Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP)  

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Indonesia Damai Tanpa Khilafah" (9/11),  Wapres KH. Makruf Amin menyatakan bahwa tidak ada negara normal yang  menggunakan sistem Khilafah (www.republika.co.id, 09 Nopember 2020). Lebih  lanjut wapres menjelaskan bahwa saat ini tidak ada negara yang menggunakan  Khilafah. Menurutnya, hanya ISIS yang menggunakan Khilafah. Kaum muslimin  mengikuti sistem negara di negeri tempat tinggalnya. Khilafah itu memang  islami, tapi tidak selalu yang islami itu Khilafah, imbuhnya. 

Memang benar adanya bahwa saat ini tidak ada negara yang menggunakan sistem  Khilafah. Setelah dihapusnya Khilafah Utsmaniyah di tahun 1924 M, kaum  muslimin terpecah menjadi puluhan nation state (negara bangsa). Pada  masing-masing nation state tersebut dipaksakan untuk menerapkan sistem  kenegaraan yang tidak bersumber dari Islam. Ada yang menggunakan sistem  republik parlementer, presidensial, maupun sistem monarki atau kerajaan.  

Kesemua sistem kenegaraan tersebut bersumber dari demokrasi. Artinya  berubahnya sistem kenegaraan di dunia Islam merupakan suatu proses sosial  dan politik, bukanlah sesuatu yang fix sehingga kaum muslimin harus apatis  terhadap realitas.  Kaum muslimin disebut oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. Dan salah satu  karakter umat terbaik adalah melakukan aktifitas amar bil makruf dan nahyu  anil munkar. Wujud aktifitas amar bil makruf dan nahyu anil munkar adalah  dengan melakukan dakwah. 

Sedangkan dakwah sejatinya aktifitas untuk  mengubah keadaan yang tidak islami menjadi islami. Dalam konteks sistem  kenegaraan, dakwah dilakukan agar terwujud penerapan Islam secara paripurna  dalam sistem Khilafah. Upaya memperjuangkan tegaknya Syariat Islam dan  Khilafah adalah suatu bentuk proses sosial dan politik. Jadi adalah sebuah  keniscayaan sistem kenegaraan di dunia Islam berubah dari sistem sekuler  demokrasi menjadi sistem Khilafah.  

Di samping itu, fakta tidak bisa digunakan untuk menolak sistem Khilafah,  apalagi fakta yang rusak. Andaikan fakta dijadikan sebagai sumber hukum  dalam Islam, tentu akan banyak ajaran Islam yang dianulir. Menurut akal  manusia, tatkala seseorang yang batal wudhunya lantaran buang angin,  seharusnya yang dibasuh untuk bersuci kembali adalah bagian duburnya.  

Sedangkan dalam ketentuan Islam, orang tersebut harus mengulangi aktifitas  berwudhunya. Bisa terbayang ribetnya bila ketentuan akal yang dipakai yaitu  membasuh bagian duburnya. Tentunya hal demikian tidak sesuai dengan fitrah  kemanusiaan.  

Contoh yang lain lagi. Menurut akal manusia, mestinya status hukum atas air  kencing dan air mani itu sama karena keluarnya dari tempat yang sama. Akan  tetapi Islam membedakan status hukum di antara air kencing dan air mani  yang menurut akal kelihatannya sama. Artinya akal manusia tidak mampu  menjangkau hakikat segala sesuatu. Bahkan menurut akal manusia, mengusap  bagian bawah sepatu khuf itu lebih baik daripada mengusap bagian  punggungnya. 

Padahal jika keputusan akal ini digunakan justru hanya akan  mempersulit manusia itu sendiri. Jadi akal yang sehat dan benar akan  menyadari keterbatasannya. Dengan demikian akal yang sehat dan benar akan  mengantarkan manusia sebagai hamba Allah SWT yang pasrah dan patuh  sepenuhnya kepada ketentuan Allah SWT.  Dalam kehidupan sekuler seperti sekarang, kaum muslimin terus menerus  mengalami ketidakadilan. Penistaan terhadap agama dan Nabinya terus saja  terjadi. 

Yang terbaru Presiden Perancis melegitimasi penistaan terhadap  Nabi Saw atas nama freedom of speech. Di dalam negeri, para pelaku  penistaan terhadap Islam tidak tersentuh oleh hukum, walaupun telah  dilaporkan berulang kali. Sementara mereka yang kritis terhadap kebijakan  pemerintah justru mengalami kriminalisasi. Kekayaan alam mereka diserahkan  kepada swasta dan asing atas nama investasi.

 Hasilnya kaum muslimin dipaksa  menjadi miskin di negerinya sendiri. Akibat ikutan berikutnya kejahatan dan  dekadensi moral seolah menjadi pemandangan harian kehidupan mereka.  Pertanyaannya, apakah kehidupan yang demikian bisa disebut sebagai  kehidupan bernegara yang normal dan menjadi cita-cita kehidupan kaum  muslimin? Tentunya tidak. 

Maka adalah selayaknya bila kaum muslimin  bercita-cita kehidupannya diatur dengan Syariat Islam. Dengan penerapan  Syariat Islam secara paripurna, keberkahan hidup akan dapat diwujudkan.  Bukankah Allah Swt menyatakan dalam firmanNya bahwa tatakala penduduk suatu  negeri beriman dan bertaqwa niscaya sungguh Allah akan membukakan  keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi manusia itu kebanyakan  mengingkari nikmat Allah lalu Allah pun menurunkan adzabNya atas apa yang  sudah mereka lakukan. Kesimpulannya, berbagai ketidakadilan, kejahatan dan  dekadensi moral yang terjadi akan semakin mengingatkan kaum muslimin untuk  bisa hidup secara normal dalam tatanan Islam.  

Adapun mengenai syubhat bahwa yang islami tidak selalu Khilafah. Yang jelas  bahwa Khilafah itu ajaran Islam. Islam sendiri telah menjadikan Khilafah  sebagai metode dalam melaksanakan Islam secara paripurna. Jadi sistem  kenegaraan yang kompatibel dengan Islam adalah Khilafah.  Pertanyaannya apakah sistem kenegaraan seperti kerajaan, republik, dan  parlementer itu melaksanakan Islam secara paripurna? Menurut hukum Islam,  kekayaan alam itu adalah milik umum dan haram untuk diserahkan kepada  swasta dan asing. Bukankah kekayaan alam dikangkangi swasta dan asing  justru di dalam sistem kenegaraan di luar Islam? Kekayaan alam Indonesia  dieksploitasi swasta dan asing sebagai contoh tambang emas di Papua  dieksploitasi oleh Freeport. Blok minyak di Cepu dieksploitasi oleh Exxon  Mobile, dan blok Tangguh di Minahasa dieksploitasi oleh Newmont.  

Ditambah lagi sebutan ulil amri tidak bisa disematkan pada kekuasaan di  luar Islam. Sebutan ulil amri menurut An-Nisa ayat 59 hanya dari kalangan  umat Islam. Mereka dipilih dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah  dan Rasul-Nya.  Sedangkan penisbatan penerapan Khilafah kepada ISIS adalah jauh panggang  dari api. Deklarasi ISIS sejatinya tidak memenuhi pilar-pilar dari tegaknya  Khilafah yang syar'i. Bisa disebut yang dideklarasikan ISIS itu adalah  Khilafah abal-abal. 

Khilafah itu negara super power umat Islam.  Kehadirannya bagaikan petir yang menggelegar di siang bolong, menyiutkan  nyali negara-negara imperialis. Kehadirannya akan disambut suka cita oleh  kaum muslimin. Khilafah yang ditunggu kaum muslimin bukanlah bentuk negara  yang justru menjadikan mereka menjauh dari Islam dan perjuangan penegakkan  Khilafah. Khilafah yang ditunggu kaum muslimin adalah Khilafah yang akan  membebaskan negerinya dari segala bentuk penjajahan.



Menanggapi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat, Pengamat Politik Internasional Budi Mulyana mengatakan sikap Donald Trump atau Joe Biden terhadap dunia Islam sama saja.

“Memang terlihat Joe Biden mampu merangkul pemilih Muslim di Amerika, saya melihatnya Donald Trump yang sangat konfrontatif terhadap umat Islam termasuk di Amerika sehingga seolah-olah Joe Biden menjadi harapan walaupun kalau kita lihat sebenarnya sikap Amerika terhadap dunia Islam itu sama saja baik partai Demokrat maupun Republik,” ucapnya dalam acara Kabar Malam Senin (09/11/2020) di kanal YouTube Khilafah Channel.

Ia memperkirakan kebijakan yang dilakukan Trump dengan menormalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel akan tetap dilanjutkan oleh Biden. Amerika tetap berada di balik Israel dan tidak akan pernah berpaling dari Israel. “Jadi artinya masih dalam satu arus yang sama sikap Amerika kepada dunia Islam,” ujarnya.

Menurutnya, dunia Islam menjadi semacam lawan tanding Amerika pasca runtuhnya komunisme. Sehingga dalam upaya untuk memperkuat hegemoni Amerika di dunia, potensi dari dunia Islam ini akan menjadi penghambat terhadap tersebarnya kapitalisme global tersebut.

Maka, lanjut Budi, dilakukan pendekatan kepada dunia Islam sesuai rekomendasi dari Rand Corporation yaitu untuk menjaring hubungan dengan Muslim yang moderat sehingga kelihatan ada upaya memecah belah, Muslim mana yang sejalan dengan Amerika dan Muslim mana yang Amerika perangi.

Budi mengingatkan sikap kaum Muslim terhadap pemilihan Presiden Amerika tidak perlu bereforia seolah-olah kekalahan Trump menjadi kemenangan dari dunia Islam karena hal itu sama saja “Amerika sudah mempunyai khithah politik yang tidak pernah berubah sebagai negara kapitalisme global dengan strategi imperialismenya tinggal masalah style dan gaya kepemimpinan saja yang membedakan,” pungkasnya.[]



Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (MIY) mengungkap faktor penyebab kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang sudah tiga tahun di Kota Suci Mekkah disambut antusias umat Islam dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Petamburan Jakarta.

“Antusiasme yang begitu besar dari umat Islam itu mencerminkan bahwasanya Habib Rizieq adalah tokoh yang kokoh dalam memperjuangkan kebenaran, karena itu umat begitu rindu menunggu kepulangan Habib Rizieq,” ujar Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (MIY)  Selasa (10/11/2020).

Menurutnya keteguhan Habib dalam menyampaikan al-haq itulah membuat umat Islam rindu sehingga menyambut kepulangannya.

“Kekokohan dia, keteguhan dia untuk menyampaikan al-haq, satu ungkapan dia yang diucapkan dengan lantang dan jelas tanpa tedeng aling-aling di hadapan presiden dan menterinya, bahwa ayat suci harus di atas ayat konstitusi, jadi Habib Rizieq ini adalah sosok yang kokoh dalam menyampaikan al-haq, dan sekaligus menghapus yang bathil,” jelasnya.

Menurut MIY, perjuangan Habib Rizieq dinilai tidak pernah surut hingga tempo hari ini. MIY juga mengingat, Habib Rizieq pernah menyampaikan dengan tegas bahwa umat harus memperjuangkan syariat, tegaknya khilafah dan khilafah itu adalah ajaran Islam.

“Dengan tegas ia sampaikan di saat sekian banyak orang, tokoh, termasuk ormas Islam itu mencibir perjuangan itu,” kata MIY.

Kemudian, lanjut MIY, Habib Rizieq juga dilihat oleh umat Islam sebagai tokoh yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang jahat kepada umat Islam khususnya. Meskipun Habib Rizieq berkali-kali menghadapi kriminalisasi, namun perjuangan melawan rezim yang sedemikian rupa tidak pernah surut.

“Segala cara digunakan untuk menaklukkan dia, kalau pakai istilah stick and carrot, stick itu dengan kekerasan yang begitu jelas tampak digunakan untuk menaklukkan Habib, ada 17 kasus dan dari sekian banyak itu adalah kasus-kasus kriminalisasi yang sebenarnya beliau tidak lakukan, seperti chat mesum dan sebagainya. Tapi beliau tidak tunduk,” jelasnya.

Lalu, lanjut MIY, Habib juga dicoba ditaklukkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan namun tidak goyah. MIY bercerita bahwa ditawari uang dalam jumlah besar pun tidak menghentikan Habib untuk melawan kejahatan rezim.

“Jadi, saya kira itu yang dilihat oleh umat, Habib ini adalah sosok yang mencerminkan dua hal tadi, pertama, kekokohan membela al-haq, menghancurkan yang bathil dan yang kedua adalah kekokohan dalam melakukan perlawanan terhadap rezim,” kata MIY.

Lalu MIY menerangkan, ketika Habib Rizieq konsisten dalam memperjuangkan kebenaran, menumpas kejahatan, ini akan bisa mengumpulkan kekuatan umat Islam yang besar dalam satu komando nantinya.

“Karena perjuangan ini perlu tokoh atau pemimpin yang tegas dan jelas dalam menyuarakan Islam, syariat dan khilafah, posisi Habib ada di situ,” jelasnya.

Konsistensi Habib Rizieq dalam melawan penguasa yang punya kejahatan dan penyimpangan juga akan menjadi kekuatan besar umat Islam nantinya dalam melawan kezaliman. “Karena itu saya kira pantas untuk optimis untuk memandang perjuangan ke depan, lalu saat ini Habib posisi sudah di Indonesia, dengan karakter tadi, Insyaallah kekuatan perjuangan akan berlipat-lipat,” tegas MIY.

Sikap penguasa saat ini dinilai MIY sedang dilema, mereka ingin melanjutkan kriminalisasi, tapi kalau mereka melanjutkan itu mereka akan berhadapan dengan umat yang sudah jengah dengan situasi yang ada, karena kalau bicara tentang kriminal, penguasa saat ini  sudah banyak sekali melakukan kesalahan, salah satunya kejahatan dan penyimpangan seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Hanya karena semua instrumen kekuatan ada di tangan pemerintah, jadi tidak ada tindakan apa-apa atas kejahatan dan penyimpangan tersebut,” ungkap Ismail.

Di sisi lain, apabila dibiarkan kekuatan Habib ini akan semakin besar dan umat akan semakin berkumpul di belakang dia untuk melanjutkan perjuangan ini. “Memperjuangkan yang haq dan menumbangkan rezim yang zalim,” pungkasnya.[] Fatih Solahuddin


sumber : Mediaumat.news,

 



Semarang, Kamis 05/11/2020 Masyarakat Cinta Rasul Semarang mengadakan aksi bela nabi SAW. Dalam aksinya mereka mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pembuat karikatur Nabi Muhammad SAW yang dianggap menghina Islam. Massa juga menyerukan kepada semua kalangan untuk boikot produk Prancis.

Hadir Sebagai orator dalam aksi diantaranya Ustadz Haidar amtory. Beliau menyampaikan tentang pentingnya kaum muslim untuk mengetahui bahwa sistem demokrasi lah yang menyebabkan penghinaan kepada nabi Muhammad SAW terus berulang. Karena didalam demokrasi Ada kebebasan yang diperbolehkan yaitu kebebasan berpendapat. 


Hadir juga ustadz amri moeslem sebagai perwakilan pondok pesantren al mabda’ al islami. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada hukuman yang pantas untuk penghina nabi selain hukuman mati. Baik itu muslim, kafirr dzimmy maupun kafir harbi. Bahkan jika penghina nabi adalah kafir harbi maka layak untuk diperangi.

Sedangkan pembicara terakhir yaitu ustadz wasroi menyampaikan bahwa salah satu penyebab penghinaan terhadap nabi berulang ulang terjadi adalh karean ketiadaan pemimpin islam yaitu khalifah yang akan melindungi marwah daripada agama islam itu sendiri. Maka sebagai seorang muslim layak bagi kita untuk memperjuangkannya.

Meskipun aksi berjalan dengan diiringi hujan namun peserta tetap semangat menjalankan aksi bela nabi.[]




Selama berlangsungnya pandemi di Indonesia sejak awal Maret 2020, jumlah yang terkonfirmasi positif serta yang meninggal terus meningkat. Tidak terkecuali dari tenaga medis. 

Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), hingga Sabtu (3/10/2020) terdapat 130 dokter, 9 dokter gigi dan 92 perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19. (kompas.com, 4/10/2020). Dari 130 dokter yang wafat, 67 merupakan dokter umum dengan 4 di antaranya guru besar. Kemudian, 61 merupakan dokter spesialis dengan 4 di antaranya guru besar dan 2 orang residen. Keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 IDI wilayah (provinsi) dan 61 IDI cabang (kota/kabupaten). 

Di sisi lain Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menuding banyaknya tenaga medis yang gugur tersebut, lantaran kurang disiplinnya penegakan protokol kesehatan oleh tenaga medis. “Jadi kenapa masih terkena (Covid-19), ya pasti karena tidak disiplin, di situ celahnya,” kata Terawan. (republika.co.id, 27/8/2020). 

Para tenaga medis berjuang sepanjang waktu siang malam tak kenal lelah melaksanakan tugas mulianya melakukan perawatan demi kesembuhan para pasien. 

Penuturan dari seorang suster di sebuah rumah sakit di Jakarta bahwa kewalahan dan kelelahan adalah hal yang sama dialami oleh tenaga medis. Ketika merasakan lelahnya dalam bekerja maka di antara tenaga medis saling menguatkan. Saling curhat dan ada momen mengharukan saat lelah dan takut. Kemudian juga di masyarakat mendapat stigma negatif, penolakan dari masyarakat karena khawatir tenaga medis menyebarkan virus di lingkungannya. 

Banyaknya tenaga medis yang meninggal karena positif Covid-19 merupakan konsekuensi logis karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Di tengah banyaknya kasus pasien yang dirawat di rumah sakit. Belum lagi sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai. 

Hal ini terjadi karena kelalaian dari penguasa dalam melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa para tenaga medis serta masyarakat secara umum. Pandemi bermula di negeri ini dan seluruh dunia karena pengabaian lockdown di area wabah. Padahal secara penelitian, lockdown syar'i terbukti menekan pandemi, tetapi hingga sekarang hal itu tidak dilakukan. 

Selain itu penguasa juga telah abai terhadap isolasi dan pengobatan bagi yang terinfeksi yang tampak dari rendahnya testing dan lemahnya upaya tracing. Ditambah lagi buruknya edukasi yang mencerdaskan bagi masyarakat dan pengabaian jaminan pemenuhan kebutuhan hidup termasuk perawatan kesehatan itu sendiri, membuat masyarakat meremehkan pandemi. Sehingga muncul klaster-klaster baru di berbagai fasilitas publik, termasuk di sejumlah rumah sakit yang mengakibatkan dokter dan tenaga medis lainnya terinfeksi bahkan meninggal. 

Pengabaian peran penguasa adalah buah diterapkannya sistem politik demokrasi dengan ekonomi kapitalisme, di mana penguasa hanya mengutamakan ekonomi dibandingkan keselamatan jiwa rakyat bahkan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Kalaupun ada pelayanan yang diberikan kepada rakyat semata-mata hanya demi kemaslahatan para korporasi. Jadi penguasa bekerja untuk kepentingan pengusaha. 

Oleh karena itu, Indonesia dan dunia butuh sistem shahih yang berasal dari wahyu Allah SWT yaitu sistem politik Islam yang akan mampu menjadi solusi atas segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat manusia secara keseluruhan termasuk dalam menghadapi pandemi global ini. Sistem yang pernah pernah diterapkan selama kurun waktu lebih dari 13 abad yaitu Khilafah. 

Islam meniscayakan berjalannya fungsi negara yang shahih dalam mengatasi kekurangan sarana dan prasarana kesehatan dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Sehingga keselamatan jiwa rakyat maupun tenaga kesehatan akan terjaga dalam masa pandemi. Wallahu a'lam bi ash shawab.[]

Oleh: Haryati



Sepertinya misteri raibnya dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya tetap akan menjadi misteri. Pasalnya mega skandal korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi ini akan diselamatkan oleh rezim dengan kucuran dana triliunan rupiah sebagai bentuk program penyelamatan polis atau restrukturisasi. Bak gayung bersambut, langkah rezim ini pun disetujui oleh DPR RI. Hal ini diputuskan oleh DPR RI dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Pemerintah pun bakal menyuntikkan dana senilai total Rp 22  triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 


Dana tersebut akan disuntikkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap, pada tahun 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya. Seperti diketahui, dalam rencana restrukturisasi Jiwasraya, dana sebesar Rp 22 triliun ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yang akan berada dibawah holding asuransi BUMN, yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) CNBCIndonesia(1/10/20).


Kebijakan yang tidak bijak ini tentu saja menimbulkan kritik keras kepada rezim. Tampak jelas rezim begitu royal pada korporasi, namun bebal terhadap kondisi rakyat yang sekarat karena dampak pandemi dan krisis ekonomi. Meski penyuntikan dana sebesar Rp 22 triliun dimaksudkan oleh rezim untuk menyelematkan para nasabah Jiwasraya, tetap saja hal ini disesalkan banyak pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk menyuntikkan dana sebesar Rp 22 triliun kepada Jiwasraya adalah sebuah kejahatan berjamaah. 

Labih lanjut, Ia mengatakan, umumnya pemegang saham menyuntikkan dana ke perusahaan yang usahanya bagus atau sifatnya sangat strategis, bukannya ke perusahaan yang fraud seperti yang terjadi pada internal Jiwasraya. Dengan penyuntikan dana triliunan rupiah pada Jiwasraya otomatis menutup kasus hukum Jiwasraya itu sendiri, artinya orang-oranng yang terbukti salah dalam kasus ini akan tetap dihukum. Namun, kerugian negara tidak akan pernah bisa dikembalikan. (Kompas.com 2/10/20).

Kebijakan gemar menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada perusahaan yang terkena skandal korupsi bukan sekali ini saja. Sebelum ini pun rezim telah melakukan bailout maut  dalam kasus fenomenal Century Gate pada tahun 2008. Kebijakan ini seolah memberi angin segar kepada para koruptor kelas berat yang merampok uang negara dengan brutal. Mereka seolah kebal hukum, kalaupun ada yang dibui, itu tak lebih dari untuk melindungi jaringan korupsi yang lebih luas.

Uang negara yang dirampok pun tak kan bisa dikejar apalagi diselamatkan untuk kemaslahatan rakyat, karena uangnya pun telah mengalir sampai jauh masuk ke rekening gendut para punggawa istana dan partai-partai penyokong rezim. Wajar saja kolaborasi heroik antara wakil rakyat dan rezim begitu ringan mengucurkan dana triliunan rupiah pada korporasi ketimbang untuk menyelamatkan kehidupan rakyat yang semakin berat akibat pandemi dan krisis ekonomi.

Ketidakberpihakkan rezim pada rakyat pun semakin jelas. Banyak kebijakan yang dirilis oleh rezim selalu saja beraroma kepentingan korporasi. Yang tersisa untuk rakyat adalah bantuan basa-basi peredam gejolak sesaat. Rezim begitu sungguh-sungguh mempertahankan perusahaan-perusahaan penopang kekuasaan mereka, sekalipun perusahaan-perusahaan menerapkan kinerja yang buruk dan mengalami mega skandal korupsi, seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya. Selalu saja ada langkah bagi rezim untuk menyelamtakan korporasi yang keberadaannya merupakan jantung bagi perekonomian Kapitalisme.

Sejatinya keberadaan perusahaan asuransi dengan ragam macamnya merupakan bukti nyata tak berfungsinya peran pelayanan negera dalam sistem Kapitalisme. Negara yang dijalankan oleh rezim tidak lebih sebagai regulator bahkan lebih parah lagi sebagai calo investor dihadapan rakyatnya. Negara berlepas tangan dari berbagai pelayanan yang dibutuhkan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan jaminan masa tua. Rezim menyerahkan seluas-luasnya kepada investor untuk menyediakan layanan-layanan untuk rakyat, tentu saja itu tidak gratis. Komersialisasi berbagai sektor pelayanan menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan kehidupan rakyat kian terpuruk karena berbagai pelayanan asasi tak lagi leluasa mereka dapatkan. 

Hal ini berbeda dalam Islam, yang memandang jaminan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara dan tidak akan dilimpahkan kepada pihak investor yang memburu keuntungan semata. Negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah Islamiyah akan menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik bagi setiap individu rakyat tanpa terkecuali. 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan tempat tinggal, negara akan menjaminnya secara tidak langsung, yakni dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi setiap warga negara laki-laki dewasa yang mampu bekerja dalam rangka memenuhi kewajibannya memberi nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. 

Adapun ketika seseorang tak lagi sanggup bekerja karena usia yang sudah renta misalnya, maka tanggungjawab nafkahnya akan ditanggung oleh kerabat dan ahli warisnya. Sehingga tidak lagi memerlukan asuransi masa tua seperti lazimnya terjadi pada sistem Kapitalisme. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab ketika membuat keputusan untuk membebaskan seorang Yahudi ahlu dzimah tua renta dari pembayaran jizyah.

Begitupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, keamanan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan rakyat, maka negara Khilafah akan menjamin pemenuhannya secara langsung secara gratis dengan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh negara Khilafah. Oleh karenanya didalam sistem Islam, tidak ada tempat bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan komersialisasi pelayanan publik demi keuntungan mereka. Karena sejatinya, pelayanan asasi publik telah diwajibkan oleh Islam untuk dipenuhi oleh negara Khilafah bagi semua rakyat tanpa terkecuali. Sungguh! Hanya sistem Islam dalam naungan Khilafah yang akan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera tanpa rasa kecewa bagi semua warga negara. Wallahu’alam Bisshawwab.[]

Oleh: Hafshah Damayanti, S.Pd
(Forum Muslimah Pantura)



Dalam waktu dekat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan mengadakan pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah. Seperti sebelumnya bahwa pesta ini dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah. Persiapan dilakukan, baik oleh negara maupun para calon-calon pemimpin di tingkat kabupaten tersebut, pun telah disiapkan jauh-jauh hari. Seperti memasang baliho foto calon dan opini pelaksanaannya. Di media elektro juga mereka gunakan untuk meramaikan pesta tersebut.


Tak bisa dipungkiri bahwa pesta demokrasi akan memakan anggaran negara yang cukup besar,apalagi di tengah pandemi. Anggaran Pilkada tahun ini mencapai 20.46 triliun. Menurut Sri Mulyani kenaikan anggaran pilkada tahun ini sebagai tambahan anggaran protokol kesehatan virus corona. Sebagaimana disampaikan pada saat konferensi pers APBN. (Selasa 22 ,9 ,2020)

Anggaran 20,46 triliun tentu anggaran yang sangat besar dan saat berarti, apalagi di tengah pandemi. Artinya anggaran tersebut harusnya lebih bermakna untuk memulihkan dan membantu rakyatnya yang hampir satu tahun mengalami goncangan dahsyat perekonomi efek masa pansemi. Nasib pekerja maupun buruh yang saat ini belum sepenuhnya diperkerjakan, perdagangan masih lesu, dan lainya masih menghantui rakyat miskin.

Maka kebijakan pilkada di tengah pandemi merupakan keputusan yang dipaksakan serta melukai hati rakyat kecil.sebab saat ini, rakyat sedang  bejibaku dengan bertaruh melawan virus Corona. Pasalnya ancaman virus masih terus melunjak diberbagai daerah. Hingga saat ini jumlah terinveksi virus covid -19 dengan jumlah kasus 333.716,dengan jumlah kesembuhan 258 519 orang dan sedang pasien meninggal menjadi 11.932 orang. (https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html)

Ngototnya penguasa menggelar Pilkada serendak di seluruh tanah air, di tengarai keinginan para kaum kapitalis. Di mana selama masa pandemi virus covid -19 telah membuat kaum kapitalis kalang - kabut bahkan di ambang kehancuran. Perekonomian ribawi yang hancur menjadi penyebab utama kalang kabutnya mereka. Demi menjaga kesombongan agar sistem yang mereka jalankan kelihatan eksis dan agar mereka tetap kelihatan gagah di hadapan rakyat.

Selain itu, ngototnya mereka di duga bahwa kaum kapitalis memanfaatkan masa pandemi ini untuk tetap melanggengkan para wakil - wakil mereka untuk tetap menduduki kekuasaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan di duga pula, hal ini dilakukan agar mereka tetap eksis menjalankan misi mengkapitalisasi negeri ini demi memulihkan dampak perekonomian yang sudah dipintu liang lahat.

Bagaimana pun juga pemilihan pemimpin ala demokrasi tidak dapat memberi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan kepada rakyatnya. Sebab demokrasi hanya menjalankan misi dari Kapitalisme yang berasaskan kepentingan. Tentu saja demi kepentingan para kaum Kapitalis yang materialis.

Berbeda dengan sistem Islam, tatkala dijalankan dapat memberi jaminan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan berbagai kebaikan  imbas diterapkannya aturan Islam melalui sistem sohih tersebut.

Sistem Islam yang dalam proses pemilihan pemimpin, tidak akan menghambur - hamburkan biaya dengan dibuat seminimal dan sesederhana mungkin. Yakni dengan pembai'atan atau lewat pemilihan.

Pembaiatan akan dilaksakan tatkala umat Islam telah berbaiat terhadap calon pemimpin yang di anggap mampu dan sesuai syariat. Pemilihan ini bukan berarti pemilu seperti dalam demokrasi yang dengan kampanye dan penyelenggaraan serba biaya. Namun pemilihan disini bisa saja diwakilkan oleh majelis umat yang telah dipilihnya sebagai wakilnya. Dan majelis umat lah yang menentukan sesuai aspirasi umat. Dalam hal ini bukan berarti pemiliahan langsungnya  bukan sebagai metode melainkan teknis, sedang metodenya tetap  Baiat.

Sedangkan mekanisme pemilihan seorang pemimpin dalam Islam pernah dicontohkan pada saat kholifah Umat bin khatab tertikam. Maka kaum muslimin pun memintanya untuk menunjuk penggantinya. Namun umar menolak, tetapi umat islam mendesaknya dan akhirnya Umar pun menunjuk enam orang, dan mengajukanya kepada umat islam.
(https://www.muslimahnews.com/2019/05/02/murahnya-pemilihan-pemimpin-dalam-islam/)

Di lihat dari contoh mekanisme tersebut, dapat dinilai begitu sederhananya  Islam dalam memilih seorang Kholifah. Sudah dipastikan bahwa biaya dengan biaya murah. Sebab apa yang dia lakukan selalu terikat dengan syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada sang Kholiq.

Begitu juga dalam meri'ayah umat selalu didasari Ketaatan kepada Allah SWT, dalam rangka mengabdi kepada NYA. Maka mustahil jika dalam  memimpinnya demi kepentingan pribadi. Sebab ketaatan kepada Allah SWT artinya dirinya memang ikhlas dan merasa di awasi oleh Allah SWT pemilik jagad raya. Yang tentunya dirinya akan dimintai pertanggung jawaban. 

Sebagaimana Rosulullah Saw bersabda:

"Setiap orang adalah pemimpin dan kan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorag kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban prihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban prihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin rumah tangga dan anak - anaknya dan akan ditanya prihal pertanggungjawaban. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara harta majikannya dan akan tanya ppertanggung jawaban. Dan kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. (HR. Muslim)

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hanya dalam sistem islamlah segala kebaikan akan terwujud. Sebab segalanya distandarkan pada syariat Islam yang mulia. Dan semoga sistem Islam yang ini segera terwujud, sehingga tidak ada lagi jeritan rakyat kelaparan, menangis kesakitan, dan semua manusia merasa
Kan kebaikan-kebaikan dari sistem islam. Wallahua'lam bishowwab.


Oleh: M. Azzam Al Fatih



Pendahuluan

Pembelaan terhadap komunisme dan PKI semakin massif. Seluruh lini kehidupan telah dijejali simbol dan opini komunisme. Sayangnya, negara justru menganggap sinyal kebangkitan komunisme dan PKI sebagai hal yang tidak perlu dirisaukan. Dinamika trend simbol palu arit, dianggap sebagai trend kasual belaka.

Di sisi yang lain, simbol dan ajaran yang lekat dengan syariah Islam justru diperkarakan. Panji tauhid berwarna hitam dan putih warisan Rasulullah Saw dalam beberapa kegiatan masyarakat, sempat dilarang, dirampas aparat bahkan pernah juga dijadikan alat bukti tindak kejahatan. Beberapa tokoh Islam yang memberikan nasehat kepada penguasa dicap radikal, sehingga diperkusi dengan melarang mengisi kajian di beberapa tempat.

Tidak sebatas simbol, ajaran Islam yang merupakan wahyu Allah-pun ikut dikriminalisasi. Ajaran jihad yang agung, selalu dikaitkan dan dilekatkan dengan tindakan terorisme. Sampai-sampai, sistem pemerintahan Islam Khilafah di cap sebagai ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Munculnya pembelaan terhadap komunisme dilatarbelakangi semakin memburuknya kondisi Indonesia akibat kapitalisme. Contohnnya maraknya rentenir ribawi terbukti menjadi biang kerusakan ekonomi di negeri ini. Fundamental ekonomi rentan krisis. Utang luar negeri terus menumpuk. Kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat. 

Dengan kondisi tersebut ada upaya sistematis mengopinikan bahwa bukan komunisme yang menyebabkan kerusakan di negeri ini, melainkan kapitalisme. Sehingga komunisme layak dibela.

Bahaya Ideologi Selain Islam

Jelas, bukan hanya Sosialisme-komunisme, ideologi Kapitalisme baik timur maupun barat pun berbahaya. Sebab kedua ideologi tersebut sama-sama menolak peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Karena itu ideologi yang perlu dicurigai, diwaspadai dan disingkirkan tentu bukan hanya ideologi Sosialisme-Komunisme semata, tetapi juga ideologi Kapitalisme.
Saat ini ideologi Kapitalisme barat dan timur-lah yang diterapkan hampir di seluruh dunia, Justru hal itu menyebabkan jurang kesenjangan kaya-miskin semakin dalam., termasuk di negeri ini. Ideologi ini telah terbukti menghasilkan banyak bencana, kerusakan menyengsarakan rakyat.

Di bidang politik, Kapitalisme telah nyata melahirkan para politisi koruptor yang mementingkan kepentingan pribadi, mudah ingkar janji, memperkaya diri sendiri, membangun dinasti politik, bahkan memanipulasi agama. Perundangan yang sarat dengan kepentingan dan hawa nafsu, yang lebih berpihak kepda para pemilik modal ketimbang kepada rakyat kebanyakan tumbuh subur di sistem kapitalisme.

Di bidang sosial, kapitalisme menumbuhsuburkan kemaksiatan dan tindakan amoral. Perzinaan dilegalisasi. Miras dijadikan komoditas. Aneka kriminalitas tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Dll.
Powered by Blogger.