*Oleh wahyudi almaroky*
_Dir. PAMONG institute_
Dalam sistem demokrasi yang super mahal, nyaris tak ada pejabat publik (rezim) yang terbebas dari Utang. Jika tak Utang dalam bentuk uang, minimal utang dalam bentuk Janji Politik. Para politisi yang ingin menduduki Kursi kekuasaan melalui pesta demokrasi harus menyiapkan banyak uang untuk biaya politik.
Siapa pun politisi yang duduk menjadi penguasa dalam sistem demokrasi saat ini akan sangat sulit menghindari dari lilitan Utang. Setidaknya punya tiga utang politik yang harus dilunasi. Utang kepada para investor politik, kepada partai politik pengusung, kepada rakyat pemilih.
PERTAMA, utang kepada para investor Politik (para pengusaha pemilik modal). Biaya pesta demokrasi yang begitu mahal hanya bisa diikuti oleh calon pemimpin yang memiliki “isi tas” (modal) besar. Jika tak punya modal cukup maka ia perlu didukung oleh para investor politik.
Di satu sisi, kebanyakan politisi kita tak cukup punya modal untuk menopang biaya pesta demokrasi yang super mahal. Di sisi lain, banyak pengusaha sebagai investor politik tak punya popularitas untuk manju dalam kompetisi pesta demokrasi. Sementara meraka tetap memerlukan dukungan kekuasaan untuk melancarkan bisnis mereka.
Pada titik inilah bertemunya dua kepentingan. Kepentingan bisnis para investor politik dan politisi calon penjabat publik yang perlu dukungan dana untuk bertarung dalam sistem demokrasi yang mahal. Akibatnya para penguasa dalam sistem demokrasi berhutang pada investor politik.
Cara mudah melunasi utang politik kepada para investor politik ini adalah dengan menyetujui proyek-proyek bagi mereka. Tak heran jika sebuah negara yang selesai melaksanakan pesta demokrasi akan membangun banyak proyek besar.
Strategi lain adalah pemberian ijin usaha (baik perkebunan, pertambahan, kehutanan, kelautan, dll) kepada para investor politik. Ini sebagai kompensasi partisipasi investasi dalam membiayai pesta demokrasi yang supermahal.
KEDUA, Utang kepada partai pengusung. Umumnya partai pengusung tak ada yang mendaftarkan calon pejabat itu dengan gratis. Kalau pun tak di bayar tunai, minimal dengan janji yang lain.
Begitu partai pengusung berhasil memenangkan pertarungan pesta demokrasi maka sejak itulah Pejabat publik itu punya utang politik. Utang kepada partai politik dan para politisi pengusungnya harus segera dilunasi jika tak ingin ada kegaduhan politik.
Cara melunasi utang politik kepada partai politik dan politisinya ini bisa dilunasi dengan pengisian jabatan publik. Diantara cara mudah melunasi utang politik kepada para politisi pendukung adalah memberikannya jabatan politik. Baik jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif termasuk dalam lembaga yudikatif.
Pada lembaga legislatif terdapat banyak pos jabatan, baik pimpinan, ketua komisi, dll. Jika belum cukup maka nomenklatur jabatan itu bisa ditambah, misalnya dalam jabatan pimpinan legislatif dapat ditambah pos wakil yang lebih dari satu jabatan wakil. Bisa dua, tiga, empat, lima dan seterusnya sebagai jabatan wakil pimpinan. Demikan juga pada jabatan pimpinan komisi dan wakilnya.
Pada lembaga yudikatif juga terdapat banyak jabatan publik yang seksi. Mulai dari jabatan Hakim Agung, Jaksa Agung, dll. Tentu komposisi dan pengisian jabatan publik tersebut akan sulit menghindari image publik tak terpapar kepentingan politik.
Pada lembaga eksekutif tentu lebih banyak pos jabatan yang bisa dibentuk. Jabatan menteri tentu sangat seksi bagi para politisi. Jumlah jabatan menteri yang mestinya cukup 20 atau 25 menteri akan membengkak lebih 30 karena sejumlah politisi yang belum kebagian jabatan menteri. Bahkan dibuat pos 50 jabatan menteri pun belum tentu cukup. Solusi berikutnya adalah menambah jabatan wakil menteri.
Jika pun jabatan menteri dan wakil menteri belum cukup menampung maka solusi berikutnya dapat membentuk lembaga baru setingkat kementerian atau dibawah itu. Jika pun belum cukup maka dapat disalurkan dalam jabatan komisari dan direksi dalam Perusahaan-perusahaan plat merah. Dan seterusnya.
KETIGA, Utang janji Politik kepada Pemilih. Pejabat publik yang dipilih dalam pesta demokrasi biasanya memberikan janji-janji politik agar masyarakat memilihnya. Siapa yang memberikan janji paling baik demi kesejahteraan dan kepentingan-kepentingan pemilihnya maka peluang untuk dipilih dan menang menjadi besar.
Biasa janji yang diobral adalah akan mensejahterakan, akan menggratiskan pendidikan, akan mengratiskan kesehatan, akan membagun jembatan, gedung sekolah, dll. Ada juga yang janji akan memberikan kartu sehat, kartu pengangguran, kartu pintar, dll.
Untuk melunasi janji-janji politik itu tak mudah karena kebijakan dalam sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan para investor politik. Jika kultur masyarakat itu kritis akan menambah tekanan politik sehingga perlu cepat untuk dipenuhi janji-janji poliitik saat kampanye dulu.
Namun jika kultur masyarakatnya tak begitu kritis, apalagi apatis dan mudah melupakan janji para politisi maka ini membuat pejabat bisa duduk manis. Jika pun ada suara yang menagih janji itu maka cukup diberikan janji yang baru.
Biasanya masyarakat yang kurang kritis akan mudah melupakan janji politik para politisi. Bahkan mereka cukup puas jika sudah diberikan janji yang baru. Padahal yang namanya janji itu dibawa mati.
Bisa saja para penguasa itu terbebas dari tagihan janji-janjinya di dunia. Namun apakah ia bisa menghindari tagihan janji-janjinya diakhirat kelak? Jika para politisi kini masih percaya akhirat dan masih takut kepada Tuhan maka mereka akan takut mengobral janji. Apalagi akan menambah Utang Baru.
Kalaupun terlanjur janji, maka mereka akan berusaha keras menunaikan janjinya. Jika penguasa masih ada rasa takut kepada Tuhan maka damai sejahtera negeri ini. Semoga.
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

Post a Comment

Powered by Blogger.