Hasil gambar untuk jokowi"

Oleh : Nasrudin Joha
(Aktivis Media Sosial)

Saya awali pembahasan dengan definisi. Melalui definisi ini, kita dapat membatasi hal-hal diluar yang diperbincangkan, sekaligus memasukan keseluruhan unsur pokok bahasan yang diperdebatkan. Baru kemudian, kita membahas kenapa rezim Jokowi terkategori rezim yang menganut paham sekuler radikal.

Sekuler adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan negara. Sementara radikal, adalah pemahaman yang mengakar dan ekstrim terhadap suatu keyakinan tertentu. Sekuler radikal didefinisikan sebagai orang, atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan wajibnya agama dipisahkan dari negara dengan pandangan yang sangat ekstrim dan mengakar/radikal.

Jika merujuk definisi sekuler saja, maka rezim pemerintahan di Eropa dan Amerika itu termasuk rezim yang sekuler biasa. Bukan sekuler yang radikal. Karena, di negara tersebut khususnya seperti di Inggris, Belanda, Italia, Amerika, Jepang, Korea tidak ekstrim dalam menerapkan nilai nilai Sekulerisme. Ini termasuk negara sekuler biasa.

Karena meskipun negara ini sekuler, mereka tak bertindak ekstrim dan radikal. Di Amerika, urusan celana cingkrang, urusan niqab, urusan hadits dan ayat Al Quran, itu tidak pernah diintervensi negara. Mereka memandang urusan itu bagian dari urusan domestik privat yang terkategori kebebasan individu yang dijamin dan dihormati.

Sementara rezim ini, tidak cukup puas memisahkan agama dari negara. Tidak cukup puas hanya membatalkan sejumlah produk legislasi daerah yang dicurigai mengandung muatan nilai syariah. Rezim ini sangat ekstrim, begitu radikal, sampai-sampai urusan celana cingkrang dan cadar pun di intervensi. Sampai ustadz ceramah di masjid pun di awasi, diperiksa ayat dan haditsnya apakah mengandung muatan sensitif atau tidak.

Karena itu tidak keliru bahkan sangat tepat jika rezim Jokowi ini disebut sebagai rezim sekuler radikal. Karena rezim ini telah melakukan intervensi terlalu jauh atas urusan agama umat ini.

Saat ustadz atau ulama ceramah, mengisi Khutbah, seharusnya cukup berpatokan pada dalil. Jika dalilnya Sahih, rajih, maka tak perlu lagi melihat apakah dalil yang disampaikan diridloi penguasa atau tidak direstui penguasa.

Rezim Jokowi telah menjatuhkan Marwah ilmu dan ulama dibawah ketiak kekuasaan. Restu penguasa telah menjadi alat ferifikasi terhadap muatan dakwah ulama, ini jelas pemahaman sekuler yang paling radikal.

Seharusnya biarkan saja ulama berkuasa atas masjid, berdakwah sesuai tuntutan Al Quran dan As Sunnah. Kenapa rezim ikut ikutan baper urusan ceramah agama ? Toh kekuasaan rezim meliputi seluruh urusan negara, kenapa mau ikut mengkudeta masjid yang menjadi area suci para ulama ?

Karena itu rezim Jokowi ini memang sekuler dan radikal. Tak mau umat ini mendapat pencerahan dari ulama, untuk mengoreksi penguasa. Padahal, ditengah posisi DPR yang dipastikan sulit menjalankan fungsi kontrol eksekutif saat ini, ulama dan umat memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan.

Apakah tindakan radikal sekuler ini memang bertujuan membungkam nalar kritis rakyat ? Kalau memang demikian, kenapa tak membentuk kekuasaan sendiri tanpa melibatkan rakyat ?

Ingat ! Selama unsur negara itu ada rakyat, maka menjadi hak sekaligus kewajiban rakyat untuk terus mengoreksi kekuasaan. Dan ulama, adalah PELITA bagi umat untuk memimpin aktivitas dakwah mengoreksi kekuasaan yang menyimpang. [].

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.