Image result for dibungkam

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi. (Pegiat Literasi dan Pengamat Sosial Politik)

Belakangan ini kita tahu, banyak produk undang-undang yang lahir mengarah pada nuansa antikritik. Lahirnya UU ITE, UU Ormas, atau UU Politik –yang menyepakati persentase soal presidential threshold– adalah beberapa produk hukum yang pada akhirnya dimanfaatkan penguasa untuk menjerat mereka yang kritis terhadap rezim. Bahkan, tanpa harus menunggu proses hukum, mereka ditangkap, dibubarkan badan hukumnya, dan dipenjarakan.
.
Suara-suara kritik rakyat dibungkam dan ditanggapi dengan nada emosional dan cenderung memperlihatkan pembelaan diri. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan tak perlu meragukan komitmennya dalam menegakkan demokrasi. Hal tersebut disampaikan ketika gelombang demonstrasi mahasiswa menguat di sejumlah daerah.
.
“Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi),” kata Jokowi di Istana Merdeka (cnnindonesia.com, 26/9/2019). Pernyataan Jokowi pada kenyataannya berbeda dengan fakta di lapangan.
.
Sebelumnya, jurnalis sekaligus pendiri rumah Watchdoc, Dandhy Dwi Laksaono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Dandhy dijerat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Berstatus tersangka karena tweet-nya terkait Papua.
.
Kini yang masih santer dalam pemberitaan, tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat sanksi hukum dicopot dari jabatannya. Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena ulah istrinya yang mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto.
.
Tidak tanggung-tanggung, para suami mereka dicopot dari jabatannya masing-masing ditambah penahanan selama 14 hari. TNI juga melaporkan istri tiga anggotanya ke polisi terkait konten negatif terkait penusukan Wiranto yang diunggah di media sosial (kompas.com, 12/10/2019).
.
// Paradoks Rezim Demokrasi //
.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut komitmen demokrasi yang dijanjikan Jokowi bertabrakan dengan praktik di lapangan. “Itu yang disebut dengan paradoks demokrasi. Demokrasi yang bertabrakan. Di satu sisi ngomongnya demokrasi, tapi praktiknya tidak demokrasi,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/9/2019).
.
Pemerintah menjadikan kritik sebagai penyakit yang harus dihilangkan. Terlihat jelas ambiguitas rezim demokrasi yang seolah menjamin kebebasan, faktanya antikritik.
.
Menjadi hal yang wajar, karena demokrasi memang akan memunculkan tirani minoritas atas mayoritas. Karena dalam sistem ini, kekuasaan adalah alat kepentingan individu atau kelompok.
.
Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tak boleh mengkritik dan menjatuhkan martabat pemerintah.
.
Syafruddin menanggapi unggahan ASN terkait penusukan Menko Polhukam Wiranto. “Ya silakan, menghadapi hukum,” ujar Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
.
Seharusnya, dengan kritik pemerintah mawas dan sadar diri. Tapi semakin dikritik, pemerintah semakin “garang” dan merah telinga. Berbeda halnya jika ungkapan “kebencian” dengan leluasa diungkapkan para politisi, para pemangku kepentingan, atau pejabat negara, maka hukum sepertinya tak pernah berlaku bagi mereka.
.
Di sisi lain, demokrasi yang notabene menjamin kebebasan berpendapat bagi individu, justru dalam penerapannya ‘membungkam’ kaum muslimin menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Sayangnya, masih ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa demokrasi dapat menjadi jalan perubahan ke arah Islam.
.
// Sistem Islam Bukan Sistem Antikritik //
.
Dalam sistem Islam (Khilafah) ada mekanisme kontrol (muhasabah) dancheck and balance, baik yang dilakukan dari dalam maupun luar kekuasaan. Ada Majelis Umat yang melakukan fungsi muhasabah. Ada Mahkamah Mazhalim yang berfungsi menghilangkan kezaliman oknum penguasa, mulai dari Khalifah sampai pejabat negara terendah.
.
Bahkan, ketika Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim tidak melaksanakan fungsinya, Khilafah membuka ruang kepada partai politik hingga ulama dan umat untuk melakukan fungsi muhasabah, check and balance, bahkan sampai munabadzah bi as-ssayf (mengangkat senjata) untuk menghilangkan kezaliman yang ada.
.
Dalam sejarah kepemimpinan Islam, Khalifah Umar bin Khaththab menjadi sosok pemimpin yang selalu mendengar keluhan rakyat, bahkan hujan kritikan pun tak pernah diabaikannya.
.
Saat Khalifah Umar dalam perjalanan, seorang nenek tiba-tiba menghentikannya. Nenek itu langsung menceramahinya.
.
“Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Umair (Umar kecil), yang suka menakuti-nakuti anak-anak di pasar Ukadz dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar, dan kini engkau Amirul Mukminin… Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu! Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh (akhirat) akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, dan barang siapa yang yakin akan al-hisab (hari penghitungan), ia akan menghindari azab (Allah).”
.
Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidy yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, “Hei Nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin.”
.
“Biarkanlah ia…” cegah Umar Ra kepada Al-Jarud. “Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Khaulah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas tujuh lapis langit, maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya,” tutur Amirul Mukminin.
.
Bahkan dalam riwayat lain, Umar berkata, “Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya, sampai ia menuntaskan keinginannya.”
.
Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai Khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota.
.
Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul, kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya, justru menindak tegas dan dipenjarakan jika menyampaikan kritikan pada penguasa.
.
Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan. Sebab, ia selalu mengingat firman Allah SWT,
.
“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS. Ali ‘Imran: 188).
.
Maka, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengembalikan kepemimpinan Islam (Khilafah). Agar dapat terwujudnya keadilan yang kita rindukan, ketika menyampaikan pendapat yang datangnya dari dorongan keimanan untuk menjalankan syariat-Nya tak lagi menjadi ancaman. Wallahu’alam bish-shawab. []

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.