Oleh : Nasrudin Joha
Saya tidak tahu apakah Jokowi paham bisnis dunia asuransi. Yang jelas, statement Jokowi terakhir pada 2 Januuari yang lalu, tak menggambarkan sikap Prudent Pemerintah dalam menjaga kepercayaan para tertanggung secara khusus dan publik secara umum.
Statement Jokowi tentang Jiwasraya yang tak mudah, butuh waktu yang lama, hanya menyebut telah diproses Kejagung dan ada 10 orang dicekal, dalam konteks kredo insurence (kepercayaan dunia asuransi), telah memporak-porandakan ekspektasi tertanggung. Tertanggung atau nasabah asuransi menjadi putus asa, karena Jokowi selaku representasi negara tidak mengungkap secara jelas bagaimana mekanisme serta teknis pertanggungjawaban negara untuk membayar klaim polis asuransi yang telah jatuh tempo.
Tertanggung jiwasraya sebenarnya menunggu-nunggu, solusi terobosan seperti apa yang diambil negara untuk menunaikan kewajiban Jiwasraya membayar klaim polis asuransi yang telah jatuh tempo. Proses pidana adalah satu hal, sementara penunaian kewajiban pembayaran klaim polis asuransi yang telah jatuh tempo adalah hal yang musti segera ditunaikan.
Sementara ketika mengungkit proses hukum yang akan memakan waktu yang lama, jelas hal ini akan membuyarkan harapan tertanggung. Imbasnya bukan hanya rontoknya kepercayaan nasabah Jiwasraya, tetapi juga dapat berimbas kepada dunia bisnis asuransi secara umum.
Asuransi sekelas Jiwasraya saja tidak memiliki jaminan keamanan mengelola dana tertanggung, apalagi asuransi swasta ? Bukankah ketidakjelasan peran negara menyelesaikan persoalan Jiwasraya dapat berimbas pada rontoknya kepercayaan publik pada industri asuransi ?
Padahal, bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan. Asuransi tidak menjual barang, tidak pula jasa. Asuransi hanya menjual 'janji'. Dan ketika janji itu dikhianati, janji akan membayar sejumlah dana atas klaim asuransi yang jatuh tempo tidak ditunaikan, maka jelas publik akan memilih dananya tetap berada dalam tabungan bank atau investasi membeli produk emas ketimbang menaruh investasi melalui instrumen asuransi.
Sampai disini rupanya Pemerintah tak memikirkan imbas dari persoalan jiwasraya secara menyeluruh. Rezim Jokowi masih parsial memandang persoalan jiwasraya, dan tidak memiliki 'naluri Kegentingan' dan sikap yang 'tanggap darurat' dalam menyelesaikan kemelut Jiwasraya.
Alih-alih segera menyelesaikan persoalan, rezim Jokowi terkesan menarik sejumlah pihak untuk ikut 'dilibatkan' dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kasus yang membelit Jiwasraya. Boleh jadi, nasib Jiwasraya akan berujung seperti kasus Bank Century.
Sebenarnya, persoalan ini akan cepat selesai jika pola penyelesaiannya dilakukan secara jujur dan amanah. Namun, sejak awal kasus ini mencuat juga penuh misteri.
Persoalan dana tertanggung 'dirampok' melalui instrumen investasi saham gorengan juga baru diketahui setelah sejumlah klaim asuransi jatuh tempo gagal bayar. Semestinya, sebelum terjadi jatuh tempo dan gagal bayar persoalan kosongnya kas perseroan karena investasi yang hangus di sektor saham gorengan diketahui sejak awal bahkan sebelum Pilpres 2019 terjadi.
Namun, seperti membiarkan masalah terjadi begitu saja, baru kemudian Jiwasraya tak mampu menutupi aib tak memiliki cadangan dana untuk membayar klaim, setelah Oktober 2019 sejumlah klaim polis jatuh tempo terakumulasi dan gagal bayar.
Oh sejak dahulu kala begitulah asuransi, kerjanya hanya menebar janji. Sungguh, menjadi peserta asuransi itu deritanya tiada akhir. Disakiti dan ditipu oleh janji-janji. [].

Post a Comment

Powered by Blogger.