Oleh : Aubi Atmarini Aiza (Penulis)

Pengertian Tirani menurut wikipedia_ Sekarang kata ini dikaitkan dengan penguasa tunggal yang memerintah secara brutal dan menempatkan diri dan golongannya di atas kepentingan rakyat banyak. Tiran adalah seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan Tirani.
.
Dilansir oleh kompas.com Ujaran kebencian di media sosial yang berujung ke kasus hukum tengah mendapat sorotan masyarakat. Kasus ini kuat hubungannya dengan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai abdi negara, seorang aparatur sipil negara ( ASN) harus menjunjung tinggi kode etiknya, termasuk tak menyebarkan ujaran kebencian dan kabar bohong lewat media sosial.
.
Masih hangat dalam ingatan kita beberapa waktu lalu, setiap minggu tiada pemberitaan lepas dari 'ditangkapnya seseorang dengan tuduhan ujaran kebencian dan hoax'. Setiap haripun semua media sosial penuh sesak dengan pemberitaan dimana semua orang mengajak untuk memberantas hoax. Setiap saat semua orang mengajukan solusi yang tak pernah bisa menuntaskan persoalan ini. Maka setiap hari pula, para petinggi negeri gelisah akan gejolak media sosial yang mulai menyadari ketidak sesuaian rezim dalam menjalankan roda pemerintahan.
.
Hoax dan ujaran kebencian selalu di kaitkan dengan Undang-undang IT, beberapa telah masuk kurungan dengan pelanggaran UU IT tersebut. namun tak sedikit dari mereka yang lolos, setelah di telusuri ternyata pelaku adalah anak seorang pengusaha, anak seorang nomor satu di negeri ini, seorang yang memiliki backingan kuat dalam hal materialistik, dan masih banyak alasan yang intinya 'hukum bisa di tukar dengan uang dan jabatan'. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang benar-benar menkritik dengan dasar intelektual?
.
Tirani, salah satu bentuk dari kesewenangan kekuasaan. Tidak salah lagi jika kata 'tirani' tepat di sematkan untuk rezim ini. Demokrasi yang tirani, pada akhirnya demokrasi tak lagi hidup. Ia hanya tinggal nama sebagai kedok. UU IT hanya berlaku bagi mereka yang menyerang penguasa/rezim, tapi tidak berlaku bagi penyerang cendekiawan, ulama, Al-qur'an dan Islam. Secara nyata bentuk Islamophobia di tumpahkan ke dalam pemerintahan yang berkuasa, melindungi para penjahat yang ada dalam pemerintahan. Sementara orang-orang yang kritis, Muslim yang mencium bau pengkhianatan dan solusi Islam telah mengancam ketenangan mereka dalam menikmati harta dalam sistem kapitalis ini. Sehingga dengan cara apapun, walaupun harus menggunakan hukum sebagai perisai dan tombak, mereka menggunakan undang-undang sebagai senjata.
.
Undang-undang harusnya melindungi rakyat, tapi dalam rezim ini semuanya berbalik arah. Undang-undang menyerang rakyat, demokrasi tak berlaku sebab rakyat di larang berdemonstrasi. Berdemonstrasi dan mengemukakan pendapat secara langsung maupun melalui media sosial, di persempit bahkan di larang keras. Ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan demokrasi apalagi hak asasi manusia (HAM). Rakyat di paksa apatis, taklid dan tidak boleh mengkritik penguasa. Sangat mirip dengan sistem pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara. Ia memimpin dengan sistem Komunis-Sosialis, membatasi dan menekan dengan hukuman yang membuat rakyat benar-benar tunduk tanpa kebebasan berpendapat. Lalu apakah Indonesia akan menuju kesana? Pemerintahan yang tirani, otoriter dan bergaya komunis?
.
Keambiguan rezim jelas di tampakkan dari berbagai kasus yang terjadi. Demokrasi seolah dibuat untuk memberi kebebasan berpendapat bagi rakyat, tapi nyatanya tidak. Pada akhirnya demokrasi akan memunculkan tirani minoritas kepada mayoritas. Kapitalisme ada dibelakang demokrasi, karena dalam sistem ini kakuasaan adalah alat kepentingan individu atau kelompok. Maka ketika kelompok penguasa yang di kritik mereka merasa terancam dan langsung memberikan sanksi. Sebab dengan kritikan akan ada banyak kebusukan yang terungkap, mulai dari korupsi, jual beli jabatan, persekongkolan dengan Asing dan Aseng, kemudian penjualan aset-aset negara oleh beberapa individu atau kelompok. Tepat jika sebutan 'anti kritik' di sematkan kepada rezim ini, yang terkesan baper-an.
.
Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam bukan sistem anti kritik. Rakyat, siapapun dia, terbuka menyampaikan muhasabah/kritik sebagai kontrol. Dalam sistem khilafah Islamiah, diceritakan budaya mengkritik telah di contohkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW pernah dinasihati oleh Hubbab bin Mundzir saat menentukan posisi pasukan di perang Badar. Kaum Muslim juga menampakkan ketidak setujuannya pada penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Begitupun kekecewaan Muslim Anshar ketika melihat Rasulullah SAW memberikan ghanimah pada para pemimpin Quraisy yang baru masuk Islam dan tidak memberikan sepeserpun pada mereka.
Para sahabat mempertanyakan pembagian kain dari Yaman kepada pemerintahan Umar bin Khatab. Seorang perempuan juga pernah memprotes tentang pembatasan mahar.
.
Kritik atau muhasabah sangat penting dalam mengontrol para pemegang tampuk pemerintahan. Dalam sebuah hadist, ada anjuran muhasabah dan sebagai bagian dari jihad.
Rasulullah Saw. bersabda:
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر
Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang zalim. (HR at-Tirmidzi).
Dalam Al-qur'an, Allah berfirman:
اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44
Pergilah kamu bersama saudaramu, Hârûn, kepada Fir’aun. Sesungguhnya ia adalah seorang kafir yang telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. (Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut) untuk menyadarkannya supaya jangan mengaku menjadi tuhan (mudah-mudahan ia ingat) yakni sadar dan mau menerimanya (atau takut”) kepada Allah lalu karenanya ia mau sadar (QS. Thaha (20); 43-44)
Walaupun begitu, dalam Islam pun ada adab mengkritik. Tidak boleh mengkritik dengan mencaci maki dan menjatuhkan. Itulah yang seharusnya dipahami kaum Muslim, menjaga kritik yang di sampaikan dengan adab dan norma sesuai syariat.
.
Lalu bagaimana seharusnya pemimpin menanggapi sebuah kritikan dari rakyat? Bercermin dari sistem Islam, Rasulullah SAW dan para Khalifah menyikapinya dengan bijaksana. Rasulullah SAW menrima nasihat dari Hubbab karena ia memiliki keahlian dalam strategi perang. Beliau juga menyetujui usulan para sahabat untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, walaupun beliau berpendapat sebaliknya. Kemudian beliau tetap dalam keputusannya, sebab hukum penjajian tersebut adalah wahyu yang baru beliau terima. Begitupun dengan Umar bin Khatab saat mendapat protesan dari seorang wanita, ia membacakan ayat, Allah SWT berfirman:
"...maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 20). Maka Umar berkata "Benarlah wanita itu, dan sayalah yang keliru"
.
Maka benarlah sistem demokrasi memunculkan sifat tirani dalam diri para pemimpin negeri. Anti kritik dan anti muhasabah adalah bentuk dari sistem yang akan membawa pada pemerintahan yang otoriter dan diktator. Kebebasan berpendalat dalam demokrasi akan lenyap, begitupun kebabasan pribadi dalam HAM, akan dipersepit. Persoalan sistem seperti ini hanya bisa di atasi dengan satu solusi, yaitu mengganti sistemnya. Agar dalam penyelesaian bisa mengakar dan sampai pada rakyat, tiada kekangan dan kembali pada hukum Allah SWT. Dengan sistem Islam yang rahmatan lil alamin, maka sebuah negeri akan menjadi berkah.
Walahu a'lam bishawab

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.