Hasil gambar untuk demokrasi biang korupsi"

Oleh: Afni, S.Pdi
Penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin serta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah catatan buruk bagi sistem Demokrasi. Hampir seluruh kepala daerah terjaring OTT KPK. Praktek korupsi yang menggurita sejatinya dimunculkan dari sistem rusak yang bernama demokrasi, sebab demokrasi lah yang menyebabkan mahalnya biaya untuk menjadi pejabat publik, biaya kampanye dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan para pejabat berfikir pendek untuk mengembalikan biaya yang mereka keluarkan ketika mencalonkan diri menjadi pejabat publik.
Belum lagi banyaknya pejabat publik yang melakukan praktek korupsi karena lemahnya sistem hukum yang menjerat mereka. Demokrasi membuka peluang yang sangat besar bagi pejabat publik untuk melakukan praktek korupsi karena demokrasilah biang korupsi nya.
Dalam Islam korupsi adalah perbuatan maksiat yang terlarang, Allah berfirman : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Sehingga untuk mencegah praktek korupsi ini Islam memiliki sistem yang mampu menutup serapat-rapatnya praktek korupsi, berbeda dengan sistem demokrasi yang menjadi biang praktek korupsi. Menjadi pejabat publik dalam Islam tidak memerlukan biaya yang mahal sebagaimana sistem demokrasi. Sehingga para pemimpin di dalam Islam tidak perlu berfikir bagaimana mengembalikan biaya ketika menjabat. Sebab di dalam Islam pemimpin adalah pelayan umat, yang mengurusi urusan umat, bukan mementingkan materi semata.
Sistem Islam menciptakan individu-individu yang bertaqwa, sehingga dengan ketakwaannya tersebut akan membuat pejabat publik memiliki rasa takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bukan hanya ketaqwaan individu tetapi adanya kontrol dari masyarakat yang membuat setiap pejabat publik akan terus merasa diawasi setiap kali terbuka peluang untuk melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan demokrasi, bukan malah menjadikan masyarakat sebagai pengontrol namun malah ikut dalam praktek korupsi sebagaimana ajudan wali kota yang seharusnya mengingatkan atasannya malah tergiur untuk mencicipi uang haram hasil korupsi.
Selanjutnya adanya sanksi yang sangat tegas yang diberikan oleh para pelaku korupsi di dalam Islam bisa sampai hukuman penjara bertahun-tahun bahkan sampai hukuman mati untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi. Ketiga pilar ini lahir dari sistem Islam yang mampu menjamin tertutupnya pintu korupsi yang saat ini merajalela. Sudah saat nya kita mencampakkan sistem demokrasi, karena demokrasi lah biang korupsi, dan menggantinya dengan sistem Islam.

Post a Comment

loading...
Powered by Blogger.