serupa juga pernah dialami masyarakat petani Majalengka yang harus digusur akibat pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat. Masyarakat petani Sumedang turut kehilangan ruang hidupnya selama ini saat proyek DAM Jatigede mulai dibangun.
Pembangunan infrastruktur selama ini berjalan memang didesain abai kepada aspek lingkungan dan kemanusiaan. Pemerintah terlihat lebih menganakemaskan investasi ketimbang penyelesaian masalah dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan dan hak-hak warga.
Lebih jauh, tidak adanya pemikiran cermat dan baik terkait rencana tata ruang, mengakibatkan tergerusnya lahan pertanian. Diterbitkannya Perpres 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional yang mengharuskan pemangkasan prosedur perizinan untuk sejumlah proyek strategis nasional, telah menjadi alas hukum pengabaian rencana tata ruang daerah.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur ikut berperan menghilangkan lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai area persawahan. Hingga 2018 saja hampir 25% lahan persawahan beralih fungsi (terkonversi) untuk infrastruktur.
Belum lagi banyaknya catatan buruk bagi para investor yang abai dan tidak memiliki komponen bantuan teknis, seperti Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kerangka Kerja Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Aksi Pemukiman Kembali, peta proyek dan inventaris aset, dan metodologi kompensasinya, membuat masyarakat yang terkena dampak menanggung ketidakpastian dan ketakutan akan mata pencaharian mereka serta penggusuran paksa dan diinjak-injak hak-haknya oleh korporasi atas nama proyek pembangunan.
.
// Keserakahan Kapitalisme Global di Balik Pembangunan Infrastruktur //
.
Pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kapitalis Barat dan Timur. Berbagai upaya kapitalisme untuk “menjarah” dunia terus dilakukan, namun terhambat akibat keterbatasan infrastruktur.
.
Dibutuhkan pembangunan infrastruktur global untuk dapat mencapai tujuan itu. Karenanya, kapitalisme global membutuhkan sejumlah besar birokrasi dan infrastruktur pemerintah agar dapat berjalan memenuhi sifat eksploitatifnya.
.
Narasi yang dibangun akan pentingnya infrastruktur baru –dengan mengandalkan peran investasi infrastruktur- adalah sebagai sarana untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, permintaan, dan pekerjaan di ekonomi global, sehingga dapat keluar dari abu krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur dipromosikan sebagai ‘obat mujarab’ untuk itu.
.
Sejak krisis keuangan global, sebuah konsensus telah melahirkan agenda infrastruktur global yang sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa ada kesenjangan infrastruktur yang sangat besar yang harus diisi.
.
Sementara pemerintah menghadapi dilema bagaimana cara membiayai infrastruktur komersial tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya publik yang terbatas, negara juga harus melakukan penghematan dan mematuhi dogma-dogma neoliberal yang telah mereka adopsi.
.
Di sisi lain, pasar modal global telah membuat kekayaan swasta terpusat di tangan segelintir orang, dan pada gilirannya saling berburu peluang investasi dalam aset baru yang menguntungkan seperti Indonesia yang kaya sumber daya. Di sinilah dua kepentingan saling berkolaborasi.
.
Bank Dunia, IMF, dan berbagai aktor lainnya ditunjuk untuk memainkan peran dalam agenda ini. Serangkaian asumsi dibangun bahwa untuk menarik modal dalam jumlah besar untuk waktu yang lama, proyek infrastruktur harus berukuran besar. Infrastruktur harus diubah menjadi kelas aset agar investor dapat melihat infrastruktur sebagai aliran pendapatan murni, sehingga aset keuangan itu akan menghasilkan laba ketika diperdagangkan di pasar keuangan.
.
Keadaan ini sesungguhnya telah terjadi sejak lama. Di masa Orde Lama, pembangunan irigasi dan jalan di Hindia-Belanda utamanya bukan untuk mengairi sawah rakyat, melainkan untuk pengairan perkebunan tebu dan tembakau milik penjajah Belanda.
.
Begitu pun dengan proyek jalan raya. Jalan raya tidak dibangun untuk menembus hutan atau antarpulau sehingga melancarkan mobilitas penduduk dan barang-barang, melainkan untuk melayani transportasi logistik dan hasil produksi kapitalis Belanda.
.
Di masa Orde Baru sendiri, negara bekerja sama dengan lingkar elite berburu rente atas keuntungan pembangunan infrastruktur komersial. Sementara hari ini, mentalitas terjajah pemerintah tidak berubah, bahkan makin dalam akan ketergantungan pada dominasi asing dan aseng untuk membangun (baca: mengobral) negara ini.
.
Saat ini, melalui kedok mendorong investasi, pemerintah masuk ke dalam perangkap kapitalisme timur melalui Kerja Sama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategis Partnership) dengan Cina sejak 2015 silam. Dari sinilah yang mendorong BUMN kedua negara bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur.
.
Kemudian berlanjut dengan kesepakatan proyek mercusuar raksasa One Belt One Road (OBOR), yang kini berganti nama menjadi Belt and Road Initiative (BRI), mengonfigurasi ulang yang menghubungkan Cina dengan seluruh daratan dari Eropa, Afrika ke Asia (dan laut yang menghubungkannya), menjadi pusat produksi dan distribusi, koridor pembangunan, zona ekonomi khusus (KEK), dan interkonektor. Cina telah menjadi kontraktor raksasa global yang membangun jaringan infrastruktur lintas benua.
Nyata, proyek-proyek pembangunan infrastruktur komersial hanyalah untuk melayani akses rantai pasok global para kapitalis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, dan malah menjadi jalan tol bagi ‘dagangan politik’ para elite. Rakyat hanya menjadi korban kapitalisme di atas altar eksploitasi tanpa batas.
.
// Negara Pelayan Korporasi //
.
Kondisi buruk ini adalah akibat rezim mewarisi cara bernegara secara neoliberal dengan menerapkan konsep good governance, yang termaktub dalam sejumlah perundang-undangan dan peraturan.
Di antara yang menonjol adalah fungsi dan wewenang pemerintah dibatasi sebagai regulator (baca: pelayan bagi kepentingan korporasi), pembangunan infrastruktur yang mengacu pada konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), dan anggaran berbasis kinerja. Akibatnya hajat hidup publik berada dalam kendali korporasi.
Kebijakan justru menjadi legitimasi bagi korporasi berjalan sesukanya dan melakukan kejahatan di atas “stempel” pemerintah melalui perundang-undangan, regulasi, dan pemberian izin.
Belum lagi sederet wajah lama di bidang ekonomi yang kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II yang selama ini fokus menggarap pembangunan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi.
Selain itu, dilakukan perubahan nomenklatur yang menjadikan urusan investasi dinaungi oleh Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, yang akan mengoordinasikan hingga tujuh kementerian di bawahnya, tak terkecuali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nantinya, Menko berwenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan yang akan menghambat investasi dan komitmen investasi besar.
Jelas, pemerintah telah disandera kepentingan asing. Gerak cepat hanya pada proyek yang menawarkan imbal balik keuntungan bagi investor yang menggelontorkan utang. Berbeda hal dengan program pemantapan jalan nasional yang dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) paruh waktu mendapat rapor kuning.
Mengejar proyek jalan tol, namun kemantapan jalan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diamanatkan UU tidak menjadi prioritas, bahkan diabaikan karena di sana tidak ada kepentingan para kapitalis pemilik modal. Ironisnya, jalan tol yang telah dibangun dijual ke swasta, membuat tarif tol pun terus melompat.
Hal ini tak bergeser dari apa yang diharapkan Infrastructure Summit yang dilahirkan di masa rezim SBY. Bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa pengecualian.
Di sisi lain, infrastruktur menjadi instrumen untuk mengeruk uang rakyat di semua sektor, baik infrastruktur transportasi maupun nontransportasi. Semangat ayat-ayat dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang bersifat strategis telah sirna.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata sesungguhnya bukan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, akan tetapi memberikan kemudahan bagi investor untuk mengambil keuntungan dari keindahan alam negeri ini. Keelokan negeri pun digadaikan.
Padahal, banyak hal yang dipertaruhkan: bahaya pembangunan skala besar pada lingkungan yang kian parah, beralihnya tanah adat ke tangan swasta, termasuk mengabaikan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang telah memberi mandat untuk diurus semua kepentingannya. Apakah mungkin bisa dipenuhi oleh rezim yang nyata kapitalistik seperti ini?
.
// Islam Solusi Komprehensif //
.
Kebijakan ekonomi negara hari ini yang berbasis kapitalisme neoliberallah yang membuat kondisi ini terjadi. Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal.
.
Akibatnya, hak-hak masyarakat tergilas, sementara para kapitalis terus meningkatkan labanya dengan segala cara tanpa melihat dampak buruk bagi lingkungan, kehidupan, dan manusia.
Dalam sistem Islam setiap jenis kepemilikan (al-milkiyah), baik itu kepemilikan individu, umum, dan negara) memiliki tata cara pengaturan dan cara-cara penggunaan atas harta milik masing-masing jenis.
Seorang Khalifah tidak bisa menggunakan begitu saja harta milik umum untuk kepentingan individu (swasta) dan negara. Atau seorang Khalifah –dengan dalih kemaslahatan umat– mengambil alih bangunan atau tanah milik individu rakyat dan menjadikannya milik negara.
Sangat berbahaya jika negara ikut-ikutan ambil bagian dalam merampas begitu saja harta kekayaan milik individu dengan dalih untuk kepentingan nasional atau pembangunan.
Lebih dari itu, bahkan bisa jadi malapetaka jika negara atau individu (swasta) berebut aset atau harta kekayaan yang melimpah ruah tersedia di alam begitu saja. Ini tidak akan dijumpai di dalam negara Khilafah.
.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda,
“Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
.
Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab yang ingin memperluas masjid umat Islam yang sudah sedemikian sesak. Khalifah memberikan tiga opsi bagi Abbas yang rumahnya terkena proyek perluasan masjid tersebut.
Pertama, menjual rumah tersebut dengan harga sesuai dengan yang diinginkan pemilik. Pembeliannya dari dana baitulmal milik umat Islam. Kedua, bangunan dan tanah akan diganti sesuai dengan kota yang dikehendaki yang diambil dari dana baitulmal. Ketiga, mewakafkan rumah tersebut untuk perluasan masjid.
Meski awalnya Abbas menolak, Khalifah Umar tidak mengambilnya secara paksa (gashab) walau diperuntukkan bagi kepentingan umum. Setelah Abbas berubah pikiran, barulah Khalifah Umar membangunkan rumah sebagai ganti untuknya dari biaya baitulmal. (Ibnu Sa’ad, al-Thabaqotu al-Kubra, 4/15).
Hal ini telah menciptakan kehidupan yang sejahtera dan tenteram bagi seluruh umat manusia, berabad lamanya.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.