Gambar terkait

Jika menengok sejarah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh Indonesia saat ini, maka Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah tempat asal dibuatnya UU KUHP yang kontroversial ini. Namun pada 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang – undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
KUHP ini hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa, “Undang – Undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden”. Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia baru dilakukan pada 20 September 1958, setelah diterbitkan UU Nomor 73 Tahun 1958, untuk menegaskan kembali UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi, “Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Revisi UU KUHP
Namun setelah sekian lama menggunakan KUHP buatan kolonial, Pemerintah dan DPR akhirnya merevisi UU KUHP. Beberapa pasal yang direvisi menuai kontroversi. Antara lain, pasal soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini mendapat penolakan yang mengakibatkan terjadinya gelombang demontrasi. Sejak 23 sampai 24 September 2019 yang membuat ribuan mahasiswa turun ke jalan dan melakukan aksi yang berpusat di Gedung DPR, Senayan Jakarta. Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan “pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menunda pengesahan revisi KUHP dan revisi Pemasyarakatan (PAS). Penundaan itu dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan dan untuk membahas lagi pasal-pasal yang kontroversial. Hal itu guna untuk menyamakan persepsi antara DPR, pemerintah, dan publik agar sesuai dengan keinginan kita bersama,” ucapnya.
Adanya RUU KUHP dan keputusan tunda ini yang kemudian membuat para mahasiswa bersuara. Seperti halnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta Atiatul Muqtadir, alias Fatur saat di ILC. Fatur menjabarkan sikap politisi yang ditampilkan ke publik soal RKUHP. Ia mengatakan, “bukan penundaan pengesahan RKUHP yang diharapkan para mahasiswa. Memang ketika kita mendengar presiden menunda, tunda itu kan sebenarnya bahasa politis, Bung Karni. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau saat paripurna itu ya adanya tolak atau terima, enggak ada tunda. Rekan – rekan mahasiswa di berbagai daerah yang melakukan aksi unjuk rasa menolak RKUHP, bukan sekedar ingin pengesahannya ditunda namun ditolak”, katanya.
Sungguh keadaan negeri yang semakin miris, di satu sisi ingin penolakan bukan penundaan tetapi di sisi lain ada beberapa pihak yang justru menginginkan agar RKUHP ini segera di sahkan. Bahkan tidak hanya RKUHP saja tetapi RUU PKS juga ingin segera di sahkan. Seperti halnya dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, bahwa “Meskipun RUU KUHP dirasa masih terdapat kekurangan, namun jauh lebih baik dibanding KUHP kolonial yang berlaku saat ini karena memang tidak sesuai dengan Indonesia masa kini dan tidak selaras dengan tujuan nasional. Indonesia patut bersyukur dengan segala kelebihan dan kekurangan RUU KUHP karya anak bangsa”, ucapnya.Tidak hanya Robikin Emhas, ada pakar hukum pidana Universitas Al Azhar yaitu Suparji Ahmad yang ikut serta mendukung RUU KUHP. Dirinya menilai bahwa sejumlah aturan baru dalam RKUHP lebih baik ketimbang KUHP warisan Belanda.
Jika hanya sekedar lebih baik, maka siapapun nantinya yang akan berkuasa dan membuat peraturan baru lagi pasti juga akan dinilai lebih baik dari yang direvisi sekarang. Sejatinya aturan yang dibuat jika tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan maka nafsu itu sudah pasti yang akan dirujuk. Bagaimana tidak, semua yang berkuasa berlomba – lomba membuat aturan yang paling layak untuk kehidupan ini. Namun pada faktanya aturan Penciptalah yang paling layak dan cocok untuk umat manusia di muka bumi. Bukti konkritnya adalah kejayaan islam yang mampu bertahan 13 abad lebih lamanya. Maka wajar ketika sebuah aturan baru yang dibuat oleh sebagian orang dirasa sudah layak namun tertolak oleh kebanyakan orang, bahkan menjadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat. Itu sebagai bukti bahwa aturan manusia jika untuk mengatur kehidupan ini maka yang ada hanya kehancuran yang terus menerus bertambah dan kepercayaan kepada penguasa yang terus menerus terkikis.
Ini kenapa di sistem sekuler saat ini solusi islam tidak diterapkan secara keseluruhan. Karena selain banyak pihak yang berkepentingan nantinya terusik, juga tidak lain adalah keinginan beberapa pihak agar masyarakat jauh dari aturan islam yang sesungguhnya. Karena jika masyarakat muslim jauh dari aturan islam yang sesungguhnya maka umat islam di dunia ini tidak akan pernah mengalami kebangkitan dan kejayaan lagi seperti dahulu, serta mudahnya para pihak asing menginstalkan pemikiran-pemikiran mereka ke tubuh masyarakat sehingga hancur perlahan. Oleh karena itu nantinya merekalah yang akan berkuasa dengan sistem kapital yang mereka bawa. Menyelinap masuk ke dalam tubuh negara dan menjadikan penguasa sebagai boneka atau robot yang dapat di kendalikan sesuai kepentingan mereka para pihak asing.
Sungguh ironis, penguasa yang harusnya tampil wibawa menerapkan segenap peraturan yang ada demi kehidupan rakyat, justru hanya menjadi penggerak pihak asing yang tidak tahu aturan islam bahkan bisa jadi merekalah yang paling membenci islam. Dengan menampakkan topeng tanpa tahu wajah asli dibalik topeng yang dikenakan para penguasa asing itu. Maka jelas sudah, jika sistem yaang digunakan masih sistem seperti hari ini maka sudah pasti segala aturan yang dibuat baik penguasa baru atau bukan, kemudian disahkan maka tidak akan berarti apa-apa untuk kehidupan manusia.
Biang Masalah
Oleh karena itu, jika polemik yang ada saat ini hanya dikritisi dari segi pasal-pasal kontroversialnya saja, maka sudah pasti akan menghabiskan energi sia-sia. Karena akar masalahnya bukan pada pasal kontroversialnya itu, melainkan sistem yang dipakai hari ini adalah sistem sekuler demokrasi. Dimana jika sistem itu yang dipakai, pasti aturan yang dibuat tidak merujuk pada Al-Quran wahyu dari Allah, melainkan merujuk pada barat. Oleh karenanya, masyarakat khususnya mahasiwa harusnya sadar bahwa biang dari segala biang masalah terletak pada sistem yang dianut hari ini. Bukan hanya fokus kepada hasil diterapkannya sistem yang berupa masalah baru, tetapi kepada apa yang menyebabkan setiap masalah baru itu pada akhirnya bermunculan.
Sehingga polemik yang ramai muncul bisa kemudian diarahkan ke solusi yang benar-benar menuntaskan. Tidak hanya solusi sementara untuk jangka pendek saja, tetapi untuk kelangsungan hidup yang lama. Inilah yang membedakan dengan aturan islam, dimana dalam aturan islam yang tegak diatas akidah dan standar perbuatan, di kembalikan kepada Sang Pencipta manusia dan kehidupan, lebih bisa diterapkan dari pada aturan manusia yang sejatinya tertutupi oleh kekuasaan yang sifatnya sementara di dunia. Sehingga segala yang berputar seperti masalah yang ada porosnya pada kehancuran bukan pada kebangkitan. Nauzubillah.

Islam Juga Mengajarkan
Di dalam islam juga diajarkan, diingatkan, serta diamalkan bahwasannya manusia itu harus bersikap baik, tidak menghina, mencemooh, bahkan mengusik kehidupan orang lain. Seperti aturan baru yang termuat di RUU KUHP terkait larangan menghina Presiden dan Wakil Presiden. Ternyata larangan itu sudah lebih dulu islam ajarkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, “janganlah engkau menghina seorang pun.” Kemudian ada seorang sahabat Abu Jurayy berkata, “Aku pun tidak pernah menghina seorang pun setelah itu, baik kepada orang yang merdeka, seorang budak, seekor unta, maupun seekor domba.” Itu baru masalah tidak bolehnya menghina, tidak hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden saja tetapi kepada semua makhluk ciptaan Sang Khaliq.
Adapun hal lainnya dalam masalah aborsi, islam juga sangat menyorotinya dari berbagai aspek, karena masalah aborsi berkaitan erat dengan masalah pembunuhan. Ketika bayi atau janin yang sudah dikirimkan oleh Allah ruh, maka ia memiliki hak untuk hidup. Maka jika ada yang melakukan aborsi dalam QS Al Maidah ayat 32 dijelaskan, “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang telah memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” Adapun di QS Al Isra ayat 31 dijelaskan, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” Jadi jelas di dalam islam masalah aborsi juga dibahas.
Masalah Perzinaan, kumpul kebo, atau yang serupa lainnya juga ada dalam islam. Bahkan banyak ayat yang membahas masalah ini, diantaranya QS Al Furqan ayat 68 yang artinya, “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina”. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh. Bahkan dalam islam hukuman bagi pezina, kumpul kebo dan yang serupa sudah ada yaitu dengan rajam dan dicambuk seratus kali. Ini hanya secuil dari banyaknya aturan Allah untuk umat manusia yang sejatinya sudah diatur dalam islam. Hanya saja manusia enggan untuk menerapkannya dalam kehidupan. Mereka lebih memilih jalan membuat aturan sendiri yang belum tentu layak diterapkan. Sungguh manusia yang kurang beradab, ketika kekuasaan di dapat, janji manis di sodorkan namun pada faktanya apa yang dirasakan rakyat kecil tetaplah sama, yaitu ketidakadilan, keterpurukan, kemiskinan yang semakin mencekik dan ketertinggalan dari segala aspek. Jika kekuasaan didapat oleh mereka yang mau islam itu tegak kembali, maka pastilah kehidupan rakyat jauh dari kata kemiskinan yang ada hanya kemakmuran, jauh dari kata ketidakadilan yang ada hanya keadilan, jauh dari kata keterpurukan yang ada hanya kejayaan, dan jauh dari kata ketertinggalan yang ada adalah kebangkitan bersama. Karena yang diterapkan adalah aturan dari Sang pemilik kehidupan bukan dari penghuni kehidupan, aturannya dibuat dari Pencipta makhluk bumi, bukan dari makhluk buminya. Sesungguhnya jika inginkan kebangkitan, maka bukan sistem sekuler demokrasi yang dipilih sebagai rujukan melainkan aturan Pencipta yang di pilih sebagai rujukan dibuatnya aturan kehidupan. Wallahu’alam bishawab.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.