Hasil gambar untuk negeri berdaulat jika menerapkan syariah

Oleh : Abu Ghazi

Sengketa antara China dan Indonesia terkait perairan Laut Natuna terus berlanjut. China tetap merasa berhak atas wilayah Laut Natuna. Indonesia tak terima atas klaim ini dan akan mengambil langkah tegas.

Mulanya, pada Selasa (1/1) kemarin, Indonesia telah merilis keterangan untuk menanggapi klaim China atas bagian teritorial Indonesia. Ini adalah rentetan debat usai masuknya kapal nelayan dan kapal aparat (coast guard) China ke Laut Natuna. Klaim China atas bagian Perairan Natuna dinyatakan Indonesia sebagai klaim sepihak (unilateral) belaka.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

Namun, China enggan menarik klaimnya itu. China masih merasa berhak atas kawasan Laut Natuna.

"Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China," kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1/2020).

Melihat fakta diatas,  sebenarnya permasalahan laut natuna ini adalah masalah yang klasik dan sudah lama. Namun sepertinya masalah lama ini seperti benang kusut yang tak kunjung menemukan titik temunya. Padahal pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia secara sepihak menyatakan bahwa negaranya adalah “negara kepulauan,” mengklaim kedaulatan atas semua perairan dalam garis lurus antara ribuan pulau yang luas. Meskipun indonesia adalah republik yang masih muda pada saat itu dan tidak memiliki posisi untuk menegakkannya, ini adalah langkah revolusioner: pada saat itu, kekuatan Barat menegaskan bahwa laut teritorial dibatasi sampai tiga mil, dan bahwa jika tidak, kapal asing, termasuk militer, memiliki kebebasan bergerak sepenuhnya.

Namun ternyata kenyataannya itu semua hanya secarik data saja. Fakta dilapangan bukan hanya kapal-kapal nelayan dari cina saja yang memasuki laut natuna. Kapal - kapal asing lain juga begitu mudahnya masuk perairan negara ini begitu leluasa, tanpa ada yang bisa mengontrol. 

Tindakan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastutipun selama ini tentang penenggelaman kapal ikan asing seolah tak mempan bagi pemerintahan China. Bahkan pemerintahan Chinapun "bersikukuh" dengan mengatakan "Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait," kata China.

https://news.detik.com/read/2020/01/03/143509/4845241/10/klaim-natuna-china-ri-terima-atau-tidak-kami-berhak-di-situ

Jadi pertanyaannya sudahkah benar-benar berdaulat negari kita ini ? Dilihat dari permasalahan laut natuna ini saja, sepertinya sangat jauh untuk bisa dikatakan negara kita berdaulat dalam segala hal. 

Dari respon konflik laut natuna antara pemerintah Indonesia dan China. Pemerintah melalui pihak  Istana dan Menhan Prabowo Subiyanto, memilih menyikapi sengketa masalah laut natuna ini dengan menggunakan jalur deplomasi damai dengan pihak pemerintahan China.

Di sisi lain mewakili pemerintah juga, lebih mengejutkan pernyataan yang diucapkan oleh
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103200210-4-127579/luhut-soal-natuna-tak-usah-dibesar-besarkan-lah

Apakah dengan ini ada hubunganya. Pemerintah indonesia terkesan diam dan bisu, terhadap tindakan biadab pemerintahaan China atas penindasan muslim Uighur di Xinjiang? Karena untuk sekedar mengutuk saja negeri mayoritas muslim ini saja pemimpinnya tidak mampu. Apalagi berbicara untuk menjaga kedaulatan negara kita atas pihak asing dan aseng terutama China?

Apakah tindakan pemerintah indonesia yang dipandang lembek dan tidak tegas atas tindakan China ini, ada hubungan juga karena beberapa tahun belakangan China menjadi salah satu negara penyumbang terbesar ke empat untuk Indonesia ?

Atau gara-gara hutang pemerintah indonesia kepada china yang berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) periode terbaru, yakni per September 2019 menurut negara pemberi kredit, utang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dollar AS atau setara Rp 274 triliun (kurs Rp 13.940) ???

Andai kata saja itu ada keterkaitan. Inilah bukti bahwa negara penganut sistem kapitalis-demokrasi tak akan pernah bisa berdaulat dari segi apapun. Negara yang menerapkan ideologi ini pasti akan tersandra dari segala aspek kehidupan oleh asing dan aseng. Negara tersebut akan rapuh dari segala bidang mulai pertahanan, pangan, sandang, sumber daya alam, hukum, pendidikan dan kesehatan.

Oleh karenanya apabila kita ingin negera ini benar-benar berdaulat dari segala bidang. Maka kunci utamanya adalah penerapan syariah islam secara kaffah. Karena dengan syariah kaffah negara akan mengontrol segala aspek kehidupan dengan aturan Allah Swt sang maha adil dan mengetahui.

Dengan penerapan syariah kaffah sebuah negara tak akan mungkin bisa diintervensi dari pihak manapun yang ingin menghancurkan negara atau mencari keuntungan untuk kemakmuran para pemiliki modal cukong-cukong kapitalis.

Dengan penerapan syariah kaffah pemimpin di negara tersebut akan dapat mewujudkan kemerdekaan secara hakiki dalam segala aspek kehidupan. Negera tersebut juga tidak akan tersandra oleh kepentingan pihak asing dan aseng dalam mengelola wilayahnya. 

Karena dengan penerapan syariah islam secara kaffah sebuah negara akan menjadi negera super power, tangguh, dan kuat. Negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan benar-benar terwujud, Sebuah keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia dengan ciri-ciri: Negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur.

Allah Swt berfirman : 
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
(Qs. Al-A’raf : 96)

Post a Comment

Powered by Blogger.