Image result for keraton agung sejagat

Fenomena Keraton Agung Sejagat baru - baru ini membuat heboh warga 
Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan Wapres KH. Makruf Amin menanggapi fenomena 
Keraton Agung sejagat ini seperti Khilafah. Alasannya, Keraton Agung 
Sejagat ini melampaui batas - batas wilayah (www.tempo.co, 17/01/2020).

Sesungguhnya menyamakan Keraton Agung Sejagat dengan Khilafah merupakan 
kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Tentunya hal tersebut berpotensi 
akan mengaburkan konsepsi tentang Khilafah yang benar di tengah - tengah 
umat.

Antara fenomena Keraton Agung Sejagat dengan Khilafah terdapat perbedaan 
yang mendasar. Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah sebagai 
berikut ini.

_Pertama_, dari sumber kemunculannya.

Keraton Agung Sejagat menurut pengakuan Toto (sang raja), berasal dari 
bisikan atau wangsit dari Raja Majapahit. Menurutnya, Keraton Agung Sejagat 
yang akan didirikannya itu adalah pewaris Kerajaan Majapahit. Tentunya ini 
berbeda dengan Khilafah.

Konsepsi Khilafah itu merupakan ajaran Islam yang bersumber dari Al - 
qur'an dan hadits Nabi. Sebutan Khilafah diperuntukkan bagi kepemimpinan 
sepeninggal Nabi saw. Kepemimpinan Khilafah dalam hal pengaturan urusan 
rakyat bukan dalam hal kenabian. Khilafah berfungsi sebagai pelaksana hukum 
- hukum Islam. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah ushul fiqih yang 
menyatakan:

مالا يتم الواحب الا به فهو واجب
Tidak akan terlaksana satu kewajiban tanpa kewajiban yang lain, maka 
kewajiban yang lain itu menjadi wajib.

Kewajiban untuk menghukumi segala sesuatu dengan syariat Islam tidak akan 
sempurna melainkan dengan adanya Khilafah. Hukum - hukum Islam terkait 
muamalah dan sistem sangsi hanya bisa dilaksanakan secara baik melalui 
Khilafah.

_Kedua_, dilihat dari proses pembentukannya.

Fenomena Keraton Agung Sejagat dalam proses pembentukannya melalui 
pendekatan stick dan carrot. Stick akan diberikan kepada mereka yang tidak 
mau bergabung. Ancaman mendapatkan bahaya menjadi narasi ampuh. Bagi mereka 
yang mau bergabung, akan diberikan jaminan kebahagiaan bahkan iming - iming 
materi, seperti menjadi pejabat kerajaan.  Asalkan mereka mengikuti 
ketentuan dengan membayarkan sejumlah nominal uang. Seperti dilangsir oleh 
Tirto.id (21 Januari 2020), ada seorang korban yang mengaku bahwa ia 
membayar Rp 8,5 juta hanya untuk mendapatkan bintang tiga. Di samping 
mendapat gaji yang besar, juga setiap selesai rapat akan mendapat pesangon 
uang dollar. Tentunya menggiurkan. Apatah lagi bagi mereka yang memang 
rendah tingkat kesejahteraan ekonominya.

Tentunya hal demikian tidak ada di dalam Khilafah. Khilafah itu sebuah 
sistem yang dibangun atas asas kesadaran umat. Proses dakwah sejatinya 
adalah edukasi kepada umat atas kewajibannya menerapkan hukum Islam secara 
menyeluruh. Khilafah memegang kunci sebagai metode baku guna menerapkan 
Islam. Pertanyaannya, kalau bukan Khilafah, lantas sistem pemerintahan yang 
mana untuk bisa menerapkan Islam secara menyeluruh?

Tatkala kesadaran kolektif umat Islam terbentuk, mereka akan memperjuangkan 
penerapan Islam secara menyeluruh dengan wadah Khilafah. Jadi umat Islam 
sendiri yang memperjuangkan tegaknya Khilafah. Umat bergerak atas dasar 
keimanannya kepada Alloh Swt dan RasulNya Saw.

_Ketiga_, dari persyaratan akan pembentukannya.

Rasanya saya sudah kehabisan kosakata untuk menggambarkan fiktifnya 
konsepsi Keraton Agung Sejagat. Kalau disebut memiliki rakyat, justru 
mereka berupaya mencari pengikut guna dijadikan sebagai rakyatnya. Artinya 
Keraton Agung Sejagat ini alih - alih bereputasi sejagat, eh... justru sang 
raja dan ratunya diciduk oleh polisi. Keduanya dijerat dengan KUHP pasal 14 
no 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong dan berbuat onar dengan 
ancaman penjara 10 tahun. Begitu pula, keduanya dijerat dengan pasal 378 
KUHP tentang penipuan.

Sangat berbeda dengan Khilafah. Persyaratan kelayakan tegaknya Khilafah di 
suatu wilayah tatkala wilayah tersebut siap menerapkan Islam secara 
menyeluruh dan jaminan keamanannya di tangan umat Islam.

Hasil dakwah yang dilakukan Mushab bin Umair telah menjadikan Madinah siap 
menerima Islam dan membela kepemimpinan Islam. Keadaan demikian tidak bisa 
dilepaskan dari peran Saad bin Muadz dan Usaid bin Hudhair selaku tokoh Aus 
dan Khozroj yang mengkondisikan madinah, hingga tidak ada satu rumah pun 
kecuali Islam disebut di dalamnya. Artinya rakyat Madinah siap menerapkan 
Islam dan membelanya dengan kekuatannya sendiri.

Kesimpulannya, fenomena Keraton Agung Sejagat menggambarkan betapa sakitnya 
jiwa kehidupan masyarakat di era Kapitalisme Sekuler saat ini. Kebohongan 
dan penipuan akan dilakukan untuk menumpuk sebesar - besarnya kebahagiaan 
materi dunia.

Adapun Khilafah yang pernah menaungi hampir 2/3 dunia dalam keadilan Islam 
selama 1300 tahun adalah nyata bukan halusinasi. Dan Khilafah akan tegak 
kembali untuk kedua kalinya. Sungguh Rasul kami tidak pernah bohong.   
Khilafah tersebut yang akan menjadikan Indonesia dan negeri - negeri Islam 
lainnya menjadi negara adidaya dan berwibawa.

Image result for mahfud md

oleh Ainul Mizan

Dalam sebuah Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam di Kantor PBNU Kramat 
Raya, Jakarta pada 25 Januari 2020, Prof Mahfudz MD menyatakan bahwa haram 
hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw.

Alasan yang dikemukakannya, di dalam diri Nabi Muhammad Saw itu terkumpul 3 
kekuasaan sekaligus yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tentunya 
karena keberadaan beliau sebagai Nabi. Sedangkan hal demikian tidak bisa 
dikover oleh manusia kebanyakan. Bahkan Prof Mahfudz MD mempertanyakan, 
apakah kita itu seorang Nabi. Oleh karena itu, menurutnya, tidak jadi 
masalah mengambil bentuk sistem pemerintahan apapun. Di Indonesia mengambil 
sistem presidentil republik. Malaysia mengambil sistem kerajaan.

Pernyataan demikian berpotensi melemahkan upaya mengembalikan lagi 
penerapan Islam secara menyeluruh dengan tegaknya Khilafah. Hal demikian 
terjadi karena umat memandang mustahil bisa menegakkan Khilafah. Alasannya 
karena kita bukan nabi.

Pernyataan Prof Mahfudz tersebut merupakan kesalahan mengambil kesimpulan. 
Maka patut kiranya kita mencermati beberapa hal yang mendasarinya berikut 
ini.

_Pertama_, Alasan bahwa Al- Qur'an dan Sunnah Nabi tidak menentukan bentuk 
baku sistem pemerintahan.

Hal ini berangkat dari kesalahan anggapan bahwa bentuk pemerintahan itu 
urusan dunia. Jika terkategori urusan dunia maka manusia bebas 
menentukannya.

Berbicara mengenai bentuk sistem pemerintahan bukanlah terkategori ilmu 
tetapi sebuah nidhom (sistem kehidupan). Bentuk sistem pemerintahan akan 
mempengaruhi asas pemerintahan, kedaulatannya, strukturnya, aturan 
suksesinya dan lainnya. Ambil contoh bentuk sistem pemerintahan 
keKhilafahan. Misalnya kita merujuk kepada hadits Nabi yang berbunyi:

كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي 
فستكون خلفاء فتكثرون.
Dulu Bani Israil segala urusannya di tangan seorang nabi. Ketika satu nabi 
meninggal dunia, akan diganti nabi lainnya. Dan sungguh tidak ada nabi 
setelahku. Maka akan ada banyak Kholifah (yang datang silih berganti). (HR 
muslim).

Dari hadits di atas bisa dipahami bahwa Nabi sudah menentukan adanya 
Kholifah sepeninggal beliau. Tentunya seorang Kholifah bukanlah kepala 
negara di dalam sistem demokrasi.

Begitu pula, bentuk Khilafah mengkonfirmasi sebagai sebuah sistem 
pemerintahan yang menggantikan Nabi saw sebagai pengatur urusan umat. 
Posisi pengatur urusan umat adalah sebagai penguasa dan pemerintah. Jadi 
Khilafah itu menjadi sebuah kekuasaan sepeninggal nabi untuk mengurusi umat 
dengan syariat Islam.

Tentunya hal ini sangat berseberangan dengan sistem demokrasi. Justru 
syariat Islam bisa diamandemen atas nama suara terbanyak.

Jadi bentuk pemerintahan itu termasuk nidhom. Tidak bisa dipayungi dengan 
pernyataan Nabi Saw bahwa kalian itu lebih mengetahui urusan dunia kalian.

Pernyataan Nabi saw tersebut dalam konteks ilmu sains dan teknologi. Waktu 
itu Nabi gagal panen karena menerapkan cara bertani ala Mekah saat di 
Madinah. Walhasil dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat 
universal tidak berkaitan aturan dan sistem kehidupan tertentu.

_Kedua_, Alasan bahwa dalam diri Nabi itu terkumpul 3 kekuasaan yakni 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini alasan yang tidak bisa diterima 
secara syar'i.

Sesungguhnya Nabi Saw itu berposisi sebagai suri tauladan bagi umatnya, 
termasuk dalam sistem pemerintahan. Bukankah para sahabat seperti Abu 
Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridhwanullohi alaihim adalah seorang pemimpin 
dalam sistem Khilafah? Sedangkan sistem Khilafah notabenenya adalah warisan 
Nabi saw. Bahkan sistem keKhilafahan terus berlanjut di masa Umawiy, 
Abbasyiyah, dan Utsmaniyyah yang menaungi hampir 2/3 dunia selama 1300 
tahun. Prestasi demikian tidak pernah bisa dicapai oleh sistem pemerintahan 
manapun di dunia kecuali sistem Khilafah yang bisa mencapainya.

Lantas timbul sebuah pertanyaan, apakah para penguasa Islam dalam Khilafah 
adalah seorang Nabi? Mereka hanyalah manusia biasa. Hanya saja ketika 
mereka mengambil sistem Khilafah warisan Nabi, maka mereka bisa mencapai 
sebuah kejayaan masa.

Jadi konsep kepemimpinan dalam Islam itu sederhana. Seorang pemimpin 
diangkat untuk mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Ia yang berhak 
mengadopsi, memutuskan dan menerapkan sebuah hukum di wilayah kekuasaannya. 
Ia berhak mengangkat muawin (pembantu), para wali, para amil, panglima 
perang, hakim, dan struktur pemerintahannya.

Sementara itu, konsep pembagian kekuasaan trias politika merupakan konsepsi 
sistem demokrasi. Trias politika muncul dengan latar belakang kelam praktek 
pemerintahan di Barat. Sistem monarki absolut menempatkan kaisar pemegang 
kekuasaan absolut. Hal ini mengakibatkan pemerintahan bersifat otoriter. 
Ditambah lagi, kaum borjuis telah banyak mengendalikan pemerintahan. Di 
satu sisi, kaum proletar sebagai rakyat biasa menjadi korban. Maka 
meledaklah revolusi sosial di Perancis.

  Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep Trias Politika disusun untuk 
menghilangkan bentuk pemerintahan yang otoriter. Montesque dan JJ Rosseu 
menyusun konsep Trias Politika dengan tujuan agar kekuasaan bisa balance. 
Pemerintah tidak bisa sewenang - wenang. Ada kekuasaan rakyat (legislatif) 
di DPR dan ada kekuasaan hukum (yudikatif) di peradilan.

Letak kesalahan mendasarnya adalah Prof Mahfudz menggunakan konsepsi Trias 
Politika demokrasi guna menghukumi sistem pemerintahan di dalam Islam. 
Padahal sistem pemerintahan Islam tidak berangkat dari kelamnya praktek 
pemerintahan jahiliyah. Sistem pemerintahan Islam itu bersumber dari Al - 
Qur'an dan Sunnah Nabi Saw yang dipraktekkan oleh Nabi saw sendiri dan 
diwariskan kepada umatnya. Sistem pemerintahan Islam itu unik. Sistem 
pemerintahan Islam itu bukan demokrasi dan atau otokrasi dengan segala 
turunannya. Sistem pemerintahan Islam itu adalah Khilafah yang menerapkan 
Syariat Islam untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

Hasil gambar untuk Mahfud Md: Haram Mendirikan Negara Seperti Zaman Nabi

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamangan Mahfud MD yang mengharamkan mengikuti umat Islam meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW menuai sorotan publik.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat mengisi Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat lalu (25/1).

Pernyataan Mahfud kemudian ditulis dalam sebuah berita dalam situs NU.or.id dengan judul “Mahfud MD: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad”.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah mengaku heran dengan Mahfud yang tidak jera-jeranya keseleo lidah. Dia pun meminta mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu segera memperbanyak doa.

“Mahfud MD sering sekali keseleo lidah,” ujar Anton Tabah saat dihubungi redaksi, Minggu (26/1).

Purnawirawan jenderal bintang dua polisi itu lantas menyinggung pernyataan Mahfud yang pernah mengatakan perda syariah radikal.

Berdasarkan amatannya saat masih di kepolisian, kehadiran perda-perda syariah justru membantu tugas mengatur miras dan sebagainya.

“Kini dia (Mahfud) haramkan ikuti cara Nabi saw? Mestinya tak berkata sevulgar itu (mengharamkan ikuti Nabi SAW),” tegasnya.

Anton menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi orang beriman. Hal itu termaktub dalam Alquran yang tidak boleh diingkari.

Mahfud juga salah mengartikan sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Pasalnya, nabi memberi jabatan tanggung jawab pada ahli di bidang masing-masing.

“Dengan ajarannya yang masyhur yaitu, jika kau serahkan jabatan/perkara/masalah pada yang bukan ahli di bidangnya maka pasti hancur,” sambung Anton.

Atas alasan itu, dia mendesak Mahfud untuk lebih hati-hati dalam berbicara dan segera bertaubat atas kesalahan yang diperbuat.

“Apalagi sampai mengharam-haramkan perilaku Nabi untuk diikuti, maka dia harus segera bertaubat,” pungkasnya.

Sumber : rmol



*Oleh wahyudi almaroky*
_Dir. PAMONG institute_
Dalam sistem demokrasi yang super mahal, nyaris tak ada pejabat publik (rezim) yang terbebas dari Utang. Jika tak Utang dalam bentuk uang, minimal utang dalam bentuk Janji Politik. Para politisi yang ingin menduduki Kursi kekuasaan melalui pesta demokrasi harus menyiapkan banyak uang untuk biaya politik.
Siapa pun politisi yang duduk menjadi penguasa dalam sistem demokrasi saat ini akan sangat sulit menghindari dari lilitan Utang. Setidaknya punya tiga utang politik yang harus dilunasi. Utang kepada para investor politik, kepada partai politik pengusung, kepada rakyat pemilih.
PERTAMA, utang kepada para investor Politik (para pengusaha pemilik modal). Biaya pesta demokrasi yang begitu mahal hanya bisa diikuti oleh calon pemimpin yang memiliki “isi tas” (modal) besar. Jika tak punya modal cukup maka ia perlu didukung oleh para investor politik.
Di satu sisi, kebanyakan politisi kita tak cukup punya modal untuk menopang biaya pesta demokrasi yang super mahal. Di sisi lain, banyak pengusaha sebagai investor politik tak punya popularitas untuk manju dalam kompetisi pesta demokrasi. Sementara meraka tetap memerlukan dukungan kekuasaan untuk melancarkan bisnis mereka.
Pada titik inilah bertemunya dua kepentingan. Kepentingan bisnis para investor politik dan politisi calon penjabat publik yang perlu dukungan dana untuk bertarung dalam sistem demokrasi yang mahal. Akibatnya para penguasa dalam sistem demokrasi berhutang pada investor politik.
Cara mudah melunasi utang politik kepada para investor politik ini adalah dengan menyetujui proyek-proyek bagi mereka. Tak heran jika sebuah negara yang selesai melaksanakan pesta demokrasi akan membangun banyak proyek besar.
Strategi lain adalah pemberian ijin usaha (baik perkebunan, pertambahan, kehutanan, kelautan, dll) kepada para investor politik. Ini sebagai kompensasi partisipasi investasi dalam membiayai pesta demokrasi yang supermahal.
KEDUA, Utang kepada partai pengusung. Umumnya partai pengusung tak ada yang mendaftarkan calon pejabat itu dengan gratis. Kalau pun tak di bayar tunai, minimal dengan janji yang lain.
Begitu partai pengusung berhasil memenangkan pertarungan pesta demokrasi maka sejak itulah Pejabat publik itu punya utang politik. Utang kepada partai politik dan para politisi pengusungnya harus segera dilunasi jika tak ingin ada kegaduhan politik.
Cara melunasi utang politik kepada partai politik dan politisinya ini bisa dilunasi dengan pengisian jabatan publik. Diantara cara mudah melunasi utang politik kepada para politisi pendukung adalah memberikannya jabatan politik. Baik jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif termasuk dalam lembaga yudikatif.
Pada lembaga legislatif terdapat banyak pos jabatan, baik pimpinan, ketua komisi, dll. Jika belum cukup maka nomenklatur jabatan itu bisa ditambah, misalnya dalam jabatan pimpinan legislatif dapat ditambah pos wakil yang lebih dari satu jabatan wakil. Bisa dua, tiga, empat, lima dan seterusnya sebagai jabatan wakil pimpinan. Demikan juga pada jabatan pimpinan komisi dan wakilnya.
Pada lembaga yudikatif juga terdapat banyak jabatan publik yang seksi. Mulai dari jabatan Hakim Agung, Jaksa Agung, dll. Tentu komposisi dan pengisian jabatan publik tersebut akan sulit menghindari image publik tak terpapar kepentingan politik.
Pada lembaga eksekutif tentu lebih banyak pos jabatan yang bisa dibentuk. Jabatan menteri tentu sangat seksi bagi para politisi. Jumlah jabatan menteri yang mestinya cukup 20 atau 25 menteri akan membengkak lebih 30 karena sejumlah politisi yang belum kebagian jabatan menteri. Bahkan dibuat pos 50 jabatan menteri pun belum tentu cukup. Solusi berikutnya adalah menambah jabatan wakil menteri.
Jika pun jabatan menteri dan wakil menteri belum cukup menampung maka solusi berikutnya dapat membentuk lembaga baru setingkat kementerian atau dibawah itu. Jika pun belum cukup maka dapat disalurkan dalam jabatan komisari dan direksi dalam Perusahaan-perusahaan plat merah. Dan seterusnya.
KETIGA, Utang janji Politik kepada Pemilih. Pejabat publik yang dipilih dalam pesta demokrasi biasanya memberikan janji-janji politik agar masyarakat memilihnya. Siapa yang memberikan janji paling baik demi kesejahteraan dan kepentingan-kepentingan pemilihnya maka peluang untuk dipilih dan menang menjadi besar.
Biasa janji yang diobral adalah akan mensejahterakan, akan menggratiskan pendidikan, akan mengratiskan kesehatan, akan membagun jembatan, gedung sekolah, dll. Ada juga yang janji akan memberikan kartu sehat, kartu pengangguran, kartu pintar, dll.
Untuk melunasi janji-janji politik itu tak mudah karena kebijakan dalam sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan para investor politik. Jika kultur masyarakat itu kritis akan menambah tekanan politik sehingga perlu cepat untuk dipenuhi janji-janji poliitik saat kampanye dulu.
Namun jika kultur masyarakatnya tak begitu kritis, apalagi apatis dan mudah melupakan janji para politisi maka ini membuat pejabat bisa duduk manis. Jika pun ada suara yang menagih janji itu maka cukup diberikan janji yang baru.
Biasanya masyarakat yang kurang kritis akan mudah melupakan janji politik para politisi. Bahkan mereka cukup puas jika sudah diberikan janji yang baru. Padahal yang namanya janji itu dibawa mati.
Bisa saja para penguasa itu terbebas dari tagihan janji-janjinya di dunia. Namun apakah ia bisa menghindari tagihan janji-janjinya diakhirat kelak? Jika para politisi kini masih percaya akhirat dan masih takut kepada Tuhan maka mereka akan takut mengobral janji. Apalagi akan menambah Utang Baru.
Kalaupun terlanjur janji, maka mereka akan berusaha keras menunaikan janjinya. Jika penguasa masih ada rasa takut kepada Tuhan maka damai sejahtera negeri ini. Semoga.
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.


Oleh : Titin Kartini

Beberapa hari ini berseliweran berita bahwasanya seorang muslimah tidak wajib memakai jilbab yang dilontarkan oleh seorang wanita yang dikenal sebagai istri kyai, seperti yang dilansir oleh tempo.co berikut ini.
.
Sinta Nuriyah, istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengatakan bahwa perempuan muslim tidak wajib untuk memakai jilbab. Ia pun menyadari bahwa masih banyak orang yang keliru mengenai kata jilbab dan hijab.
Menurut dia, hijab tidak sama pengertiannya dengan jilbab. "Hijab itu pembatas dari bahan-bahan yang keras seperti kayu, kalau jilbab bahan-bahan yang tipis seperti kain untuk menutup," kata Sinta di YouTube channel Deddy Corbuzier pada Rabu, 15 Januari 2020.
.
Ia mengakui bahwa setiap muslimah tidak wajib untuk mengenakan jilbab karena memang begitu di Al Quran jika memaknainya dengan tepat. "Engga juga (semua muslimah harus memakai jilbab), kalau kita mengartikan ayat dalam Al Quran itu secara benar," kata Sinta.
https://seleb.tempo.co/…/sinta-nuriyah-jilbab-tak-wajib-bag…
.
Entah apa yang merasuki sang nenek ketika ia dengan sadarnya memberikan pernyataan seperti itu. Ditengah maraknya gelombang hijrah di masyarakat baik dari kalangan masyarakat biasa hingga para selebritis yang saat ini begitu banyak yang sudah menutup aurat.
.
Perintah menutup aurat bagi perempuan adalah suatu kewajiban yang tak bisa ditolak lagi, karena sudah jelas perintahnya dalam Al Quran maupun As Sunnah tanpa harus ditafsirkan lagi.
Namun, inilah kenyataan ketika sistem yang dianut adalah sistem yang memberikan kebebasan dalam segala hal termasuk berpendapat, walaupun pendapat tersebut salah kaprah dan sangat membahayakan aqidah umat Islam namun tak ada pelarangan atau tindakan yang dilakukan pemerintah.
.
Padahal pendapat tersebut bisa memecah belah umat dan menyesatkan, akan timbul perbedaan di masyarakat yang seharusnya hal tersebut bukan sesuatu yang harus diperdebatkan.
.
Telah jelas dan nyata Allah SWT berfirman : " Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al- Ahzab : 59).
.
Firman Allah SWT : " Dan katakanlah kepada para perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nur : 31).
Rasulullah ﷺ bersabda : "Aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan" (HR. Abu Dawud, no. 3580).
.
Dua firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah ﷺ di atas tentunya sudah sangat cukup untuk menjelaskan bahwasanya menutup aurat itu kewajiban setiap muslimah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan jelas pula batasan-batasan aurat bagi setiap perempuan muslim dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah ﷺ
.
Negara dengan sistem demokrasi kapitalis sekuler memanfaatkan orang-orang muslim yang liberal untuk mempengaruhi umat agar tidak memahami islam yang menyeluruh. Tentu ini upaya-upaya kaum kafir agar umat tidak memahami islam yang sesungguhnya, dengan begitu mereka tak akan tergerak untuk menerapkan islam kaffah.
.
Selama kaum muslim tak memiliki junah atau perisai, selama itupula umat akan dengan mudahnya terpengaruhi oleh pemikiran- pemikiran kaum sekuler liberal yang menyesatkan. Maka disinilah urgensinya umat islam mempunyai satu kepemimpinan yang akan melindungi aqidah umat dari pemahaman-pemahaman kaum kafir yang ingin mencegah umat dari penerapan Islam kaffah.
.
Alhasil, hanya dengan tegaknya Daulah Khilafah semua itu akan terwujud dimana hukum-hukum Allah SWT tak akan dengan mudahnya ditafsirkan tanpa pemahaman yang kuat akan ilmu-ilmu Islam.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.



Oleh: M. Taufik N.T

Pada Tahun 630 M bertepatan tahun 9 H, ketika musim panas dengan suhu yang sampai pada titik yang sangat tinggi, Rasulullah saw. mewajbkan kaum muslimin yang tidak ada udzur syar’i untuk berangkat ke perbatasan Syam dalam rangka menghadapi pasukan Romawi (Bizantium). Perjalanan dari Medinah ke Syam, selain perjalanan yang panjang juga sangat sukar ditempuh. Perlu ada keuletan, persediaan bahan makanan dan air. Bagaimana sikap kaum Muslimin menyambut seruan ini?.
Ada tiga golongan yang sikapnya berbeda dalam menghadapi seruan ini.
.
Golongan pertama, mereka segera berbondong-bondong menyambut seruan Rasulullah. Diantara mereka ada orang miskin yang tidak punya bekal, ada yang kaya yang mendermakan banyak kekayaannya, juga ada orang miskin yang mendermakan hartanya walaupun hanya segantang (satu sha’) kurma.
.
Golongan Kedua, umat Islam yang ragu-ragu antara berangkat dalam suasana yg sangat sulit, atau tetap tinggal. Sebagian mereka akhirnya berangkat juga menyusul Rasulullah saw setelah melihat semangat puluhan ribu umat Islam bergerak meninggalkan Madinah. Abu Khaithama, yang awalnya tidak mau berangkat, setelah melihat suasana itu, ia menemui istrinya sambil berkata: “Rasulullah dalam terik matahari, angin dan udara panas, sedang Abu Khaithama di tempat yang teduh, sejuk dengan makanan dan wanita cantik diam di rumah. Sediakan perbekalanku, aku akan menyusul.”
.
Ada juga diantara mereka yang tetap tidak ikut, namun setelah itu mereka menyesal dan bertaubat, mereka adalah Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ dan Hilal bin Umayyah.
.
Golongan ketiga adalah orang-orang munafiq, mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut memenuhi seruan Rasulullah. Mereka bahkan mengejek umat Islam yang berusaha menta’ati seruan Rasul, juga menghalang-halangi dan melemahkan semangat umat Islam agar tidak berangkat. Ada yg beralasan panas, ada yang beralasan takut terangsang kalau melihat wanita Romawi dll.
.
Diriwayatkan oleh Hafiz Al-Bazar dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku akan mengirimkan satu pasukan untuk pergi berperang (Perang Tabuk), maka datanglah Abdurrahman bin Auf menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya, Rasulullah, saya ada mempunyai 4 ribu dinar, yang dua ribu dinar (setara emas 8,5 kg) aku sedekahkan dan dua ribu dinar lagi untuk belanja rumah tanggaku." Rasulullah saw. menjawab: "Semoga Allah memberimu berkat atas pemberianmu itu, dan memberi berkat pula terhadap yang engkau tinggalkan." Kemudian datang lagi seorang dari kaum Ansar yang mempunyai dua sha’ kurma seraya berkata: "Ya Rasulullah, saya ada mempunyai dua sha’ kurma, yang satu sha’ aku sedekahkan dan satu sha’ lagi untuk keluargaku."Menyaksikan kejadian itu orang-orang munafiq mengejek seraya katanya: "Abdurrahman bin Auf hanya mau memberikan sedekahnya karena riya’ (pamer) saja." Sedang kepada yang memberikan satu sha’ kurma, mereka mengejek dengan kata: "Allah dan Rasul tidak memerlukan yang satu sha’ ini."
.
Sekelompok orang-orang munafik ada yg berkata satu sama lain: “Jangan kalian berangkat perang dalam udara panas”. Maka Allah berfirman:
وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ – فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“…. dan mereka berkata: “Jangan kamu berangkat perang dalam udara panas begini.’ Katakanlah: ‘Api neraka lebih panas lagi, kalau kamu mengerti! Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan banyak menangis, sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjaka.” (QS. At Taubah: 81-82)
.
Al – Jadd bin Qais – salah seorang Banu Salimah membuat alasan untuk tidak ikut berangkat, ia berkata kepada Rasulullah: “Ijinkanlah saya untuk tidak dibawa ke dalam ujian (fitnah) serupa ini. Masyarakat saya sudah cukup mengenal, bahwa tak ada orang yang lebih berahi terhadap wanita seperti saya ini. Saya kuatir, bahwa kalau saya melihat wanita-wanita Banu’l-Ashfar (Bangsa Romawi), saya takkan dapat menahan diri.”
.
Allah menurunkan ayat: Di antara mereka ada orang yang berkata: "Berilah saya izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah". Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. (QS. At Taubah : 49).
.
Apapun perintah Allah, apalagi yang perlu pengorbanan lebih, akan senantiasa kita dapati ketiga sikap tersebut. Saat ini, saat syari’ah Islam diabaikan, saat hukum-hukum Allah SWT dianggap kriminal, kuno dan kampungan, saat umat Islam terpuruk dalam kehinaan dan kenistaan akibat mereka dijauhkan dari kehidupan alaminya, yakni kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum Allah dalam naungan khilafah, maka perjuangan kearah ini sekarang senantiasa memanggil kita.



[Muhasabah Imunitas dan Wibawa Advokat]
Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat
Penulis teringat di medio era tahun 2012 ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Timur Pradopo. Saat itu, Kapolri menandatangani Nota Kesepahaman dengan organisasi advokat dalam konteks penyidikan perkara pidana terhadap advokat.
Berdasarkan nota kesepahaman itu, pemanggilan polisi terhadap advokat harus dilakukan melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) atau Dewan Pimpinan Cabang organisasi Advokat terdekat. Polisi berkewajiban melampirkan surat panggilan resmi dan resume perkara.
Selanjutnya, Organisasi Advokat akan melakukan investigasi permasalahan. Dalam waktu paling lambat 14 hari, organisasi advokat menyampaikan hasilnya kepada penyidik, termasuk menghadirkan advokat yang dipanggil.
Namun diera now, diera Jokowi, menjadi advokat yang juga berkedudukan sebagai penegak hukum bukan berarti aman dari tindakan represif penguasa. Penangkapan yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terhadap diri penulis menjadi bukti kongkritnya.
Penangkapan dilakukan tanpa melakukan koordinasi dengan organisasi advokat, dilakukan dengan langsung berstatus tersangka (padahal belum pernah dipanggil atau diperiksa), dilakukan pada dini hari dan bahkan keluar umpatan 'bajingan' dari oknum penyidik kepada penulis.
Padahal penulis adalah advokat yang menurut undang undang advokat juga berkedudukan sebagai penegak hukum. Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan”,
Karenanya dapat dipahami bahwa kedudukan adavokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim). Disamping itu advokat juga memiliki hak imunitas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".
Memang benar penangkapan terhadap diri penulis bukan karena perkara hukum klien yang sedang penulis tangani. Namun penangkapan secara tidak manusiawi, dilakukan pada dini hari, langsung dengan status tersangka terus terang mengganggu kinerja profesi advokat yang penulis tekuni.
Ada kewajiban-kewajiban penulis terhadap klien menjadi terbengkalai. Terlebih lagi wibawa penulis dihadapan klien dan masyarakat umum menjadi jatuh.
Bagaimana mungkin seorang advokat diperlakukan layaknya pencuri ? Perampok ? Apa yang penulis rugikan dari negara akibat aktifitas penulis ?
Pasal 207 KUHP dan pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 UU no. 1 tahun 1946 adalah pasal karet. Pasal ini tidak pernah diaktifkan oleh rezim sebelumnya kecuali di era Jokowi.
Perlakuan penyidik terhadap advokat era Jokowi ini jauh berbeda dengan era tahun 2012 an. Misalnya saja, penulis ketika menjadi pengurus organisasi advokat tingkat cabang, pernah ikut mengadvokasi seorang advokat yang dipanggil polisi.
Polisi ketika itu meminta izin organisasi advokat sebelum melakukan pemanggilan terhadap advokat. Polisi sangat menghargai peran dan kedudukan advokat sebagai sesama penegak hukum.
Jadi jika kita telaah lebih dalam, represifme aparat termasuk tidak dihormatinya profesi advokat bukan semata karena cidera wibawa polisi. Tetapi juga lebih terpengaruh oleh kebijakan politik hukum rezim Jokowi yang anti kritik, baik kritik oleh masyarakat umum maupun oleh advokat. [].



Penulis : Amila Shaliha

Bak penyakit, korupsi di negeri ini sudah mencapai tingkat kronis. Setali tiga uang dengan suap menyuap, seperti sudah tercitra sebagai aktivitas yang tidak akan pernah bisa lepas dari pihak-pihak yang memiliki jabatan baik tinggi maupun rendah. Politisi, pejabat daerah, pusat, manapun bisa tersangkut kasus semacam ini.
.
Ramai diberitakan di berbagai media cetak maupun daring, perihal komisioner KPU yang terjaring OTT. "Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada 8 Januari lalu. Wahyu ditangkap terkait dugaan suap upaya pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari PDIP dapil Sumsel I Riezky Apriliani oleh Harun Masiku, kursi panas alm. Nazarudin Kiemas." https://politik.rmol.id/…/johan-budi-kasus-wahyu-setiawan-m…
.
Belum lama ini juga diberitakan bahwa salah seorang mantan anggota Bawaslu terkena kasus yang serupa. "Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelia memakai rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1). KPK menahan Agustiani Tio Fridelia setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pada penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024." https://m.republika.co.id/…/mantan-anggota-bawaslu-agustian…
.
Miris. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, diisi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya, merusak keyakinan masyarakat akan bersihnya lembaga-lembaga tersebut. Melihat fakta yang demikian, menjadi tidak mungkin jika masyarakat akhirnya meragukan hasil pemilu yang telah berlangsung. Apakah hasilnya valid? Apakah tidak ada permainan licik di dalamnya? Sementara sebelumnya sudah banyak pula yang terkena kasus korupsi, semisal pimpinan parpol dan kawanannya. Pada 16 Agustus 2018 yang lalu, KPK merilis data, bahwa sepanjang 2004 – Agustus 2018 saja, sudah terdapat 867 pejabat negara/pegawai swasta yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi.
Alam demokrasi membentuk sistem politik yang ongkosnya tidaklah murah. Saat proses pemilihan kepala daerah misalnya, kampanye berminggu-minggu, iklan di sana-sini, yang kesemuanya menghabiskan dana tidak sedikit. Belum lagi jika ada transaksi politik di sana. Akhirnya semua hal harus dihitung. Semua hal harus diuangkan. Ada yang dikeluarkan, maka harus ada yang kembali. Mencapai kekuasaan pun jika terasa kecil kemungkinannya, uang menjadi jalan keluarnya. Layaknya fenomena gunung es, kasus korupsi bisa saja di masa depan akan semakin banyak terungkap. Rusak bukan?
Sudah banyak kasus korupsi dan suap terungkap, banyak pula pelakunya yang dijatuhi hukuman. Mengapa masih saja kerap terjadi?
Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Akibatnya, parpol dan individu yang maju turut serta ke dalam kontes politik, harus bekerja keras mencari dan membalikkan modal melalui banyak cara. Kedua, sistem hukum dan kontrol yang lemah. Tindak kecurangan lambat laun dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan biasa. Faktanya, masih saja ditemukan kasus pelaku pidana korupsi yang bisa bebas keluar masuk tahanan. Ada saja yang terpergok sedang plesiran.
Bicara mengenai rusaknya sistem, mari kita tilik solusinya yaitu perbaikan sistem juga. Islam menawarkan penyelesaian persoalan kehidupan bukan hanya soal pakaian dan makanan. tapi juga sampai persoalan politik. Islam melandaskan segala aturan pada kesadaran akan adanya Pencipta, akan adanya hari akhir, sehingga semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita manusia. Bukan berdasarkan akal manusia semata. Bukankah manusia itu tempatny khilaf dan salah? Aturan yang terlahir pun akan melahirkan banyak kecacatan dan ketidak berkahan.
Sistem politik yang lahir dari aturan Islam, akan melahirkan pula negara yang berfungsi penuh atas kepengurusan kebutuhan rakyatnya. Tidak hanya itu, tapi juga penjagaan atas kerusakan dan kezhaliman. Berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata
, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” Pejabat pemerintahan tidak akan merasa kekurangan sehingga merasa harus mencari sumber penghidupan dengan cara yang tidak diperbolehkan.
Kemudian ditegakkan secara tegas larangan menerima suap. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). Kemudian tentang pemberian hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).
Diperkuat juga dengan penerapan sistem sanksi yang mampu memberikan efek jera dan juga mampu menebus dosa yang dilakukan. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.
Semua hal di atas diperkuat dengan lahirnya individu yang kokoh imannya, sadar akan adanya penghisaban atas setiap tindak tanduknya di dunia. Sadar bahwa jabatan yang dimilikinya adalah amanah besar bukan hanya kepada sesama manusia pertanggungjawabannya diberikan, tapi juga kepada Allah SWT. Sehingga kemudian bukan kerusakan yang akan diterima oleh manusia di muka bumi. Melainkan keberkahan dunia dan akhirat. Seperti yang Allah firmankan:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96) wallahua'lam.
Powered by Blogger.